batampos– Seluruh Insan Pers yang ada di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, wajib mencermati informasi berikut.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingga tercatat mengalokasikan anggaran kerjasama media dalam jumlah yang begitu fantastis pada tahun 2025 ini.

Mulai dari angka puluhan juta hingga menembus angka miliaran rupiah, anggaran tersebut tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup).

BACA JUGA: Penumpang Mudik Idul Fitri di Pelabuhan SBP Tertipu saat Beli Tiket di Sosial Media

Beberapa OPD yang tercatat menganggarkan dana besar untuk belanja jasa iklan/reklame, film, pemotretan dan advetorial media online antara lain Dinas Kominfo sebesar Rp 828 juta, Kantor DPRD Lingga Rp 1,093 miliar, Dinas PUTR dan Barenlitbang masing-masing Rp 200 juta, Dinas Perkim Rp 100 juta, BPKAD dan Dinas Perhubungan masing-masing Rp 30 juta, serta Inspektorat sebesar Rp 47 juta.

Namun yang menjadi sorotan bagi para awak media di Kabupaten Lingga adalah minimnya informasi yang disampaikan secara terbuka oleh OPD kepada rekan-rekan media mengenai anggaran publikasi tersebut.

Kondisi ini sangat disayangkan oleh sejumlah insan pers di daerah Kabupaten Lingga, salah satunya Selamat Riyadi, Kepala Biro salah satu media yang ada di Kabupaten Lingga.

“Kita sangat menyayangkan sikap tertutup OPD. Ini uang rakyat, tapi mengapa seolah disembunyikan? Bahkan informasi ini hanya diketahui segelintir media,” tegas Riyadi, Minggu (13/4).

Pernyataan Bupati Lingga Muhammad Nizar sebelumnya juga menambah polemik, di mana ia menegaskan bahwa seluruh anggaran kerjasama media harus melalui satu pintu, yakni Dinas Kominfo.

Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan sejumlah OPD tetap mencantumkan alokasi anggaran publikasi secara mandiri.

Anggota Lingga Media Group (LMG) Abdul, juga angkat bicara. Ia menilai ada indikasi OPD bermain “kucing-kucingan” dalam penggunaan anggaran publikasi tersebut.

“Saat ditanya langsung soal anggaran di aplikasi Sirup, banyak pejabat OPD mengaku tidak tahu. Ini aneh dan patut dicurigai. Ada apa di balik semua ini?” ungkap Abdul.

Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik menjadi perhatian penting di era digital dan keterbukaan informasi.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi seharusnya dilibatkan secara adil dan terbuka dalam pengelolaan kerjasama media.

Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini agar tidak menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik. (*)

Artikel Ini Daftar OPD Lingga yang Anggarkan Kerjasama Media hingga Miliaran Rupiah di 2025 pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Seorang narapidana (napi) atau warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, Suherman, 41, meninggal, Kamis (10/4/2025) siang.

Humas RSUD Bintan, Supatmi membenarkan kabar tersebut.

Menurutnya, Suherman memiliki riwayat sakit jantung. Suherman masuk ke rumah sakit pada Selasa (8/4/2025) setelah diantar oleh petugas Lapas.

Selama menjalani perawatan medis selama dua hari di rumah sakit, Suherman akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada Kamis (10/4/2025) siang.

BACA JUGA: Subsidi Pengiriman Cabai Batal, Anggaran Masuk Silpa

Sementara itu, Humas Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang, Kurniadi membenarkan, Suherman merupakan warga binaan Lapas Narkotika.

Suherman merupakan warga binaan kasus narkotika yang divonis 14 tahun, namun baru satu tahun lebih menjalani masa tahanan.

Suherman merupakan pindahan dari Rutan Tanjungpinang. Ia baru satu bulan menempati Lapas Narkotika Tanjungpinang.

Menurutnya, Suherman memiliki riwayat sakit jantung dan sudah dua minggu terakhir sering kambuh.

Petugas sempat membawa Suherman ke klinik. Namun karena kondisinya semakin memburuk, Suherman dibawa ke rumah sakit.

Petugas telah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Atas keputusan keluarga, jenazah Suherman diberangkatkan ke kampungnya di Kendari. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Suherman, Napi Narkotika Meninggal di Lapas Tanjungpinang  pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Komitmen untuk mengawal transparansi anggaran publik kembali diuji. Kali ini Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Publik (JPKP) Tanjungpinang, Budi Prasetyo, menyatakan kesiapannya melaporkan dugaan pelanggaran hukum dan pemborosan anggaran dalam proyek pembangunan halte oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga.

Proyek senilai Rp 348 Juta dari APBD 2024 ini dinilai bermasalah secara teknis, berpotensi membahayakan keselamatan publik, dan dianggap tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat.

“Kami pastikan akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau dalam waktu dekat. Proyek ini tidak hanya cacat prosedur, tetapi juga membuang uang negara,” tegas Budi, yang juga merupakan putra asli Lingga, saat dikonfirmasi Batampos, Jumat (11/4).

BACA JUGA: Warga Buka Paksa, Dishub Tanjungpinang Kembali Tutup Persimpangan Kota Piring

Hasil pantauan Batampos di lapangan, terlihat bahwa dua halte yang dibangun di depan SMA Negeri 1 Dabo Singkep dan SMP Negeri 1 Dabo Singkep justru menyerobot bahu jalan. Struktur atapnya yang menjorok ke badan jalan berisiko tertabrak kendaraan besar seperti bus saat melintasi jalan.

Kondisi ini melanggar Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang melarang pengurangan fungsi trotoar dan bahu jalan.

Pelaku proyek terancam hukuman pidana kurungan 1 tahun atau denda Rp250 juta berdasarkan Pasal 274-275 UU LLAJ.

“Pembangunan halte ini jelas membahayakan pengguna jalan. Ini bukan kesalahan teknis kecil, tapi kelalaian yang mengancam nyawa,” tambah Budi.

Selain masalah lokasi, kualitas konstruksi halte juga dipertanyakan. Lantai halte yang dibangun pada musim hujan dilaporkan sudah retak hanya dalam beberapa pekan.

Padahal, sejumlah sekolah di lokasi proyek masih memiliki halte lama yang layak pakai. Masyarakat menilai proyek ini sekadar “pemuas target” tanpa mempertimbangkan urgensi.

Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) menyebut anggaran Rp 348 juta dialokasikan untuk konsultan perencanaan, pembangunan, dan pengawasan halte. Namun, proyek molor dari jadwal dan hasilnya jauh dari spesifikasi teknis.

Publik Lingga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera menyelidiki indikasi penyimpangan dan inefisiensi anggaran.

“Kami minta Kejati dan BPKP turun langsung ke lapangan. Jangan sampai uang rakyat habis untuk proyek abal-abal,” ujar Budi.

Budi menegaskan, JPKP akan terus mendorong proses hukum hingga tuntas.

“Jika terbukti merugikan negara, kami tak akan berhenti di sini. Ini soal akuntabilitas pejabat publik,” pungkasnya.

Dugaan pemborosan APBD 2024 ini kembali memantik pertanyaan: sejauh mana pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan yang pro-keselamatan dan tepat sasaran? (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Proyek Halte yang Dinilai Bermasalah, Dishub Lingga Dilaporkan ke Kejati pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Seorang pekerja bangunan bernama Ilham Abadi ditemukan meninggal dunia di tempat tinggal sementaranya yang terletak di belakang Cafe Janji Jiwa (JJ), Jalan Poros, Kecamatan Meral, pada Sabtu (12/4).

Yunus, pemilik Cafe JJ, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa jasad Ilham pertama kali ditemukan oleh salah satu karyawan kafe sekitar pukul 11.00 WIB, setelah dihubungi oleh istri Ilham yang merasa khawatir karena tak bisa menghubunginya.

“Saat karyawan saya membuka pintu, tak lama kemudian istri Ilham menelepon dan meminta agar dicek keadaannya karena tinggal di bangunan belakang kafe,” ujar Yunus kepada Batam Pos.

Setelah mencoba mengetuk namun tidak ada jawaban, karyawan masuk lewat pintu belakang dan membuka pintu kamar Ilham. Saat itu, Ilham ditemukan dalam posisi tertelungkup dan sudah tidak bernyawa.

Karyawan langsung melaporkan hal itu kepada Yunus, yang kemudian menginstruksikan agar tidak menyentuh apa pun dan segera menghubungi pihak kepolisian. Tidak lama berselang, polisi tiba dan membawa jenazah ke RSUD Muhammad Sani untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut keterangan istrinya, Ilham diketahui memiliki riwayat tekanan darah tinggi dengan tekanan yang sempat mencapai 200 mmHg. Namun, ia dikabarkan enggan mengonsumsi obat untuk mengendalikan kondisi tersebut.

Yunus juga menyebut bahwa Ilham baru beberapa hari menempati tempat tinggal di belakang kafe. Ia seharusnya pulang ke kampung halamannya di Urung, Kecamatan Kundur Utara, pada Jumat (11/4), namun rencananya tertunda karena masih menyelesaikan pekerjaan konstruksi di rumah warga.

“Jenazah Ilham hari ini akan dibawa oleh pihak keluarga ke Urung dan akan dimakamkan di sana,” tambah Yunus. (*)

Reporter : SANDI PRAMOSINTO

Artikel Tukang Bangunan Ditemukan Meninggal di Belakang Kafe, Diduga Akibat Hipertensi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Seekor kucing terjepit jari-jari ban kursi roda di Kampung Jeruk, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Jumat (11/4/2025) siang.

Peristiwa ini bermula saat seorang warga bermain dengan kucing kesayangannya di atas kursi roda.

Setelah kucing turun, pria tersebut tanpa sengaja mengerakkan kursi rodanya mundur.

Sehingga, kucing terjepit di jari-jari kursi roda.

Anaknya yang mendengar suara kucing mengeong kesakitan, berusaha menyelamatkannya.

BACA JUGA: Tim Damkar Selamatkan Kucing Terjebak di Selokan

Namun, setelah 10 hingga 15 menit berusaha, mereka tidak berhasil mengeluarkan kucing yang terjerat.

Karena khawatir kucingnya mati, mereka meminta bantuan ke petugas Damkar.

Kepala UPT Damkar Tanjunguban, Panyodi mengatakan bahwa petugas yang menerima laporan segera menuju ke lokasi dan terpaksa membongkar baut kursi roda untuk menyelamatkan kucing.

Setelah itu, kucing berhasil diselamatkan, meski kondisinya sudah lemas karena lama terjepit.

“Saat kami serahkan ke pemiliknya, kucing masih hidup, meskipun kondisinya lemas,” kata Panyodi. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Kucing Terjepit Jari-jari Ban Kursi Roda di Bintan pertama kali tampil pada Kepri.