batampos – Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak kebijakan imigrasi yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus bertambah. Hingga Kamis (24/4), jumlah WNI yang terdampak mencapai 20 orang.

“Sebelumnya disebutkan 15 orang, namun per hari ini ada 20 orang WNI terdampak,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha dalam press briefing Kemlu di Jakarta, Kamis (24/4).

Dari 20 orang WNI tersebut, lanjut Judha, 5 di antaranya telah dideportasi. Kemudian, diketahui pula, di antara 20 orang WNI tersebut, sebanyak 6 orang merupakan mahasiswa. Hal ini merujuk pada visa pertama yang diajukan. Judha menegaskan, Kemlu bersama perwakilan RI di AS telah melakukan sejumlah langkah terkait hal ini.

Untuk WNI yang terdampak langsung, KBRI dan KJRI telah melakukan pendampingan dengan menyediakan pengacara. Kemudian, KBRI dan KJRI pun telah melakukan diseminasi pada komunitas WNI di AS terkait hak-hak mereka bila mana ada kejadian tak terduga yang berhubungan dengan kebijakan deportasi Trump ini. Misalnya, WNI berhak menghubungi perwakilan RI di sana, WNI berhak mendapat pendampingan kekonsuleran, dan lainnya.

Selain itu, pemerintah melalui perwakilan RI di AS juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas AS. Hal ini berkaitan dengan adanya WNI yang visanya masih berlaku namun dicabut paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

“Kita sampaikan concern terkait aparat imigrasi AS yang tidak melalui due process of law. Ada yang visanya yang masih berlaku dan dicabut tanpa pemberitahuan,” jelasnya.

Judha menegaskan, bahwa Pemerintah Indonesia memahami kejadian dalam negeri AS. Namun, tetap berharap agar kebijakan dijalankan dengan aturan hukum yang berlaku.

Seperti diketahui, usai dilantik, Presiden AS Donald Trump menerapkan kebijakan untuk mendeportasi warga negara asing berstatus ilegal di AS. Deportasi juga ditujukan pada mereka yang pernah berkasus hukum. Jutaan orang ditargetkan jadi sasaran dari kebijakan ini. (*)

Artikel 20 Orang WNI di AS Terdampak Kebijakan Deportasi Trump, Ada 6 Mahasiswa pertama kali tampil pada News.

batampos – Polemik ijazah Jokowi terus memanas. Yang terbaru Polres Sukoharjo menetapkan pengacara penggugat ijazah Jokowi, Zaenal Mustofa sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan surat ijazah.

Laporan kasus pemalsuan surat ijazah palsu itu sudah masuk sejak 2023 lalu.

Kasatreskrim Polres Sukoharjo AKP Zaenudin menuturkan, berdasarkan gelar perkara, terdapat adanya alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, dan ahli.

Bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa tindak pidana penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 KUHP sehingga dapat menetapkan status terlapor dari saksi menjadi tersangka. “Tersangka Zaenal Mustofa,” paparnya.

Kasus tersebut berdasarkan laporan bernomor LP/B/86/X/2023/SPKT/RES. SKH/POLDA JATENG, tertanggal 16 Oktober 2023 dengan pelapor Asri Purwanti. Yang artinya, kasus sudah berjalan lebih dari satu tahun lalu. “Ini sudah lama kasusnya,” paparnya.

Menurut dia, perbuatan pemalsuan surat dilakukan Zaenal Mustofa ini dilakukan dengan cara membuat surat palsu.

Seolah-olah dia adalah mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ( UMS) dengan memakai nomor induk mahasiswa (NIM) C100010099 atas nama Zaenal Mustofa.

Tapi, akhirnya ketahuan. “Setelah ditelusuri pelapor Asri Purwanti dengan cara membuat surat ke kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah Jawa Tengah,” terangnya.

Ternyata jawaban dari Kemendikbud menjelaskan bahwa ijazah Zaenal merupakan lulusan dari Universitas Surakarta (UNSA) yang merupakan mahasiswa pindahan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

“Di dalam jawaban tersebut juga dilampiri klarifikasi ijazah Universitas Surakarta (UNSA) yang menjelaskan bahwa Zaenal Mustofa merupakan pindahan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS),” urainya.

Kemudian pelapor menelusuri dan membuat surat ke UMS bagian Biro Administrasi Akademik.

Dia mendapatkan jawaban tertanggal 13 Mei 2020 bahwa NIM dengan nomor C100010099 bukan milik terlapor Zaenal Mustofa, melainkan atas nama Anton Widjanarko. “Dalam kasus ini telah dimintai keterangan sejumlah saksi dan ahli,” paparnya.

Terdapat sejumlah barang bukti yang didapatkan penyidik, yakni surat pindah dari kampus UMS, transkrip nilai atas nama Zaenal Mustofa, dan fotokopi Ijasah S.1 atas nama Zaenal Mustofa. (*)

Artikel Salah Satu Penggugat Ijazah Jokowi jadi Tersangka Pemalsuan Ijazah pertama kali tampil pada News.

batampos – Perkembangan kejahatan finansial yang dihadapi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) semakin kompleks. Di tengah pemerintah yang menggencarkan perang melawan judi online (judol), PPATK justru mendeteksi perputaran uang judol pada kuartal I 2025 menembus Rp 1.200 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menuturkan, saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah judi online. Berdasarkan data, selama 2025 diperkirakan perputaran dana judi online mencapai Rp 1.200 triliun.

Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan data tahun lalu atau 2024 dengan perputaran uang sebesar Rp 981 triliun. “Kolaborasi bersama seluruh pihak berhasil menelusuri aliran dana dan mengungkap serta menindak kasus- kasus besar seperti jaringan perjudian online berskala masif,” urainya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/4).

Selama ini sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam langkah penguatan sistem pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) berhasil membawa Indonesia mendapatkan pengakuan dunia.

“Dalam rangka memperingati Gerakan Nasional APU PPT ke-23, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan acara Apresiasi Komitmen Nyata, Sinergi Kuat Menuju Asta Cita,” paparnya dalam sambutan gerakan nasional APUPPT-PPSPM tersebut.

Selama 23 tahun, gerakan nasional Anti Pencucian Uang Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal turut menjaga kredibilitas finansial dari kebocoran-kebocoran dalam penerimaan dan pengeluaran negara. “Pemerintah juga turut menunjukkan komitmen penuh dalam memerangi pencucian uang dalam kebijakan-kebijakan yang lahir dari ASTA CITA dan RPJMN,” paparnya.

Momentum ini, lanjutnya, menjadi penting untuk memperkuat sinergi bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang bersih dan maju. Ivan menekankan bahwa tantangan TPPU, TPPT, dan PPSPM ke depan akan terus berkembang dan memanfaatkan teknologi baru seperti aset kripto, hingga platform online lainnya.

“23 tahun merupakan waktu yang tidak singkat. Ini bukan hanya tentang apa yang sudah kita lakukan, tetapi tentang apa yang akan kita lakukan bersama kedepannya untuk menerapkan Rezim APUPPT-PPSPM,” paparnya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis hasil National Risk Assesment (NRA) tindak pidana pencucian uang. Dari hasil NRS diprediksi nilai transaksi yang berasal dari tindak pidana mencapai Rp 1.459 triliun, yang tertinggi tindak pidana korupsi dengan Rp 984 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menuturkan dari hasil National Risk Assesment (NRA) TPPU didapatkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terbesar dalam TPPU. “Negara harus memberikan fokus utama dalam memberantas tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2024, selama periode Januari hingga Desember diketahui bahwa nominal transaksi yang diidentifikasi transaksi dugaan tindak pidana sebesar Rp 1.459.646.282.207.290,00 atau Rp 1.459 triliun, dimana nominal transaksi terkait dugaan tindak pidana korupsi memiliki nilai terbesar dengan total nominal transaksi sebesar Rp 984 triliun. (*)

Artikel PPAT Deteksi Perputaran Uang Judi Online Tembus Rp 1.200 Triliun sepanjang Kuartal I 2025 pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai peruntukan. Terdapat 12 persen sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukan.

“Terkait dana BOS, masih terdapat 12 persen sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya atau aturan-aturan yang terkait,” kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/4).

Diketahui 12 persen sekolah yang tidak menggunakan dana BOS sesuai peruntukannya setelah KPK melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024.

Tak hanya itu, dalam survei SPI Pendidikan itu juga ditemukan 17 persen sekolah masih melakukan pemerasan, potongan, atau pungutan terkait dana BOS. Ada 40 persen sekolah nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau proyek.

“47 persen sekolah masih melakukan penggelumbungan biaya penggunaan dana lainnya. Dan terkait pelanggaran lain-lainnya masih terjadi pada 42 persen sekolah,” papar Wawan.

Sementara itu, terkait dugaan temuan gratifikasi, lanjut Wawan, masih ditemukan 30 persen guru atau dosen dan 18 persen kepala sekolah atau rektor masih menganggap pemberian hadiah dari siswa atau wali murid adalah sesuatu hal yang wajar diterima. KPK juga menyebut, 60 persen sekolah juga ditemukan bahwa orang tua terbiasa memberikan bingkisan hadiah pada guru pada saat hari raya atau kenaikan kelas.

“Bahkan menurut orang tua, di 22 persen sekolah masih ada guru yang menerima bingkisan agar nilai siswa menjadi bagus atau agar siswa bisa lulus,” ungkap Wawan.

Sedangkan, dalam pengadaan barang dan jasa masih ditemukan temuan terkait benturan kepentingan. KPK menyebut, terdapat 43 persen sekolah dan 68 persen kampus yang pimpinannya atau kepala sekolah menentukan vendor pelaksana atau penyedia berdasarkan relasi pribadi.

“Bahkan, pada 26 persen sekolah dan 68 persen kampus ditemukan ada pihak statuan pendidikan yang menerima komisi dari vendor. Ditemukan juga terdapat pengadaan atau pembelian yang dilakukan secara kurang transparan pada 75 persen sekolah dan 87 persen kampus,” urai Wawan.

Wawan menegaskan, SPI Pendidikan dilakukan untuk memetakan kondisi integritas pada tiga aspek dimensi, yaitu karakter integritas peserta didik, ekosistem pendidikan terkait pendidikan antikorupsi, dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan.

Ia menekankan, survei ini memberikan rekomendasi peningkatan integritas pendidikan kepada intansi pengampu dan satuan pendidikan pada wilayah kewenangannya. Sasaran utama SPI Pendidikan adalah satuan pendidikan, intansi pembina, instansi pengawas, kalangan akademisi, pemerhati pendidikan, masyarakat umum, dan pengampu kebijakan di sektor pendidikan.

“Hasil pengukuran diharapkan memberikan masukan penting untuk evaluasi dan penyusunan program pendidikan antikorupsi yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wawan menuturkan bahwa SPI Pendidikan 2024 melibatkan responden yang berasal dari lebih dari 36 ribu satuan pendidikan, yang terdiri dari 35 ribu lebih satuan pendidikan dasar dan menengah, serta 1.200 satuan pendidikan tinggi.

Jumlah sampel responden yang terlibat berasal dari elemen dalam ekosistem pendidikan, meliputi 1.041 lebih peserta didik, baik murid maupun mahasiswa, ada 1.601 lebih tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, ada 1.001 lebih orang tua atau wali murid, serta 45 ribu lebih pimpinan satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi
dengan jumlah keseluruhan sebanyak 449 ribu lebih.

“Pelaksanaan survei ini dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah secara metode online, yakni melalui WhatsApp dan email blast, serta Cawi atau kita kenal dengan komputer asisten web interview. Yang kedua adalah dengan metode hybrid yaitu menggunakan Capi, komputer asisten personal kita,” pungkasnya. (*)

Artikel Temuan KPK, 17 Persen Sekolah Lakukan Pemerasan dan Pemotongan Dana BOS pertama kali tampil pada News.