Warga Palestina di Khan Yunis, Gaza, melaksanakan salat Idul Fitri di samping reruntuhan masjid yang dihancurkan zionis Israel, 30 Maret 2025. F.The Times of Israel
batampos – Serangan udara yang dilancarkan Israel makin menggila di Gaza, Palestina. Di saat yang sama, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan bahwa negara itu akan memperluas operasi militernya.
Dilansir dari The Guardian, Katz menyatakan pihaknya berencana merebut wilayah gaza lebih luas lagi. Wilayah itu akan ditambahkan ke zona keamanan Israel.
Dalam sebuah unggahan di media sosial, Katz juga mengatakan, perluasan serangan akan meningkatkan tekanan tidak hanya pada Hamas tetapi juga pada penduduk Gaza.
Selain itu, IDF juga telah mengerahkan divisi tambahan ke Gaza dan mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran kepada warga sipil di wilayah selatan Jalur Gaza.
Sementara itu, serangan yang terus dilancarkan zionis Israel ke tanah Gaza terus memakan korban jiwa. Sumber medis yang berada di Gaza mengungkapkan, sedikitnya 21 warga Palestina tewas sejak Israel kembali melanjutkan agresi pasca gencatan senjata.
Tak hanya itu, operasi keamanan Israel juga terus berlanjut di Tepi Barat yang diduduki, dengan beberapa warga Palestina dilaporkan ditangkap oleh pasukan Israel di berbagai wilayah seperti Nablus, Hebron, Tulkarm, dan Nour Shams.
Di tengah eskalasi ini, Forum Keluarga Sandera mengkritik keras pengumuman Katz tentang perluasan perang dan mempertanyakan prioritas pemerintah Israel dalam operasi tersebut.
Kelompok ini menuduh bahwa pemerintah Israel lebih fokus pada upaya merebut wilayah Gaza ketimbang upaya penyelamatan para sandera.
Hamas diyakini masih menahan 59 warga Israel, meskipun tidak semua diperkirakan masih hidup.
Forum Keluarga Sandera mendesak pemerintah Israel untuk menjelaskan bagaimana operasi ini akan mendukung pembebasan para sandera, tanpa membahayakan keselamatan mereka lebih lanjut. (*)
batampos – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, secara resmi diberhentikan dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi menguatkan keputusan parlemen untuk memakzulkan dirinya pada Jumat (4/4). Pemakzulan ini dipicu oleh deklarasi darurat militer yang dikeluarkan Yoon pada Desember 2024, yang dianggap sebagai pelanggaran konstitusi dan ancaman terhadap demokrasi.
Dengan keputusan ini, Korea Selatan memasuki periode transisi politik yang besar. Perdana Menteri Han Duck-soo ditunjuk sebagai presiden sementara, sementara konstitusi mengharuskan diadakannya pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari. “Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan pemilu berjalan dengan damai dan teratur,” kata Han, seperti yang dilaporkan oleh Reuters pada Jumat (4/4).
Dalam sidang pembacaan keputusan, Ketua Mahkamah Konstitusi Moon Hyung-bae menegaskan bahwa tindakan Yoon mengeluarkan deklarasi darurat militer adalah pelanggaran serius terhadap kewenangannya sebagai presiden. “(Yoon) telah mengkhianati kepercayaan rakyat, yang merupakan pemegang kedaulatan dalam republik demokratis,” ujar Moon.
Mahkamah juga menyatakan bahwa keputusan Yoon untuk mengerahkan militer dalam menekan parlemen tidak memiliki dasar hukum yang sah dan cacat secara prosedural. “Langkahnya menyebabkan kekacauan di berbagai aspek kehidupan berbangsa, termasuk ekonomi, kebijakan luar negeri, dan struktur sosial,” tambah Moon.
Yoon sebelumnya beralasan bahwa deklarasi darurat tersebut dikeluarkan untuk memberi peringatan atas dominasi partai oposisi di parlemen, namun Mahkamah menolak pembelaan tersebut. “Ada jalur hukum yang sah untuk menyelesaikan perbedaan politik,” kata Moon lebih lanjut.
Keputusan ini memicu reaksi yang terpolarisasi di masyarakat. Ribuan warga yang berkumpul di luar gedung pengadilan bersorak dan berteriak, “Kami menang!” saat putusan dibacakan. Sementara itu, para pendukung Yoon menunjukkan kemarahan, dan seorang pengunjuk rasa bahkan ditangkap setelah memecahkan kaca bus polisi.
Yoon kini juga menghadapi proses pidana terkait tuduhan makar, menjadi presiden pertama Korea Selatan yang pernah ditahan selama menjabat, meskipun ia kemudian dibebaskan oleh pengadilan.
Meskipun krisis politik tengah berlangsung, nilai tukar won tetap stabil dan pasar saham tidak mengalami gejolak besar, menunjukkan bahwa pelaku pasar telah memperkirakan keputusan ini.
Menanggapi perkembangan ini, Profesor Leif-Eric Easley dari Ewha University mengatakan bahwa putusan Mahkamah menghapuskan ketidakpastian besar dalam politik Korea Selatan. “Ini sangat penting karena pemerintahan berikutnya harus segera menghadapi ancaman militer dari Korea Utara, tekanan diplomatik dari Tiongkok, serta tarif dagang dari Trump,” ujarnya.
Krisis politik ini menjadi pengingat akan kerentanannya demokrasi, bahkan di negara yang tampak stabil. Korea Selatan kini berada di persimpangan sejarah, dan dunia menunggu bagaimana negara tersebut akan membangun kembali kepercayaan pada kepemimpinan dan konstitusinya. (*)
batampos– Jumlah penumpang yang tiba dan terbang dari Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Kota Tanjungpinang, Kepri mengalami penurunan. Sepanjang 21-3 April 2025, tercatat ada 10.045 penumpang yang datang dan pergi dari Bandara di Pulau Bintan tersebut.
Kondisi arus balik di Bandara RHF Tanjungpinang, Jumat (4/4). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
Pergerakan penumpang di Bandara RHF terpantau mengalami penurunan sebanyak delapan persen, jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya dengan total penumpang sebanyak 10.934 orang.
“Hal ini terpantau pergerakan penumpang mengalami penurunan 8% dibandingkan periode hari yg sama pada Angleb tahun lalu dengan pergerakan 10.934 penumpang,” kata Kepala Departemen Airport Security & Service Improvement Bandara RHF, Rudy Sudrajat, Jumat (4/4).
Ia menerangkan, puncak arus mudik penumpang sebelum hari Raya Idulfitri 2025 terjadi pada H-4, atau 27 Mar kemarin. Dimana, terdapat pergerakan 1.034 penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara RHF.
Sedangkan prediksi puncak arus balik setelah lebaran diperkirakan terjadi pada 7 Maret mendatang, dengan pergerakan 650 penumpang yang datang dan pergi dari Bandara di ibu kota Provinsi Kepri tersebut.
“Terdapat satu tambahan frekuensi penerbangan atau extra flight rute Jakarta khusus pada 25 Maret, yaitu Citilink Indonesia,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa maskapai Penerbangan yang beroperasi masih sama seperti dihari biasanya pada periode sebelum Angleb, yaitu rute jakarta yang dilayani oleh maskapai Batik Air dan beroperasi setiap hari.
“Lalu Garuda Indonesia beroperasi empat kali seminggu, sedangkan Citilink beroperasi tiga kali seminggu. Serta rute antar wilayah kepri yaitu Dabo Singkep, Tambelan dan Letung dilayani oleh maskapai Susi Air di hari Senin dan Kamis,” pungkasnya. (*)
Penumpang saat melakukan check-in di salah satu maskapai penerbangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Minggu (23/3) lalu. Foto. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Bandara Hang Nadim Batam mencatat peningkatan penumpang pada hari pertama arus balik H+4 lebaran dengan jumlah 16.393 orang meski hanya meningkat 2 persen dibandingkan tahun lalu dengan penumpang 16.018 orang.
“Dari data trafik kami pada Jumat kemarin ada 16.393 orang tiba dan berangkat melalui Bandara Hang Nadim Batam disaat memasuki momen arus balik di akhir pekan ini kami perkirakan juga akan ada peningkatan dari penumpang dan penerbangan,” kata Direktur Utama PT BIB, Pikri Ilham Kurniansyah, Sabtu (5/4).
Untuk penerbangan di hari Jumat (4/4) kemarin mengalami peningkatan dengan jumlah 109 naik 17 persen dibandingkan tahun lalu.
“Kami juga telah ajukan penambahan penerbangan pada akhir pekan ini kemarin saja 9 penerbangan dan besok ada 12 penerbangan tambahan,” ujarnya.
Untuk memastikan kelancaran arus balik, pihak bandara telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung.
“Kami selalu mempersiapkan terutama dalam hal ground handling atau penanganan bagasi, agar arus balik berjalan lancar. Sementara untuk keberangkatan, jumlah penumpang biasanya tidak terlalu banyak,” jelasnya.
PT BIB juga berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan selama periode angkutan Lebaran, terutama dalam menjaga kenyamanan dan keamanan penumpang. (*)
batampos– Proyek pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2025 sampai saat ini belum dilaksanakan meski telah memasuki Triwulan II.
Belum dilaksanakannya pembangunan infrastruktur ini dikarenakan lagi penyusunan draft efesiensi anggaran sesuai kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Di pending dulu, lagi di pilah mana yang urgent mana yang kurang urgent. Dampak dari efesiensi anggaran,” ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Anambas, Amiruddin, Jum’at, (4/4).
Adapun proyek pembangunan infrastruktur yang ditunda meliputi lanjutan Jalan Lingkar Bajau yang berada di Siantan Timur, lanjutan Jembatan Selayang Pandang (SP) I, lalu revitalisasi Jalan Muhammad Siantan.
Kemudian pembukaan badan jalan Desa Bayat menuju Desa Mubur di Siantan Utara, Revitalisasi Jalan Tanjung Baruk di Desa Sri Tanjung, Pembangunan Jembatan Desa Tebang menuju Desa Belibak dan pengerjaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Kodim 0318/Natuna.
“Terkait dengan sejumlah proyek yang mengalami pending sementara itu, akan kita bawa duduk bersama dengan Bupati dalam waktu dejat, intinya kita menunggu kebijakan pimpinan lah untuk di tahun 2025 ini,” terang Amiruddin.
Namun dirinya berharap dalam waktu dekat Bupati bersama Inspektorat membuat kebijakan terkait dengan kegiatan di tahun 2025 ini, mengingat ada beberapa proyek yang memang mesti dilaksanakan. “Ya paling tidak ada lah kegiatan di tahun 2025 ini, seperti perbaikan jalan atau pemelihara, contohnya jalan lingkungan Desa Nyamuk, dan Jalan Tanjung Baruk Desa Sri Tanjung,” pungkas Amiruddin. (*)
batampos – Di tengah hiruk-pikuk malam Kota Batam yang tak pernah tidur, sebuah cahaya baru muncul dan mencuri perhatian, dari Jalan Duyung, Lubukbaja, First Club berdiri megah, menawarkan lebih dari sekadar tempat hiburan. Tempat ini hadir sebagai simbol gaya hidup malam yang elegan dan futuristik.
Malam di Batam kini tak lagi sama sejak kehadiran klub ini. Dari luar, bangunan First Club sudah memancarkan pesona glamor, seolah mengundang siapa pun yang lewat untuk mengintip dunia berbeda di dalamnya.
Dan begitu melangkah masuk, pengunjung benar-benar dibawa ke atmosfer yang menggetarkan tata cahaya dramatis, layar 3D raksasa, dan sistem suara kelas dunia menyatu dalam harmoni yang memanjakan panca indra.
“First Club membawa standar baru dalam hiburan malam, tidak hanya di Batam tapi juga secara internasional. Kami menggunakan teknologi lighting dan sound system terbaik untuk memberikan pengalaman tak terlupakan,” ujar Manajer First Club, Marianti, Sabtu (5/4).
Lebih dari sekadar ruang dansa dan musik, First Club adalah panggung yang memadukan teknologi, musik, dan desain dalam satu tarikan napas.
Dengan iringan alunan DJ internasional, cahaya yang menari di langit-langit klub terasa seperti lukisan hidup. Setiap malam, tempat ini menjelma menjadi destinasi yang bukan hanya ramai, tapi juga memukau.
Pada malam pembukaannya, First Club mematok harga reservasi sebesar Rp8 juta per meja, sebuah angka yang menyampaikan pesan tegas, ini adalah klub premium dengan layanan dan suasana eksklusif.
“Namun, harga tersebut hanya berlaku selama masa grand opening. Setelah itu, harga reguler akan kembali ke Rp1 juta per meja,” jelas Marianti.
Bagi para pengunjung yang ingin lebih dari sekadar duduk dan menikmati malam, First Club menawarkan sistem keanggotaan VIP. Dengan paket top-up mulai dari Rp10 juta hingga Rp100 juta, anggota akan dimanjakan dengan berbagai keuntungan mulai dari bonus minuman premium, pemesanan meja prioritas, dekorasi ulang tahun, hingga layanan keamanan pribadi.
Konsep eksklusif ini sengaja dihadirkan untuk menjawab kebutuhan pasar kelas atas dan wisatawan mancanegara yang menginginkan pengalaman malam yang berbeda lebih mewah, lebih privat, dan lebih berkelas.
Sebagai kota yang terus berkembang pesat menjadi simpul ekonomi dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara, Batam kini tak hanya menjadi tempat singgah para pelancong. Kehadiran First Club menandakan Batam juga mampu bersaing dalam industri hiburan malam, tidak kalah dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bangkok, ataupun Singapura.
First Club bukan sekadar tempat hiburan malam. Ia adalah panggung bagi gaya hidup urban modern yang ingin dirayakan dengan penuh cahaya, dentuman musik, dan segelas pengalaman yang tak terlupakan.
Bagi mereka yang haus akan sensasi baru, Batam kini punya jawabannya dan semuanya di First Club. (*)
Lokasi Gedung E milik Pemerintah Kabupaten Karimun yang sering menjadi sasaran maling. f.sandi
batampos– Gedung E Pemerintah Kabupaten Karimun yang berada di Jalan Poros yang berdampingan dengan Kantor Bupati Karimun disatroni maling. Sasaran pelaku pencurian kompresor atau mesin air conditioning (AC) yang terpasang di luar bangunan gedung.
Dan pada Jumat (4/4) pencurian di Gedung E kembali diketahui. Yakni, mesin AC di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun yang berada di lantai dua gedung tersebut menjadi sasaran maling.
Sekda Kabupaten Karimun, Djunaidy yang dikonfirmasi Batam Pos membenarkan adanya peristiwa pencurian yang terjadi di Gedung E tersebut. ”Pencurian bukan baru kali ini terjadi. Melainkan, sudah beberapa kejadiannya. Yang mengherankan, kenapa bisa beberapa kali bisa terjadi dan tidak bisa diambil pengalaman,” ujarnya.
Kalau sudah berkali-kali terjadi pencurian, lanjut Sekda, tentunya harus ada antisipasi yang dilakukan oleh para kepala OPD yang menempati gedung pemerintah tersebut. Dan apakah hal semacam ini harus dirinya juga yang harus turun tangan untuk menyelesaikan. Untuk itu, selesai liburan nanti dia akan melakukan evaluasi terhadap para kepala OPD terkait pencurian yang terjadi di Gedung E tersebut.
informasi yang berhasil dihimpun, diduga pencurian yang dialami Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral telah terjadi beberapa hari lalu dan baru diketahui pada Jumat pagi. Ada dua unit kompresor AC yang hilang. Terlihat dari gambar yang beredar dipesan WhatsApp bagian dalam mesin AC jatuh ke lantai.
Bukan hanya itu saja, sebulan yang lalu Kantor Dinas Sosial pernah mengalami yang sama. Pelaku pencurian mengambil bagian luar AC, yakni, kompresor. Gedung E yang sering menjadi sasaran maling pada malam hari memang tidak ada yang menjaganya. Sehingga, ha ini menyebabkan pelaku pencurian leluasa dalam beraksi.
Ada tiga OPD yang menempati Gedung E yang terdiri dari dua lantai tersebut. Yakni, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). Kemudian ada Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral. (*)
batampos – Indonesia menjadi korban terbaru dalam rangkaian kebijakan proteksionisme perdagangan yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
AS akan mengenakan tarif resiprokal terhadap produk-produk dari Indonesia, dengan besaran tarif yang bisa mencapai 32 persen. Kebijakan ini diambil menyusul defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang terus membengkak.
Data perdagangan terkini menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan surplus sebesar US$ 14,34 miliar terhadap AS pada tahun 2024. Angka tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-15 sebagai negara penyumbang defisit terbesar bagi Amerika. Kebijakan tarif ini diyakini akan berdampak signifikan terhadap sektor ekspor nasional, termasuk dari daerah strategis seperti Batam.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah memetakan dampak lanjutan dari tarif baru tersebut, terutama terhadap produk-produk ekspor unggulan. Batam menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama, mengingat perannya sebagai kawasan industri dan ekspor utama di Tanah Air.
Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyatakan bahwa pihaknya siap menghadapi tantangan ini. Menurutnya, perubahan kebijakan internasional bukanlah hal baru bagi BP Batam.
“Indonesia, khususnya BP Batam, pada umumnya mampu bertahan menghadapi berbagai manuver perdagangan internasional seperti ini,” katanya, Sabtu (5/4).
Dalam menghadapi kebijakan tarif tinggi dari AS, BP Batam telah menyiapkan sejumlah strategi komprehensif. Di antaranya adalah penyesuaian kebijakan dan insentif bagi pelaku usaha, penguatan sektor industri bernilai tambah, serta optimalisasi status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ).
Fary menambahkan, BP Batam juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat melalui berbagai saluran diplomasi perdagangan internasional. Upaya ini diharapkan dapat membuka ruang negosiasi agar Indonesia mendapatkan perlakuan yang lebih adil di pasar global.
Tak hanya itu, BP Batam juga aktif menjalin sinergi dengan sektor swasta melalui agregasi rantai pasok ekspor internasional. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mempertahankan daya saing ekspor Batam ke pasar Amerika Serikat maupun negara mitra lainnya.
Batam sendiri tercatat mengekspor produk ke AS senilai sekitar USD 4 miliar pada tahun 2024. Angka tersebut setara dengan 25 persen dari total ekspor Kota Batam sepanjang tahun lalu. Dengan komposisi ekspor sebesar itu, kebijakan tarif dari AS tentu akan berdampak langsung terhadap minat dan perluasan investasi di Batam.
Meski demikian, BP Batam optimistis bahwa dengan strategi yang telah dirancang, Batam tetap dapat kompetitif di pasar AS.
“Langkah-langkah strategis yang kami lakukan bertujuan agar iklim investasi tetap kondusif dan ekspor dapat terus berjalan meski dalam tekanan kebijakan perdagangan global,” kata Fary. (*)
batampos – Indonesia menjadi korban baru dalam perang dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Negeri Paman Sam akan mengenakan tarif resiprokal hingga 32 persen terhadap berbagai produk Indonesia, sebagai buntut dari defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang terus membesar.
Data menunjukkan pada tahun 2024, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 14,34 miliar terhadap AS. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi ke-15 sebagai negara penyumbang defisit perdagangan terbesar bagi Amerika Serikat.
Kebijakan ini menuai kekhawatiran dari pelaku usaha dan pengelola kawasan industri di Indonesia, terutama dari wilayah Batam, Bintan, dan Karimun, yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nasional ke pasar global, termasuk Amerika Serikat.
Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Tjaw Hioeng, menjelaskan bahwa tarif 32 persen tersebut adalah bentuk pajak resiprokal atau timbal balik.
“Indonesia harus berani merevisi atau bahkan membebaskan hambatan non-tarif terhadap barang impor dari AS yang menjadi perhatian utama pemerintah AS saat ini,” katanya, Sabtu (5/4).
Menurut dia, pemerintah perlu memberikan relaksasi terhadap seluruh instrumen perdagangan, khususnya untuk 10 produk ekspor utama Indonesia ke AS dan 10 produk impor utama dari AS ke Indonesia, demi menjaga keseimbangan perdagangan dan mencegah gangguan terhadap kelangsungan industri dalam negeri.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan tingkat tinggi dengan pemerintah AS guna memperoleh kelonggaran tarif. Namun, upaya ini harus dibarengi dengan pembenahan regulasi di dalam negeri.
Pria yang akrab disapa Ayung ini menyebut, kunci keberhasilan terletak pada konsistensi regulasi, efisiensi perizinan, kesiapan infrastruktur kawasan industri seperti tarif listrik, harga gas, jaminan pasokan air bersih, biaya logistik yang kompetitif, serta dukungan energi terbarukan dan sumber daya manusia yang mumpuni.
Tjaw juga memperingatkan ancaman produksi yang dialihkan (diverting production) dari Indonesia ke negara-negara pesaing seperti Malaysia (24 persen), Filipina (17 persen), dan India (26 persen), yang menawarkan iklim usaha lebih kompetitif dan bebas hambatan dagang dengan AS.
Situasi ini menurutnya menjadi tantangan besar bagi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun dalam menarik relokasi industri dari Cina, yang kini dikenai tarif total sekitar 54 persen oleh AS. Tanpa relaksasi dan efisiensi, kawasan Indonesia akan sulit bersaing dengan Thailand atau Vietnam.
“Selain itu, dengan perbedaan tarif 8 persen antara Indonesia dan Kawasan Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS SEZ Malaysia), ada risiko besar relokasi pabrik dari Cina akan lebih memilih kawasan tersebut. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun,” kata Ayung.
Jika tidak ada solusi cepat, dia memperingatkan bahwa khusus Batam saja berpotensi kehilangan nilai ekspor sebesar US$ 300 juta per bulan, atau sekitar 25 persen dari total ekspor kawasan. Dampaknya bukan hanya pada industri, tetapi juga terhadap tenaga kerja dan penerimaan daerah.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan saat ini pemerintah masih memetakan dampak tarif tersebut terhadap barang-barang ekspor asal Indonesia, termasuk yang berasal dari Batam.
Namun ia mengakui banyak eksportir masih kebingungan memastikan produk mana saja yang terkena tarif. “Padahal hampir semua produk ekspor dari Indonesia akan terdampak, karena ini adalah tarif resiprokal. Indonesia pun selama ini mengenakan tarif masuk terhadap barang impor dari AS,” lanjutnya.
Rafki menambahkan bahwa meskipun Indonesia tidak dikenai tarif setinggi Vietnam atau Thailand, angka 32 persen tetap menjadi beban besar. Hal ini diperparah dengan situasi ekonomi yang lesu, depresiasi rupiah sebesar 2,81 persen (YTD), dan pasar saham yang merosot 8,04 persen sepanjang tahun ini.
“Industri padat karya seperti tekstil, sepatu, dan furnitur menjadi sektor paling rentan. Jika tidak ada strategi baru, maka ancaman PHK dan penurunan daya beli masyarakat akan sulit dihindari,” ujarnya.
Apindo mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif, seperti merundingkan ulang tarif produk ekspor padat karya ke AS dengan imbal balik pembebasan tarif impor produk AS ke Indonesia.
“Yang penting sekarang adalah menjaga agar tidak terjadi PHK besar-besaran,” kata Rafki.
Selain itu, ia mendorong diversifikasi pasar ekspor ke wilayah lain, seperti Afrika. Ketergantungan terhadap pasar AS harus mulai dikurangi dengan memperluas tujuan ekspor dan mengembangkan permintaan dalam negeri.
“Kita punya pasar domestik yang besar. Kalau bisa mendorong kemandirian industri dalam negeri dan konsumsi produk lokal, maka ketergantungan pada negara lain bisa dikurangi,” kata dia. (*)
Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom saat meninjau arus balik Lebaran di Pelabuhan Domestik Sekupang.
batampos – Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom melakukan peninjauan langsung terhadap arus balik Lebaran 2025 di Kota Batam. Peninjauan ini dilakukan dalam memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan para pemudik yang kembali ke kota setelah merayakan hari raya Idulfitri.
Kunjungan Wakapolda Kepri mencakup sejumlah titik strategis, mulai dari Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan di Kepri secara keseluruhan, Bandar Udara di Kepri, hingga kawasan wisata Pantai Barelang.
Dalam peninjauan tersebut, Brigjen Pol Anom juga melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan personel kepolisian kepada masyarakat.
Kasatgas Humas Operasi Ketupat Seligi 2025, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, mengungkapkan bahwa Wakapolda Kepri didampingi oleh sejumlah Pejabat Utama Polda Kepri saat melakukan peninjauan di Pelabuhan Domestik Sekupang.
“Beliau menyaksikan langsung bagaimana personel kepolisian memberikan pelayanan, mulai dari interaksi yang humanis, pemberian informasi yang jelas, hingga kesigapan dalam membantu para pemudik,” ujar Pandra, Sabtu (5/4).
Menurut data dari Pelabuhan Domestik Sekupang, tercatat sebanyak 462 trip kedatangan dengan jumlah penumpang mencapai 5.380 orang, sementara keberangkatan tercatat 46 trip dengan 2.090 penumpang. Total keseluruhan penumpang yang tercatat di pelabuhan tersebut mencapai 7.470 orang.
Di Pelabuhan Kepri secara keseluruhan, arus balik tercatat mencapai 31.625 penumpang tiba dan 27.867 penumpang berangkat. Sementara itu, di Bandar Udara Kepri, terdapat 8.098 penumpang berangkat dan 7.220 penumpang tiba.
“Wakapolda tidak hanya memantau arus penumpang, tetapi juga berdialog langsung dengan para petugas untuk memastikan standar pelayanan berjalan dengan baik,” tambah Pandra.
Dalam kesempatan yang sama, salah satu penumpang bernama Sandri menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian. “Kami merasa terbantu dan aman. Terima kasih kepada bapak-bapak polisi yang telah bekerja dengan sepenuh hati,” ucapnya bersama keluarganya.
Selain fokus pada arus balik, Brigjen Pol Anom juga menyempatkan diri meninjau kawasan wisata Pantai Barelang. Kunjungan ini bertujuan memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata lokal serta memastikan bahwa destinasi wisata tetap aman dan nyaman bagi pengunjung selama masa libur Lebaran.
Menjelang puncak arus balik yang diperkirakan berlangsung pada 5 hingga 7 April 2025, Pandra mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi kepadatan lalu lintas. Pastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima, patuhi peraturan lalu lintas, dan jangan terburu-buru saat berkendara. Keselamatan adalah yang utama,” ujarnya. (*)
