batampos – Bank Riau Kepri (BRK) Syariah resmi meluncurkan layanan E-BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) berbasis digital yang untuk pertama kalinya diterapkan di RSUD Raja Ahmad Tabib, Kepulauan Riau. Inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam mendukung transformasi digital dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Peluncuran sistem E-BLUD ini ditandai dengan seremoni khusus yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari pusat dan daerah, menandakan komitmen kuat untuk mempercepat modernisasi layanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, MA Suharto, mengatakan bahwa layanan ini merupakan inovasi strategis yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem keuangan rumah sakit daerah. Menurutnya, digitalisasi ini juga menjadi bukti nyata dukungan BRK Syariah terhadap agenda transformasi digital pemerintah daerah.

“RSUD Raja Ahmad Tabib menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang menerapkan sistem E-BLUD terintegrasi dengan layanan perbankan dan perpajakan daerah secara real-time,” katanya saat peluncuran, Selasa (15/4) malam.

Sistem ini memungkinkan pengelolaan keuangan rumah sakit berjalan lebih efisien, mulai dari pembayaran gaji pegawai, pembayaran kepada rekanan, hingga pelaporan transaksi yang langsung terhubung dengan sistem perpajakan daerah.

“Integrasi ini bukan hanya menyederhanakan proses administrasi, tapi juga menjamin keamanan transaksi. Potensi penyelewengan dapat diminimalisir karena semua tercatat secara real-time dan dapat dipantau dengan transparan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, turut mengapresiasi inisiatif BRK Syariah dan RSUD Raja Ahmad Tabib sebagai proyek percontohan nasional. Ia menilai sistem E-BLUD mendukung efektivitas pengelolaan keuangan serta akselerasi program Satu Data Indonesia.

“Manfaatnya luas, mulai dari efisiensi anggaran, penyeragaman tata kelola, hingga percepatan proses administrasi. Sistem ini juga mendorong penggunaan transaksi non-tunai yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” katanya.

Saat ini, dari 920 rumah sakit daerah di Indonesia, baru sekitar 720 yang berstatus BLUD. Namun, belum semua memiliki sistem pengelolaan keuangan digital yang terintegrasi.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyambut baik peluncuran tersebut. Keberhasilan implementasi E-BLUD di RSUD Raja Ahmad Tabib akan menjadi dasar bagi replikasi sistem serupa di rumah sakit lainnya di Kepri.

“Kalau ini berhasil, kita akan terapkan di seluruh rumah sakit, termasuk yang ada di pulau-pulau. Saya sudah minta Sekda untuk mempersiapkan infrastruktur server yang memadai agar sistem ini berjalan lancar,” ujarnya.

Integrasi antara sistem manajemen lama dengan platform digital baru juga ia anggap penting, khususnya dalam pengadaan obat-obatan dan logistik rumah sakit agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap layanan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh jajaran rumah sakit dan menjadi momentum peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.

“Digitalisasi keuangan ini akan memberi nilai tambah besar bagi masyarakat. Kami juga terbuka untuk kerja sama dengan pihak mana pun guna mendukung peningkatan layanan,” kata Ansar.

Dalam kegiatan peluncuran ini, hadir sejumlah pejabat penting, termasuk Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, MA Suharto; Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni; serta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Kepri, Adi Prihanta; Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah; serta Plt Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib, Bambang Utoyo. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel BRK Syariah Luncurkan E-BLUD Pertama di Indonesia pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Peresmian pelabuhan internasional baru di kawasan Bengkong, Batam, disambut harapan besar sekaligus kekhawatiran mendalam dari berbagai pihak.

Di tengah seremoni pembukaan yang dihadiri langsung oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan beberapa menteri, muncul pula catatan kritis mengenai potensi penyalahgunaan pelabuhan sebagai jalur baru praktik perdagangan orang.

Kapolri, dalam pidatonya, mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah terhadap potensi ancaman yang mungkin timbul dari operasional pelabuhan baru ini.

“Tolong, hati-hati ke pintu masuk yang ada,” ujar Listyo, saat peresmian, Senin (14/4).

Baca Juga: Tindak Kendaraan yang Parkir di Trotoar dan Jalur Pedestrian, Dishub Gencarkan Patroli di Batam Centre dan Nagoya

Tantangan di pelabuhan harus diwaspadai agar tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan masyarakat. Menurutnya, keberadaan pelabuhan ini adalah peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pariwisata di Batam. Namun, pelabuhan juga bisa menjadi celah penyalahgunaan jika tidak diawasi secara ketat.

“Jangan sampai ini disalahgunakan oleh oknum-oknum, kelompok-kelompok tertentu,” katanya.

Senada dengan itu, aktivis HAM Batam Romo Paschal juga menyampaikan ucapan selamat atas peresmian pelabuhan tersebut. Ia mengakui bahwa pelabuhan internasional baru berpotensi memberi kontribusi besar bagi ekonomi dan masyarakat Batam.

Di sisi lain, ia juga melontarkan peringatan keras terhadap potensi penyalahgunaan pelabuhan oleh jaringan mafia perdagangan orang. “Jangan sampai pelabuhan ini justru menjadi jalur baru praktik perdagangan orang melalui pengiriman pekerja migran unprosedural,” tambahnya.

Dia membeberkan data yang mengkhawatirkan terkait pola keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari pelabuhan resmi di Kepulauan Riau. Menurut data BP3MI Kepri tahun 2024, dari total 2.910 PMI yang dideportasi dari Malaysia, sebanyak 1.405 orang berangkat melalui pelabuhan internasional, dengan 1.014 di antaranya dari Pelabuhan Batam Center.

Baca Juga: Viral Remaja Ajak Ayah Berkelahi, Erry Sebut Pengaruh Lingkungan dan Teman Sebaya

Situasi ini menunjukkan pelabuhan resmi justru telah lama menjadi ladang subur praktik perdagangan orang. “Ini angka yang sangat mengerikan dan menunjukkan ada masalah serius di depan mata kita,” katanya.

Lebih mengejutkan lagi, dalam rentang empat bulan pertama tahun 2025, sudah tercatat 1.492 PMI dideportasi dari Malaysia. Dari jumlah itu, 1.307 berangkat melalui jalur pelabuhan resmi. Sebanyak 481 orang berasal dari Pelabuhan Batam Center dan 154 orang dari Harbour Bay.

“Ini praktik biadab yang dilakukan jaringan mafia bertahun-tahun, tanpa ada upaya signifikan dari aparat dan lembaga terkait untuk menghentikannya,” kata Romo Paschal.

Ia pun mengajak seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pengelola pelabuhan, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah, untuk bertanggung jawab mencegah pelabuhan baru ini menjadi pintu baru bagi perdagangan manusia.

“Kami, sebagai masyarakat peduli pekerja migran dan anti perdagangan orang, mengingatkan jangan sampai pelabuhan baru ini justru menjadi jalur baru pengiriman PMI unprosedural melalui pintu resmi pelabuhan internasional,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Kapolri Ingatkan Soal Penyalahgunaan, Aktivis HAM Soroti Pengiriman PMI Ilegal di Pelabuhan Resmi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam meluncurkan program pinjaman modal usaha tanpa bunga bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Batam. Program ini ditujukan untuk membantu usaha mikro mengembangkan bisnis mereka tanpa terbebani bunga pinjaman, dengan total anggaran subsidi sebesar Rp 4 miliar dari APBD Kota Batam tahun 2025.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam, Hendri Arulan menjelaskan bahwa program pinjaman tanpa bunga ini berbeda dengan program dana bergulir yang selama ini sudah berjalan di Batam.

“Kalau dana bergulir dikenakan bunga ringan 4 persen per tahun, sedangkan untuk program ini benar-benar tanpa bunga. Karena kami hanya menyiapkan subsidi margin di Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Jadi istilahnya bukan bunga, tapi margin karena ini berbasis syariah,” kata Hendri, Selasa (15/4).

Baca Juga: Permohonan Kartu Kuning di Kecamatan Sagulung Meningkat Usai Lebaran

Ia menegaskan, dalam program ini, pelaku usaha hanya perlu membayar cicilan pokok pinjaman, tanpa dibebankan margin atau bunga selama masa pinjaman. Pemerintah Kota Batam menanggung seluruh margin yang seharusnya dibayarkan kepada bank.

“Batas maksimal pinjaman sebesar Rp 20 juta, dengan jangka waktu pengembalian selama dua tahun. Seluruh beban margin disubsidi penuh oleh pemerintah,” jelasnya.

Tahun 2025, program ini ditargetkan menyasar 2.000 pelaku usaha mikro di Batam. Pelaku usaha yang berminat, dapat langsung mengajukan pinjaman ke kantor BRK Syariah terdekat, tanpa perlu surat rekomendasi dari dinas.

Untuk mengikuti program ini, pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan, baik dari Pemko Batam maupun dari pihak bank.

“Yang terpenting, pelaku usaha harus warga Batam dengan KTP Batam, memiliki usaha yang benar-benar berjalan di Batam, dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” ujar Hendri.

Baca Juga: Disdik Siapkan Juknis PPDB 2025, Pakai Sistem Domisili

Selain itu, pelaku usaha juga tidak boleh berstatus sebagai aparatur negara (ASN/TNI/Polri). Dokumen lain yang diperlukan di antaranya adalah Kartu Keluarga (KK) dan dokumen standar pengajuan pinjaman lainnya.

“Untuk pengurusan NIB, pelaku usaha bisa datang ke PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) di Komplek Golden Prima, Tanjung Buntung, Bengkong. Di sana akan dibantu secara gratis,” tambahnya.

Hendri menyebutkan bahwa program pinjaman tanpa bunga ini akan mulai diakses publik pada minggu ketiga April 2025. Saat ini, pemerintah masih mempersiapkan proses teknis peluncurannya bersama BRK Syariah.

“Insya Allah minggu ketiga bulan ini sudah bisa diakses masyarakat. Jadi pelaku usaha bisa mulai menyiapkan berkas dan mendatangi kantor BRK Syariah terdekat untuk mengajukan pinjaman,” tuturnya.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat memberikan suntikan modal yang ringan bagi pelaku usaha mikro agar mampu berkembang, meningkatkan omzet, dan membuka lapangan kerja baru.

“Ini bentuk dukungan nyata Pemko Batam terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Kami ingin pelaku usaha kecil bisa terus tumbuh dan naik kelas,” pungkas Hendri. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel UMKM di Batam Bisa Dapat Pinjaman Modal Rp 20 Juta Tanpa Bunga, Ini Syaratnya pertama kali tampil pada Metropolis.