batampos – Kebijakan Indonesia mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) bukan sekadar langkah memenuhi kebutuhan domestik belaka, melainkan strategi diplomasi dagang untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi bilateral sekaligus memperkokoh ketahanan energi nasional di tengah ketegangan geopolitik global.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam sekaligus dosen Universitas Internasional Batam, Suyono Saputra, menilai keputusan itu merupakan pilihan strategis pemerintah dalam merespons dinamika perdagangan internasional.

Menurut dia, kebijakan impor energi dari AS berkaitan erat dengan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026.

“Saya melihat keputusan Presiden untuk merealisasikan impor dari Amerika itu memang salah satu keputusan politik. Ada tawar-menawar yang dimainkan pemerintah untuk menyerap komoditas dari Amerika ke Indonesia sebagai upaya mendekatkan diplomasi kedua negara,” katanya, Rabu (25/2).

Indonesia sejatinya memiliki banyak alternatif sumber energi. Akan tetapi, pengalihan pasokan dari kawasan Asia Tenggara ke AS memiliki nilai strategis yang melampaui pertimbangan ekonomi semata.

“Ini bagian dari tindak lanjut kesepakatan kedua negara. Jadi bukan sekadar soal membeli energi, tetapi ada dimensi diplomasi dagang di dalamnya,” katanya.

Dari sisi ekonomi, impor komoditas penting dari AS juga dapat menjadi instrumen untuk merespons tudingan ketidakseimbangan neraca perdagangan yang selama ini disuarakan Washington. Suyono menyebut, hal itu berpotensi menguntungkan kedua negara.

“Itu salah satu keputusan untuk mencapai trade balance antara Indonesia dan Amerika,” ujarnya.

Selain aspek perdagangan, kebijakan ini juga dinilai penting untuk menjaga ketersediaan energi nasional, terutama pasokan gas alam cair (LNG) bagi berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, berupaya memastikan ketahanan energi tetap terjaga di tengah fluktuasi pasar global.

“Yang dijaga bukan sekadar sumber impor, tetapi ketersediaan dan ketahanan energi nasional,” kata dia.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pembahasan publik tidak berkembang menjadi misnarasi seolah Indonesia menambah kuota impor energi. Kebijakan tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengalihan sumber pasokan.

Ia juga menilai perlu kajian mendalam terkait skema harga LNG dari AS setelah memperhitungkan biaya transportasi, regasifikasi, dan pengolahan agar tidak membebani keuangan negara.

Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson P Tampubolon, menilai polemik yang berkembang di masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan diplomasi ekonomi. Pemerintah telah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan penambahan volume impor, melainkan pengalihan pemasok.

“Kalau kita menangkap apa yang disampaikan pemerintah, itu bukan penambahan, hanya pengalihan dari vendor satu ke vendor dua,” kata dia.

Ia menilai dinamika diplomasi perdagangan tak dapat dilihat secara sederhana karena melibatkan banyak variabel, termasuk negosiasi tarif dan pertukaran kepentingan lintas sektor.  Indonesia tetap harus menjaga posisi sebagai negara non-blok, tapi tetap realistis dalam membaca kalkulasi kebijakan pemerintah.

Pengalihan pasokan energi ke AS juga dapat dipahami sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas, seperti peluang penurunan tarif bagi produk Indonesia di pasar Amerika.

“Kebijakan energi tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan perdagangan, investasi, dan daya saing ekspor,” kata Rikson.

Di sisi lain, dirinya mengingatkan transparansi dan konsistensi pemerintah dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan energi agar tidak berhenti pada wacana elite semata. Langkah seperti penguatan cadangan energi dan pembangunan fasilitas penyimpanan dapat menjadi indikator arah kebijakan yang lebih terukur.

“Kalau melihat roadmap yang dilakukan pemerintah, tentu ada rasa optimis,” ujarnya.(*)

Artikel Diplomasi Energi Indonesia: Impor dari AS Jadi Alat Tawar Dagang dan Jaga Pasokan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebanyak 10.285 pekerja rentan di Kota Batam kini mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dianggarkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Program ini menjadi salah satu prioritas Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, sebagai bentuk penguatan jaring pengaman sosial bagi kelompok pekerja informal.

Penyerahan kartu kepesertaan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Firmansyah, di Aula PIH Batam Centre, belum lama ini. Ia hadir mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dalam kegiatan tersebut.

Program ini menyasar 10.000 pengemudi ojek online, 225 penambang boat pancung, dan 60 penarik becak kayuh. Perlindungan diberikan untuk mengantisipasi risiko sosial dan ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian yang kerap membayangi pekerja sektor informal.

Firman menjelaskan, pada 2026 Pemko Batam memberikan perlindungan tambahan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 10.285 pekerja rentan. Menurutnya, risiko kecelakaan kerja merupakan musibah yang tidak diinginkan, namun tetap harus diantisipasi.

“Dengan jaminan ini, kami berharap peserta dapat bekerja lebih tenang, nyaman, dan produktif demi keluarga,” katanya.

Artikel Pemko Batam Lindungi 10.285 Pekerja Rentan Lewat BPJS Ketenagakerjaan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– BP Batam menggelar rangkaian silaturahmi dan buka puasa bersama masyarakat selama Ramadhan 1447 Hijriah. Kegiatan tahunan ini menjadi sarana mempererat hubungan dengan warga sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Safari Ramadhan perdana dilaksanakan di Masjid Hidayafullah, kawasan Rusun Batu Ampar, Selasa (24/2). Kehadiran jajaran pimpinan BP Batam disambut hangat warga yang mengikuti rangkaian acara, mulai dari tausyiah, buka puasa bersama, hingga penyerahan santunan dan bingkisan.

Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud kedekatan institusinya dengan masyarakat.

“Silaturahmi Ramadhan ini merupakan bentuk kepedulian BP Batam kepada masyarakat. Semoga dapat menambah amal ibadah dan membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.

Menurut dia, momentum ramadan juga dimanfaatkan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan sekaligus mengajak masyarakat mendukung program pembangunan daerah.

BP Batam, katanya, berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal guna mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi.

“Dengan sinergi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, Batam diharapkan semakin maju dan berkembang,” ujarnya.

Ketua Panitia Ramadhan BKDI BP Batam, Rully Syah Rizal, menjelaskan, kegiatan silaturahmi merupakan agenda rutin setiap tahun. Pada ramadan kali ini, BP Batam dijadwalkan mengunjungi 10 masjid, satu musala, dan dua pondok pesantren di berbagai wilayah Batam.

Ia menilai kegiatan tersebut sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya dalam membangun hubungan yang harmonis.

“Kegiatan ini dilaksanakan agar BP Batam bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Rangkaian Safari Ramadhan diisi dengan ramah tamah, tausyiah keagamaan, buka puasa bersama, serta pemberian santunan kepada anak yatim dan warga kurang mampu.(*)

Artikel Safari Ramadan BP Batam, Santunan dan Kebersamaan untuk Warga pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana mati terhadap terdakwa Fandi Ramadhan dalam perkara penyelundupan narkotika jenis sabu seberat hampir dua ton. Sikap itu ditegaskan dalam replik atau jawaban atas nota pembelaan terdakwa yang dibacakan di sidang Pengadilan Negeri Batam, Rabu (25/2).

Tim jaksa dari Kejaksaan Negeri Batam yang terdiri atas Gustirio, Muhammad Arfian, dan Aditya menilai seluruh dalil pembelaan tidak berdasar dan cenderung mengaburkan fakta persidangan.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Tiwik, jaksa meminta agar nota pembelaan terdakwa ditolak seluruhnya dan majelis tetap menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan sebelumnya: pidana mati.

“Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya,” ujar jaksa dalam persidangan.

Baca Juga: Diteriaki Maling, Pemulung Panjat Tower BTS di Tembesi

Dalam repliknya, jaksa menyoroti klaim penasihat hukum yang menyebut Fandi tidak mengetahui muatan kapal tanker Sea Dragon adalah narkotika. Menurut jaksa, konstruksi itu bertentangan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan.

Fandi disebut berangkat dari Indonesia menuju Thailand pada 1 Mei 2025 bersama kru lain. Ia kemudian naik ke kapal Sea Dragon di tengah laut tanpa melalui pelabuhan resmi.

Pada 18 Mei 2025, kapal itu menerima 67 kardus dari kapal lain di perairan Phuket, Thailand, yang belakangan diketahui berisi sabu dengan berat total 1.995.130 gram atau sekitar 1,9 ton.

Jaksa menilai terdakwa, sebagai lulusan Politeknik Pelayaran Malahayati dan pemegang sertifikasi pelaut, semestinya memahami prosedur pelayaran, termasuk larangan pemindahan barang di tengah laut tanpa dokumen resmi. Namun ia tetap berada di kapal dan ikut memindahkan muatan.

“Ketidaktahuan awal terhadap isi barang tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, apalagi pelaku tetap melanjutkan perbuatannya dengan menyadari adanya risiko hukum,” ujar jaksa mengutip keterangan ahli pidana di persidangan.

Jaksa juga menegaskan, saat kapal dicegat aparat gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan TNI AL pada 21 Mei 2025 di perairan Indonesia, Fandi tidak mengungkap keberadaan barang terlarang. Informasi lokasi penyimpanan sabu justru disampaikan terdakwa lain.

Baca Juga: Dugaan Pelecehan di Hotel Bintang 4 di Nagoya, Polisi Periksa Asisten Manajer

Menanggapi eksepsi penasihat hukum yang mempersoalkan kewenangan relatif pengadilan karena kapal pertama kali dicegat di perairan Karimun, jaksa menyatakan keberatan itu tidak berdasar.

Menurut jaksa, fakta persidangan menunjukkan barang bukti sabu ditemukan dan dibongkar di Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang. Karena itu, PN Batam berwenang mengadili perkara tersebut.

Jaksa juga menolak argumentasi pembela yang mengaitkan posisi terdakwa sebagai awak kapal dengan berbagai konvensi internasional, seperti Hague Rules, Hamburg Rules, dan Rotterdam Rules. Instrumen itu, menurut jaksa, mengatur tanggung jawab pengangkutan barang legal di laut, bukan pembenaran atas pengangkutan barang terlarang.

Dalam repliknya, jaksa menekankan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kesehatan publik dan stabilitas negara. Ia merujuk Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempidanakan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.

Menurut perhitungan penuntut umum, penyitaan hampir dua ton sabu itu berpotensi menyelamatkan sekitar 6 hingga 8 juta orang dari penyalahgunaan narkotika. Nilai ekonominya diperkirakan mencapai sekitar Rp 7 triliun.

“Keberhasilan ini adalah sinyal kuat bahwa negara hadir dan bertindak tegas dalam menjaga masa depan generasi muda,” ujar jaksa.

Di akhir persidangan, jaksa memohon majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan dan menjatuhkan putusan sesuai dakwaan pertama primair sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan pada 5 Februari 2026.

Baca Juga: Ironi Kota Ramah Anak: Kasus Pencabulan Anak Menumpuk di Pengadilan Batam

Ketua majelis hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan pada 5 Maret 2026 dengan agenda pembacaan vonis.

Terpisah Pengadilan Negeri Batam memasuki babak akhir persidangan perkara penyelundupan sabu hampir dua ton yang menjerat enam terdakwa. Di tengah sorotan publik terhadap tuntutan pidana mati, pengadilan menegaskan majelis hakim tetap berdiri di atas fakta persidangan dan tidak terpengaruh tekanan politik.

Juru bicara Pengadilan Negeri Batam, Watimena, mengatakan proses persidangan kini memasuki tahap akhir. Jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan hukuman mati terhadap seluruh terdakwa.

Dua warga negara Thailand dan empat warga negara Indonesia itu juga telah menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) pada 23 Februari 2026.

Menurut dia, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan—keterangan saksi, ahli, alat bukti, serta rangkaian peristiwa yang terungkap di ruang sidang. Atensi publik, termasuk dari parlemen, disebut hanya sebagai konteks eksternal.

“Putusan harus akuntabel dan berbasis hukum acara,” kata Watimena. Ia juga mengimbau publik dan media mengawal proses secara proporsional. Kebebasan berpendapat dihormati, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai tekanan terhadap independensi hakim. (*)

Artikel Jaksa Tetap Tuntut Mati Fandi Ramadhan dalam Perkara Sabu 1,9 Ton pertama kali tampil pada Metropolis.