Bima Rama Pratama, terduga pencuri barang rumah tangga dan elektronik. F. Tangkapan layar
batampos– Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang akhirnya menangkap pencuri spesialis barang rumah tangga yang meresahkan warga Tanjungpinang Timur, Sabtu (3/5).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terakhir kali, pencuri tersebut beraksi di salah satu mess karyawan depot air mineral di Jalan Garuda Tanjungpinang Timur.
Saat beraksi, pencuri melarikan barang rumah tangga dan elektronik seperti kasur, lemari plastik, galon air mineral, genset, kipas angin, kompos gas dan dispenser.
Aksi kriminal itu terendus, setelah polisi menerima laporan telah terjadinya aksi pencurian di depot air mineral kawasan Jalan Garuda Tanjungpinang Timur.
Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pemuda berusia 21 tahun yakni Bima Rama Pratama. Ia diduga melakukan pencurian barang-barang rumah tangga dan elektronik di mess karyawan depot air mineral.
Kapolsek Tanjungpinang Timur AKP Sugiono, membenarkan penangkapan tersebut. Pencuri ditangkap saat tengah bersembunyi di salah satu rumah di kawasan Tanjungpinang Timur.
“Benar, (terduga pencuri) sudah ditangkap,” kata AKP Sugiono kepada Batam Pos, Minggu (4/5).
Saat ini, penyidik Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Timur masih melakukan pemeriksaan terhadap pemuda 21 tahun yang diduga melakukan pencurian tersebut.
“Kasus ini masih proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut,” jelas Kapolsek Tanjungpinang Timur. (*)
Rumah di Citra Renggali rusak dihantam puting beliung. f. Eusebius Sara / Batam Pos
batampos – 34 rumah dan bangunan di Kelurahan Tanjungriau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, rusak akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi pada Rabu (30/4) lalu. Sejumlah atap rumah beterbangan, bahkan ada yang mengalami kerusakan berat hingga penghuninya harus mengungsi.
Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial telah turun ke lokasi untuk melakukan pendataan dan verifikasi. Dari hasil pengecekan awal, empat unit rumah di Perumahan Citra Renggali dinyatakan rusak berat karena atapnya hancur seluruhnya.
Lurah Tanjungriau, Syamsuddin, menyatakan bahwa penanganan sementara telah dilakukan semaksimal mungkin. “Kami bersama Dinsos sudah menyiapkan tenda dan dapur umum untuk warga yang rumahnya rusak berat. Selama tiga hari, makanan dan minuman ditanggung, lalu dilanjutkan dengan bantuan sembako dari pemerintah dan beberapa anggota DPRD Kota Batam,” katanya.
Namun, untuk bantuan jangka panjang seperti perbaikan rumah, pihak kelurahan masih menunggu keputusan dari Wali Kota Batam. Hal ini karena bantuan tanggap bencana baru bisa digulirkan setelah terbit Surat Keputusan (SK) Wali Kota.
“Semua data sudah kami laporkan. Sekarang kami tinggal menunggu arahan dan keputusan dari Pak Wali Kota,” ujar Syamsuddin. Ia menambahkan, gotong royong bersama RT dan RW setempat telah dilakukan untuk memperbaiki rumah warga yang rusak ringan hingga sedang.
Selain rumah warga, dua bangunan fasilitas umum juga ikut terdampak. Salah satunya adalah gerbang perumahan dan bagian atap Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Sekupang yang mengalami kerusakan akibat angin kencang.
Suhardi, salah satu warga Perumahan Citra Renggali, mengaku kaget dengan dahsyatnya angin yang datang tiba-tiba. “Anginnya kuat sekali. Banyak atap rumah terbang. Kami panik dan langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri,” ungkapnya.
Ali Akbar, Pelaksana Tugas Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Batam, menyatakan bahwa proses verifikasi kerusakan telah dilakukan. “Kami sudah mengklasifikasi rumah berdasarkan tingkat kerusakannya. Selanjutnya, kami serahkan hasil ini ke pimpinan, yaitu Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, untuk langkah lanjutan,” ujarnya.
Warga berharap keputusan Wali Kota segera keluar agar proses bantuan bisa segera dilaksanakan. Mengingat sebagian besar korban merupakan warga dengan ekonomi menengah ke bawah, bantuan tersebut menjadi sangat penting untuk memulihkan kehidupan mereka. (*)
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat melakukan pemantauan proses seleksi PPPK. (Humas Pemko Batam untuk Batam Pos)
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Hal itu disampaikan Amsakar saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK tahap II di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Batam, lantai 5 Gedung Bersama Pemko Batam, Sabtu (3/5).
Dalam peninjauan tersebut, dia didampingi oleh sejumlah pejabat, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Firmansyah; serta Kepala UPT BKN Imamuddin, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Hasnah.
Di hadapan para peserta ujian, Amsakar menyampaikan bahwa proses seleksi PPPK ini sepenuhnya berbasis komputer dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Sistem ini memungkinkan hasil seleksi ditentukan secara langsung berdasarkan nilai murni yang diperoleh peserta.
“Seleksi ini murni ditentukan oleh nilai. Tidak ada campur tangan pihak mana pun. Semuanya transparan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan seleksi dapat dipantau secara langsung melalui sistem live streaming, sehingga publik maupun keluarga peserta bisa melihat langsung proses ujian secara real time. Ini, lanjutnya, jadi bukti nyata keterbukaan dan akuntabilitas proses seleksi.
Ia mengingatkan bahwa era birokrasi tertutup telah berakhir. Pemko Batam harus menjadi pelopor dalam membangun sistem kerja yang bersih dan profesional agar kepercayaan publik terhadap ASN dapat terus ditingkatkan.
“Kita ingin melahirkan ASN yang kompeten dan berintegritas. Kita butuh SDM yang siap melayani,” ujar Amsakar.
Dalam kesempatan itu, dirinya turut memberikan motivasi langsung kepada para peserta seleksi. Para eserta didorong untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena tidak semua orang memiliki peluang untuk mengikuti seleksi PPPK.
Sebanyak 678 peserta tercatat mengikuti seleksi PPPK tahap II ini, yang berlangsung mulai tanggal 3 sampai 7 Mei. Setiap harinya dibagi ke dalam tiga sesi ujian, dengan pengujian meliputi aspek kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
Pemko Batam menaruh harapan besar dari hasil seleksi ini. ASN hasil rekrutmen PPPK dapat mendongkrak kualitas pelayanan publik dan menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. (*)
Ketua DPC PDIP Batam, Nuryanto saat memberi keterangan Pers.
f. Cecep Mulyana / Batam Pos
batampos– Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi PDI Perjuangan, Mangihut Rajagukguk, dipanggil oleh DPC PDIP Batam untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang dalam jual beli pasir hasil pengerukan (dredging). Klarifikasi dilakukan menyusul laporan polisi yang diajukan oleh seorang pengusaha.
Mangihut memenuhi panggilan partai pada Jumat (2/5), di Kantor DPC PDIP Batam. Proses klarifikasi berlangsung selama dua setengah jam, dari pukul 15.30 WIB hingga 18.00 WIB.
Pantauan di lokasi, usai klarifikasi, Mangihut tampak menghindari awak media. Ia bergegas keluar lewat sisi samping kantor dan langsung masuk ke mobil Avanza marun yang telah terparkir di area laman kantor.
Ketua DPC PDIP Batam, Nuryanto, memberikan keterangan. Ia menjelaskan, pemanggilan terhadap Mangihut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab partai dalam menindaklanjuti isu-isu yang mencuat ke publik. Klarifikasi ini, katanya, penting karena tuduhan itu bukan hanya menyangkut pribadi Mangihut, tapi juga berimbas ke nama baik partai.
“Adapun klarifikasi tersebut kurang lebih sesuai dengan apa yang berkembang di media saat ini. Yang harus kami klarifikasi adalah tentang kebenaran informasi itu,” katanya, usai pertemuan.
Pria yang akrab disapa Cak Nur itu menyampaikan, dalam proses klarifikasi, Mangihut membantah seluruh tuduhan yang disampaikan oleh pelapor. Mengihut menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan tak melakukan penipuan ataupun penggelapan sebagaimana yang dituduhkan.
Namun demikian, DPC PDIP tetap mempertanyakan apakah tindakan Mangihut itu dilakukan atas nama pribadi atau ada kaitan dengan partai. “Ternyata jawabannya adalah pribadi, tidak ada kaitannya dengan PDIP dan pimpinan fraksi tidak mengetahui,” tambahnya.
Meski bersifat pribadi, tindakan Mangihut tetap membawa dampak terhadap nama partai. Untuk itu, DPC PDIP Batam meminta Mangihut membuktikan dirinya benar-benar tidak bersalah.
“Intinya kalau tidak bersalah, maka kami tadi sepakat untuk saudara (Mangihut) segera melaporkan balik kepada mereka yang menuduh. Ini menyangkut nama organisasi politik PDIP,” katanya.
Partai tidak akan membiarkan fitnah yang beredar begitu saja tanpa perlawanan hukum. Ia menyebut, satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran adalah dengan melaporkan balik si pelapor. Mangihut dipersilahkan untuk melakukan pelaporan balik dengan rentang waktu 24 jam mulai hari ini.
Ketika ditanya apakah partai akan tetap memproses jika kasus ini berakhir damai, Cak Nur menyebut bahwa damai tidak menghapus substansi perkara. Ia juga mengisyaratkan akan ada sanksi jika Mangihut tidak melaporkan balik.
“Damai ini tidak memengaruhi substansi masalah yang dilaporkan. Harus jelas dulu. Kalau laporan balik itu tidak dilakukan, kita akan mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan partai,” katanya.
Menyoal kemungkinan Pergantian Antarwaktu atau PAW, dia menyebut hal itu merupakan kewenangan DPP PDIP. Namun, DPC PDIP Batam akan terus mendalami perkara ini lewat pemanggilan pihak-pihak terkait.
Sementara itu, hingga saat ini DPC PDIP Batam belum menyampaikan laporan resmi ke DPP. Proses masih berada dalam tahap klarifikasi internal dan pengumpulan informasi dari berbagai pihak. (*)
Rumah warga yang rusak akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong pada Sabtu (3/5/2025). F.Kiriman Muhammad Darussalam untuk Batam Pos.
batampos– Video yang beredar di media sosial menunjukkan warga panik setelah rumah mereka rusak akibat diterjang angin puting beliung.
Dalam video tersebut, seorang wanita meminta ibunya untuk segera pulang karena rumahnya terkena dampak angin puting beliung.
“Ibu pulang cepat, ada puting beliung bu, asbes kamar rusak,” kata wanita itu.
Kepala Desa Berakit, Muhammad Darussalam mengatakan, rumah warga yang rusak akibat terjangan angin puting beliung merupakan rumah milik Muhammad Yamin.
Kejadian tersebut terjadi di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong pada Sabtu (3/5/2025).
Laporan dari warga bahwa angin puting beliung tersebut ditandai dengan angin kencang yang berputar dengan cepat melewati atas rumah warga.
Angin puting beliung tersebut menyebabkan satu unit rumah warga mengalami kerusakan, sedangkan rumah lainnya tidak terdampak angin puting beliung.
Pihak pemerintah desa telah turun ke lokasi kejadian dan memberikan bantuan satu kodi asbes yang bersumber dari anggaran bencana.
Ia mengimbau warganya untuk selalu waspada dan siaga terhadap potensi angin kencang dan angin puting beliung di masa mendatang. (*)
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada Minggu (4/5).
batampos – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya haji jamaah Indonesia. Diakui Prabowo, perjuangan jamaah untuk bisa ibadah haji dan umroh cukup berat. Banyak diantaranya yang harus rela menabung dalam jangka yang panjang.
Oleh karenanya, selain fasilitas, pemerintah akan berjuang untuk menurunkan biayanya seminimal mungkin. Untuk itu, dia meminta Menteri Agama, Kepala Badan Haji dan dibantu penasihat khusus presiddn bidang haji untuk koordinasi sebaik-baiknya memecahkan masalah itu.
“Duduk bersama dan mencari solusi-solusi untuk mengurangi biaya haji,” ujarnya saat meresmikan terminal khusus Haji dan Umroh di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5).
Salah satu upaya yang akan ditempuh dengan membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci yang dekat dengan Masjidil Haram. Cara itu diyakini akan memangkas akomodasi. “Insyaallah kita akan punya perkampungan sendiri dan kita akan bikin efisien,” tuturnya.
Prabowo, mengaku sudah berbicara dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pameran Muhammad Bin Salman. “Reaksi beliau waktu itu cukup positif,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya meminta Menteri Agama untuk secepatnya mencapai kesepakatan dengan Kerajaan Arab Saudi.
Kemudian, Prabowo juga mengaku sudah meminta maskapai Garuda untuk melakukan efisiensi dalam biaya penerbangan. Hal-hal yang tidak diperlukan, dapat dipangkas.
Sejauh ini, pemerintah telah berhasil memangkan biaya 4 juta yang manfaatnya sudah dirasakan oleh jamaah haji tahun ini sebanyak 203.000. Namun, Prabowo mengaku belum puas dan meminta untuk lebih ditekan.
“Kalau bisa lebih murah dari Malaysia. Saya kira bisa kira-kira pak kepala badan? ya Siap, Menteri Agama? Insya Allah, ditonton loh ini,” kata Prabowo berseloroh.
Prabowo sendiri, pada Minggu siang meresmikan terminal khusus Haji dan Umroh di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu. Adapun terminal yang diproyeksikan khusus untuk penerbangan tujuan ibadah itu adalah terminal 2F.
Prabowo mengatakan, terminal khusus Haji dan Umroh sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tempatnya pun telah direvitalisasi yang melibatkan Menteri BUMN, Holding InJourney Airport, PT Angkasapura, Kementerian Perhubungan, dan Danantara Indonesia.
Prabowo menyadari Indonesia merupakan salah satu penyumbang janaah haji dan umrah terbesar di dunia. Dalam satu tahun hampir 2,2 juta warga Indonesia yang terbang ke Saudi. Di mana dalam sehari, di masa puncaknya bisa mencapai 12.000 orang.
“Ini sesuatu yang sangat besar, mungkin kita yang terbesar di dunia, dari seluruh umat Islam mungkin di Indonesia yang paling besar rombongan haji dan umroh,” ujarnya.
Oleh karenanya, sudah selayaknya jika pemerintah ingin memberi pelayanan yang terbaik kepada jamaah. “Juga kita mengerti bahwa banyak jamaah kita juga sudah lanjut usianya sehingga benar-benar harus diurus,” kata Prabowo. (*)
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto. F.Azis Maulana
batampos– Kota Batam mengalami kekurangan tenaga pendidik hingga 700 orang, khususnya di satuan pendidikan negeri. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan di Bandar Madani, terlebih rekrutmen guru baru terkendala moratorium yang berlaku secara nasional.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan persoalan ini tak mudah diatasi karena keterbatasan regulasi serta proses pengangkatan guru yang ketat. Ia menjelaskan, pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak menambah jumlah guru yang tersedia di sekolah.
“Pertumbuhannya (guru) nol karena yang berubah hanya statusnya saja,” ujarnya, Minggu (4/5).
Sebagai solusi jangka pendek, Disdik Batam kini fokus pada strategi optimalisasi jumlah rombongan belajar (rombel) yang tersedia. Guru-guru di sekolah negeri diminta memaksimalkan peran mereka untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik hingga moratorium pengangkatan guru dicabut.
Tri juga menyebut pihaknya tengah mengkaji dampak moratorium terhadap rekrutmen guru yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab untuk bisa menjadi guru tetap, ada sejumlah syarat administratif yang harus dipenuhi.“Kami juga sedang konsultasikan, apakah moratorium ini mencakup guru dari dana BOS. Sebab, untuk bisa diangkat menjadi guru tetap, syaratnya tidak mudah. Minimal harus S1, punya nomor satuan pendidikan yang terdaftar di dapodik selama minimal dua tahun sebagai pengajar teknis,” paparnya.
Disdik mencatat, kekurangan guru paling banyak terjadi di wilayah mainland Batam. Sementara di wilayah hinterland, seperti pulau-pulau, kebutuhan guru masih relatif bisa dikendalikan karena jumlah rombel tidak sebanyak di daratan utama.
“Di mainland, kami sudah mulai mengurangi jumlah siswa per rombel agar lebih ideal sesuai ketentuan dari kementerian. Tapi karena padatnya jumlah siswa, kebutuhan guru pun otomatis meningkat,” katanya.
Data Disdik menunjukkan saat ini terdapat sekitar 4.000-an guru di sekolah negeri, dan sekitar 6.000-an guru di sekolah swasta. Total keseluruhan guru di Batam bahkan mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.
Untuk mengurangi ketimpangan, Pemerintah Kota Batam memberikan subsidi SPP bagi siswa sekolah swasta, agar masyarakat terdorong menyekolahkan anaknya ke sekolah non-negeri dan mengurangi beban di sekolah negeri.
“Kami berharap semakin banyak warga yang berminat menyekolahkan anaknya ke swasta, supaya kondisi di sekolah negeri bisa lebih ideal,” ujar Tri.
Sementara itu, Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menyoroti hal ini sebagai krisis layanan dasar yang perlu intervensi pemerintah pusat. Ia menyebut bukan hanya guru, tetapi juga tenaga medis masih kurang di sejumlah wilayah, terutama di hinterland Batam.
“Kalau untuk di wilayah kita yang masih kekurangan itu ada guru dan tenaga medis. Namun ada pembatasan dalam perekrutan. Maka nanti kami akan mengajukan permohonan melalui Mendagri agar ada kebijakan penambahan kuota, karena pelaksanaan layanan pendidikan dan kesehatan itu sangat dibutuhkan, khususnya di wilayah hinterland,” katanya.
Ia mengatakan, DPRD akan berkoordinasi dengan Wali Kota Batam untuk mengajukan penambahan kuota pengangkatan guru sebagai kebutuhan mendesak. Selain itu, dia juga menyoroti beban kerja guru yang dinilai sudah melampaui batas ideal.
”Strategi optimalisasi jumlah rombel itu adalah solusi pertama. Tapi informasi yang kami dapat, kasihan juga guru-guru sampai ada yang tiga shift mengajarnya. Jadi, kan, kasihan mereka. Takutnya tidak efektif mengajar,” kata Kamal.
Dari informasi yang ia dapat, ada salah satu SMP di Batam yang terpaksa menjalankan tiga shift karena kelebihan jumlah murid. “Kalau tiga shift kayaknya sudah enggak normal, lah. Harusnya maksimal itu dua shift saja,” tambahnya.
Kamal menyebut, persoalan ini disebabkan oleh dua hal utama: kurangnya Ruang Kelas Baru (RKB) dan minimnya jumlah guru. Ia pun berharap Pemko Batam dan pemerintah pusat segera memberikan solusi konkret agar kualitas pendidikan tetap terjaga di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. (*)
batampos — PT Rintis Sejahtera, sebagai pengelola Jaringan PRIMA, meluncurkan layanan Layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu yang kini sudah dapat digunakan oleh nasabah melalui aplikasi mobile banking dan ATM pada 13 mitra bank yang bekerja sama dengan Jaringan PRIMA. Jaringan PRIMA saat ini juga tengah berada dalam tahap pengembangan layanan bersama 36 mitra bank lainnya.
Acara Peluncuran Layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu Mitra Jaringan PRIMA berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta dan dihadiri oleh jajaran eksekutif dari berbagai mitra Jaringan PRIMA, menandai kolaborasi erat dalam mendukung transformasi digital di sektor keuangan Indonesia.
Fitur Layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu merupakan salah satu inovasi dari Jaringan PRIMA yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan digital yang cepat, praktis, dan aman. Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan tarik tunai di ATM tanpa harus menggunakan kartu debit fisik; cukup dengan aplikasi mobile banking yang telah mendukung layanan ini. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen PT Rintis Sejahtera dalam mendorong inklusi keuangan digital serta menghadirkan kemudahan transaksi.
Suryono Hidayat, selaku Vice President Director PT Rintis Sejahtera mengatakan, “Peluncuran fitur Layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu ini merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan solusi digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan kemudahan tarik tunai tanpa kartu, kami ingin mendukung gaya hidup yang lebih praktis, aman, dan efisien bagi para nasabah mitra kami.”
Jaringan PRIMA mengapresiasi atas antusiasme para mitra bank yang turut mendukung fitur Layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam menghadirkan layanan perbankan yang lebih inovatif dan efisien bagi nasabah. Penyedia layanan ATM (acquiring bank) yang sudah menerapkan fitur tersebut yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank BJB, Bank BPD Kaltimtara, Bank BPD DIY, Bank Multiarta Sentosa, dan Bank INA Perdana. Sementara untuk aplikasi mobile banking (issuing bank) yaitu Bank Neo Commerce, Bank Multiarta Sentosa, Bank Danamon, Bank NOBU, Bank BJB, Bank DKI, Bank BPD DIY, Bank BPD Kaltimtara, Bank INA Perdana, dan Bank Victoria International.
Corina Leyla Karnalies, Direktur Consumer Banking BNI menuturkan, “Layanan tarik tunai tanpa kartu ini menjadi salah satu solusi strategis untuk mendukung gaya hidup nasabah yang semakin dinamis dan mobile, tanpa mengesampingkan aspek keamanan. Implementasi fitur ini telah menunjukkan bagaimana sinergi antara BNI dan Rintis mampu menghadirkan layanan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.”
Hal ini juga disambut baik oleh Aditya Wahyu Windarwo, Direktur Bisnis Bank Neo Commerce yang juga mengungkapkan “Kami ingin kolaborasi yang telah terjalin dengan PT Rintis Sejahtera dalam mengembangkan berbagai fitur dan inovasi layanan lain, mulai dari transaksi keuangan yang lebih seamless hingga integrasi ekosistem digital yang lebih luas, dapat terus terjalin.
Berikut ini cara bertransaksi Tarik Tunai Tanpa Kartu (antarbank) di Jaringan PRIMA:
Melalui aplikasi mobile banking:
1. Nasabah memilih fitur Layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu (antarbank)
2. Nasabah memasukkan nominal transaksi
3. Issuer Bank akan mengirimkan kode autentikasi kepada nasabah (OTP dan/atau reference number) melalui SMS/notifikasi
Penarikan tunai melalui ATM:
1. Nasabah memilih menu Layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu
2. Nasabah memasukkan/memilih kode Bank
3. Nasabah memasukkan kode OTP, reference number, dan/atau nominal transaksi
4. ATM mengeluarkan uang dengan nominal yang ditentukan
Rintis terus bertransformasi menjadi penyedia layanan solusi pembayaran digital dengan standar internasional baik untuk transaksi pembayaran domestik maupun internasional. Selain fitur Layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu, Jaringan PRIMA juga menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi seperti QRIS, layanan High Value Transfer (HVT), Transaksi Antarnegara (Cross-border), Payment Solution, Top Up Uang Elektronik, dan masih banyak lagi. (*)
batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam sudah menambah 13 unit Bus Trans Batam baru untuk memperkuat layanan angkutan massal di dua jalur utama. Penambahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mobilitas masyarakat dan pemerataan transportasi publik di sejumlah kawasan.
Kepala Dishub Batam, Salim, menyebut bahwa dari total 13 unit bus baru tersebut, sebanyak tujuh unit akan difokuskan untuk melayani jalur Jodoh – Punggur. Sementara sisanya, enam unit, akan dioperasikan di jalur Sekupang – Sagulung. Kedua koridor ini dinilai memiliki mobilitas penumpang yang cukup tinggi sehingga perlu penguatan armada.
“Dengan penambahan ini, kami berharap dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi waktu tempuh penumpang di jalur-jalur tersebut,” katanya, Minggu (4/5).
Saat ini, Dishub Batam telah mengoperasikan Bus Trans Batam di 10 rute utama atau koridor. Rute-rute tersebut antara lain Sekupang – Batamcenter, Tanjunguncang – Batamcenter, Sekupang – Jodoh, Sagulung – Sekupang, serta Jodoh – Batamcenter.
Koridor lainnya adalah Tanjungpiayu – Batamcenter, Nongsa – Batamcenter, Punggur – Batamcenter, Punggur – Nongsa, dan satu rute baru yang tengah disiapkan, yaitu Tembesi – Barelang.
Kata Salim, untuk rute Tembesi – Barelang, pihaknya bakalmemanfaatkan sebagian armada bus lama yang masih layak pakai. Rute ini diproyeksikan akan menjadi jalur strategis yang menghubungkan kawasan hunian dan wisata.
“Dari beberapa penguatan koridor itu, akan kita tarik beberapa bus lama dan dioperasikan ke situ. Kita lihat dulu kondisi busnya dan menyesuaikan dengan anggaran. Kalau memungkinkan, kita coba masukkan lewat APBD-P,” kata dia.
Rute Tembesi – Barelang ini juga akan menjadi pintu masuk pengembangan kawasan transportasi massal ke arah Jembatan Barelang, yang selama ini belum terlayani oleh angkutan publik yang memadai.
Dengan penataan ulang armada dan penguatan jalur, Dishub Batam optimistis pelayanan transportasi publik akan semakin membaik. Pemerintah Kota (Pemko) Batam juga terus mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi umum demi mengurangi kemacetan dan beban lingkungan. (*)
Kondisi Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar yang proses pengembangannya ada dugaan korupsi. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Penanganan dugaan korupsi dalam proyek pengembangan Pelabuhan Batuampar hingga kini belum mengalami perkembangan yang berarti. Meski status kasus telah meningkat ke tahap penyidikan sejak bulan lalu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau belum menetapkan satu pun tersangka.
Alasan pihak penyidik adalah masih menunggu hasil audit resmi terkait kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tanpa adanya data tersebut, proses hukum belum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester Simamora, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu laporan dari BPK.
“Masih dalam proses penghitungan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi humas,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, menyampaikan bahwa penyidik masih dalam tahap pendalaman kasus dan hingga saat ini belum menetapkan tersangka.
“Proses masih dalam pendalaman. Angka pasti mengenai kerugian negara juga belum keluar secara resmi,” kata Pandra.
Saat ditanya terkait kemungkinan penetapan tersangka dalam waktu dekat, Pandra menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, pada Rabu (19/3), tim penyidik dari Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan penggeledahan di kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek pengembangan dermaga yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional.
Secara terpisah, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mengonfirmasi telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik pada akhir Februari lalu. Dalam surat tersebut tercantum tujuh nama terlapor, yaitu AM (pegawai negeri sipil di BP Batam), IAM, IMS, ASA, AH, IS, dan NVU. Para terlapor terdiri dari pegawai BUMN dan pihak swasta.
Meskipun SPDP sudah diterima, ketujuh individu tersebut hingga kini masih berstatus sebagai terlapor dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sebagai catatan, proyek revitalisasi Dermaga Utara Batuampar merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan memperkuat sistem distribusi barang di kawasan perbatasan. Namun, pelaksanaannya yang terhenti menimbulkan dugaan penyimpangan yang kini tengah diselidiki aparat penegak hukum. (*)
batampos — PT Rintis Sejahtera, sebagai pengelola Jaringan PRIMA, meluncurkan layanan Layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu yang kini sudah dapat digunakan oleh nasabah melalui aplikasi mobile banking dan ATM pada 13 mitra bank yang bekerja sama dengan Jaringan PRIMA. Jaringan PRIMA saat ini juga tengah berada dalam tahap pengembangan layanan bersama 36 mitra bank lainnya.
