batampos – Ramadan dan lebaran menjadi momen untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, perputaran uang selama Ramadan dan Lebaran periode 2025 melemah dibandingkan dengan tahun lalu. Sejalan dengan tekanan ekonomi yang cukup berat.

Salah satu alasannya adalah masih masifnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal 2025. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 18.610 orang yang terkena PHK dari Januari hingga Februari 2025. Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama di 2024.

Bahkan, mengacu data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sudah 60 ribu buruh mengalami PHK dari 50 perusahaan. Kondisi demikian membuat kinerja konsumsi melemah. Tercermin dari indeks keyakinan konsumen (IKK) yang melemah dari bulan sebelumnya sebesar 127,2 menjadi 126,4 pada Februari 2025. Meski masih dalam level optimis (>100).

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, perputaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri melemah dibandingkan dengan tahun lalu. Tambahan jumlah uang beredar (JUB) dalam artian sempit (M1) melemah 16,5 persen dibandingkan momen yang sama di 2024.

“Tambahan uang beredar hanya di angka Rp 114,37 triliun. Sedangkan 2024, tambahan uang beredar ketika Ramadan dan Idul Fitri mencapai Rp 136,97 triliun,” kata Huda.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan, dengan penurunan tambahan uang beredar itu, maka berdampak pada pembentukan produk domestik bruto (PDB) secara nasional yang tidak optimal.

Berdasarkan modelling yang dilakukan Celios di 2024, tambahan PDB akibat adanya Ramadan dan lebaran mencapai Rp 168,55 triliun. Sedangkan tahun ini hanya Rp 140,74 triliun atau turun 16,5 persen.

Keuntungan pengusaha juga hanya Rp 84,19 triliun. Jauh di bawah tambahan pendapatan tahun lalu yang mencapai Rp 100,83 triliun. Indikator lain yang memotret pelemahan daya beli masyarakat adalah menurunnya porsi simpanan perorangan yang hanya mencapai 46,4 persen terhadap total dana pihak ketiga (DPK).

Merosotnya porsi tabungan perorangan mengindikasikan masyarakat cenderung bertahan hidup dengan menguras simpanan.

“Karena upah riil terlalu kecil, tunjangan berkurang, dan ancaman PHK masih berlanjut. Dengan berbagai indikator perekonomian tersebut, saya memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 hanya 5,03 persen year-on-year (YoY). Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 yang mencapai 5,11 persen,” ujar Bhima.

Menurut dia, faktor seasonal yang diikuti pembagian tunjangan hari raya (THR) tetap tidak mampu membuat ekonomi tumbuh lebih tinggi. Bahkan dikhawatirkan ekonomi bakal melambat pasca lebaran. Karena tidak ada lagi motor penggerak konsumsi yang signifikan.

Belanja pemerintah yang sedang efisiensi besar-besaran juga berpengaruh ke consumer confidences. Pelemahan kurs rupiah juga menambah kehati-hatian dari masyarakat untuk membelanjakan uangnya.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengakui memang pengeluaran alias konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan lebaran 2025 memang tidak sebanyak di 2024. Sejalan dengan daya beli yang merosot. Masyarakat lebih berhati-hati dalam berbelanja.

Inflasi juga diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Pemerintah mesti ngapain? Saya rasa pemerintah sudah menyiapkan berbagai program diskon. Ada diskon tiket, belanja, dan diskon macam-macam itu adalah salah satu cara untuk dongkrak di bulan akhir kuartal I. Paling tidak positif growth,” ungkap Asmo.

DATA RAMADAN DAN LEBARAN 2025

– Jumlah pemudik Lebaran 2025: 146,48 juta orang (turun 24 persen)
– Tambahan jumlah uang beredar (JUB) M1: Rp 114,37 triliun (turun 16,5 persen)
– Porsi simpanan perorangan: 46,4 persen terhadap total DPK
– Tambahan ke PDB: Rp 140,74 triliun (turun 16,5 persen)
– Indeks keyakinan konsumen: 126,4 (turun 1,3 poin year-to-date)

Sumber: Kementerian Perhubungan, Celios, BI

Artikel Perputaran Ekonomi Selama Ramadan dan Lebaran 2025 Lebih Rendah dari 2024 pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, secara tegas melarang Warga Negara Indonesia (WNI) untuk kerja di Myanmar, Thailand dan Kamboja.

Bukan tanpa alasan, Menteri Karding menyatakan bahwa di negara-negara tersebut WNI rawan terkena dan jadi korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Saya kalau selalu bilang, sebaiknya untuk Myanmar, Kamboja, Thailand itu jangan ada yang berangkat kalau untuk bekerja. Karena pasti kecenderungan kena TPPO,” kata Karding kepada wartawan, dikutip Kamis (3/4).

Selain itu, Menteri Karding pun mengungkapkan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki kesepakatan penempatan pekerja imigran dengan ketiga negara tersebut.

Itu sebabnya, Karding melarang WNI untuk bekerja di tiga negara tersebut, terlebih jika berangkat secara ilegal dan hanya tergiur dengan iming-iming gaji tinggi.

“Kita sebenarnya negara belum punya kesepakatan penempatan dengan beberapa negara itu. Jadi, sementara kalau saya boleh melarang, saya larang,” tegas Karding.

Sebelumnya, sebanyak 84 Warga Negara Indonesia (WNI) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui perbatasan Thailand.

Di Myanmar mereka dipekerjakan secara paksa untuk melakukan penipuan secara dalam jaringan (daring) atau online scamming. Oleh TNI yang terlibat dalam pemulangan itu, mereka dibawa kembali ke Indonesia lewat Bandara Don Mueang, Bangkok.

Berdasar keterangan resmi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI pada Selasa (4/3), Atase Pertahanan Indonesia di Bangkok Kolonel Cke Faisal R. Hutagalung menyampaikan bahwa tim pemulangan puluhan WNI itu terlibat aktif dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan militer Thailand yang bertugas di Mae Sot, perbatasan Thailand dengan Myanmar Myanmar.

Tidak hanya itu, Kolonel Faisal menyebutkan bahwa pendampingan terhadap para WNI dilakukan secara intens. Sejak mereka dibawa dari Myawaddy di Myanmar sampai mendarat di Jakarta. Puspen TNI mengungkapkan bahwa 84 WNI itu terdiri atas orang laki-laki dan 15 perempuan.

Mereka dibawa ke Indonesia setelah diseberangkan melalui perbatasan Myanmar-Thailand. Kemudian direpatriasi ke Jakarta lewat Bandara Don Mueang Bangkok. Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri selaku leading sector pemulangan WNI tersebut bahu-membahu dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok untuk menjamin pemulangan itu terlaksana dengan baik. (*)

Artikel Rawan Kena TPPO, WNI Dilarang Kerja di Myanmar, Thailand, dan Kamboja pertama kali tampil pada News.