batampos – Sejumlah pekerja PT Centerpark Citra Corpoda di Batam mengeluhkan kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan mereka. Selain menerima gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Batam, mereka juga tidak mendapatkan slip gaji, kepesertaan BPJS, serta tidak menerima upah lembur meski bekerja hingga 12 jam per hari.

Putri, salah satu pekerja yang baru saja diberhentikan, mengungkapkan bahwa selama bekerja di PT Centerpark Citra Corpoda, ia dan rekan-rekannya kerap menerima perlakuan tidak adil. Gaji mereka kerap berubah tanpa pemberitahuan, dan pemecatan dilakukan secara sepihak tanpa adanya peringatan tertulis.

Putri menyebutkan bahwa awalnya ia menandatangani kontrak kerja selama tiga bulan. Namun, setelah kontrak tersebut berakhir, perusahaan tidak memberikan perjanjian kerja baru. Ia tetap bekerja tanpa ada kepastian status ketenagakerjaan hingga akhirnya gajinya berkurang tanpa alasan yang jelas.

“Awalnya gaji saya Rp4,4 juta, tapi tiba-tiba turun menjadi Rp3,6 juta tanpa ada pemberitahuan apa pun. Tidak ada slip gaji, jadi kami tidak tahu potongan atau komponen gaji kami,” kata Putri, Rabu (19/2).

Menurutnya, penurunan gaji ini tidak hanya terjadi padanya, tetapi juga pada beberapa pekerja lain. Namun, mereka tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada transparansi dari perusahaan.

Selain masalah gaji, para pekerja juga mengeluhkan sistem pemecatan yang dianggap sewenang-wenang. Putri menuturkan bahwa dirinya diberhentikan tanpa menerima Surat Peringatan (SP) terlebih dahulu.

“Biasanya kalau ada kesalahan, seharusnya ada SP1, SP2, lalu SP3 sebelum pemecatan. Tapi kami tidak pernah diberi peringatan sama sekali, tiba-tiba saja diberhentikan,” ungkapnya.

Senada dengan Putri, Candra, mantan manajer di PT Centerpark Citra Corpoda, juga mengalami pemecatan secara tiba-tiba. Padahal, ia telah bekerja di perusahaan tersebut selama lebih dari beberapa tahun.

“Saya sudah bekerja lebih dari satu tahun, tapi tiba-tiba diberhentikan begitu saja. Tidak ada alasan yang jelas. Ketika saya tanyakan, perusahaan hanya bilang bahwa ini keputusan manajemen,” ujar Candra.

Keluhan lainnya yang disampaikan para pekerja adalah tidak adanya slip gaji serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Candra mengungkapkan bahwa selama bekerja, gaji mereka selalu dikirim melalui rekening tanpa ada rincian.

“Kami ingin tahu komponen gaji kami, tapi perusahaan tidak pernah memberikan slip gaji. Bahkan gaji kami dikirim ke dua rekening dengan jumlah yang berbeda, tanpa ada penjelasan,” katanya.

Selain itu, para pekerja juga tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. “Kalau sakit, kami harus bayar sendiri. Tidak ada fasilitas BPJS yang seharusnya menjadi hak pekerja,” kata salah satu karyawan yang enggan disebutkan namanya.

Merasa dirugikan, para pekerja telah melaporkan kasus ini ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor 500.15.18/164/2025.

“Kami berharap pemerintah turun tangan dan menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai ada pekerja lain yang mengalami hal yang sama seperti kami,” kata Candra.

Sementara itu, Manajer Area PT Centre Park Citra Corpora Kepulauan Riau, Perhatian Harefah belum bisa menjawab soal laporan mantan karyawan PT Centre Park Citra Corpora ini. Ia juga mengaku akan menyampaikan jawaban terkait keluhan mantan karyawan tersebut.

“Maaf masih meeting. Nanti saya sampaikan ya pak,” ujarnya singkat. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pekerja PT Centerpark Citra Corpoda Keluhkan Gaji di Bawah UMK dan Tak Terdaftar BPJS pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sejumlah pekerja PT Centerpark Citra Corpoda di Batam mengeluhkan kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan mereka. Selain menerima gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Batam, mereka juga tidak mendapatkan slip gaji, kepesertaan BPJS, serta tidak menerima upah lembur meski bekerja hingga 12 jam per hari.

Putri, salah satu pekerja yang baru saja diberhentikan, mengungkapkan bahwa selama bekerja di PT Centerpark Citra Corpoda, ia dan rekan-rekannya kerap menerima perlakuan tidak adil. Gaji mereka kerap berubah tanpa pemberitahuan, dan pemecatan dilakukan secara sepihak tanpa adanya peringatan tertulis.

Putri menyebutkan bahwa awalnya ia menandatangani kontrak kerja selama tiga bulan. Namun, setelah kontrak tersebut berakhir, perusahaan tidak memberikan perjanjian kerja baru. Ia tetap bekerja tanpa ada kepastian status ketenagakerjaan hingga akhirnya gajinya berkurang tanpa alasan yang jelas.

“Awalnya gaji saya Rp4,4 juta, tapi tiba-tiba turun menjadi Rp3,6 juta tanpa ada pemberitahuan apa pun. Tidak ada slip gaji, jadi kami tidak tahu potongan atau komponen gaji kami,” kata Putri, Rabu (19/2).

Menurutnya, penurunan gaji ini tidak hanya terjadi padanya, tetapi juga pada beberapa pekerja lain. Namun, mereka tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada transparansi dari perusahaan.

Selain masalah gaji, para pekerja juga mengeluhkan sistem pemecatan yang dianggap sewenang-wenang. Putri menuturkan bahwa dirinya diberhentikan tanpa menerima Surat Peringatan (SP) terlebih dahulu.

“Biasanya kalau ada kesalahan, seharusnya ada SP1, SP2, lalu SP3 sebelum pemecatan. Tapi kami tidak pernah diberi peringatan sama sekali, tiba-tiba saja diberhentikan,” ungkapnya.

Senada dengan Putri, Candra, mantan manajer di PT Centerpark Citra Corpoda, juga mengalami pemecatan secara tiba-tiba. Padahal, ia telah bekerja di perusahaan tersebut selama lebih dari beberapa tahun.

“Saya sudah bekerja lebih dari satu tahun, tapi tiba-tiba diberhentikan begitu saja. Tidak ada alasan yang jelas. Ketika saya tanyakan, perusahaan hanya bilang bahwa ini keputusan manajemen,” ujar Candra.

Keluhan lainnya yang disampaikan para pekerja adalah tidak adanya slip gaji serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Candra mengungkapkan bahwa selama bekerja, gaji mereka selalu dikirim melalui rekening tanpa ada rincian.

“Kami ingin tahu komponen gaji kami, tapi perusahaan tidak pernah memberikan slip gaji. Bahkan gaji kami dikirim ke dua rekening dengan jumlah yang berbeda, tanpa ada penjelasan,” katanya.

Selain itu, para pekerja juga tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. “Kalau sakit, kami harus bayar sendiri. Tidak ada fasilitas BPJS yang seharusnya menjadi hak pekerja,” kata salah satu karyawan yang enggan disebutkan namanya.

Merasa dirugikan, para pekerja telah melaporkan kasus ini ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor 500.15.18/164/2025.

“Kami berharap pemerintah turun tangan dan menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai ada pekerja lain yang mengalami hal yang sama seperti kami,” kata Candra.

Sementara itu, Manajer Area PT Centre Park Citra Corpora Kepulauan Riau, Perhatian Harefah belum bisa menjawab soal laporan mantan karyawan PT Centre Park Citra Corpora ini. Ia juga mengaku akan menyampaikan jawaban terkait keluhan mantan karyawan tersebut.

“Maaf masih meeting. Nanti saya sampaikan ya pak,” ujarnya singkat. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pekerja PT Centerpark Citra Corpoda Keluhkan Gaji di Bawah UMK dan Tak Terdaftar BPJS pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dua perempuan di Batam dituntut 1 tahun dan 6 bulan penjara karena diduga melanggar undang-undang kesehatan. Keduanya yakni Santi dan Nanci yang menangis usai mendapat tuntutan dari jaksa di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (19/2).

Nanci, merupakan pemilik toko kosmetik yang menjual berbagai macam kosmetik, yang ribuan diantaranya tak memiliki izin edar. Sedangkan Santi, ibu rumah tangga yang menjual koyo kesehatan secara online.

Dalam amar tuntutan jaksa yang dibacakan secara terpisah karena beda perkara, jaksa menegaskan perbuataan terdakwa terbukti sah dan menyakinkan bersalah. Sebagaimana melanggar undang-undang kesehatan pasal 435 tentang kesehatan, menjual atau mengedarkan kosmetik hingga obat kefarmasian tanpa izin.

“Perbuataan terdakwa tidak ada alasaan pemaaf dan pembenar, sehingga sudah seharusnya di hukum sesuai undang-undang yang berlaku,” ujar jaksa penuntut umum penganti.

Menurut jaksa, hal memberatkan perbuataan terdakwa karena telah menjual produk tanpa izin edar, sehingga menyebabkan kerugiaan negara. Perbuataan terdakwa diduga juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat, karena tidak mengetahui kandungan yang ada di kosmetik maupun di koyo yang dijual terdakwa.

“Menuntut terdakwa Santi dengan satu tahun dan enam bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan,” ujar jaksa.

Atas tuntutan itu, penasehat hukum Santi, meminta waktu kepada majelis hakim Benny untuk menyampaikan pembelaan secara tertulis.

“Kami minta waktu untuk pembelaan satu minggu,” ujar Taufik PH terdakwa Santi.
Sidang untuk terdakwa Santi ditunda hingga minggu depan.

Begitu juga dengan terdakwa Nancy yang dinyatakan bersalah oleh jaksa, karen terbukti menjual kosmetik ilegal atau tanpa izin.

“Menuntut terdakwa Nancy dengan satu tahun dan enam bulan penjara,” tegasnya.

Penasehat hukum terdakwa Nanci juga minta waktu satu minggu untuk pembelaan secara tertulis. Sidang ditunda hingga minggu depan dengn agenda pembelaan. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Jual Koyo dan Kosmetik Tanpa Izin, Dua Perempuan Di Batam Dituntut 1,6 Tahun pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Barelang menggelar penyuluhan keselamatan berkendara bagi driver ojek online (ojol), Rabu (19/2) pagi. Kegiatan ini dalam rangka Operasi Keselamatan Seligi 2025.

Kanit Kamsel Satlantas Polresta Barelang, Ipda Muhammad ZikrI mengatakan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para driver ojol tentang pentingnya keselamatan di jalan.

“Kami juga memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peraturan lalu lintas yang aman dan tertib,” ujarnya.

Ia menjelaskan kegiatan ini sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan serta menciptakan ketertiban di jalan raya. Melalui kegiatan ini, diharapkan para driver ojol dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

“Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas di Kota Batam,” katanya.

Zikri mengaku kegiatan seperti iji akan terus dilakukan sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan keselamatan dan kesadaran berlalu lintas di kalangan masyarakat.

Selain penyuluhan, dalam Operasi Keselamatan Seligi 2025 ini Satlantas Polresta Barelang menggelar kegiatan sosial. Kegiatannya berupa pembagian helm, sayuran, dan goodie bag kepada masyarakat serta pengguna jalan raya di wilayah Sei Beduk, Batu Aji, dan Sagulung.

Kanit Turjawali Satlantas, Iptu Yelvis Otaviano mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pengguna jalan yang taat terhadap aturan lalu lintas.

“Pembagian helm diberikan kepada pengendara yang sudah mematuhi aturan keselamatan berkendara, sementara sayuran dibagikan kepada ibu-ibu yang tertib berlalu lintas, dan goodie bag diberikan kepada anak-anak sekolah,” ujarnya.

Menurut Yelvis, helm yang dibagikan bukan hanya sebagai hadiah, tetapi juga sebagai pengingat bahwa keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara.

“Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Penyuluhan dan Membagikan Helm di Jalan, Rangkaian Operasi Keselamatan Seligi 2025 Satlantas Polresta Barelang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Kepulauan Riau (Kepri) hingga akhir 2024 menunjukkan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah.Realisasi pendapatan APBN mencapai Rp13,77 triliun, tumbuh 12,08 persen dibanding tahun sebelumnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 90,34 persen, terutama dari Badan Layanan Umum (BLU) yang meningkat 50,31 persen. Namun, penerimaan PNBP lainnya mengalami kontraksi sebesar 7,43 persen.

Dalam rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Kepri bulan Desember 2024, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kepri, Budiman, mengungkapkan bahwa pendapatan negara di Kepri mencapai 90,87 persen dari target. Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp11,65 triliun atau 100,33 persen dari target, tumbuh 18,3 persen secara tahunan.

“Sektor industri pengolahan mendominasi kontribusi pajak sebesar 45,64 persen dengan realisasi Rp5,32 triliun, disusul sektor perdagangan besar Rp1,28 triliun, dan sektor administrasi pemerintahan Rp1 triliun,” kata Budiman.

Ia menuturkan, belanja negara di Kepri terealisasi sebesar Rp17,16 triliun atau 91,89 persen dari target. Belanja pegawai tumbuh 11,38 persen, sementara belanja barang mengalami kontraksi -6,77 persen. Sebaliknya, belanja modal justru meningkat signifikan hingga 34,07 persen.

“Transfer ke Daerah (TKD) juga tersalurkan optimal,” ucap Budiman.

Pemerintah Provinsi Kepri mencatat realisasi tertinggi secara nominal sebesar Rp1,96 triliun (99,60 persen dari pagu), sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Lingga sebesar Rp807,53 miliar (96,19 persen dari pagu). Rendahnya realisasi di Lingga dipicu oleh tidak tersalurkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pengadaan mesin sentra IKM sagu.

“Jenis TKD dengan penyaluran tertinggi adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp1,14 triliun (99,99 persen dari pagu),” tutur Budiman.

Belanja di sektor pariwisata mengalami lonjakan 41,63 persen, didorong oleh kebijakan relaksasi Visa on Arrival yang meningkatkan jumlah wisatawan dari Singapura. Peningkatan ini juga dipicu oleh penyelenggaraan berbagai acara internasional, seperti Padang Melang International Folklore Festival, Tanjungpinang Fest, Batam Wonderfood & Art Ramadan, dan Kenduri Seni Melayu.

Budiman mengatan, kinerja APBN Kepri yang positif ini menjadi modal untuk menghadapi 2025. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN agar tetap mampu melindungi kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi dari berbagai guncangan. (*)

Artikel APBN Kepri 2024 Tumbuh Positif, Penerimaan Pajak Capai Rp11,65 Triliun pertama kali tampil pada Metropolis.