batampos – Pengadilan Negeri Batam menggelar sidang lanjutan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan terdakwa Zahirudin warga negara Malaysia, Rabu (14/5). Dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Monalisa, membacakan tuntutan pidana empat tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan terhadap terdakwa.

“Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan dari pihak terdakwa,” kata hakim.

Zahirudin didakwa telah melakukan upaya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal dengan tujuan eksploitasi di Malaysia.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia terlibat dalam aktivitas itu.

“Saya akui melakukan perbuatan tersebut,” kata dia.

Berdasarkan surat dakwaan, kasus bermula pada Agustus 2024, saat saksi Damar Febrianto menghubungi ibunya, untuk mencari pekerjaan di Malaysia.

Sang ibu lalu menghubungkan Damar dengan terdakwa Zahirudin melalui WhatsApp. Selanjutnya, komunikasi Damar dan terdakwa berlangsung intensif. Pada 5 Oktober 2024, Damar tiba di Batam menggunakan pesawat dan bertemu dengan Zahirudin di Bandara Hang Nadim.

Mereka kemudian menginap bersama di Hotel Pasific Palace selama dua malam. Di hotel tersebut, terdakwa menjanjikan Damar pekerjaan sebagai juru masak di kantinnya di Malaysia, dengan gaji antara Rp7 juta hingga Rp8 juta per bulan.

Zahirudin juga menyampaikan bahwa proses legalisasi dokumen akan dilakukan kemudian. Pada 7 Oktober 2024, Zahirudin membawa Damar ke Pelabuhan Internasional Batam Center untuk menyeberang ke Malaysia.

Semua biaya perjalanan, penginapan, dan konsumsi ditanggung oleh terdakwa. Namun, keberangkatan Damar dicegat oleh petugas Imigrasi, yang kemudian menyerahkannya kepada pihak kepolisian Polda Kepri setelah melakukan pemeriksaan.

Zahirudin yang sempat menyeberang ke Malaysia akhirnya kembali ke Batam pada malam harinya untuk menjemput Damar.

Saat tiba di pelabuhan, ia langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Mapolda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Jaksa menyatakan bahwa perbuatan Zahirudin memenuhi unsur pelanggaran Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindakan terdakwa dinilai telah berupaya membawa warga negara Indonesia ke luar negeri tanpa prosedur resmi. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Warga Malaysia Dituntut 4 Tahun Penjara atas Kasus Penempatan PMI Ilegal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang musim rekrutmen kerja, permintaan dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan kartu kuning atau AK/I terus mengalami peningkatan di wilayah Batuaji dan Sagulung. Hal ini terlihat dari lonjakan jumlah pemohon di kantor Polsek serta kantor kecamatan setempat dalam beberapa pekan terakhir.

Di Polsek Batuaji, layanan penerbitan SKCK mencatat peningkatan signifikan. Rata-rata permohonan yang diterima setiap hari mencapai 40 hingga 50 berkas, meningkat dari sebelumnya yang hanya berkisar di angka 30-an. Petugas layanan SKCK di Polsek Batuaji, Citra, mengatakan bahwa sebagian besar pemohon adalah lulusan baru yang membutuhkan dokumen tersebut untuk melamar pekerjaan.

“Iya, ada peningkatan, dan kebanyakan yang ngurus itu baru tamat sekolah untuk keperluan kerja,” ujar Citra.

Kapolsek Batuaji, AKP Bimo Dwi Lambang, menyampaikan bahwa pihaknya tetap memberikan layanan maksimal bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa permohonan hanya dapat dilayani jika seluruh persyaratan telah dilengkapi dan pemohon adalah warga ber-KTP di wilayah hukum Polsek Batuaji.

Hal serupa juga terjadi di wilayah Sagulung. Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, mengungkapkan bahwa permintaan SKCK juga mengalami peningkatan. Namun, pihaknya memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan normal sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Sementara itu, di kantor kecamatan, peningkatan pengurusan kartu kuning juga terlihat jelas. Sekretaris Lurah Batuaji, Anwaruddin, menyebutkan bahwa permintaan kartu kuning saat ini mencapai 30 hingga 40 permohonan per hari. “Ada peningkatan yang cukup terasa, terutama menjelang kegiatan job fair,” ujarnya.

Petugas di kantor Kecamatan Sagulung bahkan mencatat permohonan kartu kuning mencapai 40 hingga 50 berkas per hari jika bertepatan dengan adanya kegiatan bursa kerja atau job fair. Hal ini menunjukkan antusiasme pencari kerja di wilayah tersebut semakin tinggi.

Camat Sagulung, M. Hafiz Rozie, menyatakan bahwa pihak kecamatan telah mencatat data rekapitulasi pengajuan kartu kuning (AK/I) hingga bulan Oktober 2025. Berdasarkan data tersebut, bulan Januari dan April menjadi puncak tertinggi permohonan, masing-masing sebanyak 699 dan 632 pengajuan.

“Bulan Februari ada 473 pengajuan, dan Maret 323. Tapi mulai bulan Mei turun drastis, hanya 85 permohonan,” jelas Hafiz. Ia menilai data tersebut menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merancang strategi pelayanan publik dan mendukung penyaluran tenaga kerja, terutama di wilayah yang memiliki mobilitas pencari kerja yang tinggi seperti Sagulung.

Dengan tren peningkatan permohonan dokumen pendukung pencari kerja, pihak kepolisian dan kecamatan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan cepat dan tertib. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Permintaan SKCK dan Kartu Kuning Meningkat Jelang Musim Rekrutmen Kerja pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menjelaskan bahwa Program Kabupaten/Kota Sehat merupakan inisiatif pemerintah yang mengadopsi konsep Healthy City dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak tahun 1980-an. Di Indonesia, program ini mulai diterapkan pada 1998 dan secara resmi menjadi program nasional melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005.

“Penilaian KKS dilaksanakan setiap dua tahun sekali dan bertujuan untuk mengukur keterlibatan lintas sektor dalam mewujudkan kota yang sehat secara menyeluruh. Penilaiannya mencakup sembilan tatanan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat,” ujar Didi, Rabu (14/5).

Adapun sembilan tatanan tersebut meliputi:

• Permukiman, sarana, dan prasarana sehat
• Tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi
• Industri dan perkantoran sehat
• Pariwisata sehat
• Pertambangan sehat
• Hutan sehat
• Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri
• Ketahanan pangan dan gizi
• Kehidupan sosial yang sehat

Kota Batam pertama kali mengikuti penilaian ini pada tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19 melanda. Pada saat itu, Batam berhasil meraih penghargaan kategori Swasti Saba Padapa, yang merupakan salah satu dari tiga tingkatan penghargaan dalam program ini, tambah Didi.

Namun, penilaian KKS sempat terhenti pada tahun 2021 akibat pandemi. Baru pada tahun 2023, penilaian kembali dilakukan secara nasional. Dari lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 176 daerah yang berhasil mengikuti proses penilaian karena persyaratan yang semakin ketat. Kota Batam menjadi satu-satunya wakil dari Provinsi Kepulauan Riau yang ikut serta.

“Alhamdulillah, di tahun 2023 kita kembali meraih penghargaan Swasti Saba Padapa untuk kedua kalinya. Ini menjadi bukti bahwa komitmen lintas sektor di Batam berjalan dengan baik,” jelas Didi.

Melihat capaian tersebut, Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk kembali mengikuti penilaian pada tahun 2025 dengan target meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda, yang merupakan tingkat lanjutan dalam program KKS.

“Dengan dukungan seluruh pihak—baik lintas sektor, dunia usaha, dan tentunya masyarakat—kami optimistis bisa meningkatkan capaian pada penilaian mendatang,” pungkas Didi.

Program KKS diharapkan mampu mendorong integrasi berbagai program pembangunan berbasis masyarakat, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjamin kualitas hidup warga secara berkelanjutan. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Targetkan Swasti Saba Wiwerda, Batam Mulai Persiapan Penilaian Kota Sehat 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Hari pertama dibukanya kembali layanan poliklinik di RSUD Embung Fatimah Batam, Rabu (14/5), langsung diserbu pasien. Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa lima loket pendaftaran mencatat antrean mendekati 150 pasien masing-masing, menyebabkan antrean mengular hingga ke lantai dua, tempat berbagai poli melayani pemeriksaan.

Hampir semua poliklinik mengalami kepadatan pasien. Poli Jantung, Poli Penyakit Dalam, hingga Poli Anak penuh dengan antrean sejak pagi. Marta, salah satu pasien, mengaku tetap datang meski antrean sudah padat karena pemeriksaannya telah dijadwalkan. “Harusnya Senin kemarin, tapi karena libur Waisak, baru hari ini bisa. Makanya saya tetap antre meskipun sudah banyak pasien,” ujarnya.

Nurdin, pasien lainnya, juga tampak menunggu giliran. Ia mengaku sudah dua hari mengalami gangguan pencernaan dan baru bisa memeriksakan diri hari ini. “Saya dapat antrean nomor 120, tapi tetap tunggu karena memang sakit di bagian perut saya,” katanya.

Pihak rumah sakit mengakui lonjakan pasien ini sudah diprediksi sebelumnya. Menurut Humas RSUD Embung Fatimah, Ellin Sumarni, pihaknya telah menyiagakan seluruh tenaga medis untuk memberikan pelayanan maksimal. “Setiap kali layanan poli dibuka setelah libur panjang, memang pasti ramai. Kami sudah siapkan petugas untuk melayani seluruh pasien,” ujarnya.

Tidak hanya di dalam gedung, kepadatan juga terlihat di halaman parkir RSUD Embung Fatimah. Area parkir penuh dengan kendaraan pengantar pasien, menandakan besarnya animo masyarakat terhadap layanan rumah sakit tersebut.

RSUD Embung Fatimah Batam menyediakan berbagai layanan rawat jalan melalui poliklinik seperti Poli Anak, Poli Bedah, Poli Gigi dan Mulut, Poli Jantung, Poli Penyakit Dalam, serta Poli Kebidanan dan Kandungan. Layanan spesialis lainnya juga tersedia, seperti Poli Rehabilitasi Medik, Poli Jiwa, Poli THT, hingga Poli Geriatri untuk pasien lanjut usia.

Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki fasilitas rawat inap yang terbagi berdasarkan jenis layanan. Terdapat Ruang Tulip untuk pasien infeksius dan noninfeksius kelas VIP, Ruang Anggrek untuk pasien noninfeksius, serta Ruang Flamboyan untuk perawatan bedah. Fasilitas penunjang lainnya termasuk IGD 24 jam, laboratorium patologi, instalasi radiologi, farmasi, hemodialisis, kemoterapi, dan cath lab untuk kateterisasi jantung. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Pascalibur Panjang, Layanan Poli RSUD Embung Fatimah Batam Ramai Pasien pertama kali tampil pada Metropolis.