batampos – Pameran properti terbesar di Kota Batam, PKP Expo, yang digelar sejak tanggal 25 April hingga 18 Mei 2025, telah selesai dilaksanakan dengan meriah. Pameran properti dengan promo Big Sale ini ditutup dengan acara pengundian hadiah total senilai Rp100 juta bagi konsumen PKP yang beruntung.

Pengundian dilakukan di lokasi pameran, yaitu Atrium 2 Grand Batam Mall, pada hari Minggu, 18 Mei, pukul 21.00 WIB. Turut hadir pada acara tersebut Notaris Markus Gunawan, perwakilan Dinas Sosial Kota Batam, dan perwakilan dari pihak kepolisian.

Pada acara penarikan undian kali ini, kupon dengan nomor 09506, yang merupakan milik konsumen Baloi Apartment, keluar sebagai pemenang utama dan berhak atas hadiah senilai Rp50 juta.

Hadiah kedua senilai Rp20 juta dimenangkan oleh konsumen dengan nomor kupon 08719, yang membeli unit Rumah Noble Cove. Sementara itu, hadiah ketiga, keempat, dan kelima, yang masing-masing senilai Rp10 juta, dimenangkan oleh konsumen yang membeli unit Ruko Venisian Mall, Ruko Boss Business Centre, dan Ruko Boss Business Centre, dengan nomor kupon masing-masing: 07834, 08763, dan 08927.

Usai acara pengundian dan penutupan PKP Expo, Rio Naldi selaku Manager Promosi PKP menyampaikan, “Selamat kepada para pemenang dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah senantiasa memilih produk properti dari PKP.” Ia juga menyampaikan bahwa para pemenang akan dikenakan potongan pajak undian sebesar 25%, yang disetorkan kepada negara.

Developer properti PKP telah lama dikenal sebagai pengembang berbagai proyek properti di Kota Batam. Saat ini, lebih dari 20 proyek sedang dipasarkan, yang tersebar di beberapa wilayah seperti Batam Center, Baloi, Tiban, Batu Aji, Marina, Bandara, dan Nongsa, mencakup rumah, ruko, dan apartemen.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui seluruh produk PKP, dapat mengunjungi PKP Store yang tersedia di empat lokasi, yakni:

• PKP Store OPBC di Komplek Ruko Orchid Park Business Centre,
• PKP Store ABC di Komplek Ruko Aji Business Centre,
• PKP Store Mega Legenda di Komplek Ruko Mega Legenda 2 Batam Center,
• PKP Store Pasir Putih di Komplek Ruko Trikarsa Ekualita Pasir Putih.

Seluruh PKP Store beroperasi setiap hari pada pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. (*)

Artikel Meriahnya Undian Properti PKP Expo di Grand Batam Mall, Siapa Pemenangnya? pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali mencatat tonggak sejarah dalam pengembangan pariwisata lintas batas. Mulai Sabtu (17/5), Kepri resmi menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki empat skema bebas visa khusus bagi wisatawan dari Singapura. Kebijakan ini berlaku bagi pemegang dokumen izin tinggal tertentu seperti Student Pass dan Long Term Visit Pass (LTVP).

Langkah progresif ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Penyerahan regulasi terkait kebijakan bebas visa tersebut dilakukan secara simbolis dalam acara “Eazy 1000 Passport & Kepri Easy Access” yang digelar di Grand Batam Mall, Kota Batam.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Hajar Aswad, menegaskan bahwa kebijakan tersebut mulai efektif diberlakukan pada hari yang sama.

“Hari ini kita mulai berlakukan. Timing-nya sudah pas, dan simbolisnya juga kita lakukan hari ini,” kata Hajar dalam acara Eazy 1.000 Paspor di Grand Batam Mall, Sabtu (17/5).

Baca Juga: Kepri Luncurkan 4 Skema Visa Khusus untuk Ekspatriat di Singapura dan Malaysia

Empat skema visa khusus yang saat ini berlaku di Kepri untuk wisatawan dari Singapura adalah Bebas visa kunjungan bagi pemegang Permanent Resident (PR) Singapura. Visa kunjungan pendek berdurasi 7 hari dengan biaya hanya Rp250. Bebas visa bagi pemegang Student Pass Singapura dan bebas visa bagi pemegang Long Term Visit Pass (LTVP) Singapura.

“Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Gubernur Kepri, yang disambut positif oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Imigrasi. Sinergi antara pusat dan daerah ini diarahkan untuk memperkuat posisi Kepri sebagai destinasi utama wisata lintas batas, ” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyambut positif langkah ini dan menilai relaksasi visa sebagai bentuk nyata strategi peningkatan daya saing sektor pariwisata.

“Kebijakan ini bukan hanya mempermudah akses, tetapi juga mempertegas posisi Kepri sebagai destinasi utama wisatawan dari Singapura,” ujarnya.

Ia menambahkan, dampak dari kebijakan ini diproyeksikan sangat signifikan, terutama bagi kawasan-kawasan strategis di Kepri seperti Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun. Di antaranya adalah peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi serta pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah perbatasan.

Baca Juga: PPA Batam Dampingi Anak Korban Rudapaksa Ayah Tiri, Dedy: Kami Lakukan Asesmen Mendalam

“Kepri kini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki empat skema visa khusus untuk wisatawan dari Singapura. Ini merupakan kebijakan progresif yang memberikan daya dorong besar bagi pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan penguatan ekonomi kawasan perbatasan,” ujar Nyanyang.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari kerangka besar program “Kepri Easy Access”, yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Program ini bertujuan untuk menjadikan Kepri sebagai wilayah yang paling mudah diakses, cepat dilalui, dan nyaman dikunjungi oleh wisatawan.

Program “Kepri Easy Access” memiliki tiga pilar utama yakni Kemudahan regulasi dan layanan imigrasi, peningkatan infrastruktur pintu masuk seperti pelabuhan dan bandara dan penyederhanaan pengalaman wisatawan di lapangan.

Dengan berlakunya kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Kepri menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendorong inovasi kebijakan, serta membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Bebas Visa bagi Pemegang Student dan LTVP Singapura Resmi Berlaku pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ribuan driver ojek online di Kota Batam akan menggelar aksi damai bertajuk Aksi 205, pada 20 Mei. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan merupakan bagian dari gerakan nasional yang digelar serentak di 14 kota di Indonesia.

Di Batam, aksi ini diorganisir oleh Komunitas Andalan Driver Online (Komando), Aliansi Driver Online Batam (Adob), dan didukung oleh lebih dari selusin komunitas pengemudi ojek online baik roda dua maupun roda empat.

Ketua Komando Batam, Feryandi Tarigan, menyebut aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan perusahaan aplikator yang dianggap memberatkan para driver. “Kami jadikan 20 Mei sebagai momentum kebangkitan transportasi online. Aksi ini bentuk kekecewaan kami atas kebijakan aplikator yang semakin tidak berpihak pada driver,” tambahnya, Minggu (18/5).

Baca Juga: Kepri Luncurkan 4 Skema Visa Khusus untuk Ekspatriat di Singapura dan Malaysia

Dalam aksi tersebut, massa akan bergerak menuju enam titik yang menjadi sasaran aksi. Di antaranya Kantor Grab Batam, Kantor Gojek, Maxim, Kantor DPRD Batam, Kantor Wali Kota Batam, dan Kantor Perwakilan Gubernur Kepri di Batam.

Salah satu tuntutan utama adalah penerapan Peraturan Gubernur Kepri sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Kepri Nomor 1080 dan 1113 Tahun 2024 yang mengatur tarif layanan transportasi online. Mereka menuntut seluruh aplikator mematuhi regulasi tersebut.

Menurutnya, aksi damai ini akan melibatkan sedikitnya 2.000 pengemudi dari berbagai komunitas di Batam. Selain turun ke jalan, para driver juga sepakat untuk mematikan aplikasi alias melakukan offbid secara serentak selama aksi berlangsung.

Aksi offbid dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Para driver menyatakan akan menghentikan seluruh aktivitas daring mereka selama waktu tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan yang sedang dilakukan.

“Memang ada driver yang kerja malam hari sebelumnya. Tapi setelah itu, seluruh komunitas sepakat untuk tidak lagi melakukan aktivitas online pada hari Senin,” kata Feryandi.

Baca Juga: Pelebaran Jalan Tanpa Rencana Saluran Air, Batam Langganan Banjir

Salah satu tuntutan paling krusial dalam aksi ini adalah soal potongan yang dikenakan oleh aplikator. Para driver meminta potongan maksimal 10 persen dari tarif yang dibayarkan oleh penumpang. Ia mencontohkan, dalam praktiknya saat ini potongan aplikator bisa mencapai 20 hingga 25 persen.

“Misalnya tarif roda dua untuk jarak dekat Rp9 ribu, driver hanya terima Rp6 ribu. Itu potongannya besar sekali,” katanya.

Selain menolak potongan berlebih, massa aksi juga menuntut penghapusan dua program yang dianggap merugikan driver, yakni program Grab Hemat dan GoFood Goceng. Kedua program ini dinilai menekan pendapatan pengemudi secara signifikan.

Aksi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, namun sebagai bentuk perjuangan kolektif untuk keadilan bagi para pengemudi online. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna layanan atas terganggunya aktivitas transportasi pada hari tersebut.

“Kami mohon maaf kepada para pengguna jika pada tanggal 20 nanti layanan transportasi online terganggu. Ini demi kebaikan bersama ke depan,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Demo di 6 Titik, Ribuan Ojek Online di Batam Siap Offbid Massal Besok pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Batam tengah mendampingi seorang anak perempuan berusia 6 tahun di kecamatan Nongsa yang diduga menjadi korban rudapaksa ayah tirinya. Kasus ini telah masuk dalam laporan resmi pihak kepolisian dan saat ini dalam penanganan intensif UPT PPA Kota Batam.

Kepala UPT PPA Kota Batam, Dedy Suryadi, mengatakan pihaknya telah melakukan pendampingan kepada anak korban dan ibunya. Ia menyebut kondisi anak masih sangat rentan secara psikologis.

“Kami melakukan asesmen terhadap ibu dan anak. Ini untuk mengetahui sejauh mana trauma yang dialami anak serta kondisi emosional ibunya. Saat ini kita belum bisa menyimpulkan karena butuh proses,”ujar Dedy, Minggu (18/5).

Dari hasil visum sementara, ditemukan indikasi luka robek pada bagian sensitif korban. Namun, Dedy menegaskan bahwa anak seusia itu belum tentu bisa mengungkapkan rasa sakit yang dialaminya secara verbal.

Baca Juga: Kasus Yusril Koto dalam Tahap Pelengkapan Berkas

“Namanya anak-anak, mereka tidak selalu bisa bilang sedang sakit atau tidak nyaman. Jadi kita lebih banyak mengamati respons psikologisnya,” tambahnya.

Pihaknya juga memberikan penguatan kepada sang ibu, yang selama ini diketahui bekerja sebagai pengamen jalanan. Dedy mengungkapkan, kondisi sosial ekonomi keluarga juga menjadi perhatian, terlebih sang ibu kini memiliki keluarga baru.

“Kami akan berbicara lebih lanjut dengan ibunya. Dalam situasi seperti ini, belum tentu anak bisa kembali tinggal bersama ibu, apalagi jika ada dinamika keluarga baru di sana,” ujar Dedy.

Ia menambahkan, pihaknya berharap ada tempat rujukan yang layak demi kepentingan terbaik bagi anak. UPT PPA Batam akan terus melakukan koordinasi lintas instansi demi memastikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

Sementara itu berdasarkan data UPT PPA Batam selama periode Januari hingga April 2025, tercatat 84 kasus kekerasan di Batam. Sebanyak 64 di antaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak, seperti kekerasan fisik, eksploitasi, dan TPPO. Pada korban perempuan, tercatat 20 kasus, dengan dominasi kekerasan fisik dan kekerasan lainnya.

Meski jumlah pelaporan meningkat, Dedy menganggap hal itu sebagai bukti bahwa korban mulai berani mencari keadilan.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Batam: Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

“Bukan berarti kekerasan makin marak, tapi keberanian untuk bersuara mulai tumbuh karena adanya dukungan dari banyak pihak,” ujarnya.

UPTD PPA, kata Dedy, kini memperkuat layanan konseling dan trauma healing. Tak hanya untuk korban, keluarga mereka pun kerap kali membutuhkan pendampingan agar mampu menjadi sistem pendukung yang efektif.

“Korban membutuhkan lingkungan yang mendukung, bukan menyalahkan. Sayangnya, banyak yang justru mendapat stigma dari keluarga atau tetangga. Ini membuat pemulihan mereka semakin berat,” kata Dedy.

Tahun 2024 lalu, UPTD PPA mencatat 219 kasus kekerasan terhadap anak dan 47 kasus kekerasan terhadap perempuan. Mayoritas kasus adalah kekerasan seksual dan fisik. Tren ini menunjukkan pentingnya pendekatan jangka panjang, terutama dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Untuk itu, UPTD PPA menggandeng rumah sakit, LSM, dan kepolisian dalam memperluas layanan pengaduan dan pendampingan psikologis. Dedy berharap semakin banyak korban yang bisa segera tertangani, baik secara hukum maupun mental.

“Kami ingin Batam menjadi tempat yang aman, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis bagi semua korban kekerasan,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel PPA Batam Dampingi Anak Korban Rudapaksa Ayah Tiri, Dedy: Kami Lakukan Asesmen Mendalam pertama kali tampil pada Metropolis.