Batampos – Singapura melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu), Sabtu (3/5/2025) besok. Jelang pesta demokrasi ini, tingginya biaya hidup menjadi isu hangat di kalangan warga.

Adalah Richard Han,68, seorang warga negeri itu mengemukakan, tingginya biaya hidup menjadi kekhawatiran baginya. Bukan hanya dia, tekanan dan kekhawatiran ini juga sangat berpengaruh bagi pensiunan yang cemas akan pengeluaran harian dan masa depan anak mereka setelah lulus kuliah.

Catherine Tan, Konsultan Keuangan di Singapura juga turut mengomentari tingginya biaya hidup ini. Bahkan, ia mengkhawatirkan masa depan dua anaknya yang masih kecil. Perempuan berusia 30 tahun ini merasa kesulitan memenuhi kebutuhan dengan pendapatan rumah tangga sebesar 5.700 dolar Singapura atau sekitar Rp 71.829 ribu (kurs 1 dolar = Rp 12.601,-) , terutama karena biaya kunjungan ke dokter spesialis untuk eksim anaknya bisa mencapai 300 dolar per sekali kunjungan. “Harga semua kebutuhan pokok naik, tapi gaji kami tak naik,” ujar Tan seperti dikutip dari Reuters, Kamis (1/5/2025).

Dia menyebutkan, penghasilannya berada di bawah median nasional Singapura sebesar 11.297 dolar per bulan.

Mereka yang mengeluhkan tingginya biaya hidup ini menjadi bagian dari 2,76 juta warga Singapura yang akan memberikan hak pilihnya pada Sabtu (3/5/2025) besok. Ini menjadi Pemilu Singapura di tengah ancaman tarif AS dan pelemahan kondisi ekonomi yang meningkatkan risiko resesi di negara kota yang hanya berjarak 40 menit dari Batam, Indonesia tersebut.

BACA JUGA:
Badai Landa Singapura, Pohon Tumbang hingga Kanopi Rusak di Berbagai Area

Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa, yang dipimpin Perdana Menteri Lawrence Wong, telah memenangkan setiap pemilu sejak kemerdekaan1965 lalu. Dia diperkirakan akan kembali meraih kursi terbanyak. Namun, tingkat perolehan suara populer akan diawasi ketat, mengingat banyak warga tidak puas terhadap penanganan isu-isu oleh pemerintahannya sendiri saat ini.

Tan menyebutkan, ia masih mendukung PAP karena mereka merespons tuntutan untuk bantuan tambahan, dan ia berharap pemerintah akan memberikan lebih banyak dukungan untuk keluarga dalam hal biaya anak dan kesehatan.

Sebaliknya, Han merasa Singapura membutuhkan lebih banyak suara oposisi agar PAP lebih fokus memikirkan rakyat. “Kalau lebih banyak suara oposisi, mereka akan lebih mendengarkan suara rakyat,” ujar Han.

Menurut survei Blackbox Research pada April terhadap 1.506 orang, peringkat pemerintah dalam menangani 26 isu berada pada tingkat terendah, meskipun masih berada di angka positif bersih, untuk isu biaya hidup (52 persen), pajak barang dan jasa/GST (55 persen), ketimpangan hidup (57 persen), harga mobil (58 persen) dan keterjangkauan perumahan (59 persen).

“(GST) terus naik, kami tidak bisa membuatnya turun. Dan biaya hidup itu… ya tiap hari,” ujar Han, yang dulunya berpenghasilan 8.000 dolar per bulan sebagai pengendali keuangan dan kini khawatir tabungannya dari puluhan tahun bekerja tidak akan cukup untuk pensiun. Saat ini, ia hidup dari tabungannya dan menghabiskan sekitar S$4.000 per bulan.

Lawrence Wong, Perdana Menteri yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengumumkan apa yang disebut para analis sebagai “anggaran pemilu” pada Februari lalu, yang mencakup berbagai bantuan seperti kupon belanja dan makanan, serta pengembalian pajak dan listrik telah diberikan kepada warganya.

Namun menurut Han, bantuan itu tidak cukup untuk mengatasi kekhawatirannya, dan ia yakin putranya yang berusia 22 tahun akan menghadapi kesulitan yang lebih besar setelah lulus dari universitas.

Meskipun tingkat inflasi inti telah menurun menjadi 0,5 persen pada Maret dari puncaknya 5,5 persen pada Januari 2023, yang mengindikasikan tekanan harga mulai mereda, Tan mengatakan realita sehari-hari sangat berbeda.

Perempuan berusia 30 tahun ini bahkan kadang pergi ke Johor Bahru, Malaysia untuk membeli susu formula yang harganya sekitar sepertiga dari harga di Singapura. (*)

Reporter: CHAHAYA SIMANJUNTAK

Artikel Jelang Pemilu Besok, Biaya Hidup Jadi Isu Hangat di Singapura pertama kali tampil pada News.

Batampos – Doris Au, seorang penjual kunci pintu dan perlengkapan perangkat keras di Hong Kong selama 25 tahun, menerima surat dari banknya, DBS Group, Juni lalu yang menyatakan, rekening bisnisnya akan ditutup. Bank tidak memberikan penjelasan rinci, dan kemudian membekukan rekening tersebut.

Menurut Au, kebijakan sepihak ini menghancurkan hubungan bisnisnya dengan pemasok internasional. Setelah menelusuri internet, sebuah perusahaan lain dengan nama yang mirip masuk dalam daftar hitam perdagangan Amerika Serikat (AS) pada Oktober 2023 karena “memberikan dukungan kepada militer dan/atau industri pertahanan Rusia, menjadi penyebabnya. Dimana,  entri tersebut mencantumkan dua alamat, salah satunya adalah gudang milik Au.

“Itu bukan perusahaanku. Ini benar-benar sebuah kesalahan,” ujar Au seperti dilansir dari Reuters, Jumat (2/5/2025).

Kisah Au ini, menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi Amerika Serikat dengan menambahkan puluhan perusahaan asal negeri Tirai Bambu itu ke dalam daftar hitam.

Menurut laporan Reuters, ada sekitar 100 perusahaan Tiongkok dan Hong Kong yang masuk daftar entitas AS, sejak 2023 dan 2024 menemukan bahwa lebih dari seperempat, atau 26 entri, mengandung kesalahan seperti nama dan alamat yang salah serta informasi. Bahkan sudah tidak relevan.

Untuk setiap entitas yang tercantum dalam daftar, ditemukan usaha lain seperti salon kecantikan, tempat les, panti pijat, hingga pusat konseling. Bahkan, di salah satu lokasi di Shenzhen, salah satu daftar hitam itu hanya sisa-sisa bangunan pabrik yang sudah dihancurkan bertahun-tahun lalu, yang kini tertutup rumput liar.

Namun, ada juga menemukan bukti adanya perdagangan barang-barang yang dibatasi oleh beberapa entitas tersebut, yang dilakukan melalui celah hukum, perusahaan kertas, dan jaringan pengirim barang serta agen pelayaran. Ini menunjukkan betapa sulitnya mengendalikan akses terhadap teknologi sensitif.

Daftar entitas, yang dibentuk 1997 lalu, kini menjadi alat penting bagi pemerintah AS untuk membatasi transfer teknologi ke Rusia dan Tiongkok, termasuk semikonduktor yang dianggap dapat mengancam keamanan nasional AS. Daftar ini dikelola oleh Bureau of Industry and Security (BIS), sebuah lembaga di bawah Departemen Perdagangan AS.

Lima mantan pejabat AS mengakui adanya kesulitan dalam mengevaluasi kemungkinan kesalahan identitas dan memperbarui informasi dalam daftar entitas, sebagian karena kekurangan staf. Salah satu dari mereka menyebut BIS sebagai lembaga yang sangat kekurangan sumber daya.

Banyak entitas yang masuk daftar merupakan perusahaan bayangan, menurut Matthew Borman, mantan pejabat senior BIS yang hingga Maret lalu, mengawasi pengendalian ekspor AS, termasuk yang ditujukan kepada China dan Rusia.

“Tantangannya adalah mereka bisa berpindah ke alamat lain dengan nama yang berbeda,” ujar Borman.

BIS dan Departemen Perdagangan AS tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan rinci mengenai kesalahan dalam daftar hitam tersebut atau upaya untuk memperbaikinya.

DBS Group yang berbasis di Singapura (DBSM.SI) menolak berkomentar mengenai kasus Au. Dalam suratnya kepada Au, DBS tidak menyebut daftar entitas, namun menyatakan, pihaknya mtelah meninjau rekening bisnis Au dan menemukan aktivitas/informasi yang tidak konsisten dengan profil rekening. (*)

Reporter: CHAHAYA SIMANJUNTAK

Artikel Daftar Hitam AS terhadap Tiongkok Penuh dengan Kesalahan dan Data Usang pertama kali tampil pada News.