batampos – Indonesia menjadi korban baru dalam perang dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Negeri Paman Sam akan mengenakan tarif resiprokal hingga 32 persen terhadap berbagai produk Indonesia, sebagai buntut dari defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang terus membesar.

Data menunjukkan pada tahun 2024, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 14,34 miliar terhadap AS. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi ke-15 sebagai negara penyumbang defisit perdagangan terbesar bagi Amerika Serikat.

Kebijakan ini menuai kekhawatiran dari pelaku usaha dan pengelola kawasan industri di Indonesia, terutama dari wilayah Batam, Bintan, dan Karimun, yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nasional ke pasar global, termasuk Amerika Serikat.

Baca Juga: Tarif 32 Persen Trump Ancam Ekspor Batam, Pengusaha Waswas

Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Tjaw Hioeng, menjelaskan bahwa tarif 32 persen tersebut adalah bentuk pajak resiprokal atau timbal balik.

“Indonesia harus berani merevisi atau bahkan membebaskan hambatan non-tarif terhadap barang impor dari AS yang menjadi perhatian utama pemerintah AS saat ini,” katanya, Sabtu (5/4).

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan relaksasi terhadap seluruh instrumen perdagangan, khususnya untuk 10 produk ekspor utama Indonesia ke AS dan 10 produk impor utama dari AS ke Indonesia, demi menjaga keseimbangan perdagangan dan mencegah gangguan terhadap kelangsungan industri dalam negeri.

Baca Juga: Ancaman Tarif Ekspor AS, HKI Batam Desak Pemerintah Ambil Langkah Cepat

Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan tingkat tinggi dengan pemerintah AS guna memperoleh kelonggaran tarif. Namun, upaya ini harus dibarengi dengan pembenahan regulasi di dalam negeri.

Pria yang akrab disapa Ayung ini menyebut, kunci keberhasilan terletak pada konsistensi regulasi, efisiensi perizinan, kesiapan infrastruktur kawasan industri seperti tarif listrik, harga gas, jaminan pasokan air bersih, biaya logistik yang kompetitif, serta dukungan energi terbarukan dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Tjaw juga memperingatkan ancaman produksi yang dialihkan (diverting production) dari Indonesia ke negara-negara pesaing seperti Malaysia (24 persen), Filipina (17 persen), dan India (26 persen), yang menawarkan iklim usaha lebih kompetitif dan bebas hambatan dagang dengan AS.

Situasi ini menurutnya menjadi tantangan besar bagi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun dalam menarik relokasi industri dari Cina, yang kini dikenai tarif total sekitar 54 persen oleh AS. Tanpa relaksasi dan efisiensi, kawasan Indonesia akan sulit bersaing dengan Thailand atau Vietnam.

“Selain itu, dengan perbedaan tarif 8 persen antara Indonesia dan Kawasan Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS SEZ Malaysia), ada risiko besar relokasi pabrik dari Cina akan lebih memilih kawasan tersebut. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun,” kata Ayung.

Jika tidak ada solusi cepat, dia memperingatkan bahwa khusus Batam saja berpotensi kehilangan nilai ekspor sebesar US$ 300 juta per bulan, atau sekitar 25 persen dari total ekspor kawasan. Dampaknya bukan hanya pada industri, tetapi juga terhadap tenaga kerja dan penerimaan daerah.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan saat ini pemerintah masih memetakan dampak tarif tersebut terhadap barang-barang ekspor asal Indonesia, termasuk yang berasal dari Batam.

Namun ia mengakui banyak eksportir masih kebingungan memastikan produk mana saja yang terkena tarif. “Padahal hampir semua produk ekspor dari Indonesia akan terdampak, karena ini adalah tarif resiprokal. Indonesia pun selama ini mengenakan tarif masuk terhadap barang impor dari AS,” lanjutnya.

Rafki menambahkan bahwa meskipun Indonesia tidak dikenai tarif setinggi Vietnam atau Thailand, angka 32 persen tetap menjadi beban besar. Hal ini diperparah dengan situasi ekonomi yang lesu, depresiasi rupiah sebesar 2,81 persen (YTD), dan pasar saham yang merosot 8,04 persen sepanjang tahun ini.

“Industri padat karya seperti tekstil, sepatu, dan furnitur menjadi sektor paling rentan. Jika tidak ada strategi baru, maka ancaman PHK dan penurunan daya beli masyarakat akan sulit dihindari,” ujarnya.

Apindo mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif, seperti merundingkan ulang tarif produk ekspor padat karya ke AS dengan imbal balik pembebasan tarif impor produk AS ke Indonesia.

“Yang penting sekarang adalah menjaga agar tidak terjadi PHK besar-besaran,” kata Rafki.

Selain itu, ia mendorong diversifikasi pasar ekspor ke wilayah lain, seperti Afrika. Ketergantungan terhadap pasar AS harus mulai dikurangi dengan memperluas tujuan ekspor dan mengembangkan permintaan dalam negeri.

“Kita punya pasar domestik yang besar. Kalau bisa mendorong kemandirian industri dalam negeri dan konsumsi produk lokal, maka ketergantungan pada negara lain bisa dikurangi,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pajak Resiprokal AS 32 Persen, Industri Padat Karya Terancam Rontok pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom melakukan peninjauan langsung terhadap arus balik Lebaran 2025 di Kota Batam. Peninjauan ini dilakukan dalam memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan para pemudik yang kembali ke kota setelah merayakan hari raya Idulfitri.

Kunjungan Wakapolda Kepri mencakup sejumlah titik strategis, mulai dari Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan di Kepri secara keseluruhan, Bandar Udara di Kepri, hingga kawasan wisata Pantai Barelang.

Dalam peninjauan tersebut, Brigjen Pol Anom juga melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan personel kepolisian kepada masyarakat.

Kasatgas Humas Operasi Ketupat Seligi 2025, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, mengungkapkan bahwa Wakapolda Kepri didampingi oleh sejumlah Pejabat Utama Polda Kepri saat melakukan peninjauan di Pelabuhan Domestik Sekupang.

“Beliau menyaksikan langsung bagaimana personel kepolisian memberikan pelayanan, mulai dari interaksi yang humanis, pemberian informasi yang jelas, hingga kesigapan dalam membantu para pemudik,” ujar Pandra, Sabtu (5/4).

Menurut data dari Pelabuhan Domestik Sekupang, tercatat sebanyak 462 trip kedatangan dengan jumlah penumpang mencapai 5.380 orang, sementara keberangkatan tercatat 46 trip dengan 2.090 penumpang. Total keseluruhan penumpang yang tercatat di pelabuhan tersebut mencapai 7.470 orang.

Di Pelabuhan Kepri secara keseluruhan, arus balik tercatat mencapai 31.625 penumpang tiba dan 27.867 penumpang berangkat. Sementara itu, di Bandar Udara Kepri, terdapat 8.098 penumpang berangkat dan 7.220 penumpang tiba.

“Wakapolda tidak hanya memantau arus penumpang, tetapi juga berdialog langsung dengan para petugas untuk memastikan standar pelayanan berjalan dengan baik,” tambah Pandra.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu penumpang bernama Sandri menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian. “Kami merasa terbantu dan aman. Terima kasih kepada bapak-bapak polisi yang telah bekerja dengan sepenuh hati,” ucapnya bersama keluarganya.

Selain fokus pada arus balik, Brigjen Pol Anom juga menyempatkan diri meninjau kawasan wisata Pantai Barelang. Kunjungan ini bertujuan memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata lokal serta memastikan bahwa destinasi wisata tetap aman dan nyaman bagi pengunjung selama masa libur Lebaran.

Menjelang puncak arus balik yang diperkirakan berlangsung pada 5 hingga 7 April 2025, Pandra mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi kepadatan lalu lintas. Pastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima, patuhi peraturan lalu lintas, dan jangan terburu-buru saat berkendara. Keselamatan adalah yang utama,” ujarnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Wakapolda Kepri Tinjau Langsung Pengamanan Arus Balik Lebaran dan Objek Wisata Barelang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Warga Perumahan Kezia Residence, Baloi Indah, Kota Batam, mendesak Pemerintah Kota Batam dan aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus penimbunan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah mereka.

Penimbunan yang diduga ilegal tersebut menyebabkan penyempitan aliran sungai, hingga membuat rumah warga terdampak banjir saat hujan deras.

Ketua RT05/RW08 Kezia Baloi Indah, Ade, menuturkan keresahan warga yang mulai dirasakan sejak adanya aktivitas penimbunan di aliran sungai yang membatasi perumahan Kezia Residence dan perumahan Permata Regency.

Baca Juga: Tuduhan Lik Khai Penimbunan Sungai Baloi untuk Jalan Inspeksi Dibantah DBM-SDA Batam 

“Awalnya kami tidak mengetahui adanya aktivitas penimbunan di belakang perumahan. Aktivitas tersebut tertutup oleh bangunan warga dan tidak tampak dari komplek kami,” ujar Ade, Sabtu (5/4).

Kecurigaan warga mulai muncul saat alat berat milik Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam terlihat di lokasi. Warga menduga kegiatan itu merupakan bagian dari proyek normalisasi sungai.

“Karena alatnya dari dinas, kami mengira sedang ada pengerjaan normalisasi. Tapi setelah hujan deras melanda Batam selama dua hari berturut-turut, rumah warga yang berada di pinggir sungai justru kebanjiran,” jelasnya.

Baca Juga: Ditreskrimsus Polda Kepri Libatkan Ahli ITB Selidiki Kerusakan Lingkungan di DAS Baloi

Ade menambahkan, selama ini kawasan tersebut tidak pernah dilanda banjir, karena posisi rumah lebih tinggi dari aliran sungai. Namun, sejak adanya penimbunan, aliran air meluap dan masuk ke dalam rumah warga.

Keresahan warga memuncak saat mereka mencoba meminta penjelasan kepada pihak pemerintah, namun justru didatangi oleh oknum pejabat yang menunjukkan Peta Lokasi (PL) dan berencana membangun jalan di atas lahan sungai yang telah ditimbun.

“Dari situ semua terbongkar. Ternyata alat milik DBMSDA digunakan bukan untuk normalisasi, tapi untuk menimbun sungai demi kepentingan tertentu,” ungkap Ade.

Baca Juga: Tabir Penimbunan Sungai Baloi Terbuka, Lik Khai di Pusaran Masalah Lingkungan

Seiring berjalan waktu kasus ini menjadi sorotan setelah ramai di media sosial. Polda Kepri bersama Pemko Batam turun langsung ke lokasi dan menghentikan aktivitas penimbunan. Alat berat DBMSDA pun telah ditarik dari lokasi proyek.

“Saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Polda Kepri. Kami berharap prosesnya bisa segera selesai agar warga tidak lagi was-was menghadapi musim hujan,” ujar Ade.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi sungai yang awalnya memiliki lebar lebih dari 30 meter kini menyempit menjadi kurang dari lima meter.

Penimbunan dilakukan menggunakan puing bangunan yang bercampur sampah. Tumpukan tanah juga masih terlihat di sejumlah titik.

Baca Juga: Sungai di Baloi Ditimbun Secara Ilegal, Li Claudia Ultimatum Pembongkaran, Lik Khai: Saya Akan Bertanggung Jawab

Selain itu, akses menuju lokasi penimbunan dikontrol ketat. Gerbang menuju perumahan Permata Regency dijaga, dan hanya orang-orang dengan izin serta identitas resmi yang diizinkan masuk.

“Kami khawatir banjir kembali terjadi jika hujan deras turun lagi. Sungainya sudah terlalu kecil menampung debit air,” kata Ade

Sementara itu, Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Zamrul Aini, menyatakan pemanggilan keterangan sejumlah saksi dan pihak terkait telah dijadwalkan mulai 8 hingga 11 April mendatang.

“Untuk pemanggilan saksi dan pihak terkait sudah dikirimkan untuk tanggal 8 sampai 11 April pekan depan karena saat ini masih menghormati suasana Lebaran Idulfitri,” ujarnya, Jumat (4/4).

Menurut Zamrul, proses pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan, dan akan berlanjut ke instansi terkait.

“Hal ini dilakukan untuk membangun kronologi kejadian secara menyeluruh dari akar hingga ke level kebijakan,” ujarnya.

Saat ini, penyidik Subdit Tipidter fokus pada pengumpulan bukti dugaan pengrusakan lingkungan yang terjadi di DAS Baloi.

“Kami sedang mengumpulkan data dan akan dibantu oleh ahli lingkungan dari ITB untuk meninjau langsung kondisi di lapangan dan menilai sejauh mana kerusakan yang terjadi,” lanjutnya.

Selain itu, Ditreskrimsus juga telah menjalin koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk menentukan titik koordinat lokasi yang terdampak. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Warga Perumahan Kezia Residence Desak Normalisasi Sungai Baloi Indah pertama kali tampil pada Metropolis.