batampos – Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, tegas soal kesiapan pihaknya untuk memfasilitasi percepatan perizinan bagi para pelaku usaha yang serius ingin berinvestasi di Batam. Namun, dia ingin komitmen nyata dari investor sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan kemudahan tersebut.

Menurutnya, BP Batam tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah investasi, tetapi juga pada kualitas dan kesiapan pelaku usaha dalam membangun kawasan. Ia minta agar setiap investor yang ingin difasilitasi segera melengkapi dokumen perizinan serta menyampaikan rencana bisnis yang jelas dan terukur.

“Kami berkomitmen dalam upaya peningkatan investasi di Batam dan siap memfasilitasi perizinan para pelaku usaha yang menyatakan sikap serta minat serius untuk berinvestasi di kawasan ini,” katanya, Kamis (8/5).

Baca Juga: Pemko dan BP Batam Matangkan Penanganan Banjir, Tinjau 12 Kecamatan dalam 18 Hari

Investor harus menunjukkan kontribusi nyata terhadap pengembangan kawasan, termasuk memperhatikan aspek infrastruktur pendukung seperti utilitas dan sistem drainase. Hal ini dinilai penting agar ke depan tidak lagi muncul persoalan klasik seperti banjir yang kerap terjadi di beberapa titik kawasan industri.

“Kalau dokumen lengkap, komitmen sudah ada, kami siap fasilitasi seluruh perizinannya. Tujuannya agar realisasi investasi bisa berlangsung cepat dan tepat,” kata Li Claudia.

Dua menegaskan, kemudahan akan diberikan kepada investor yang benar-benar siap, bukan yang sekadar mengamankan lahan tanpa kejelasan rencana.

Selain soal kelengkapan perizinan, BP Batam juga mendorong transparansi dan komunikasi aktif dari para investor. Li Claudia meminta pelaku usaha secara rutin melaporkan progres kegiatan investasinya kepada BP Batam, agar potensi hambatan bisa segera diidentifikasi dan ditangani.

“Dengan pelaporan berkala, kami bisa langsung turun tangan. Saya bersama Pak Amsakar (Kepala BP Batam) dan jajaran akan mencari solusi cepat bila ada kendala di lapangan,” ujarnya.

Sikap responsif ini sebagai bagian untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan iklim investasi tetap kondusif.

Baca Juga: Anggota Polisi Polresta Barelang Diadili Karena Transaksi Sabu, Terancam Hukuman Seumur Hidup

Lalu, Li Claudia juga menyampaikan apresiasi kepada pelaku usaha yang proaktif datang ke BP Batam untuk berdiskusi dan melaporkan perkembangan usahanya. Bentuk kolaborasi semacam ini adalah fondasi vital dalam membangun ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Dengan begitu, kami bisa terus bersinergi dan berkolaborasi untuk memajukan investasi di Batam. Yang kami harapkan adalah investasi yang benar-benar membangun kawasan, bukan yang menunda-nunda,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel BP Batam Berkomitmen Fasilitasi Percepatan Perizinan, Tapi Minta Kepastian dari Investor pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyambut kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Gedung VVIP Bandara Internasional Hang Nadim, Kamis (8/5/2025).

Li Claudia berharap kunjungan Nusron Wahid ini dapat memperkuat sinergi antara BP Batam dan Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam menyelesaikan isu pertanahan untuk mendukung iklim investasi dan pembangunan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Di samping itu, harapan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan pertanahan dengan kebutuhan pengembangan kawasan Batam.

“Dengan kehadiran Pak Nusron, kami harapkan kolaborasi yang baik antara BP Batam dan Kementerian ATR/BPN bisa terjaga, apalagi dalam menyelesaikan persoalan lahan di Batam yang nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan investasi,” ujar Li Claudia usai pertemuan di Marketing Centre BP Batam.

Ia menegaskan, optimalisasi pemanfaatan lahan melalui program strategis dan berkelanjutan menjadi prioritas BP Batam maupun Pemerintah Kota Batam saat ini.

Melalui pengelolaan yang tepat, Li Claudia optimistis iklim investasi di Batam mampu menarik investasi dan mendorong peningkatan ekonomi daerah.

“Kami ingin pengelolaan lahan di Batam menjadi lebih optimal dan berpihak kepada masyarakat,” pesannya. (*)

Artikel Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, Sambut Kunjungan Menteri ATR/BPN pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Seorang anggota Polresta Barelang, Briptu Adi Kurnia Sihombing, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (7/5), atas dugaan keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Andi Bayu bersama hakim anggota Douglas Napitupulu dan Dina Puspasari, terdakwa menjalani pemeriksaan intensif di hadapan majelis hakim.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdullah mendakwa Adi dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya tidak main-main—pidana mati atau penjara seumur hidup.

Dalam keterangannya, Adi mengaku memperoleh sabu dari terdakwa lain, Aditya Kelana bin Zulvazli, yang juga anggota kepolisian. Keduanya bertemu di asrama polisi Polresta Barelang dan membagi satu paket sabu menjadi beberapa bagian kecil untuk dijual.

Baca Juga: 106 PMI Dideportasi dari Malaysia, Ada yang Pulang dengan Bayi

“Setelah itu kami ke Simpang Dam, Kampung Aceh, dan menjual satu paket sabu seharga Rp 5 juta kepada seseorang bernama Tori Farandi,” ujar Adi di persidangan.

Aditya, yang perkaranya disidangkan secara terpisah, turut dihadirkan sebagai saksi. Ia mengungkap bahwa masih menyimpan tiga paket sabu setelah transaksi pertama. Salah satunya dijual kepada seseorang bernama Wandi seharga Rp 1,3 juta, sementara dua lainnya belum sempat terjual.

Kasus ini bermula pada 23 Oktober 2024. Aditya menerima perintah dari Erick bin Amran Amirudin untuk mengambil paket sabu yang disamarkan dalam kemasan kacang Sukro di pintu keluar DC Mall, Batam. Setelah itu, sabu tersebut dibagi untuk diperjualbelikan.

Namun upaya tersebut terendus pihak kepolisian. Pada 29 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang menggerebek kamar Adi di asrama polisi. Dari penggeledahan itu, petugas menemukan dua paket sabu dengan berat total 9,67 gram.

Baca Juga: Ceceran Tanah Kotori Jalanan Batam Centre, Polisi Janji Selidiki Truk Pengangkut

Barang bukti tersebut kemudian dikirim ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Batam untuk diuji laboratorium. Hasilnya, kristal bening tersebut positif mengandung zat metamfetamin.

Dengan rangkaian bukti yang dianggap cukup memberatkan, persidangan masih akan berlanjut pekan depan. Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Kasus ini menambah daftar panjang keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkotika. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Anggota Polisi Polresta Barelang Diadili Karena Transaksi Sabu, Terancam Hukuman Seumur Hidup pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebanyak 106 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi usai menjalani tahanan dalam hitungan bulan hingga tahun di Malaysia karena bekerja tak memiliki izin. Proses deportasi melalui Pelabuhan Internasional Stulang Laut, Johor Bahru, Kamis (8/5).

Mereka tiba di Pelabuhan Internasional Batam Center dalam dua gelombang, masing-masing pukul 14.30 WIB dan 14.45 WIB.

Kepulangan ini dikawal ketat puluhan aparat kepolisian dari Polda Kepulauan Riau (Kepri), termasuk tim K9 dan personel berpakaian preman. Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini terdiri dari 78 laki-laki, 28 perempuan, dan satu orang bayi berusia empat bulan.

Mereka dideportasi setelah menjalani masa penahanan di Malaysia, yang bervariasi antara dua bulan hingga tahunan, karena pelanggaran keimigrasian seperti penggunaan paspor pelancong untuk bekerja dan tidak memiliki dokumen kerja yang sah.

Baca Juga: Sepekan, Kecelakaan Maut di Tiban Centre Belum Ada Tersangka

Salah satu PMI, Muslimah, 32, warga asal Pulau Jawa, mengaku sudah hampir dua tahun bekerja di Malaysia sebagai karyawan restoran dengan gaji sekitar enam juta rupiah per bulan. Ia berangkat bersama suaminya menggunakan paspor pelancong, dan melahirkan anak mereka di sana.

“Saya berangkat dengan suami, melahirkan di sana. Tapi suami saya sampai sekarang masih ditahan,” ujar Muslimah saat ditemui di Pelabuhan Batam Center.

Muslimah berharap suaminya bisa segera dibebaskan dan menyusul pulang ke Indonesia. Ia mengaku belum dapat memutuskan apakah akan kembali ke Malaysia atau tidak. “Gaji tidak besar, tapi cukup untuk hidup. Di sini cari kerja susah, sementara cicilan banyak,” sebutnya.

Direktur Binmas Polda Kepri, Kombes Pol Wawan, mengatakan proses deportasi kali ini dikawal secara ketat demi keselamatan para PMI. Seluruh PMI akan dibawa ke selter untuk didata lebih lanjut.

“Kami mendata dari mana asal mereka, pernah bekerja di mana, dan seperti apa keterampilan yang dimiliki. Banyak dari mereka bekerja tanpa dokumen dan keterampilan memadai, sebagian sebagai pekerja rumah tangga atau pelayan,” ujar Wawan.

Pendataan ini, menurutnya, penting agar jika ada program pelatihan dari pemerintah, para PMI bisa diberdayakan dan diarahkan ke jalur kerja yang legal.

Sementara itu, Dirpam Obvit Polda Kepri, Kombes Rudy Cahya Kurniawan, yang turut mengawal kedatangan, menyebut banyak dari mereka dideportasi karena paspor mati atau penyalahgunaan visa kunjungan.

Baca Juga: Sepanjang April 2025, PSDKP Batam Tangani Tujuh Kapal Ikan Bermasalah

“Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Banyak dari mereka yang akhirnya ditahan di Malaysia karena dokumen tidak sesuai,” tegas Rudy.

Petugas Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) wilayah Batam, Indra, menjelaskan bahwa setelah tiba di Batam, para PMI akan dibawa ke selter untuk pendataan dan pembinaan sebelum dipulangkan ke daerah asal.

“Mereka dipulangkan dalam dua trip. Mayoritas laki-laki, dan satu orang bayi. Nantinya mereka akan kembali ke kampung halaman masing-masing setelah menjalani tahapan di selter,” kata Indra. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel 106 PMI Dideportasi dari Malaysia, Ada yang Pulang dengan Bayi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Hujan deras yang mengguyur Batam dalam beberapa pekan terakhir memaksa pemerintah bertindak cepat. Tak ingin berlama-lama terjebak dalam rutinitas rapat tanpa aksi, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, langsung turun tangan memimpin koordinasi lintas instansi.

Dari ruang rapat Pemko Batam, Selasa (6/5), ia merumuskan langkah konkret: tinjau semua titik banjir di 12 kecamatan dalam waktu 18 hari, catat, dan tangani.

Li Claudia ingin semua pihak melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak. Setelah merangkum permasalahan di 12 kecamatan, ia menyebutkan bahwa proses pengecekan lapangan akan memakan waktu sekitar 18 hari. Langkah ini diambil guna memastikan penanganan dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh.

“Baik Deputi dan Direktur BP Batam, maupun para camat, silakan saling berkoordinasi selama proses peninjauan berlangsung. Catat hal-hal yang perlu diperbaiki segera,” katanya.

Baca Juga: Musim Hujan, Jalan yang Baru Ditambal, Kembali Rusak

Selain isu banjir, rapat juga menyoroti sejumlah titik rawan longsor yang dinilai membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai disebut sebagai kawasan yang paling rentan dan harus diwaspadai.

Dia menggarisbawahi bahwa masalah banjir dan longsor tidak bisa dilihat secara terpisah dari perencanaan tata ruang dan penyediaan lahan. Karena itu, kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas publik menjadi agenda penting dalam rapat tersebut.

Adapun lahan yang dibutuhkan mencakup pembangunan sekolah, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), serta fasilitas layanan kesehatan. Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai dinilai krusial untuk mendukung kehidupan masyarakat Batam yang terus berkembang.

“Kami berkomitmen untuk terus berupaya menyediakan infrastruktur dasar yang memadai dan merata bagi seluruh masyarakat,” kata dia.

Baca Juga: 10 UMKM Batam Terima Pinjaman Bunga Rendah, Total Capai Rp1,045 Miliar

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan sinergi dan responsivitas dalam merespons persoalan-persoalan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi yang solid merupakan kunci utama untuk mempercepat penanganan persoalan banjir.

“Semoga sinergitas kita semua bisa mengatasi masalah banjir di Batam,” kata Li Claudia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pemko dan BP Batam Matangkan Penanganan Banjir, Tinjau 12 Kecamatan dalam 18 Hari pertama kali tampil pada Metropolis.