batampos– Lampu lalu lintas di simpang empat Pamedan yang menjadi salah satu titik persimpangan tersibuk di Tanjungpinang, tidak berfungsi selama hampir tujuh hari terakhir.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat atau pengendara, mengingat arus kendaraan yang cukup padat dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antara Jalan Basuki Rahmat, Jalan Pemuda, Jalan Raja Ali Haji dan Jalan Ahmad Yani tersebut.

Selama lampu lalu lintas mati atau tidak menyala, tidak tampak adanya petugas berwenang yang mengatur lalu lintas di lokasi tersebut. Akibatnya, pengendara harus saling berebut jalan, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari hingga malam hari.

BACA JUGA: Bikin Resah, Nelayan Usir Kapal Pukat Mayang di Perairan Mapur, Bintan

“Sangat berbahaya. Apalagi kalau jam pulang sekolah atau jam kantor. Kadang orang ngebut, nggak ada yang ngatur,” ujar Adi, warga Jalan Pemuda yang setiap hari melintasi simpang tersebut.

Masyarakat berharap pihak terkait segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik dengan cepat memperbaiki lampu lalu lintas yang rusak maupun menurunkan petugas untuk menjaga lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan.

“Tidak menyala sejak Sabtu (12/4) yang lalu. Informasinya kemarin lagi proses perbaikan, tapi belum menyala juga,” sebutnya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjungpinang Syafran Syadiq Alutsco, mengatakan kondisi tersebut, disebabkan karena kabel lampu lalu lintas mengalami korsleting.

“Penyebabnya kabel terbakar dan adanya rembesan air. Lampu lalu lintas dalam proses perbaikan” kata Syafran. (*)

Reporter: Yusnadi 

Artikel Lampu Lalu Lintas Simpang Pamedan Tidak Menyala Selama 7 Hari pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Teka Teki dibalik kasus Investasi Bodong yang sempat Mencaplok nama BNI Life yang dilakukan oleh mantan Oknum Karyawan BNI cabang Dabo, Safaringga sedikit demi sedikit mulai terpecahakan.

Namun, teka teki terkait siapa Otak dan Dalang dibalik Investasi Bodong ini akhirnya terpecahkan. Safaringga, mantan karyawan BNI Cabang Dabo yang diduga sebagai pelaku utama dan ketua dari komplotan Investasi Bodong ini akhirnya angkat bicara.

Dalam pengakuannya saat diwawancarai Batampos, Safaringga mengatakan bahwa dirinya hanya seorang diri menjalankan rencananya melakukan promosi dan perekrutan Anggota untuk bergabung dalam lingkaran Investasi Bodong ini.

BACA JUGA: Mahasiswa Tuntut PN Tanjungpinang Transparan, Terkait Dugaan Dana Deposito Bodong Oknum Hakim

“Berbekal dari latar belakang saya sebagai karyawan BNI cabang Dabo Singkep saat itu, saya menjalankan misi ini untuk menawarkan kepada masyarakat agar berinvestasi dalam program BNI Life yang pada kenyataannya ini hanya tipu muslihat saya untuk meyakinkan para investor dengan dalih mendapatkan 20% keuntungan dari modal yang di investasikan,” ujar Safaringga, Kamis (17/4).

Safaringga mengatakan, sejauh ini sudah sebanyak sebanyak 30 orang yang diduga menjadi korban dari perbuatannya. Sementara nilai kerugian dari korban tercatat mencapai Rp7,3 miliar.

Selanjutnya, dirinya mengatakan alasan dibalik melakukan perbuatan ilegal ini adalah untuk kepentingan pribadinya. Namun karena modal yang ditanam oleh para investor tidak dipergunakan untuk usaha, maka harus terus mencari Investor baru sebagai korban selanjutnya agar keuntungan 20% milik nasabah awak dapat terus dibayarkan.

“Awalnya saya cuma pakai untuk kepentingan pribadi. Tapi karena terus berkembang dan nggak bisa nutup (uang) pokok, akhirnya bunga terus saya bayarkan dari dana yang masuk,” kata Safaringga.

Ia juga mengaku membuat polis palsu untuk meyakinkan para korban. Agar lebih meyakinkan para investor dirinya bahkan berani membuat bukti transaksi dengan mengatasnamakan BNI Life.

“Saya sengaja pakai nama BNI Life supaya korban percaya. Tapi semua bukti transaksi murni saya buat sendiri, bukan dari BNI Life. Semua yang saya lakukan ini murni atas pribadi saya sendiri dan tidak ada sepengetahuan dari pihak BNI Cabang Dabo maupun BNI Life,” ujarnya.

Yang lebih mengejutkan, Safaringga mengungkap bahwa aliran dana terbesar mengarah ke empat orang yang awalnya disebut sebagai korban, namun belakangan justru diketahui telah menikmati keuntungan sejak tahun 2021 hingga awal 2025. Oleh karena itu, keempat orang tersebut kini juga telah ia laporkan dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Awalnya mereka korban, tapi kan mereka juga dapat untung besar dan pokok mereka sudah kembali. Sementara yang lain masih ada yang belum dapat apa-apa,” tuturnya.

Meski mengaku telah mengembalikan dana hingga Rp8 miliar, sebagian besar korban belum mendapatkan kembali uang pokok mereka. Safaringga pun menyatakan harapannya agar bisa bertanggung jawab dan mengembalikan kerugian para korban.

“Intinya saya ingin mencari jalan bagaimana caranya bisa kembalikan uang nasabah yang sudah saya tipu,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Polres Lingga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang baik itu yang terduga korban maupun terduga pelaku dalam kasus Investasi Bodong ini. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Safaringga Mengaku Sendiri Jalankan BNI Life, Kerugian Korban Capai Rp8 Miliar pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– DPRD Kabupaten Bintan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menandatangani nota kesepakatan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029.

Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Bintan di Bintan Buyu, Rabu (16/4/2025).

Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengungkapkan, rancangan awal RPJMD tahun 2025 – 2029 telah disepakati bersama.

BACA JUGA: DPRD Anambas Dorong Pemkab Anambas Lengkapi Data Indikator Kinerja Utama Pada Ranwal RPJMD 2025-2030

Setelah ini akan dibahas bersama terkait program-program sesuai visi misi Bintan Juara yang telah disusun.

Pemkab Bintan juga akan segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Bintan 2025-2029 untuk disampaikan kepada DPRD Bintan sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.

Ia berharap setelah RPJMD disahkan menjadi peraturan daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bintan melalui program-program kemasyarakatan.

Menurut Ketua DPRD Bintan, Fiven Sumanti, program-program, arah kebijakan, serta sasaran yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD Bintan dinilai sangat luar biasa.

Ia juga meminta Pemkab Bintan untuk segera menyusun Ranperda tentang RPJMD Bintan tahun 2025-2029.

Ia menekankan pentingnya penyusunan Ranperda RPJMD ini agar dapat segera dibahas di DPRD sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Rancangan Awal RPJMD Disepakati, Dewan Minta Pemkab Bintan segera Susun Ranperda RPJMD pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Dugaan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang menyeret oknum anggota DPRD Lingga kembali menjadi sorotan publik. Hal ini semakin mencuat setelah terungkap adanya peran “joki” dalam aksi tersebut, yang disebut-sebut menjadi otak pelengkap administrasi fiktif untuk melegalkan perjalanan dinas.

Kasus yang terjadi pada tahun 2017 ini semestinya menjadi komitmen serius penegakan hukum, apalagi mengingat pesan tegas dari Jaksa Agung bahwa sekecil apapun tindak pidana korupsi tidak akan dibiarkan begitu saja.

Informasi ini terkonfirmasi berdasarkan temuan yang diulas melalui laman resmi kepri.bpk.go.id, serta pernyataan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga, Efan Epturedi.

BACA JUGA:Balap Liar Makan Korban, Joki Remaja Meninggal Usai Terseret di Aspal

Ia mengungkapkan bahwa keberadaan joki bukan hal baru, bahkan telah lama menjadi bagian dari praktik manipulatif perjalanan dinas anggota DPRD Lingga.

“Kalau soal joki perjalanan dinas, kita sudah tahu. Semenjak kemarin, kita terus kumpulkan informasi dari siapa saja. Saya lebih suka menyebutnya orang suruhan,” ungkap Efan dalam keterangan resmi kepri.bpk.go.id pada Jumat (24/6).

Joki ini berperan seolah-olah sebagai anggota dewan yang melakukan kunjungan dinas, lengkap dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun rapi.

Padahal dalam praktiknya, sang joki hanya menerima sejumlah uang untuk melakukan perjalanan, sementara anggota dewan yang bersangkutan tidak pernah berangkat.

“Misalnya diberi uang untuk berangkat, lalu seolah-olah kunjungan itu benar dilakukan oleh anggota DPRD. Padahal hanya orang suruhan yang berangkat,” ujar sumber internal Pemkab Lingga.

Kejaksaan pun memastikan penyelidikan terus dikembangkan secara mendalam, termasuk memetakan peran semua pihak yang terlibat, baik oknum maupun para ‘pemain belakang’ dari kasus ini.

“Siapapun yang terlibat akan kami tindak. Tak pandang bulu, apakah itu oknum anggota atau orang-orang suruhannya. Jika terbukti menyalahi hukum, akan kami proses,” tegas Efan.

Namun, saat dikonfirmasi kembali oleh Pihak Batampos pada Rabu 16 April 2025, Kasi Intel Kejari Lingga masih enggan untuk memberikan jawaban terkait sejauh mana pihak Kejari Lingga telah menangani kasus ini.

Kini, bola panas kasus SPPD fiktif ini bergulir semakin cepat. Masyarakat menanti ketegasan aparat hukum dalam menuntaskan kasus yang dinilai menjadi indikator lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Lingga. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Modus Joki Terungkap, Dugaan SPPD Fiktif DPRD Lingga Tahun 2017 pertama kali tampil pada Kepri.