batampos — Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, kembali terpilih sebagai Presiden Urusan Negara setelah meraih dukungan hampir mutlak dalam proses politik terbaru.

Penetapan tersebut diumumkan melalui kantor berita resmi KCNA usai Sidang Pertama Majelis Rakyat Tertinggi periode ke-15 pada 22 Maret 2026. Jabatan itu menempatkan Kim sebagai figur utama dalam pengendalian arah politik, militer, dan strategi nasional Korea Utara.

KCNA menyebut pemilihan ulang ini sebagai “aktivitas kenegaraan pertama” dalam periode parlemen terbaru, sekaligus mencerminkan “kehendak bulat rakyat Korea”.

BACA JUGA: Ketegangan Timur Tengah Memuncak, Negara Teluk Siap Hadapi Iran

Namun, sejumlah analis internasional menilai proses tersebut tidak berlangsung secara kompetitif. Peneliti dari Korea Institute for Defense Analyses, Lee Ho-ryung, menyebut pemilu di Korea Utara sebagai proses yang telah “dikoreografikan” dengan hasil yang dapat diprediksi.

“Tidak ada yang benar-benar mengharapkan hasil berbeda dari proses tersebut,” ujarnya.

Secara sistem, pemilu di Korea Utara hanya menghadirkan satu kandidat di setiap daerah pemilihan. Warga berusia di atas 17 tahun hanya dapat menyetujui atau menolak kandidat yang diajukan partai berkuasa.

Hasilnya kembali menunjukkan angka nyaris sempurna, yakni 99,93 persen dukungan dengan tingkat partisipasi 99,99 persen. Pemerintah mengklaim angka tersebut sebagai bentuk loyalitas rakyat, sementara pengamat melihatnya sebagai indikasi kontrol politik yang ketat.

Secara simbolik, visual yang dirilis KCNA menampilkan Kim duduk di pusat panggung, diapit pejabat tinggi negara, dengan latar patung ayah dan kakeknya—Kim Jong Il dan Kim Il Sung—yang memperkuat narasi kesinambungan dinasti.

Kim memimpin Korea Utara sejak 2011 dan terus memperkuat kendali atas negara, termasuk dalam pengembangan kekuatan militer dan nuklir.

Analis senior dari Korea Institute for National Unification, Hong Min, menilai sidang parlemen kali ini juga berpotensi membahas perubahan kebijakan strategis, termasuk redefinisi hubungan dengan Korea Selatan.

Menurutnya, penggunaan istilah yang lebih tegas seperti “kontrol teritorial” dapat menjadi indikator arah ideologi dan kebijakan Pyongyang ke depan.

Sidang ini juga merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi politik setelah pertemuan lima tahunan Partai Pekerja Korea, yang menjadi forum utama penentuan arah kebijakan negara.

Lebih dari sekadar angka, capaian dukungan hampir 100 persen tersebut dinilai sebagai instrumen politik untuk menegaskan kontrol absolut di dalam negeri, sekaligus mengirim pesan ke dunia bahwa struktur kekuasaan Korea Utara tetap solid dan terpusat. (*)

Artikel Kim Jong Un Kembali Terpilih, Konsolidasi Kekuasaan Korea Utara Kian Menguat pertama kali tampil pada News.

batampos — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berkomitmen menyumbang dana sebesar USD 1 miliar kepada Board of Peace (BoP) terkait konflik di Gaza.

Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam dialog “Presiden Prabowo Menjawab” yang ditayangkan di kanal YouTube pribadinya.

“Kita tidak pernah mengatakan mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujar Prabowo, Senin (23/3).

Ia menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP—yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump—berfokus pada aspek kemanusiaan dan keamanan, bukan kontribusi finansial.

Menurutnya, sejak awal Indonesia tidak pernah menjanjikan bantuan dana, baik kepada Amerika Serikat maupun BoP. Karena itu, Indonesia juga tidak menghadiri pertemuan founding donors di Washington pada Februari lalu.

“Sejak awal saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegasnya.

Sebagai gantinya, Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza guna melindungi warga sipil.

“Kita siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo membuka kemungkinan adanya kontribusi di masa depan, terutama jika proses gencatan senjata berhasil dan pembangunan kembali Gaza dimulai.

“Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut Indonesia awalnya siap mengirim hingga 20 ribu personel. Namun, jumlah tersebut disesuaikan menjadi sekitar 8.000 pasukan dengan mempertimbangkan kontribusi negara lain.

“Negara lain hanya mengirim ratusan personel, jadi kita siapkan 8.000,” ujarnya.

Sjafrie menegaskan, pengiriman pasukan masih menunggu perkembangan situasi global, termasuk dinamika antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Pemerintah, kata dia, akan tetap mengedepankan kepentingan nasional sesuai amanat konstitusi.

Ia juga menekankan bahwa tugas pasukan Indonesia harus berorientasi pada misi kemanusiaan, bukan keterlibatan dalam konflik.

“Tugas kita harus menyangkut kemanusiaan, bukan hal lain,” tegasnya.

Saat ini, Kementerian Pertahanan bersama TNI telah menyiapkan pasukan yang siap diberangkatkan. Namun, keputusan akhir masih menunggu perkembangan situasi dan kebijakan pemerintah.

“Pasukan sudah siap, tinggal menunggu perkembangan dan keputusan,” pungkas Sjafrie. (*)

Artikel Prabowo Tegaskan RI Tak Janjikan Dana untuk Board of Peace Gaza pertama kali tampil pada News.

batampos — Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan rumah menuai sorotan tajam.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini dinilai menjadi anomali. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah KPK, tersangka yang telah ditahan diberikan izin menjalani penahanan di rumah tanpa alasan yang dinilai jelas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) termasuk pihak yang mengkritisi kebijakan tersebut. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menilai langkah itu berpotensi menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi.

“Ini merupakan kasus pertama tanpa alasan yang jelas sejak KPK berdiri,” ujarnya, Senin (23/3).

Menurut ICW, pengalihan penahanan biasanya dilakukan dengan alasan ketat, seperti kondisi kesehatan. Namun, dalam kasus ini, Yaqut disebut dalam keadaan sehat.

“Kondisi ini membuka potensi tersangka merusak barang bukti atau mempengaruhi saksi saat menjalani tahanan rumah,” tambah Wana.

ICW juga mendesak Dewan Pengawas KPK untuk turun tangan memeriksa keputusan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran oleh pimpinan KPK.

“Evaluasi saja tidak cukup. Harus ada pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran,” tegasnya.

Selain itu, ICW meminta KPK transparan terkait alasan pengalihan penahanan. Jika terdapat intervensi pihak eksternal, hal tersebut dinilai harus diungkap secara terbuka.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi bahwa Yaqut telah meninggalkan rutan sejak Kamis (19/3). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pengalihan dilakukan setelah adanya permohonan dari keluarga.

“Penyidik mengalihkan jenis penahanan dari rutan menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam,” ujarnya.

Permohonan tersebut diajukan pada Selasa (17/3) dan dikabulkan setelah melalui proses telaah dengan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHAP.

KPK menegaskan, pengalihan ini bersifat sementara dan tetap disertai pengawasan ketat terhadap tersangka.

“Kami pastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Budi.

Meski demikian, keputusan ini terus menuai kritik dan dinilai berpotensi membuka celah bagi tersangka lain untuk mengajukan hal serupa di masa mendatang. (*)

Artikel Pengalihan Tahanan Yaqut Tuai Kritik, ICW: Preseden Buruk bagi KPK pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama pemerintah. Ia menilai anggaran negara seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan, dibandingkan terbuang akibat praktik korupsi.

“Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ujar Prabowo dalam wawancara yang keterangannya diterima, Minggu.

Baca Juga: Arus Mudik Udara Tembus 4,41 Juta Orang, Naik 3,7 Persen

Menurut Prabowo, program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ia mengaku kerap melihat langsung kondisi anak-anak di daerah yang mengalami stunting, yang memperkuat keyakinannya untuk terus menjalankan program tersebut.

“Umur 11 tahun, badannya seperti anak 4 tahun. Saya yakin saya berada di jalan yang benar,” katanya.

Serap Jutaan Tenaga Kerja

Selain berdampak secara sosial, Prabowo menyebut program MBG juga memiliki efek ekonomi yang signifikan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 30 ribu dapur operasional di seluruh Indonesia. Setiap dapur diperkirakan mempekerjakan sekitar 50 orang, atau setara dengan 1,5 juta tenaga kerja.

Tak hanya itu, rantai pasok program ini juga melibatkan banyak pelaku usaha dan petani.

“Tiap dapur menciptakan 5–10 vendor, dan tiap vendor mempekerjakan sekitar 5 petani. Itu berarti tambahan sekitar 1,5 juta lapangan kerja lagi,” jelasnya.

Meski demikian, Prabowo mengakui implementasi program di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagai langkah evaluasi, pemerintah telah menutup lebih dari 1.000 dapur yang dinilai tidak memenuhi standar operasional.

“Ada seribu lebih dapur yang sudah kita tutup,” ungkapnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa pembiayaan program MBG tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi anggaran dan pengurangan kebocoran keuangan negara.

“Uang kita ada. Tinggal kita organisir dan kita kurangi kebocoran,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan manfaat ekonomi dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok bawah.

“Rakyat kita sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan dari ekonomi kita,” pungkasnya. (*)

Artikel Prabowo Klaim MBG Serap Jutaan Tenaga Kerja dan Perkuat SDM pertama kali tampil pada News.

batampos – Ketegangan di Timur Tengah kian terasa. Negara-negara Teluk memperingatkan bahwa mereka bisa mengambil tindakan langsung terhadap Iran jika konflik yang sedang berlangsung terus bereskalasi dan mengancam stabilitas kawasan.

Peringatan keras ini disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan usai melakukan kunjungan diplomatik ke sejumlah negara Teluk. Termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Berbicara di Ankara pada Sabtu (21/3), Fidan mengungkapkan, para pejabat kawasan yang ditemui menilai konflik berpotensi berlangsung setidaknya dua hingga tiga minggu ke depan, dengan tingkat risiko yang terus meningkat.

”Negara-negara Teluk sejak awal menegaskan tidak akan mengizinkan wilayah udara atau pangkalan mereka digunakan untuk menyerang Iran, dan tidak ingin menjadi pihak dalam perang ini,” ujar Fidan.

Namun di sisi lain, mereka juga menuding Iran telah menargetkan bukan hanya instalasi militer, tetapi juga infrastruktur sipil dan aset ekonomi, sebuah langkah yang dinilai dapat memicu respons lebih keras dari kawasan.

Risiko Perang Meluas

Fidan memperingatkan bahwa arah konflik bisa semakin berbahaya. Terutama dengan munculnya perbedaan sikap antara Amerika Serikat dan Israel.

”Israel akan mencoba memengaruhi AS dan berupaya mencegah gencatan senjata atau perdamaian dalam waktu dekat,” kata Hakan Fidan.

”Ada penilaian yang berkembang bahwa posisi awal AS dan Israel mulai berbeda. Ini bisa membuat perang berlangsung lebih lama,” imbuh dia.

Menurut Hakan Fidan, peluang negosiasi saat pertempuran masih berlangsung sangat kecil. Namun, dia membuka kemungkinan adanya gencatan senjata jangka pendek sebagai jalan masuk menuju perundingan, meski tetap berisiko kembali pecahnya konflik.

Mengutip TRT World, Fidan juga menilai Israel berpotensi memperpanjang perang demi memberikan tekanan lebih besar kepada Iran. Dia menegaskan, hambatan utama bukan ketiadaan rencana damai, melainkan minimnya kemauan politik untuk mencapainya.

Sementara dalam upaya meredam krisis, pertemuan regional digelar di Riyadh pada 19 Maret, mempertemukan negara-negara yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh konflik.

”Pertemuan ini bertujuan menyatukan penilaian negara-negara kawasan dan mencari titik temu,” jelas Fidan.

Dia menambahkan, meski fokus utama pembahasan adalah tindakan Iran, Turkiye juga memastikan kekhawatiran terhadap peran Israel turut dimasukkan dalam pernyataan bersama, khususnya terkait kebijakan yang dianggap ekspansionis.

Ke depan, konflik ini diperkirakan akan mengubah peta geopolitik kawasan. Negara-negara Teluk disebut dapat meninjau ulang strategi pertahanan mereka serta menetapkan ekspektasi baru terhadap Iran.

Fidan juga menyinggung kemungkinan bergesernya fokus ke kerja sama ekonomi pascaperang, sekaligus potensi tuntutan Iran terkait kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Teluk.

Selain tengah situasi yang kian kompleks, Turki menegaskan posisinya sebagai pihak yang konsisten mendorong penyelesaian damai.

”Sejak awal, kami tidak mengambil sikap ambigu. Semua pihak tahu kami menyampaikan dengan jelas apa yang salah,” tegas Fidan.

Dia menutup dengan menekankan bahwa Ankara menolak baik aksi militer Israel maupun upaya Iran memperluas konflik, serta akan terus menggunakan jalur diplomasi untuk mencegah perang berubah menjadi konflik regional berkepanjangan. (*)

Artikel Ketegangan Timur Tengah Memuncak, Negara Teluk Siap Hadapi Iran pertama kali tampil pada News.