Batampos – Doris Au, seorang penjual kunci pintu dan perlengkapan perangkat keras di Hong Kong selama 25 tahun, menerima surat dari banknya, DBS Group, Juni lalu yang menyatakan, rekening bisnisnya akan ditutup. Bank tidak memberikan penjelasan rinci, dan kemudian membekukan rekening tersebut.

Menurut Au, kebijakan sepihak ini menghancurkan hubungan bisnisnya dengan pemasok internasional. Setelah menelusuri internet, sebuah perusahaan lain dengan nama yang mirip masuk dalam daftar hitam perdagangan Amerika Serikat (AS) pada Oktober 2023 karena “memberikan dukungan kepada militer dan/atau industri pertahanan Rusia, menjadi penyebabnya. Dimana,  entri tersebut mencantumkan dua alamat, salah satunya adalah gudang milik Au.

“Itu bukan perusahaanku. Ini benar-benar sebuah kesalahan,” ujar Au seperti dilansir dari Reuters, Jumat (2/5/2025).

Kisah Au ini, menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi Amerika Serikat dengan menambahkan puluhan perusahaan asal negeri Tirai Bambu itu ke dalam daftar hitam.

Menurut laporan Reuters, ada sekitar 100 perusahaan Tiongkok dan Hong Kong yang masuk daftar entitas AS, sejak 2023 dan 2024 menemukan bahwa lebih dari seperempat, atau 26 entri, mengandung kesalahan seperti nama dan alamat yang salah serta informasi. Bahkan sudah tidak relevan.

Untuk setiap entitas yang tercantum dalam daftar, ditemukan usaha lain seperti salon kecantikan, tempat les, panti pijat, hingga pusat konseling. Bahkan, di salah satu lokasi di Shenzhen, salah satu daftar hitam itu hanya sisa-sisa bangunan pabrik yang sudah dihancurkan bertahun-tahun lalu, yang kini tertutup rumput liar.

Namun, ada juga menemukan bukti adanya perdagangan barang-barang yang dibatasi oleh beberapa entitas tersebut, yang dilakukan melalui celah hukum, perusahaan kertas, dan jaringan pengirim barang serta agen pelayaran. Ini menunjukkan betapa sulitnya mengendalikan akses terhadap teknologi sensitif.

Daftar entitas, yang dibentuk 1997 lalu, kini menjadi alat penting bagi pemerintah AS untuk membatasi transfer teknologi ke Rusia dan Tiongkok, termasuk semikonduktor yang dianggap dapat mengancam keamanan nasional AS. Daftar ini dikelola oleh Bureau of Industry and Security (BIS), sebuah lembaga di bawah Departemen Perdagangan AS.

Lima mantan pejabat AS mengakui adanya kesulitan dalam mengevaluasi kemungkinan kesalahan identitas dan memperbarui informasi dalam daftar entitas, sebagian karena kekurangan staf. Salah satu dari mereka menyebut BIS sebagai lembaga yang sangat kekurangan sumber daya.

Banyak entitas yang masuk daftar merupakan perusahaan bayangan, menurut Matthew Borman, mantan pejabat senior BIS yang hingga Maret lalu, mengawasi pengendalian ekspor AS, termasuk yang ditujukan kepada China dan Rusia.

“Tantangannya adalah mereka bisa berpindah ke alamat lain dengan nama yang berbeda,” ujar Borman.

BIS dan Departemen Perdagangan AS tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan rinci mengenai kesalahan dalam daftar hitam tersebut atau upaya untuk memperbaikinya.

DBS Group yang berbasis di Singapura (DBSM.SI) menolak berkomentar mengenai kasus Au. Dalam suratnya kepada Au, DBS tidak menyebut daftar entitas, namun menyatakan, pihaknya mtelah meninjau rekening bisnis Au dan menemukan aktivitas/informasi yang tidak konsisten dengan profil rekening. (*)

Reporter: CHAHAYA SIMANJUNTAK

Artikel Daftar Hitam AS terhadap Tiongkok Penuh dengan Kesalahan dan Data Usang pertama kali tampil pada News.

batampos – Rencana pemerintah memberikan bantuan untuk guru honorer dan yang belum lulus diploma 4 atau S1 diapresiasi oleh organisasi guru. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, ini akan menjadi kado indah bagi guru-guru honorer sekolah dan madrasah dalam peringatan Hardiknas pada 2 Mei 2025.

“Kami dari P2G sangat mengapresiasi Pak Presiden, Pak Mendikdasmen Abdul Muti, dan Bu Menkeu Sri Mulyani. Kalau boleh kami berharap nominal yang ditransfer minimal Rp 500 ribu ya syukur bisa sampai Rp 1 juta,” ungkapnya pada Jawa Pos, Kamis (1/5).

Selain berharap nominalnya bisa lebih tinggi, Satriwan juga meminta agar dalam penyalurannya, pemerintah turut memperhatikan sejumlah hal. Misal, bantuan cash transfer ini diberikan pada seluruh guru honorer baik yang mengajar di sekolah negeri, swasta, maupun madrasah. Sebab, guru-guru honorer madrasah kerap terlupakan oleh sistem atau oleh kebijakan yang ada.

“Kemudian pendataannya yang betul-betul objektif dan valid gitu ya. Jangan sampai ada guru-guru honorer yang tidak mendapatkannya, padahal mereka berhak,” ungkapnya.

Oleh karenanya, dia mengusulkan adanya posko pengaduan bagi guru-guru terkait penyaluran tunjangan ini. Kemdikdasmen dan Kemenag dapat membuka hotline pengaduan untuk memfasilitasinya.

“Kami juga berharap, transfer ini bentuknya skemanya itu langsung ke rekening guru. Tidak lewat dinas pendidikan atau pemerintah provinsi, pemerintah daerah gitu,” paparnya.

Sementara, untuk jangka panjang, P2G berharap agar pemerintah menetapkan standar upah bagi guru-guru non-ASN ke depan. Menurutnya, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN termasuk guru honorer.

“Kenapa? Karena guru-guru honorer atau non-ASN di Indonesia itu kan memprihatinkan ya nasibnya gitu. Jauh berbeda dari kawan-kawan pekerja atau buruh yang hari ini diperingati 1 Mei,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, jika pekerja atau buruh ada besaran upah minimum regional menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Sementara, untuk guru-guru honorer tidak memiliki itu. Ada yang diberikan RP 1 juta, bahkan ada yang hanya Rp 300 ribu per bulan. Itu pun dikeluarkannya dibayarnya rapel per 3 bulan sekali karena mengikuti cairnya dana BOS.

Hal ini pun sesuai dengan UU Guru dan Dosen pasal 14, di mana dijelaskan bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum. “Guru berhak mendapatkan kesejahteraan, jaminan kesejahteraan di atas kebutuhan minimum. Artinya mestinya standar upahnya itu bukan upah minimum kayak buruh, tapi harapannya lebih dari itu,” paparnya. (*)

Artikel Guru Honorer Akan Terima Bantuan Rp 300 Ribu per Bulan, P2G Berharap Lebih Tinggi pertama kali tampil pada News.