batampos – Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan dukungan moral kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara narkotika di wilayah tersebut. Pernyataan itu disampaikan di tengah menguatnya sorotan dan opini publik terhadap sejumlah tuntutan dan vonis kasus narkoba yang dinilai sebagian kalangan terlalu berat.

Ketua Granat Kepri, Syamsul Paloh, mengatakan hakim dan jaksa berada di garis depan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Menurut dia, independensi aparat peradilan harus dijaga dari segala bentuk intervensi, baik yang bersifat politis maupun tekanan opini.

“Dalam perkara narkotika, majelis hakim dan jaksa tidak boleh dihadapkan pada tekanan di luar fakta persidangan. Mereka harus diberi ruang untuk menilai perkara secara objektif, berdasarkan alat bukti dan keyakinan hukum,” kata Syamsul, Senin, (23/2).

Baca Juga: Terdakwa Kasus Sabu Hampir 2 Ton Sampaikan Pledoi, Fandi: Saya Tersesat di Negeri Sendiri

Granat menilai, tuntutan dan putusan tegas dalam perkara narkotika kerap dipersepsikan sebagai sikap yang tidak manusiawi.

Padahal, menurut organisasi tersebut, ketegasan justru dibutuhkan untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, terutama di Kepulauan Riau yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah rawan perlintasan.

Dalam sistem peradilan pidana, jaksa berperan sebagai dominus litis atau pengendali perkara yang menyusun tuntutan berdasarkan fakta persidangan.

Adapun hakim memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa dan memutus perkara secara independen.

Baca Juga: Pemprov Kepri Berlakukan Sanksi Denda 5 Persen bagi Perusahaan Penunggak THR ‎

Granat mengingatkan, tekanan terhadap aparat penegak hukum berpotensi melemahkan sistem peradilan. Jika putusan dipengaruhi opini atau simpati sesaat, kata Syamsul, yang terancam adalah kepentingan publik yang lebih luas, termasuk upaya perlindungan generasi muda dari bahaya narkotika.

Organisasi itu mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membangun narasi yang dapat mendelegitimasi putusan pengadilan. “Perang melawan narkotika tidak bisa dimenangkan dengan kompromi,” ujar Syamsul.(*)
‎

Artikel Granat Kepri Dukung Independensi Hakim dan Jaksa dalam Perkara Narkotika pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang Idul Fitri 2026, antusiasme masyarakat untuk menukarkan uang baru kembali meningkat. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau menyiapkan layanan penukaran uang secara serentak pada 13 Februari hingga 15 Maret 2026.

Kepala Perwakilan BI Kepulauan Riau, Rony, mengatakan distribusi layanan tahun ini dirancang lebih dekat dengan aktivitas masyarakat selama Ramadan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah menghadirkan kas keliling di Batam.

Menurut Rony, pemilihan masjid sebagai lokasi layanan bertujuan memudahkan jamaah memperoleh uang pecahan kecil di sela kegiatan ibadah.

“Kami ingin layanan ini mudah dijangkau masyarakat, terutama saat Ramadan ketika kebutuhan uang pecahan meningkat,” ujarnya, saat Kick Off Serambi 2026.

Selain masjid, BI Kepri juga menggandeng perbankan untuk membuka layanan penukaran terpadu di pusat perbelanjaan. Salah satu titik utama berada di One Batam Mall mulai 9 Maret 2026. Di lokasi ini, sebanyak 15 bank umum dilibatkan untuk melayani masyarakat.

Langkah tersebut, kata Rony, sekaligus memberikan kenyamanan bagi warga agar tidak harus mengantre di ruang terbuka. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat menukar uang dengan nyaman, tanpa harus kepanasan atau berdesakan,” katanya.

Sementara itu, masyarakat di luar Batam—termasuk Kabupaten Anambas dan wilayah lain di Kepulauan Riau—dapat melakukan penukaran di seluruh jaringan kantor bank umum yang beroperasi di daerah masing-masing.

BI Kepri juga menekankan pentingnya pendaftaran melalui aplikasi atau laman PINTAR sebelum datang ke lokasi penukaran. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memilih tanggal, lokasi, dan jam layanan sesuai ketersediaan kuota.

“Kami mengutamakan masyarakat yang sudah mendaftar melalui PINTAR agar prosesnya lebih tertib dan tidak menimbulkan antrean panjang. Cukup daftar secara daring, pilih jadwal, lalu datang sesuai waktu yang ditentukan,” ujar Rony.

Di tengah momentum Ramadan, BI juga kembali mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan transaksi non-tunai melalui QRIS guna mendukung efisiensi dan keamanan transaksi harian.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperluas ekosistem pembayaran digital, sembari tetap memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat terpenuhi selama periode Lebaran. (*)

Artikel BI Kepri Buka Layanan Penukaran Uang Jelang Lebaran, Sedikan Kas Keliling di Masjid hingga Mall pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) memastikan tidak akan memberi ruang bagi perusahaan yang menunggak atau terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan. Melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Pemprov menegaskan sanksi tegas berupa denda 5 persen dari total THR yang wajib dibayarkan kepada pekerja.
‎
‎Kepala Disnaker Kepri, Diky Wijaya, mengatakan denda tersebut bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan jika terlambat membayar.
‎
‎“Kalau terlambat, ada sanksi. Teguran dan denda 5 persen yang harus dibayarkan kepada penerima THR,” ujar Diky, Senin (23/2) siang.
‎
‎Denda 5 persen itu dihitung dari total nilai THR yang menjadi hak pekerja dan dibayarkan di luar pokok THR. Artinya, jika pekerja berhak atas THR sebesar satu kali upah—misalnya setara UMK—maka perusahaan tetap wajib membayar penuh THR tersebut ditambah denda 5 persen akibat keterlambatan.

Baca Juga: Angkutan Batam-Kuala Tungkal Belum Normal, ASDP Siapkan Pelayaran Sisipan

‎Ketentuan ini mengacu pada regulasi nasional tentang pemberian THR keagamaan, di mana perusahaan yang terlambat membayar dikenai denda administratif sebesar 5 persen dari total THR dan tidak menghilangkan kewajiban membayar THR itu sendiri.
‎
Selain denda, perusahaan juga dapat dikenai sanksi administratif bertahap mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga rekomendasi sanksi lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.
‎
‎“Kalau ada yang melanggar, sanksinya sudah jelas. Ada teguran, ada denda, dan tahapan lainnya sesuai aturan,” tegas Diky.
‎
‎Untuk memastikan hak pekerja terlindungi, Disnaker Kepri akan membuka posko pengaduan di setiap kabupaten dan kota melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdekat.
‎
Posko ini menjadi saluran resmi bagi pekerja yang tidak menerima THR tepat waktu atau dibayar tidak sesuai ketentuan.“Setiap dinas kabupaten dan kota akan ada posko. Nanti masyarakat bisa melapor ke situ,” katanya.

‎Sementara itu, Disnaker Provinsi berperan sebagai pengawas dan koordinator. Jika ada laporan yang masuk dan terbukti perusahaan tidak menjalankan kewajibannya sesuai surat edaran dan regulasi yang berlaku, pihak provinsi akan memanggil manajemen perusahaan untuk klarifikasi dan penyelesaian.
‎
‎“Intinya nanti ketika ada laporan dan tidak berjalan sesuai aturan, maka kami akan panggil pihak perusahaan dan selesaikan,” ujar Diky.

Baca Juga: Hang Nadim Siapkan Diskon 50 Persen dan Extra Flight Sambut Lebaran, Cek Jadwalnya

Data tahun sebelumnya menunjukkan masih ada perusahaan yang abai. Di tingkat provinsi tercatat 10 laporan terkait persoalan THR. Sementara di Kota Batam, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Batam, Yudi Suprapto, menerima 22 laporan. Secara total, terdapat sedikitnya 33 laporan di wilayah Kepri.
‎
‎Meski demikian, Diki menilai sebagian besar perusahaan di Kepri tetap patuh.
‎“Artinya yang lain masih taat aturanlah perusahaan yang ada di Kepri,” katanya.
‎
‎Posko pengaduan rencananya mulai dibuka pada H-7 Lebaran. Tahun lalu, posko didirikan di tiga daerah, yakni Tanjungpinang, Karimun, dan Batam, dengan masing-masing daerah menyiapkan tiga titik posko
‎
‎Pemprov menyampaikan bahwa THR bukan bonus, melainkan hak pekerja yang dilindungi undang-undang. “Perusahaan yang mencoba menunda atau mengabaikan kewajiban tersebut harus siap menanggung konsekuensi,” kata dia. (*)

Artikel Pemprov Kepri Berlakukan Sanksi Denda 5 Persen bagi Perusahaan Penunggak THR ‎ pertama kali tampil pada Metropolis.

‎

batampos – Harga daging di sejumlah pasar di Kota Batam mulai menunjukkan tren kenaikan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Meski demikian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam memastikan kenaikan tersebut masih dalam batas wajar dan terkendali.
‎
‎Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Batam, Wahyu Daryatin, membenarkan adanya kenaikan harga, terutama pada komoditas daging sapi.
‎
‎“Memang sudah mulai naik. Biasanya setiap Ramadan dan menjelang Lebaran itu pasti ada kenaikan,” ujar Wahyu, Senin (23/2) siang.
‎
‎Menurutnya, salah satu faktor utama kenaikan harga daging di Batam adalah keterbatasan pasokan daging segar. Selama ini, kebutuhan daging sapi di Batam lebih banyak dipenuhi oleh daging beku.

‎Baca Juga: Harga Cabai Berangsur Turun, Stok Juga Mencukupi di Pasar

‎“Daging segar di Batam memang sangat kurang. Jadi rata-rata yang beredar itu daging beku,” jelasnya.
‎
‎Daging sapi beku yang beredar di pasaran umumnya merupakan produk impor yang distribusinya melalui Jakarta.
‎
‎Ketergantungan pada pasokan luar daerah dan impor inilah yang membuat harga relatif lebih tinggi saat permintaan meningkat. “Sekarang harga memang lebih tinggi, tapi masih terkendali,” katanya.

‎Wahyu menjelaskan, untuk komoditas daging sapi tidak ada penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah hanya menetapkan harga acuan penjualan sebagai referensi.
‎
‎Saat ini, harga daging sapi beku (ice) rata-rata berada di atas Rp110 ribu per kilogram. Padahal sebelumnya, harga masih berkisar Rp80 ribu hingga Rp90 ribu per kilogram.
‎
‎“Selama ini kita dapat daging itu di harga Rp80 sampai Rp90 ribu. Sekarang sudah naik di Rp110 ribu. Memang agak naik,” ungkapnya.
‎
‎Sementara untuk daging sapi segar, harganya lebih tinggi lagi dan bisa mencapai Rp150 ribu per kilogram.

Baca Juga: Harga Emas Melonjak Lagi, Gen Z Batam Justru Paling Aktif Berinvestasi

Ia menambahkan, sebagian besar daging sapi yang masuk ke Batam merupakan impor dari Australia. Fluktuasi harga di tingkat impor dan biaya distribusi turut memengaruhi harga di pasaran.
‎
‎“Diambil dari Australia semuanya, jadi harga cenderung lebih tinggi,” ujarnya.
‎
‎Berbeda dengan daging sapi, harga daging ayam relatif lebih stabil. Saat ini, harga ayam berada di kisaran Rp40 ribu per kilogram.
‎
‎Wahyu menjelaskan, pasokan ayam sebelumnya banyak dipenuhi dari wilayah Barelang. Namun kini suplai juga datang dari luar daerah seperti Medan dan Jakarta. Meski begitu, ketersediaan masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
‎
‎“Suplai dan kebutuhan masih seimbang. Sampai Lebaran masih oke,” katanya. (*)

Artikel ‎Harga Daging di Batam di Atas Rp110 Ribu, Pemerintah Sebut Masih Wajar ‎ pertama kali tampil pada Metropolis.