batampos– Selama dua pekan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) digelar kepolisian, sebanyak 28 orang ketahuan melanggar aturan dan dikenai hukuman percobaan, denda dan membuat surat pernyataan.

Kapolresta Tanjungpinang Kombes Hamam Wahyudi mengatakan bahwa puluhan orang ini diketahui melanggar aturan yaitu meminum alkohol atau mabuk-mabukan di tempat umum, pungutan liar hingga menduduki lahan warga tanpa izin.

“Pungutan liar ada tiga orang. Mabuk di tempat umum 18 orang dan ada tujuh orang yang menduduki lahan warga tanpa izin,” ungkap Hamam, Rabu (14/5).

BACA JUGA: Lagi Mabuk, 18 Orang Diangkut Polisi dari Lagi Mabuk di Jembatan Dompak 

Kapolresta menjelaskan, bahwa tiga orang yang melakukan pungutan liar telah diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan. Sementara 18 orang mabuk di tempat umum, telah diberi denda oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebesar Rp300 ribu per orang.

“Tujuh orang yang menduduki lahan warga tanpa izin, dikenai hukuman masa percobaan 1,5 bulan penjara,” jelasnya.

Kapolresta meminta warga yang melanggar aturan tersebut, agar tidak berberat hati atas hukuman yang diberikan dan bersedia untuk menaati seluruh aturan yang ada.

“Semoga ke depannya tidak ada yang mabuk-mabukan di muka umum, tidak menduduki lahan orang tanpa izin, dan jangan melakukan pungutan liar lagi,” harap Hamam. (*)

Reporter: Yusnadi

Artikel Mabuk di Tempat Umum, Per Orang Dijatuhi Denda Rp300 Ribu pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang saat ini masih belum dijaga oleh personel TNI. Dua instansi vertikal di Tanjungpinang tersebut dikabarkan masih menunggu juknis dari Kejaksaan Agung.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjungpinang, Senopati mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kerjasama dengan TNI terlebih dahulu, sebelum menempatkan personel tentara untuk menjaga gedung yang terletak di Jalan Basuki Rahmat tersebut.

Selain itu, Kejari Tanjungpinang masih menunggu juknis dari Kejaksaan Agung untuk melaksanakan perintah tersebut. “Kita belum melakukan pelaksanaannya. Masih menunggu juknis dan kerjasama dengan TNI,” tambahnya.

BACA JUGA: Korupsi Proyek Pengendali Banjir, Kejati Kepri Tetapkan 2 Tersangka

Menurutnya, Gedung Kejari Tanjungpinang tersebut akan dijaga oleh sejumlah personel TNI yang berasal dari Kodam I Bukit Barisan. “Kita akan ikut perintah dari pusat. Untuk Kerjasamanya nanti bersama Kodam Bukit Barisan,” sebutnya.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Kepri, Yusnar Yusuf menambahkan bahwa pelaksanaan tersebut masih menunggu MoU antara Kajati dan Pangdam di Seluruh Indonesia.

Menurutnya, adanya pengamanan TNI di Gedung Kejati dan Kejari tersebut merupakan bagian dari kerja sama resmi antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan RI yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI.

“Ini merupakan langkah kongkrit dalam memperkuat sinergi antar lembaga negara,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

Artikel Masih Tunggu Juknis, Gedung Kejati Kepri dan Kejari Pinang Belum Dijaga Personel TNI pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Demam berdarah dengue (DBD) di Karimun masih terus mengalami peningkatan. Hanya saja, untuk pasien yang membutuhkan darah untuk pengobatan DBD, tidak bisa menggunakan persediaan darah yang sudah berhari-hari.

Wakil Ketua PMI Kabupaten Karimu, M Firdaus yang dikonfirmasi Batam Pos, Selasa (13/5) mengatakan, untuk persediaan darah di PMI saat ini mencukupi, karena dalam beberapa hari lalu banyak yang melaksanakan donor darah. ”Kebutuhan darah rata-rata dalam satu bulan di Kabupaten Karimun sebanyak 300 kantong,” ujarnya.

Namun, katanya, jika persediaan darah tersebut digunakan untuk mendapatkan trombosit guna keperluan mengobati pasien DBD sudah tidak bisa. Kecuali kalau digunakan untuk keperluan lain masih bisa. Jika untuk mendapatkan trombosit, maka darah yang diperlukan itu darah segar dan akan langsung diproses untuk mendapatkan trombositnya.

BACA JUGA: Selama April 2025, RSUD Muhammad Sani Tangani 25 Kasus DBD, Dua Meninggal

”Sesuai laporan yang kami dapatkan, hari ini kebutuhan untuk trombosit, termasuk rekan saya Rodiansah yang merupakan anggota DPRD membutuhkan 10 kantong trombosit dan termasuk warga Kecamatan Tebing 10 kantong.

Dan, alhamdulillah sudah ada yang mendonorkan darahnya tadi untuk bisa diolah trombositnya,” papar anggota DPRD dari PKB ini.

Hanya saja, sambung Firdaus, alat pengolah darah menjadi trombosit yang ada di PMI ini terbatas. Yakni, hanya satu jumlahnya dan dalam sekali proses hanya bisa menghasilkan 4 kantong trombosit dan juga butuh waktu dalam memprosesnya.

Alat untuk mengolah darah segar menjadi trombosit itu juga bukan milik PMI. Melainkan, pinjaman dari RSUD Muhammad Sani.

”Harapan kita alat untuk mengolah trombosit di PMI itu bisa lebih banyak lagi. Hanya saja, kondisi keuangan yang belum memungkinkan. Meski demikian, pihaknya berencana akan menggandeng organisasi sosial yang ada di Kepri untuk mengupayakan alat pengolah trombosit bisa bertambah di PMI karimun. Termasuk juga mengusulkan bantuan ke PMI Pusat,” ungkapnya.

Direktur RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun, dr Dedi Abrianto yang dihubungi secara terpisah menyebutkan, sejak awal bulan sampai saat ini sudah menangani 12 orang pasien yang terkena DBD.

”Rinciannya 7 orang sudah pulang dan sampai hari ini (Selasa) masih ada 5 orang yang mendapatkan perawatan. Terdiri dari 2 orang dewasa dan 3 orang anak,” jelasnya.

Untuk kondisi kelima pasien yang terkena DBD, sambung Dedi, dalam keadaan stabil. Yang terpenting, dia mengingatkan jika ada keluarga yang menderita sakit demam, maka agar segera dibawa berobat.

Hal ini untuk mendeteksi dini dan sekaligus mencegah DBD. Jangan sampai terlambat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. (*)

Reporter: Sandi P

Artikel DBD Meningkat, Mesin Pengolahan Trombosit PMI Terbatas pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Orang tua dan calon murid mulai mendatangi Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kota Tanjungpinang, Kepri, untuk melalukan Pendaftaran Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) di pada Rabu (14/5). Para orang tua terlihat sudah mengantre di meja pengambilan formulir sejak pukul 07.00 WIB.

Kepala MIN Tanjungpinang, Suriyati mengatakan bahwa tahun ini sekolahnya membuka kuota PPDB sebanyak 120 murid. Angka tersebut berbeda dari tahun sebelumnya, dengan total murid kurang lebih sebanyak 150 orang.

“Tahun ini 120 orang, atau empat kelas. Per kelasnya sekitar 30 orang murid. Tahun lalu berbeda, karena kita punya gedung baru jadi bisa membuka lima kelas,” kata Suriyati.

BACA JUGA: 264 Badan Usaha di Anambas Belum Daftarkan Pekerja ke BPJS Kesehatan

Ia menerangkan, pengambilan dan dan pengembalian formulir PPDB di MIN Tanjungpinang akan berlangsung sejak 14-17 Mei 2025 mendatang. Para calon murid yang sudah mendaftar nantinya akan menjalani tes mengaji.

Sehingga, calon murid tersebut setidaknya harus menguasai bacaan iqro satu hingga tiba. Sehingga, MIN Tanjungpinang tidak memberlakukan PPDB dengan sistem zonasi, maupun afirmasi.

“Jadi PPDB di MIN Tanjungpinang tidak ada sistem zonasi. Kami hanya berpatokan kepada juknis dari pemerintah, yakni usia tidak lebih dari enam tahun,” tambahnya.

Menurutnya, nantinya bakal ada banyak murid yang tereleminasi dalam seleksi mengaji tersebut. Sebab, MIN Tanjungpinang mengklaim hanya mencari siswa-siswi yang berkualitas dalam agama.

“Kekhawatirannya memang banyak yang tidak terima. Karena kami mencari kualitas murid, yakni yang bisa mengaji,” sebutnya.

Kendati demikian, kata dia calon murid yang tidak diterima menempuh pendidikan di MIN Tanjungpinang, bisa mendaftar di sekolah lain. Baik di sekolah serupa namun swasta, maupun sekolah SD dibawah naungan Dinas Pendidikan.

“Untuk biaya pendaftaran tidak ada. Hanya biaya seragam sekolah madrasah saja. Karena seragam kita kan berbeda,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

Artikel Orangtua Calon Murid mulai Datangi Sekolah Daftarkan Anak pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) pemilik Terminal Khusus (Tersus) di Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, melayangkan surat peringatan kepada PT Hermina Jaya (HJ) terkait aktivitas Loading Stock Bauksit yang dilakukan oleh PT HJ di Tersus miliknya.

Hal ini dikarenakan saat ini Tersus milik PT TBJ sedang dalam penyegelan oleh PSDKP Kota Batam karena Tersus milik PT TBJ belum mengantongi izin resmi karena perizinan mereka masih belum diperpanjang.

Surat bernomor 023/TBJ/V/2025 itu dikeluarkan menyusul penggunaan fasilitas pelabuhan milik PT TBJ oleh PT Hermina Jaya, padahal izin Terminal Khusus (Tersus) yang dimiliki TBJ belum diperpanjang oleh Kementerian Perhubungan sejak masa berlaku terakhirnya tahun 2019.

BACA JUGA: Polisi Sebut Pelaku Pemukulan Warga Singkep Barat di Lokasi Loading Bauksit adalah Andi Cori

Dalam surat resmi tersebut, PT TBJ mengatakan bahwa aktivitas Loading Stock Bauksit yang dilakukan oleh PT Hermina Jaya sebagai tindakan ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan karena dilakukan pada Tersus yang belum memiliki Perizinan.

Surat tersebut juga ditembuskan ke sejumlah lembaga tinggi nasional seperti Kominfo Polhukam RI, Ombudsman RI, Dirjen Perhubungan Laut, hingga Kejaksaan Tinggi Kepri yang menunjukkan bahwa persoalan ini kini telah masuk pengawasan tingkat nasional.

Ironisnya, aktivitas di Tersus tersebut diduga masih terus berlangsung. Sumber internal yang kami miliki menyebut bahwa kapal tongkang milik perusahaan belum melakukan pemuatan, tetapi masih bertahan di area Tersus.

“Tongkang itu memang belum loading, tapi masih ‘bersandar’ di pelabuhan. Akses masuk dijaga ketat. Warga pun tidak bisa mendekat,” kata Ketua Masyarakat Peduli Kabupaten Lingga (MPKL) Ruslan, Senin (12/5).

Yang lebih mengejutkan lagi, disebutkan bahwa garis polisi (police line) yang sebelumnya dipasang oleh PSDKP Kota Batam di lokasi Tersus telah dilepas. Namun, Kepala PSDKP Batam Samuel Sandi Rundupadang membantah hal tersebut.

“Segel belum kita lepas, masih terpasang,” kata Samuel.

Ketika ditanya soal kemungkinan aktivitas pemuatan bauksit masih berjalan, Samuel mengaku pihaknya belum mendapat laporan resmi.

“Kami belum tahu pasti. Kami akan melakukan pengecekan kembali,” ujarnya, menjelaskan.

Sementara itu, Salah satu rekanan PT Hermina Jaya Afdhal, mengatakan bahwa mereka akan mempelajari isi surat yang dikirimkan PT TBJ dan menelaah klausul yang disebutkan.

“Nanti kita pelajari suratnya, apa klausulnya,” ujar Afdhal singkat.

Ia juga menegaskan bahwa PT Hermina Jaya telah memenuhi seluruh kewajiban administratifnya terhadap negara.

“Perizinan sudah kita urus semua, kewajiban terhadap negara juga sudah dilaksanakan,” katanya, mengakhiri. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel PT TBJ Sebut Loading Stock Bauksit oleh PT Hermina Jaya di Tersus di Desa Tanjung Irat Adalah Ilegal pertama kali tampil pada Kepri.