batampos– Kapal-kapal ikan yang berasal dari Karimun dengan kapasitas di atas 30 GT dan melakukan penangkapan di atas 12 mil sudah migrasi dari provinsi ke pusat. Artinya, jika dulunya izin tangkap dan izin lainnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, maka saat ini sudah terdaftar pindah ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepala Kantor Wilayah Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Wilker PSDKP) Tanjungbalai Karimun, Anton Suhanda yang dikonfirmasi Batam Pos, Senin (21/4) mengatakan, sesuai data yang sudah masuk di pusat memang sudah banyak kapal ikan dengan ukuran di atas 30 GT migrasi yang jumlahnya sampai akhir Desember 2024 sebanyak 300 kapal.

”Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) nomor 58/Permen-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap menjadi dasar perubahan kewenangan perizinan. Khususnya, kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan di atas 12 mil laut antar provinsi dan antar negara, maka izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

BACA JUGA: Salah Naik Kapal, Dua Penumpang RoRo Tujuan Batam Terangkut RoRo ke Matak, Natuna

Selain itu, tambahnya, migrasi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perikanan tangkap nasional dan memastikan kepatuhan terhadap wilayah penangkapan. Juga untuk mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. Kemudian, sesuai dengan aturan yang berlaku juga bahwa kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan di atas 12 mil diwajibkan untuk memasang vessel monitoring system (VMS) yang merupakan sebuah alat yang harus ada dan tetap dinyalakan selama kapal beraktivitas melakukan penangkapan ikan.

”Untuk kapal-kapal nelayan memang ada kewajiban memasang alat VMS. Tidak saja untuk pengawasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi, juga dapat memberikan manfaat untuk pemilik kapal. Karena, bisa dipantau langsung keberadaan kapal berada di mana. Kemudian, dengan alat ini juga bisa mengantisipasi hal-hal yang tida diinginkan,” jelasnya.

Dikatakannya, untuk kapal-kapal nelayan di Karimun sampai saat ini belum ada yang memasang VMS. Namun, perlu diketahui bahwa ketentuan dari pusat itu seharusnya mulai Januari 2025 sudah harus memasang VMS. Hanya saja ada keberatan dari pemilik kapal dan minta penundaan. Sehingga, pemerintah pusat memberikan waktu penundaan sampai April ini.

”Saat ini kapal-kapal besar yang beroperasi di atas 12 mil masih ada di laut. Kemungkinan dalam bulan ini baru kembali ke Karimun. Jika nanti ada ketentuan baru dari pusat agar harus segera memasang VMS, maka akan kita sampaikan ke perusahaan yang mengoperasikan kapal-kapal ikan,” terangnya.

Untuk diketahui, tambah Anton, laporan bahwa sudah ada 6 pemilik kapal yang melaporkan telah membeli alat VMS. Hanya saja belum dipasang di kapal. Kemudian, kewajiban pemasangan VMS tidak hanya untuk kapal ikan yang beroperasi di atas 12 mil. Tapi, termasuk juga untuk kapal yang membawa muatan hasil tangkap diwajibkan. Kegunaannya tetap sama, yakni sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah dan juga pemilik kapal. (*)

Reporter: Sandi P

Artikel 300 Kapal Sudah Migrasi ke Perizinan Pusat pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Meski lokasinya sulit dijangkau dari daerah perkotaan, Kabupaten Anambas ternyata menjadi primadona bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk menetap sementara di wilayah itu.

Dari catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdikcapil) Anambas setidaknya ada 9 orang asing yang memperoleh Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sementara.

“Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 14 orang,” ujar Sekretaris Disdukcapil Anambas, Firmansyah, Senin, (21/4).

BACA JUGA: Tarif Masuk Pelabuhan Internasional Sribintan Khusus Warga Asing Naik jadi Rp100 Ribu

Mayoritas orang asing yang memegang SKTT merupakan pekerja di Pulau Bawah Resort dan perusahaan minyak dan gas (migas).

“Ada juga yang menikah dengan orang sini (Anambas) tapi cuma satu orang. Jumlah orang asing menetap sementara berkurang karena faktor sudah habis kontrak dengan perusahaan,” jelas Firmansyah.

Untuk di tahum 2025 ini, orang asing belum ada yang mengajukan permohonan SKTT baru ataupun perpanjangan. Biasanya, pengurusan SKTT ini dilakukan pada semester 2.

“SKTT ini kan batas waktunya setahun. Mereka biasa urusnya pas semester 2, ya sekarang belum ada urus karena belum habis masanya,” kata Firmansyah.

Diketahui, SKTT merupakan identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Surat ini wajib dimiliki warga asing sebagai syarat untuk tinggal di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2011 bahwa WNA wajib memiliki izin tinggal. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel 9 Warga Asing Tercatat Miliki SK Tempat Tinggal di Anambas pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Mantan karyawan Mr. Blitz Batu 10 Tanjungpinang, Khairul Anam akhirnya melaporkan pihak perusahaan ke Polresta Tanjungpinang. Pelaporan itu dilayangkan untuk menyelesaikan permasalahan ijazah miliknya yang hilang.

Kuasa hukum pelapor yakni Maskur Tilawahyu, mengatakan bahwa laporan ini dilayangkan ke polisi karena pihak perusahaan yakni Mr. Blitz belum menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

BACA JUGA: Mr. Blitz Akui Ijazah Eks Karyawannya Hilang, Janji Tanggung Jawab

“Klien kami dan keluarganya sudah mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tapi hingga sekarang belum ada penyelesaian yang jelas,” katanya, Senin (21/4/).

Maskur menyebut, bahwa kliennya pernah mengirimkan somasi (surat peringatan hukum). Namun somasi tersebut tidak ditanggapi secara serius oleh pihak perusahaan.

“Kemarin saya ada dapat jawaban dari pengacara perusahaan yang bilang kalau somasi sudah diterima, tapi sekarang belum ada tindakan nyata,” sebutnya.

Maskur menambahkan, hingga kini pihak perusahaan mengakui bahwa ijazah milik kliennya memang belum ditemukan. Selain itu, hingga saat ini masih belum ada pertemuan resmi antara kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama.

“Situasi seperti ini jelas merugikan klien kami, jadi langkah hukum ini diambil agar masalah bisa segera dituntaskan,” tegasnya.

Maskur juga sempat melakukan pengecekan aturan internal perusahaan terkait penahanan ijazah karyawan. Ternyata, kebijakan tersebut belum mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri.

“Laporan sudah kami layangkan, sekarang kami menunggu tindak lanjut dari Polresta Tanjungpinang,” tutupnya.

Sebelumnya diketahui, mantan karyawan Mr. Blitz Batu 10 Tanjungpinang Khairul Anam, diberhentikan dari pekerjaannya karena telah melanggar aturan manajemen perusahaan.

Kendati demikian yang menjadi permasalahan, ijazah milik Khairul Anam yang ditahan oleh pihak manajemen, tidak dapat dikembalikan karena diduga telah hilang.

Selanjutnya, pihak perusahaan berjanji untuk mengembalikan ijazah milik mantan karyawannya itu. Namun hingga kini pihak perusahaan belum mengembalikan ijazah tersebut.(*)

Reporter: Yusnadi

Artikel Khairul Anam  Akhirnya Laporkan Mr. Blitz ke Polisi, Terkait Ijazahnyaijazah, mr.blitz pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Buntut dari persoalan Oknum Ketua LSM beberapa waktu lalu datang ke Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga dengan membawa sekelompok orang dan senjata tajam hingga melakukan Isu SARA berujung pada jalur hukum.

Kepala Desa Tinjul, Amren Zaini sebagai penguasa wilayah didampingi oleh kuasa hukumnya melakukan Laporan Ke Polres Lingga terhadap Oknum Ketua LSM Kabupaten Lingga tersebut yang dinilai datang ke daerahnya dengan tindakan Arogan dan mengganggu ketertiban di wilayahnya beberapa waktu lalu.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Amren ke Polres Lingga pada Senin 21 April 2025.

BACA JUGA: Jaksa Tahan Mantan Pejabat Tanjungpinang, Korupsi Belanja Hibah Pemkab Natuna

Amren saat ditemui pihak batampos mengatakan ucapan terimakasihnya kepada pihak Polres Lingga yang telah menerima dengan baik Laporan dari pihaknya.

“Saya sangat berterimakasih dan apresiasi terhadap Polres Lingga dalam hal ini SatReskrim Polres Lingga yang telah menerima laporan dari kami,” ujar Amren, Senin (21/4).

Kades Tinjul menjelaskan bahwa laporan yang mereka layangkan merupakan bentuk pembelaan kepada masyarakat dan wilayahnya karena ada segelintir oknum yang datang ke Daerahnya dengan melakukan tindakan Arogan dan sangat tidak beretika.

“Sebagai penguasa wilayah saya merasa sangat terganggu dengan datangnya oknum ketua LSM bersama sekelompok orang ke Desa kami membawa senjata tajam dan membawa isu SARA,” ungkap Amren.

Amren berharap agar Oknum Ketua LSM tersebut dapat diberikan tindakan yang sangat tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Lingga agar hal serupa tidak terjadi di Daerah lain.

“Kami akan menghormati proses hukum yang akan berjalan. Saya berharap agar Oknum Ketua LSM itu dapat mendapatkan tindakan yang sangat tegas dari APH, jika perlu kewenangannya sebagai Ketua LSM dibekukan saja karena mencorang nama baik LSM tersebut,” tambah Kades Tinjul. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Bertindak Arogan, Kades Tinjul Laporkan Oknum Ketua LSM ke Polres Lingga pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Menempuh perjalanan panjang dari Amerika Serikat, tidak menyurutkan semangat penggiat ekosistem laut dari University of Maryland Center for Environmental Scienc, Dave Nemazie untuk berkunjung ke Anambas.

Di Anambas, Dave melakukan penyuluhan mengenai konservasi laut kepada masyarakat setempat. Alasannya, wilayah perbatasan ini mempunyai alam yang masih asri.

“Saya sudah keliling Anambas selama dua hari ini. Sungguh luar biasa alamnya menawan,” ujar Dave Nemazie kepada batampos, Senin, (21/4).

BACA JUGA: Nelayan Kembali Melaut, Pasokan Ikan Segar di Anambas Terpenuhi Pascalebaran

Dave menjelaskan kedatangannya ke Anambas juga ingin memperkenalkan konsep Ecosystem Health Report Card (EHRC) yang bertujuan menyajikan informasi kompleks dalam bentuk yang lebih sederhana dan visual, agar bisa digunakan oleh masyarakat, pengambil kebijakan, dan pelaku usaha untuk mendukung pelestarian laut.

“EHRC nantinya akan mencakup kondisi terumbu karang, padang lamun, mangrove, kualitas air, dan keberadaan spesies laut penting seperti penyu dan ikan herbivora. Indikator sosial dan tata kelola juga akan dilibatkan untuk gambaran yang lebih lengkap,” kata Dave.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan, analisis citra satelit, wawancara, dan studi pustaka.

“Metodologi yang digunakan mengikuti standar internasional dari University of Maryland, namun disesuaikan dengan kondisi lokal Anambas,” ucapnya.

Dave menambahkan pelestarian laut menghadapi tantangan besar, seperti penangkapan ikan yang merusak, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya data, serta dampak perubahan iklim.

“Report card ini membantu mengidentifikasi masalah secara lebih spesifik, sehingga solusi bisa lebih tepat sasaran. Ini juga menjadi alat edukasi dan komunikasi lintas sektor,” ujarnya

Ia menegaskan agar program ini berkelanjutan, dibutuhkan dukungan dana, peningkatan kapasitas SDM lokal, dukungan kebijakan, dan pengembangan sistem digital pemantauan jangka panjang.

Dengan hadirnya EHRC di Anambas, diharapkan akan terjalin sinergi antara ilmu pengetahuan dan aksi nyata dalam menjaga kelestarian laut demi masa depan yang lebih baik. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel Dave Nemazie, Penggiat Ekosistem Laut asal Amerika Beri Penyuluhan Agar Ekosistem Laut Anambas Tetap Asri pertama kali tampil pada Kepri.