Keluarga saat menunggu korban tenggelam di RSUP Raja Ahmad Tabib, Rabu (9/4). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos – Seorang bocah berinisial MO (12) dinyatakan meninggal dunia, usai tenggelam karena terbawa arus di gorong-gorong kawasan Jalan Batu Naga, Kota Tanjungpinang, Kepri pada Rabu (9/4).
Kejadian tersebut diketahui terjadi saat berlangsungnya hujan deras. Awalnya, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Tanjungpinang menerima informasi, terkait korban yang hanyut dan sempat nyangkut di dalam gorong-gorong.
Di lokasi kejadian, tim penyelamatan berhasil menahan kaki korban. Sementara bagian tubuh korban masih berada di dalam dan terendam air gorong-gorong yang atasnya tertutup.
“Kita datang, kaki korban sudah ditahan oleh petugas damkar. Agar korban tidak hanyut lebih jauh ke dalam,” kata Kepala BPBD Tanjungpinang, M. Yamin.
Setelah itu, petugas berusaha menyelamatkan korban dengan memecahkan tutup gorong-gorong, yang terbuat dari semen. Proses penyelamatan itu berlangsung selama lebih kurang 15 menit.
Setelah itu, korban dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk diberikan pertolongan. Kendati demikian, saat itu kondisi korban sudah tidak bergerak dan meninggal dunia saat perjalanan ke RSUP Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang.
“Korban 15 menit di dalam air. Kondisi korban sudah tidak bernafas saat di perjalanan ke Rumah Sakit,” sebutnya.
Ia menambahkan, bahwa saat kejadian gorong-gorong di Jalan Batu Naga dalam kondisi deras. “Karena hujan deras. Kondisi airnya berwarna keruh dan bercampur pasir,” pungkasnya. (*)
Tangkap layar tampilan aplikasi SIAP-E yang hilang bak ditelan bumi, Selasa (8/4). F. Vatawari/BATAM POS
batampos– Sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi Absensi Pegawai Elektronik (SIAP-E), yang sempat diluncurkan dengan gegap gempita dan menyedot anggaran daerah hingga Rp177,6 juta, kini menjadi teka-teki sunyi. Aplikasi yang digadang-gadang bakal menjadi tulang punggung pelayanan ASN itu hanya berfungsi selama satu bulan, setelah itu lenyap begitu saja.
SIAP-E bersamaan dengan lima aplikasi lainnya resmi diluncurkan pada 24 Juni 2022 dalam sebuah seremoni penuh harapan. Muhammad Nizar, selaku Bupati Lingga memimpin secara langsung peluncuran aplikasi ini di hadapan para pejabat tinggi Daerah, termasuk Ketua DPRD dan Kepala Ombudsman Kepri. Di atas panggung, janji digitalisasi pelayanan publik menggema. Tapi di balik layar, bencana digital perlahan mendekat.
Salah seorang narasumber yang tidak mau namanya di, saat kami konfirmasi mengatakan, aplikasi SIAP-E ini hanya berjalan satu bulan saja pasca diluncurkan. Namun, setelah satu bulan itu aplikasi tersebut sudah tidak dapat dioperasikan lagi.
“Itu aplikasi cuma jalan sekitar sebulan, habis itu ya… mati. Sekarang tak bisa dipakai sama sekali,” ujar salah satu ASN yang meminta identitasnya disembunyikan, Selasa (8/4).
Lebih mengejutkan, aplikasi ini bahkan tidak tersedia di Play Store. Padahal proyek tersebut secara resmi tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dengan nomor RUP 37207258 dan dibiayai oleh APBD-P Lingga tahun 2022.
Tak hanya aplikasi yang mati, sejumlah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lingga dikabarkan mengundurkan diri secara diam-diam. Mereka menolak terseret lebih jauh dalam proyek yang kini diduga memiliki berbagai kejanggalan.
“Kalau memang ada yang salah dalam proyek ini, jangan kami yang malah dijadikan tumbal,” bisik seorang sumber internal Diskominfo yang enggan disebutkan namanya.
Dalam dokumen resminya, SIAP-E dirancang sebagai sistem cerdas yang mencakup HRD, Absensi Digital, serta Manajemen Admin Android dan iOS. Namun realisasi di lapangan sungguh mengecewakan. Tak ada fitur yang benar-benar berjalan. ASN, PPPK, dan tenaga honorer yang diwajibkan mengakses aplikasi ini malah kebingungan sejak minggu kedua peluncuran.
Pertanyaan paling besar yang kini bergema di kalangan publik: ke mana uang Rp177 juta itu mengalir? Siapa vendor pengembang aplikasi ini? Apakah ada audit internal terhadap proyek ini? Dan yang paling penting: mengapa tidak ada evaluasi atau sanksi setelah kegagalan fatal tersebut?
Kasus SIAP-E menjadi contoh nyata bagaimana proyek berbasis teknologi informasi di daerah seringkali menjadi panggung formalitas, tanpa perencanaan matang, tanpa pengawasan, dan tanpa akuntabilitas. Di atas kertas: canggih. Di lapangan: nihil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Diskominfo maupun Pemkab Lingga mengenai status aplikasi SIAP-E, sisa anggaran, dan pertanggungjawaban pihak terkait.
Tim investigasi media ini berkomitmen terus menelusuri skandal ini. Publik berhak tahu: apakah ini murni kelalaian teknis, atau sebuah skema korupsi digital yang terselubung di balik layar touchscreen. (*)
Penampakan pelabuhan Roro Penarik Kabupaten Lingga yang sangat menyedihkan tertangkap oleh kamera Drone, Selasa (8/4). F. Dedi Iansyah/BATAM POS
batampos– Pelabuhan Roro Penarik, Kabupaten Lingga, yang menjadi pintu vital penghubung transportasi penumpang dan logistik antar-pulau, saat ini terlihat menyedihkan. Genangan lumpur yang tebal menguasai hampir seluruh area pelabuhan yang dapat mengancam keselamatan pengguna dan mengganggu mobilitas masyarakat.
Kondisi ini, menurut pengamatan, berasal dari erosi tebing bukit yang berada di belakang kantor pelabuhan serta aliran air hujan yang membawa lumpur dari jalan akses rusak dan menanjak di sekitarnya.
John Cosmos, seorang aktivis Senior Kab. Lingga, menyampaikan keprihatinan mendalam.
“Pelabuhan ini adalah satu-satunya akses masyarakat mengangkut penumpang dan kebutuhan pokok dari Dabo Singkep ke Daik Lingga. Tapi kini, mereka terpaksa meniti tepi jalan yang becek atau mempertaruhkan keselamatan berkendara di tengah lumpur licin,” ujarnya, Selasa (8/4).
John menegaskan, masalah ini bukan hal baru. Sejak era kepemimpinan Bupati Nizar-Neko hingga Nizar-Novrizal, Dishub Lingga dinilai abai dalam menjalankan tugas.
“Sudah bertahun-tahun, apa kerja Kadishub? Jalan 300 meter menuju pelabuhan yang seharusnya diaspal pun tak kunjung direalisasi. Meski, ini jalan provinsi. Harusnya ada upaya lobi ke pemprov,” tegasnya.
Video drone yang diunggah salah satu warga memperlihatkan penampakan pelabuhan yang dipenuhi lumpur yang berwarna coklat pekat. Kondisi ini disebut terjadi berulang kali setiap musim hujan tanpa solusi konkret.
“Kasian masyarakat. Mereka harus berjuang melewati genangan lumpur, sementara Dishub Lingga hanya diam. Kalau Kepala Dinas tidak mampu bekerja, lebih baik mundur!” kritik John.
Dia mendesak Bupati Lingga mengevaluasi kinerja Kadishub dan segera mengambil langkah tegas.
“Ini urusan nyawa dan hajat hidup orang banyak. Bukan sekadar seremonial. Jika perlu, ganti pejabat yang tidak kompeten dengan orang yang lebih mampu,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dishub Lingga. Masyarakat pun berharap tuntutan perbaikan segera direspons, sebelum insiden akibat kondisi pelabuhan yang semakin parah terjadi. (*)
batampos – Arus balik Lebaran 2025 dengan kapal Pelni masih terus berlangsung dan dipantau secara ketat oleh Pelni Cabang Batam. Meskipun puncak arus balik tercatat terjadi pada Selasa (8/4), pergerakan penumpang masih dinamis dan diperkirakan terus bertambah hingga akhir masa angkutan Lebaran yang ditetapkan dari 16 Maret hingga 16 April 2025.
Kepala Cabang PT Pelni Batam, Edwin Kurniansyah, mengatakan puncak arus balik terjadi saat KM Kelud tiba di Batam dari Pelabuhan Belawan, dengan membawa sebanyak 3.741 penumpang yang turun di Pelabuhan Batu Ampar. Sementara itu, pada keberangkatan yang sama, tercatat sebanyak 1.803 penumpang meninggalkan Batam menuju Belawan.
“Puncak arus balik memang terjadi hari ini, 8 April. Namun, pergerakan penumpang masih akan terus berlangsung hingga 16 April, karena masih ada beberapa jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal sesuai dengan jadwal Pelni,” ujar Edwin, Rabu (9/4).
Ia menambahkan, hingga saat ini angka pergerakan penumpang masih bersifat sementara karena kapal Pelni seperti KM Kelud masih akan tiba kembali di Batam pada 11, 13, dan 16 April mendatang.
“Angka total masih bisa berubah karena kita masih dalam periode angkutan Lebaran. Kami tetap siaga untuk memastikan seluruh layanan berjalan lancar dan aman,” tambahnya.
Edwin juga menegaskan bahwa seluruh operasional kapal selama masa angkutan Lebaran telah sesuai dengan ketentuan dan dispensasi kapasitas dari Kementerian Perhubungan. Hal ini memungkinkan kapal mengangkut penumpang dalam jumlah besar tanpa mengabaikan keselamatan dan kenyamanan.
Dalam rangka menjaga kelancaran dan kenyamanan perjalanan, Edwin mengimbau seluruh calon penumpang untuk melakukan pembelian tiket dan check-in lebih awal, baik secara langsung maupun melalui aplikasi Pelni Mobile.
“Pembelian tiket dan check-in lebih awal akan mengurangi antrean dan mempercepat proses boarding. Kami terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Pelni Mobile agar perjalanan lebih nyaman dan tertib,” jelasnya.
Selain itu, PT Pelni juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait di pelabuhan, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan, guna menjaga kelancaran arus balik dan mencegah potensi gangguan keamanan.
“Pelayanan dan pengawasan tetap kami tingkatkan hingga akhir masa angkutan Lebaran. Kami juga berterima kasih kepada penumpang yang sudah tertib dan mengikuti imbauan petugas,” pungkas Edwin. (*)
Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat diwawancarai soal insentif hari raya, Selasa (8/4). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Ribuan PTK non Aparatur Sipil Negara (ASN) sejauh ini belum menerima insentif hari raya, sebagai pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
Penyaluran insentif hari raya ini sebelumnya dijanjikan akan salurkan sebelum lebaran Idulfitri 2025. Namun, uang senilai Rp2 juta per orang tersebut akan segera disalurkan dalam jangka waktu sehari, hingga dua hari kedepan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan terlambatnya penyaluran insentif hari raya ke 2.640 orang PTK non ASN tersebut disebabkan kesiapan data, hingga kepet waktu kerja dengan libur lebaran Idulfitri.
“Saya sempat telfon ke Bank, katanya mereka sudah tutup. Jadi kita serahkan insentif hari raya ini setelah lebaran Idulfitri,” kata Ansar, Selasa (8/4).
Ia meminta kepada ribuan PTK non ASN untuk tidak khawatir terkait insentif hari raya tersebut. Sebab, Pemprov Kepri akan segera melakukan penyaluran mulai hari ini, hingga dua hari kedepan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung mengatakan awalnya penyaluran insentif ini direncanakan dilakukan pada 28 Maret, atau dua hari jelang lebaran Idul Fitri. Namun, dihari tersebut Bank sudah mulai tutup, hingga menyebab penyaluran ditunda.
“Kirain jumat bisa, ternyata isak bisa. Yang jelas akan kita bayarkan Rp2 juta per odang. Mulai hari ini kita usahakan selesai,” pungkasnya.
Para PTK Non ASN tersebut sebelumnya mengaku sedih karena instensif hari raya yang dijanjikan bakal cahir sebelum hari lebaran, malah tidak kunjung cahir. Terlebih lagi, insentif tersebut sangat dibutuhkan oleh mereka.
“Kami PTK Non ASN Disdik Kepri sangat sedih karena THR (insentif hari raya) sampai saat ini belum cair,” kata seorang PTK Non ASN Pemprov Kepri yang enggan disebutkan identitasnya, Minggu (30/3).
Insentif hari raya yang dijanjikan itu, kata dia merupakan harapan pegawai berstatus bukan Non ASN untuk memenuhi kebutuhan menyambut lembaran. Para pegawai itu juga merasa heran, terkait Pemprov Kepri yang dinilai tidak memperhatikan nasib mereka.
“Biasanya tahun yang lalu THR kami sering dapat, kenapa tahun ini tidak dapat. Apa salah kami sebagai PTK Non ASN,” tambahnya. (*)
batampos– Usai momen Hari Raya Idul Fitri, Satgas penanganan sampah Kecamatan Sagulung kembali mengintensifkan pengawasan terhadap pembuangan sampah liar di wilayahnya. Fokus utama adalah mencegah warga membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, drainase, maupun lokasi yang tidak ditetapkan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Dalam operasi terbaru yang digelar pekan ini, Camat Sagulung, M. Hafiz Rozie, turun langsung memimpin tim pengawasan dan berhasil menangkap seorang pria yang tertangkap basah membuang sampah dari mobil pikap di pinggir jalan. Lokasi kejadian berada di antara Kelurahan Sungai Langkai dan Sungai Lekop, yang bukan merupakan area TPS resmi.
Petugas segera menahan pelaku dan meminta data identitasnya untuk dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam. Kedua instansi ini bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan sampah dan penindakan terhadap pelanggar.
“Kami hari ini turun langsung ke lapangan, khususnya meninjau TPS liar di antara Kelurahan Sungai Pelunggut dan Sungai Lekop, tepatnya di depan kawasan industri,” ungkap Hafiz Rozie.
Ia menyayangkan masih adanya warga terutama yang berasal dari luar Kecamatan Sagulung namun tetap membuang sampah di wilayah tersebut. Hal ini memperparah kondisi lingkungan dan menimbulkan potensi TPS liar yang semakin meluas di kawasan perbatasan antar kelurahan.
“Kami menghimbau warga untuk tidak membuang sampah di lokasi ilegal. Silakan berkoordinasi dengan pihak kelurahan, baik lurah maupun staf, agar pengangkutan sampah dari perumahan dan permukiman bisa kami koordinasikan dengan DLH,” lanjut Hafiz.
Sebagai informasi, Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini menjadi landasan hukum dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, mulai dari pengurangan, penanganan, hingga sanksi bagi para pelanggar.
Dalam perda tersebut disebutkan bahwa setiap pihak yang mengelola atau membuang sampah wajib memiliki izin resmi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan ataupun denda.
DLH Kota Batam bersama Satpol PP rutin menggelar razia dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perda, demi mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan nyaman untuk seluruh warga.
Dengan aksi tegas dari pihak kecamatan seperti yang dilakukan Camat Sagulung, diharapkan masyarakat makin sadar dan bertanggung jawab dalam mengelola sampah, serta mendukung upaya bersama menjaga kebersihan Kota Batam. (*)
Warga saat demo meminta simpang empat Kota Piring dibuka lagi, Rabu (9/4). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Puluhan warga Kota Piring, Kota Tanjungpinang, Kepri memprotes dengan adanya penutupan jalan simpang empat Kota Piring. Protes itu ditunjukan dengan aksi demonstrasi di bahu jalan arah menuju Jalan WR Supratman, pada Rabu (9/4).
Pantauan Batam Pos di lokasi, aksi tersebut juga dikawal ketat oleh sejumlah petugas kepolisian. Para warga meminta, simpang empat yang menghubungkan Jalan Kota Piring ke Jalan D.I Panjaitan batu 6 dan batu 9 segera dibuka.
“Kami minta segera dibuka, mau tidak mau hari ini harus segera dibuka,” kata Imah, satu diantara warga yang melakukan aksi demo.
Mereka menilai, penutupan simpang empat tersebut membuat warga kerepotan. Terlebih lagi, ditutupnya persimpangan ini membuat warga yang hendak menuju batu 6 terpaksa memutar terlebih dahulu di u-turn Jalan WR. Supratman, yang jaraknya cukup jauh.
“Jadi kita harus perlu waktu lagi, Otomatis minyak juga lebih banyak yang terpakai. Karena simpang ini ditutup, waktu perjalanan kita jadi tambah 10 menit,” sebut imah.
Simpang tersebut sempat dibuka pada Maret lalu, usai sekian lama ditutup karena adanya tanah longsor di dekat bahu jalan. Kini, simpang empat menuju Jalan D.I Panjaitan batu 7 dan batu 9, serta Jalan WR Supratman dan Kota Piring tersebut kembali ditutup, pada Selasa,12 Maret. (*)
PLT Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lingga, Yusdiandri. F. Vatawari/BATAM POS
batampos– PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lingga angkat bicara terhadap berita yang beredar terkait proyek pembangunan jembatan penghubung yang berada di Desa Marok Kecil Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga yang terkesan mangkrak.
Berita yang beredar ini bukan tidak beralasan, pasalnya pengerjaan proyek pembangunan jembatan ini sudah dimulai pada tahun 2022 kemarin hingga saat ini yang sudah 3 kali di anggarkan namun tak kunjung selesai.
PLT Kadis PUTR, Yusdiandri menjelaskan, penyebab pembangunan jembatan penghubung yang berada di Desa Marok Kecil ini tak kunjung selesai dikarenakan memang untuk pengerjaan dibagi menjadi beberapa tahap pengerjaan.
“Jadi, rencana awal pembangunan ini akan dilakukan satu kali saja. Namun pada kenyataannya untuk pengerjaan pembangunan jembatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan kare keterbatasan Anggaran yang dimiliki Pemkab Lingga,” jelas Yusdiandri Saat dikonfirmasi Batampos pada Selasa (8/4).
Yusdiandri mengatakan, pada tahun 2025 ini, kemungkinan untuk pengerjaan belum bisa dilanjutkan kerena adanya efesiensi anggaran dari pemerintah pusat dan Dinas PUTR Lingga sendiri mengalami pemangkasan anggaran hingga 80%.
“Rencananya memang di tahun 2025 ini akan dituntaskan pengerjaan pembangunan jembatan penghubung yang ada di Desa Marok Kecil. Namun, karena tahun ini ada efesiensi anggaran dari pemerintah pusat dan kami dari Dinas PUTR mengalami pemangkasan anggaran hingga 80%, jadi tahun ini untuk pengerjaan belum bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Yusdiandri mengungkapan, jika nanti pada APBD-P ada peningkatan jumlah Anggaran pada Dinas PUTR Lingga, kami akan usahakan pada tahun ini akan dilanjutkan proses pengerjaan hingga tuntas.
“Saat ini kami dari Dinas PUTR masih menunggu APBD-P. Semoga nanti di Dinas PUTR Lingga sendiri ada tambahan Anggaran hingga pengerjaan pembangunan jembatan penghubung tersebut dapat kita lanjutkan hingga rampung pada tahun ini juga,” ungkapnya.
Selanjutnya, PLT Kadis PUTR menambahkan terkait pemanggilan warga setempat dan beberapa petinggi PUTR Lingga oleh Kejari Lingga adalah untuk meminta keterangan terkait kenapa pengerjaan pembangunan jembatan tersebut belum kunjung selesai.
“Untuk pemanggilan warga setempat dan beberapa pejabat PUTR oleh Kejari Lingga pada pertengahan bulan Ramadan 1446 Hijriah Tahun 2025 kemarin adalah untuk meminta keterangan terkait kenapa pengerjaan pembangunan jembatan penghubung tersebut belum kunjung selesai hingga saat ini,” tutup Yusdiandri.
Harapannya agar pengerjaan jembatan penghubung ini dapat segera di selesaikan secepatnya agar masyarakat setempat dapat menikmati dan akses jalan bagi masyarakat semakin lancar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. (*)
Sungai Baloi Indah yang ditimbun. Foto. Aziz Maulana/ Batam Pos
batampos – Dugaan pengrusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Baloi, Lubukbaja, kini tengah diselidiki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri. Sejumlah pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan, dimulai dari jajaran RT/RW setempat.
Ketua RT05/RW08 Perumahan Kezia Baloi Indah, Ade, membenarkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan Ditreskrimsus untuk memberikan keterangan awal terkait penimbunan yang terjadi di kawasan DAS Baloi.
“Ada beberapa pertanyaan, tapi fokusnya pada kronologi kejadian. Saya sampaikan sesuai pengetahuan saya,” ujarnya, Selasa (8/4).
Pemanggilan ini, lanjut Ade, merupakan bagian awal dari proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan oleh Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polda Kepri.
Sementara itu, tim ahli lingkungan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) turut turun langsung ke lokasi pada Selasa sore untuk mengambil sampel dan menilai dampak lingkungan akibat aktivitas penimbunan tersebut.
“Warga berharap perkara ini bisa dituntaskan, dan pihak yang bertanggung jawab segera menormalisasi kembali aliran sungai,” kata Ade.
Ia menyampaikan kekhawatiran warga setempat, terutama ketika hujan deras mengguyur dan aliran sungai tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Zamrul Aini, mengonfirmasi penyidik masih dalam tahap pengumpulan bukti dugaan pengrusakan lingkungan yang terjadi di DAS Baloi.
“Kami sedang mengumpulkan data dan akan dibantu oleh ahli lingkungan dari ITB untuk meninjau langsung kondisi di lapangan serta menilai sejauh mana kerusakan yang terjadi,” ujar Zamrul.
Polda Kepri memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menyerahkan penanganan perkara kepada pihak berwenang. (*)
batampos – Legenda Manchester United, Paul Scholes, baru-baru ini mengungkapkan bahwa klub mungkin akan melakukan pengorbanan besar di musim panas ini. Menurutnya, penjualan Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo bisa menjadi langkah yang diambil untuk membantu memperkuat keuangan tim. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelatih baru, Ruben Amorim, dalam membangun ulang skuad yang ada.
Sepanjang musim ini, performa Manchester United mengalami penurunan yang signifikan. Dalam laga terakhir mereka, tim yang bermarkas di Old Trafford tersebut hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 melawan Manchester City pada Minggu (6/4). Dengan hasil tersebut, Setan Merah kini terjebak di peringkat ke-13 klasemen Liga Inggris.
Melihat kondisi saat ini, jelas bahwa penurunan performa Manchester United di musim ini merupakan yang terburuk sejak Liga Inggris dimulai. Para pemain juga tampak kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem permainan baru yang diterapkan oleh Amorim, yang menggunakan formasi 3-4-2-1 di setiap pertandingan.
Setelah mengeluarkan sekitar GBP 180 juta pada jendela transfer musim panas 2024 dan mendatangkan Patrick Dorgu pada bulan Januari, diperkirakan dana yang tersedia di Old Trafford kini sangat terbatas. Hal ini diperparah dengan pernyataan Sir Jim Ratcliffe yang mengungkapkan bahwa klub sedang menghadapi masalah keuangan dan berusaha untuk tidak melanggar Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan Liga Inggris.
Akibatnya, Manchester United mungkin perlu melepas beberapa aset berharga mereka sebelum melakukan pembelian pemain di musim panas mendatang. Menurut laporan dari TEAMtalk, Scholes percaya bahwa dua pemain muda, Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho, kemungkinan besar akan dijual kepada penawar tertinggi.
“Yang menjadi perhatian utama adalah dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk pemain baru? Dari wawancara Sir Jim, tampaknya Ruben Amorim tidak akan mendapatkan dana yang cukup untuk mendatangkan pemain sesuai harapannya,” ungkap Scholes kepada Premier League Productions.
Ia melanjutkan, “Saya bisa saja salah, tetapi saya rasa mereka (Manchester United) mungkin akan menjual kedua pemain muda itu, Mainoo dan Garnacho. Penjualan keduanya tentu akan merugikan. Garnacho didatangkan dari Atletico Madrid, sedangkan Mainoo telah berada di klub ini sejak kecil.”
Scholes menambahkan, “Keduanya memiliki musim yang cemerlang tahun lalu, dan akan sangat disayangkan jika akademi tidak dapat mempertahankan pemain-pemain berbakat ini.” Ia juga berharap bahwa prediksinya salah dan kedua pemain tersebut tidak jadi dijual, meski suara-suara yang ia dengar cukup mengkhawatirkan untuk masa depan tim.
Garnacho, yang merupakan salah satu aset berharga, diperkirakan dapat dijual dengan harga sekitar GBP 50 juta. Ini akan menjadi keuntungan bagi United, terutama jika mereka berhasil menjual pemain yang sebelumnya ingin mereka lepaskan di bursa transfer musim dingin. Sementara itu, Mainoo saat ini tengah dalam pembicaraan untuk perpanjangan kontrak di Old Trafford, dengan keinginannya untuk tetap bertahan di klub masa kecilnya.
Namun, tuntutan gaji Mainoo sebesar GBP 150 ribu per minggu telah ditolak oleh Ratcliffe, yang kini memegang kendali lebih ketat dalam negosiasi kontrak pemain. Beberapa kabar beredar bahwa Chelsea menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Mainoo, yang semakin memperkuat spekulasi mengenai kemungkinan penjualannya.
Scholes pun mengungkapkan keprihatinannya terhadap masa depan tim di musim panas mendatang. Ia merasa simpati terhadap Amorim, yang harus menghadapi tantangan besar akibat kesalahan transfer yang dilakukan klub dalam beberapa tahun terakhir.
“Ruben Amorim saat ini tidak memiliki amunisi untuk mencetak gol. Ia memiliki Bruno yang mampu melakukan banyak hal, tetapi pemain lainnya tidak konsisten dalam mencetak gol,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Melihat perekrutan selama beberapa tahun terakhir, sangat mengejutkan bahwa United hanya memiliki satu penyerang tengah yang tidak mampu mencetak gol. Ini luar biasa,” sambung Paul Scholes.
Scholes juga menunjukkan bahwa kurangnya persaingan dalam perekrutan pemain menjadi masalah, di mana United tidak bersaing untuk mendapatkan pemain yang diinginkan oleh tim lain.
Dengan situasi yang semakin rumit, Manchester United harus segera menemukan solusi untuk memperbaiki performa tim dan keuangan mereka. Tanpa langkah yang tepat, masa depan klub bisa menjadi semakin suram. (*)
