batampos – Dugaan pelecehan seksual oleh seorang atasan di salah satu hotel bintang empat kawasan Nagoya, Batam, mencuat ke publik. Terlapor berinisial J, yang menjabat asisten manajer, dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan tindakan asusila terhadap bawahannya, S (18), karyawati bagian restoran yang baru sebulan menandatangani kontrak kerja.

Perkara ini telah dilaporkan ke Polsek Lubukbaja dan kini memasuki tahap pendalaman. Kapolsek Lubukbaja, Kompol Deny Langie, membenarkan adanya laporan tersebut.

“Terlapor sudah diperiksa dan belum mengakui tuduhan tersebut. Laporan ini masih terus kami dalami,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 12 Desember 2025. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, hari itu S yang masuk kerja pagi diminta J untuk masuk ke sebuah ruangan tanpa penjelasan jelas. Korban sempat menanyakan maksud pemanggilan tersebut, namun tetap diminta mengikuti instruksi atasannya.

Baca Juga: Jambret Sedang Marak, Polisi Imbau Warga Tak Gunakan Perhiasan Mencolok

Di hari yang sama, di lokasi berbeda, korban kembali diminta melakukan pengisian daya handy talky (HT) di ruangan yang biasa digunakan terlapor. Saat mendapati colokan listrik penuh, korban menyampaikan hal tersebut. Namun, menurut kuasa hukum korban, dugaan tindakan pemaksaan justru terjadi di dalam ruangan tersebut.

“Korban disentuh di beberapa bagian tubuhnya secara paksa. Ia menolak dan melakukan perlawanan,” ujar Deo Situmeang, kuasa hukum korban, Selasa (24/2).

Korban disebut sempat terjatuh dalam posisi duduk ke meja saat berusaha melepaskan diri sebelum akhirnya berhasil keluar dari ruangan sembari menangis.

Malam harinya, S menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekan kerjanya. Dari percakapan tersebut, muncul dugaan bahwa korban bukan satu-satunya yang mengalami perlakuan serupa. Disebut ada hingga empat orang yang pernah mengalami tindakan yang sama, meski sebagian belum berani melapor karena masih bekerja di hotel tersebut.

Kuasa hukum korban lainnya, Martin, menyebut laporan pertama sebenarnya telah dibuat pada 12 Desember 2025 tanpa pendampingan hukum. Sepekan kemudian, pada 21 Desember 2025, laporan kembali diajukan dengan pendampingan kuasa hukum serta menghadirkan saksi tambahan.

Baca Juga: MBG Ramadan di Batam Disorot, SPPG Sebut Anggaran Terbatas

Penyidik telah memeriksa korban, dua saksi, serta orang tua korban. Dua saksi tambahan dijadwalkan dimintai keterangan sebelum dilakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Korban juga telah menjalani visum dan pemeriksaan psikologis di RSBP Batam. Hasil pemeriksaan, menurut kuasa hukum, menunjukkan adanya trauma psikologis pascakejadian. Orang tua korban berharap proses hukum berjalan transparan dan tuntas.

“Kami hanya ingin keadilan untuk anak kami,” ujar ayah korban lirih, seraya meminta agar kasus ini diusut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)

Artikel Dugaan Pelecehan di Hotel Bintang 4 di Nagoya, Polisi Periksa Asisten Manajer pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Lonjakan perkara kekerasan seksual terhadap anak membayangi ruang sidang Pengadilan Negeri Batam. Di tengah padatnya jadwal persidangan—yang dalam sehari bisa sekitar 100 perkara pidana masuk dan 120 hingga 130 perkara disidangkan—kasus pencabulan anak muncul sebagai salah satu perkara paling mengkhawatirkan, bersanding dengan perkara narkotika yang selama ini mendominasi.

Juru Bicara pengadilan, Vabiannes Watimena, menyebut komposisi perkara pidana umum masih menjadi yang terbanyak. Namun, dalam dua tahun terakhir, perkara cabul menunjukkan tren peningkatan yang mencolok.

“Narkotika tinggi, tetapi perkara cabul juga menonjol dan terbaca meningkat sejak tahun lalu,” ujarnya, Selasa, (24/2).

Menurut dia, sejak 2025 hingga awal 2026, angka perkara pencabulan tetap tinggi. Bahkan sebelum tahun berjalan usai, grafiknya belum menunjukkan penurunan.

“Yang paling menggetarkan adalah profil korban,” kata Watimena.

Baca Juga: Polisi Selidiki Dugaan Uang Rp 4,3 Miliar Hilang dari Rekening Salah Satu Perusahaan Terkemuka di Batam

Data persidangan memperlihatkan lebih dari 80 persen korban merupakan anak di bawah umur. Anak usia taman kanak-kanak hingga sekolah dasar kelas lima disebut sebagai kelompok paling rentan. Sisanya, sekitar 20 persen, adalah anak remaja.

Yang tak kalah mencemaskan, pelaku justru kerap berasal dari lingkar terdekat korban. “Paling banyak dari dalam keluarga—orang tua kandung, orang tua sambung, atau orang terdekat. Kalau orang luar ada, tetapi presentasenya kecil,” ujar Watimena.

Pengadilan bahkan pernah menangani perkara dengan satu pelaku dan empat hingga lima anak sebagai korban. Dalam sejumlah kasus, pelaku memang bukan anggota keluarga, tetapi tetap menyasar anak-anak yang berada dalam posisi sangat rentan.

Soal motif, pengadilan kerap menemui kebuntuan. Banyak pelaku diketahui memiliki keluarga dan pasangan.

“Kami juga sering bertanya, dorongannya apa? Tapi faktanya, ketertarikan terhadap anak di bawah umur ini sangat tinggi,” kata Watimena, menyinggung indikasi perilaku pedofilia dalam sejumlah perkara.

Fenomena ini, menurut pengadilan, mulai terasa meningkat sejak 2025 dan berlanjut hingga kini. Anak tak hanya hadir sebagai korban, tetapi dalam beberapa perkara juga tercatat sebagai pelaku dalam sistem peradilan anak.

Bahkan terdapat kasus yang berujung pada kehamilan di usia anak—sebuah sinyal darurat bagi sistem perlindungan anak di Batam.

Baca Juga: Kasus Pencabulan Guru SMK Masuk Tahap I

Situasi tersebut menjadi ironi di tengah klaim Batam sebagai “Kota Ramah Anak” yang sebelumnya dikampanyekan oleh Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad.

Di ruang publik, slogan perlindungan anak digaungkan. Namun di ruang sidang, berkas-berkas perkara kekerasan seksual terhadap anak terus menumpuk.

Lonjakan perkara ini bukan sekadar statistik peradilan. Ia mencerminkan rapuhnya sistem perlindungan di tingkat keluarga dan komunitas. Rumah—yang seharusnya menjadi ruang paling aman—justru kerap muncul sebagai lokasi kejahatan.

Bagi aparat penegak hukum, peningkatan perkara berarti beban tambahan di tengah jadwal sidang yang sudah padat. Bagi pemerintah daerah, situasi ini menjadi ujian atas komitmen kebijakan perlindungan anak.

Dan bagi masyarakat, ia menjadi alarm keras bahwa ancaman terhadap anak tidak selalu datang dari luar, melainkan kerap bersembunyi di lingkungan terdekat. (*)

Artikel Ironi Kota Ramah Anak: Kasus Pencabulan Anak Menumpuk di Pengadilan Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam menghadirkan inovasi layanan bertajuk SIMANIS (Sistem Manajemen Identitas Si Kecil) di sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) tempat bersalin di Batam. Melalui layanan ini, orang tua dapat mengurus tiga dokumen administrasi kependudukan sekaligus atau three in one.

Adapun tiga dokumen tersebut yakni akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan pembaruan Kartu Keluarga (KK).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Sri Miranthy Adisthy, mengatakan kehadiran SIMANIS bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen dasar anak sejak lahir tanpa harus datang dan antre ke kantor Disdukcapil.

Baca Juga: Kasus Pencabulan Guru SMK Masuk Tahap I

“Melalui layanan SIMANIS ini, masyarakat yang melahirkan di faskes yang telah bekerja sama bisa langsung mengurus dokumen kependudukan bayi mereka. Jadi, akta kelahiran, KIA, dan KK yang sudah diperbarui bisa diproses dalam satu layanan. Praktis, cepat, dan tentu saja gratis,” ujar Adisthy, Rabu (25/2).

Ia menjelaskan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil Batam dalam meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan serta mempercepat identitas hukum anak sejak dini.

“Dokumen resmi dari Disdukcapil sangat penting untuk menjamin hak-hak anak, mulai dari akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Karena itu, kami dorong agar setiap anak yang lahir di Batam langsung memiliki identitas yang sah,” tambahnya.

Untuk memanfaatkan layanan SIMANIS, orang tua perlu menyiapkan sejumlah berkas, antara lain formulir kelahiran (F2.01), surat keterangan kelahiran dari faskes, KTP orang tua ber-KTP Batam, Kartu Keluarga orang tua, KTP dua orang saksi ber-KTP Batam, buku nikah atau akta perkawinan, serta swafoto pemohon dengan formulir.

Baca Juga: Ruko BOSS Business Centre, Peluang Investasi Strategis di Pusat Pertumbuhan Batam

Adapun faskes yang telah bekerja sama dalam layanan ini antara lain RSUD Embung Fatimah, Klinik AZDA, Puskesmas Sekupang, RSBP Batam, RS Frisdhy Angel, dan RSIA Kasih Sayang Ibu.

Adisthy menambahkan, pihaknya terus memperluas kerja sama dengan faskes lain di Batam agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan kemudahan layanan ini.

“Ke depan, kami akan evaluasi dan perluas cakupan kerja sama agar seluruh faskes di Batam dapat terintegrasi dengan sistem ini. Harapannya, tidak ada lagi anak di Batam yang tidak memiliki akta kelahiran,” tegasnya. (*)

Artikel Disdukcapil Batam Hadirkan Layanan SIMANIS di Faskes, Bisa Dapatkan Tiga Dokumen Sekaligus pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Seorang pria berinisial MD, nekat memanjat tower sinyal atau Base Transceiver Station (BTS) setinggu puluhan meter di Tembesi Tower, Batuaji, Rabu (25/2) sore. Pria yang mengaku pemulung tersebut dilaporkan hendak melakukan pencurian.

Informasi yang didapatkan, MD nekat memanjat tower setelah diteriaki maling. Bahkan, ia menuju puncak tower untuk menyelamatkan diri.

“Mau maling, diteriaki lalu manjat,” ujar Romi, warga sekitar.

Baca Juga: Pemerintah Petakan Titik Rawan Banjir, Normalisasi Hingga Box Culvert Disiapkan

Aksi MD ini mendapatkan perhatian pengendara hingga menyebabkan kemacetan dari arah Mukakuning menuju Tembesi. Petugas Kepolisian bersama Damkar mendatangi lokasi untuk mengevakuasi pria tersebut.

“Setelah dua jam di atas tower, baru turun,” kata Romi.

Usai turun, MD digelandang ke Mapolsek Batuaji. Kepada polisi, MD mengaku hanya memulung di sekitar tower BTS tersebut.

“Pengakuannya memulung, kemudian ada yang meneriaki maling,” ujar Kanit Reskrim Polsek Batuaji, Iptu Billy Pratama Putra.

Baca Juga: Tak Ada Kenaikan Tiket, Penumpang Pelni dari Batam Malah Dapat Diskon 30 Persen, Ini Jadwal dan Kelasnya

Billy menambahkan pihaknya masih menyelidiki adanya dugaan pencurian yang dilakukan MD. Namun, pihaknya belum mendapatkan barang bukti pencurian tersebut.

“Masih kita periksa. Yang dirugikan (korban) juga belum ada melapor,” tutupnya. (*)

Artikel Diteriaki Maling, Pemulung Panjat Tower BTS di Tembesi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – BP Batam bersama operator air bersih, PT Moya, menggelar rapat internal pada Selasa (24/2), di Kantor BP Batam untuk menuntaskan persoalan distribusi air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, pembahasan dilakukan secara mendalam dengan dua agenda utama, yakni penyusunan langkah taktis jangka pendek serta strategi jangka panjang penyediaan air bersih di Batam.

“Kami membahas secara sangat serius. Hari ini ada dua agenda. Pertama, dibahas secara internal terlebih dahulu, yakni langkah taktis dan strategis untuk menyelesaikan persoalan ini. Setelah tim teknis kami bersama tim PT Moya, ABH, dan SPAM BP Batam melakukan rapat, barulah hasilnya dibawa ke tingkat pimpinan,” kata dia.

Ia menjelaskan, fokus utama adalah memastikan persoalan air bersih dapat diselesaikan secara permanen, bukan lagi bertahap seperti selama ini.

Sebanyak 18 wilayah yang masuk kategori stress area atau daerah dengan tekanan air rendah akan menjadi prioritas penanganan awal. Program tersebut dirancang sebagai quick win yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu tertentu.

“Inti pembahasan, pertama adalah keinginan agar persoalan air ini selesai secara permanen. Tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap seperti sekarang. Karena itu, 18 wilayah yang mengalami stress area menjadi prioritas utama,” kata Amsakar.

Selain penanganan jangka pendek, rapat juga membahas kebutuhan pasokan air untuk 10 hingga 30 tahun mendatang. Pembahasan dilakukan secara maraton hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Salah satu skema yang dibahas adalah keterlibatan mitra sebagai investor, sehingga proyek tidak harus menunggu ketersediaan dana PNBP atau anggaran pemerintah.

“Mitra dapat menjadi pihak yang berinvestasi. Mereka bisa langsung mengeksekusi setelah rencana diajukan dan diverifikasi oleh tim,” ujarnya.

Model pengembalian investasi dirancang melalui water charge, yakni pembayaran berdasarkan volume air yang didistribusikan kepada pelanggan. Dengan pola tersebut, pembiayaan tidak bersumber dari APBN atau APBD, melainkan dari tarif air yang dibayarkan masyarakat.

Selain itu, mitra juga dipersilakan mengajukan rencana kerja untuk meningkatkan layanan air bersih, termasuk pembangunan waduk baru, penambahan suplai, maupun peningkatan kapasitas waduk yang sudah ada. Setiap proposal akan melalui proses verifikasi teknis.

Dalam rapat tersebut turut disepakati rencana amandemen kerja sama, namun terbatas pada aspek operasional dan pemeliharaan.

Terkait waktu penanganan di lapangan, Amsakar menyebut beberapa wilayah diproyeksikan mulai membaik dalam tiga bulan ke depan, antara lain kawasan Batu Ampar, Bengkong, dan Tanjung Sengkuang.

Sementara itu, perbaikan jalur distribusi dari Sei Ladi menuju Tanjung Uma dan Tiban membutuhkan waktu lebih lama karena harus disertai pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA).

“Untuk wilayah Batu Ampar, Bengkong, dan Tanjung Sengkuang diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga bulan. Sementara jalur Sei Ladi ke Tanjung Uma dan Tiban memerlukan tambahan waktu karena harus membangun IPA,” kata Amsakar.(*)

Artikel 18 Stress Area Dikebut Tuntas, Rapat Maraton BP Batam-Moya Selesaikan Persoalan Air Bersih pertama kali tampil pada Metropolis.