batampos – Pemerintah terus memacu penyelesaian pembangunan menara suar atau mercusuar di Pulau Karang Singa, Bintan, Kepri, yang terletak di perbatasan strategis Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Proyek ini ditargetkan rampung pada Juli 2025 dan telah mencapai progres 87 persen.

Peninjauan langsung dilakukan rombongan lintas lembaga yang bertolak dari Pelabuhan Batuampar, Batam, Rabu (7/5). Hadir dalam rombongan itu antara lain Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, perwakilan BIN, Bakamla, TNI AL, serta Dirjen Perhubungan Laut.

“Saya mewakili negara dari Menkopolhukam bersama BIN, Dirjenhubla, Bakamla, dan TNI AL meninjau menara suar Karang Singa yang pembangunannya sudah dimulai dan kini terus berlangsung,” kata Mayjen Purwito.

Proyek mercusuar ini merupakan pembangunan strategis negara sebagai simbol batas kedaulatan Indonesia di kawasan perairan yang sibuk dengan lalu lintas pelayaran internasional.

“Pembangunan ini sangat penting dari sisi pertahanan dan keselamatan pelayaran. Ini bukan hanya penanda batas negara, tapi juga menjamin keselamatan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi wilayah kita,” ujarnya.

Menurut Purwito, proyek tersebut telah berjalan selama dua tahun dengan skema pendanaan multi-years melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan dirancang tuntas pada pertengahan tahun ini.

Pembangunan menara suar dipercayakan kepada PT Pasific Multindo Permai dengan anggaran sekitar Rp70 miliar. Lokasinya di Karang Singa dipilih karena titik itu merupakan bagian paling luar dari wilayah maritim Indonesia di Selat Singapura.

Dari data pemerintah, kawasan ini dilintasi hampir 100 ribu kapal setiap tahun. Maka, kehadiran mercusuar akan memperjelas navigasi serta memperkuat klaim yuridiksi maritim Indonesia di hadapan negara tetangga.

Dirjen Perhubungan Laut, Capt Antoni Arif Priadi, mengatakan bahwa secara teknis pembangunan berjalan lancar meski arus laut yang kuat sempat menghambat peninjauan langsung ke platform utama mercusuar.

“Kita belum bisa naik ke platform karena arus cukup kuat. Tapi pekerjaan sudah 87 persen, dan kita optimis selesai tepat waktu sesuai kontrak,” kata dia.

Ia menambahkan, fungsi utama mercusuar adalah memberi lampu suar dengan jangkauan minimal 6 mil laut untuk keselamatan navigasi. Saat ini pembangunan platform dan pengecoran sisi luar sedang berlangsung, sementara seluruh material konstruksi telah berada di lokasi.

Dari sisi pemerintah daerah, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, menyebut proyek ini telah dirancang sejak 2021. Meski sempat mengalami beberapa perubahan desain, Pemprov Kepri tetap mendukung penuh pelaksanaannya.

“Karena wilayahnya berada di Kepri, kami akan membersamai pembangunan kawasan maritimnya ke depan. Dulu dirancang untuk ada helipad dan tempat sandar kapal, tapi DED-nya diubah dan saat ini fokus dulu pada pembangunan suar,” katanya.

Ia menyakini target penyelesaian proyek akan tercapai sesuai tenggat waktu. Pemerintah daerah juga mendukung aspek pendukung lainnya seperti kawasan laut dan akses lingkungan sekitar.

Mercusuar ini nantinya akan menggunakan energi surya atau solar cell sebagai sumber daya utama, menjadikannya bangunan ramah lingkungan di tengah laut. Selain memperkuat kedaulatan, proyek ini juga menjadi bagian dari modernisasi sistem navigasi nasional. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Mercusuar Karang Singa Jadi Penanda Kedaulatan RI pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang, secara langsung melantik jajaran pengurus PWI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), PWI Kota Batam, dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kepri dalam sebuah seremoni resmi yang digelar di Ballroom Planet Holiday Hotel Batam, Rabu (7/5).

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo, Plt Ketua IKWI Pusat Indah Kirana, serta sejumlah pejabat penting dari Provinsi Kepri, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan organisasi media lainnya.

Kegiatan dimulai pukul 09.30 WIB, diawali dengan tarian Sekapur Sirih sebagai bentuk penyambutan tamu kehormatan. Usai pertunjukan pembuka, panitia memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan pejabat yang dinilai berkontribusi dalam mendukung kemitraan dengan media, termasuk Gubernur Kepri yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri.

Pelantikan dilakukan secara bertahap. Pengurus PWI Kepri dilantik langsung oleh Ketua PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang. Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus PWI Kota Batam oleh Ketua PWI Kepri, Saibansyah Dardani, dan terakhir pelantikan IKWI Kepri oleh Plt Ketua IKWI Pusat, Indah Kirana.

Usai pelantikan, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PWI dengan sejumlah pihak sebagai bentuk komitmen kerja sama ke depan.

Zulmansyah dalam sambutannya menyebutkan bahwa pelantikan kali ini merupakan pelantikan terpanjang dalam sejarah PWI. Ia juga memberikan pesan khusus kepada seluruh anggota PWI untuk tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta menjaga sinergi dengan pemerintah.

“Ini pelantikan terpanjang dalam sejarah pelantikan PWI. Selamat kepada semuanya yang telah dilantik. Mudah-mudahan amanah dalam mengemban tugas,” ujarnya.

Zulmansyah juga menekankan pentingnya peran wartawan dalam menjaga marwah organisasi serta mendorong pembangunan melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab.

“DNA PWI adalah pemerintah. Jangan dihajar dalam pemberitaan, kecuali ada penyalahgunaan wewenang. Kita boleh mengkritik, tapi harus sesuai kode etik jurnalistik. Jangan sampai membunuh karakter seseorang,” tegasnya.

Kepala Diskominfo Kepri, Hasan, yang mewakili Gubernur Kepri, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia berharap PWI terus menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi pembangunan di Kepri.

“Selamat kepada pengurus PWI dan IKWI yang sudah dilantik. Kami di Kepri sangat nyaman bergaul dengan insan pers. Semoga ke depan PWI semakin besar dan bersinergi,” ucap Hasan.

Ucapan selamat juga datang dari BP Batam, yang diwakili oleh Ariastuti Sirait. Ia berharap PWI Batam dapat terus menjadi mitra dalam mendukung iklim investasi melalui pemberitaan yang konstruktif.

“Media sangat berperan penting dalam menciptakan suasana kondusif bagi investasi. Mari kita terus bersinergi untuk menyampaikan informasi yang membangun,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Batam, Muhammad Kavi Ansari, menyampaikan optimismenya dalam membawa PWI Batam ke arah yang lebih progresif.

“Ke depan akan ada kejutan besar dari PWI Batam. Kami akan menghadirkan program-program untuk masyarakat dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai jurnalistik,” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel PWI Kepri dan Batam Resmi Dilantik, Ketua Umum PWI Ajak Jurnalis Patuh Kode Etik pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi lanjut usia (lansia) di lima kecamatan, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap warga senior. Penyaluran tahap kedua ini digelar di Lapangan Sentosa Perdana (SP) Plaza, Sagulung, Rabu (7/5), dan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.

Lima kecamatan yang menerima bantuan kali ini adalah Kecamatan Sekupang, Sagulung, Batuaji, Bulang, dan Galang. Sebanyak 796 lansia menerima bantuan berupa buku tabungan dari Bank Riau Kepri yang telah berisi saldo senilai Rp300 ribu. Bantuan ini akan diberikan rutin setiap bulan dari April hingga Desember 2025.

Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada sejumlah perwakilan lansia. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapannya agar para lansia senantiasa menjaga kesehatan dan terus menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. “Semoga bantuan ini bermanfaat. Pemko Batam akan terus memberikan perhatian dan dukungan kepada bapak dan ibu sekalian,” ujarnya.

Selain memberikan sambutan, Li Claudia juga menciptakan suasana hangat dan penuh keakraban dengan para lansia. Ia menyempatkan diri untuk bercanda, berinteraksi langsung, bahkan menyanyikan lagu “Semua Karena Cinta” yang membuat para lansia tampak terhibur dan bahagia. Momen tersebut disambut meriah dengan tepuk tangan dan senyum lebar dari para penerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Leo Putra, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan kali ini adalah bagian dari rangkaian program bantuan lansia yang ditujukan kepada warga tidak mampu berusia di atas 60 tahun. “Total penerima bantuan di tahap ini adalah 796 lansia. Bantuan senilai Rp300 ribu ini diberikan setiap bulan hingga akhir tahun nanti,” katanya.

Menurut Leo, bantuan sosial lansia ini mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 41 Tahun 2025 tentang bantuan sosial bagi lansia. Program ini menyasar mereka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan serupa dari program lain.

Tahap selanjutnya dari penyaluran bansos akan dilakukan di tiga kecamatan lainnya, yaitu Batam Kota, Nongsa, dan Sei Beduk, dengan jumlah penerima sekitar 500-an lansia. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya Pemko Batam untuk menjangkau seluruh lansia yang terdata di wilayahnya.

Secara keseluruhan, Pemko Batam menargetkan bantuan ini akan menjangkau 2.000 lansia. Namun, berdasarkan proses verifikasi dan kendala di lapangan seperti adanya lansia yang meninggal dunia, jumlah penerima akhir menyusut menjadi 1.930 orang.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban ekonomi para lansia yang hidup dalam keterbatasan. Tak hanya itu, momen kebersamaan seperti yang diciptakan oleh Li Claudia diharapkan dapat memberikan semangat dan kebahagiaan bagi para lansia yang sering kali merasa kesepian dan terpinggirkan.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penyaluran bantuan, tetapi juga sarana mempererat hubungan emosional antara pemerintah dan warganya. Kehadiran langsung pejabat kota dan interaksi hangat yang ditunjukkan menjadi bukti nyata bahwa perhatian terhadap lansia bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kasih dan penghormatan yang tulus. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Salurkan Bansos, Li Claudia Chandra Hibur Lansia di Sagulung pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Seorang pemotor wanita yang diketahui merupakan seorang ibu, mengalami kecelakaan di Simpang Barelang, Rabu (7/5) pagi. Ia mengendarai motor Honda Scoopy dan melaju dari arah Marina menuju Mukakuning sebelum akhirnya tersenggol sebuah mobil pikap.

Kecelakaan terjadi tepat di tengah persimpangan jalan yang dikenal rawan karena tidak memiliki lampu pengatur arus lalu lintas. Di lokasi tersebut hanya tersedia lampu peringatan atau kewaspadaan, sehingga kendaraan dari berbagai arah kerap melintas tanpa kendali yang teratur.

Menurut keterangan warga sekitar, Denis, pemotor tersebut terjatuh cukup keras dan mengalami luka parah. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pengemudi mobil pikap yang terlibat dalam kecelakaan itu.

BACA JUGA: Lawan Arus, Pemotor Terkapar Ditabrak Bimbar di Batamcenter

Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat di simpang tiga tersebut. Namun, kemacetan tidak berlangsung lama karena korban segera dievakuasi dari lokasi kejadian.

Warga pengguna jalan menyebut kejadian serupa kerap terjadi di persimpangan itu. Ketidakhadiran lampu pengatur lalu lintas membuat pengendara dari arah Batuaji, Trans Barelang, dan Mukakuning saling bertemu tanpa aturan yang jelas.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, menyatakan bahwa Simpang Barelang dan Simpang Basecamp memang belum dilengkapi lampu pengatur lalu lintas karena masih dalam proses penataan. “Itu memang seperti itu. Lampu kewaspadaan saja karena itu ada bundaran,” ujarnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Disenggol Pikap, Pemotor Wanita Sekarat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kewenangan kepada Kepala BP Batam untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan, dalam rangka penataan kawasan hutan.

Kewenangan itu, diberikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2025, tentang Penataan Penyediaan Lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

“Tentunya peraturan ini menjadi semangat baru bagi kami di BP Batam, dalam memberikan kontribusi peningkatan investasi di Kota Batam,” ujar Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Selasa (6/5/2025).

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden itu, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan di KPBPB Batam, diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga, pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian, gubernur atau bupati/wali kota, badan otorita, pimpinan badan hukum atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau Masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang tertuang di Peraturan Menteri LHK nomor 7 tahun 2021.

Sementara dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2025, Kepala BP Batam menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan di KPBPB Batam secara langsung ke Menteri LHK. Selain menteri atau pimpinan lembaga, pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian, atau Gubernur.

Sedangkan pimpinan badan hukum atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat, permohonan dapat diajukan kepada Menteri LHK melalui Kepala KPBPB (Kepala BP Batam). Tidak lagi diajukan secara langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK 7/2021.

“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian besar untuk Kota Batam. Kewenangan ini tentunya memberikan kemudahan berinvestasi yang ujungnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutup Amsakar. (*)

Artikel Kepala BP Batam Diberikan Kewenangan untuk Pengajuan Pelepasan Kawasan Hutan pertama kali tampil pada Metropolis.