batampos – Festival Jam Gadang yang digelar Ikatan Keluarga Luhak Agam (IKLA) Kota Batam tengah berlangsung di Dataran Engku Putri. Kegiatan yang membawa budaya Minang hingga mendatangkan artis dari tanah Sumatera Barat itu berlangsung sejak Kamis (6/2) hingga Minggu (8/2).

Seperti kegiatan pada Jumat (7/2) sore, ratusan kaum ibu berpakaian adat Minangkabau berhasil menarik perhatian masyarakat. Mereka dengan tampak santai dan tenang menyunggi “jamba” diatas kepala dan berjalan dari Bundaran BP Batam ke kawasan Dataran Engku Putri.

Kegiatan ibu-ibu itu disebut “Maarak Jamba” bagi masyarakat Sumatera Barat. Maarak Jamba adalah tradisi mengangkat bingkisan di atas kepala yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu bundo kanduang. Adapun isi dari bingkisan tersebut adalah masakan sesuai daerahnya masing-masing.

Baca Juga: Sambut Cap Go Meh, Masyarakat Pulau Buluh Usulkan Tambahan Lampu Penerangan

Ketua Harian IKLA Kota Batam Refio mengatakan event yang digelar merupakan Festival Jam Gadang. Yang mana, kegiatan tersebut bertujuan untuk tetap melestarikan budaya Minangkabau untuk masyarakat Minang di Batam.

“Kegiatan ini kami gelar selama empat hari, Sabtu hari terakhir. Kegiatan ini sebagai pengingat atau tetap melestarikan budaya Minang di Batam,” ujar Refio.

Untuk kegiatan hari ketiga salah satunya maarak jamba, yang diikuti dari Kabupaten Kota du Kepri hingga utusan Kecamatan. Peserta “maarak jamba” adalah kaum wanita yang terdiri dari 20 grup. Satu grup bisa puluhan orang.

“Maarak Jamba ini kami perlombakan, ada juri yang menilai. Isi Jamba yang dibawa adalah makanan khas dari daerah masing-masing, intinya semua masakan minang,” imbuhnya.

Baca Juga: DPRD Batam Minta Pemerintah Tinjau Kembali Wacana Sub Pangkalan LPG 3 Kg

Selain itu, sesuai tema festival, di Dataran Engku Putri ada replika Jam Gadang yang dapat mengingatkan masyarakat Minang dengan kampung halaman. Masih kata Refio, kegiatan tersebut sebagai bentuk jalinan silaturahmi agar semakin erat meski berada di rantau.

“Banyak kegiatan selama empat hari, termasuk ada hiburan artis dari Minang. Semoga dengan kegiatan ini, dapat mengobati rasa rindu kampung halaman,” pungkasnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Festival Jam Gadang di Dataran Engku Putri, Ada Jam Gadang hingga Lomba “Maarak Jamba” pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Setelah menunggu cukup lama, akhirnya tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turun ke Batam untuk menghitung kerugian negara dalam dugaan korupsi Fasum dan Fasos yang tengah disidik Kejaksaan Negeri Batam. Proses penyidikan dugaan korupsi Fasum dan Fasos Perumahaan di Batuaji itu sudah dilakukan sejak September 2024 lalu.

Kasi Pidsus Kejari Batam, Tohom Hasiholan mengatakan tim dari BPK sudah turun ke Batam untuk membantu penyidik dalam menghitung kerugian negara. Setelah koordinasi antara penyidik dan BPK sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.

“Untuk penyidikan fasum dan fasos, tim BPK sudah turun ke Batam untuk membantu kami dalam perhitungan kerugian negara,” ujarnya.

Menurut dia, ekspos perkara dengan BPK sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Ekspos perkara untuk menjelaskan terkait hasil penyidikan dalam dugaan korupsi fasum dan fasos tersebut.

Baca Juga: Perburuan Buaya Penangkaran Mulai Berkurang, Masyarakat Diminta Waspada Buaya Liar

“Untuk ekspos sudah dilakukan. Ini tim BPK turun, untuk mengecek di lapangan juga, melihat langsung fasum dan fasos itu juga,” kata Tohom.

Ia berharap, proses perhitungan oleh BPK bisa cepat selesai. Dan memastikan kerugian negara. Sehingga proses penyidikan bisa ke tahap selanjutnya.

“Kalau sudah ada nilai kerugiaan negara, untuk penetapan tersangka bisa lebih mudah. Karena nilai kerugiaan negara, adalah salah satu dari dua alat bukti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Batam tengah menyidik kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pengembang perumahan atau developer PT SX di Batuaji. Perusahaan tersebut diduga tidak menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) seluas 4.900 meter kepada Pemko Batam sejak bertahun-tahun lalu.

Temuan dugaan tindak pidana korupsi di Perusahaan SX setelah jaksa penyidik melakukan serangkaian penyelidikan. Diantaranya dengan pengumpulan dan keterangan, sehingga mendapatkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT SX. Perkara ini merupakan turunan dari bagian Datun, yang kemudian dilakukan pulbaket, menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum.

Baca Juga: Pemko Batam Rancang Skema Kerja Sama Swasta untuk Kelola TPA Punggur

Setelah memastikan adanya perbuatan melawan hukum, tim penyidik jaksa melakukan ekspos dengan pimpinan Kejari Batam. Kemudian oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi menaikan status penyelindikan ke penyidikan. Sprindik ditandatangani Kejari tanggal 9 September lalu.

Dengan naiknya status penyidikan, maka jaksa penyidik akan mulai melakukan pengembangan perkara. Dimulai dengan akan memeriksa saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya.

PT SX yang merupakan developer perumahan besar di Batuaji tak juga menyerahkan fasilitas umum dan sosial ke Pemerintah Kota Batam. Padahal, sudah jelas dalam aturan, bahwa perumahan wajib menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum ke Pemerintah Kota Batam, sebagai aset negara dan dikelola. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel BPK Turun Hitung Kerugiaan Negara Dalam Dugaan Korupsi Fasum dan Fasos di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Anggota Komisi II DPRD Batam, Gabriel Sianturi, menyuarakan perihal wacana pembatasan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer dan pengalihannya menjadi sub pangkalan. Hal ini menyusul munculnya isu kelangkaan LPG 3 kg di beberapa kota di Pulau Jawa.

Gabriel juga mengingatkan masyarakat Kota Batam tidak panik menghadapi isu tersebut.

“Sebagaimana data dari Pertamina, terdapat 2.300 pangkalan LPG yang tersebar di Kota Batam, jumlah ini hampir sebanding dengan total RT yang ada di kota ini,” ujarnya, Jumat (7/2).

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengeluarkan kebijakan baru yang justru dapat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Gabriel mendukung adanya peningkatan dan penyempurnaan program pengendalian distribusi LPG yang telah ada, dengan melibatkan akademisi dan Pertamina.

“Pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendetail terkait kebutuhan riil rumah tangga, pelaku UKM, serta mengkategorikan pihak-pihak yang berhak mendapatkan LPG 3 kg,” jelas Gabriel.

Menurutnya, mengingat demografi Kota Batam, menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan bukan solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan LPG 3 kg.

Penyaluran yang tepat, terukur, dan transparan, dengan dukungan kajian riil terhadap pengguna LPG, diyakini akan memberikan data akurat dalam penentuan kuota tahunan maupun triwulanan bagi Kota Batam.

Gabriel juga mengingatkan bahwa Pertamina menyediakan LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang mampu untuk beralih dari LPG 3 kg, yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

“Dengan pendekatan ini, saya berharap distribusi LPG di Kota Batam dapat lebih adil dan tepat sasaran, serta tidak menambah beban masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel DPRD Batam Minta Pemerintah Tinjau Kembali Wacana Sub Pangkalan LPG 3 Kg pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Ombudsman RI perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, menyampaikan keraguannya atas klaim Pertamina Patra Niaga Area Kepri dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, mengenai ketiadaan pengecer gas 3 kilogram di kota ini.

Pernyataan ini muncul setelah laporan masyarakat menunjukkan bahwa praktik penjualan LPG 3kg oleh pengecer masih marak terjadi. Meski aturan pelarangan pengecer telah diberlakukan sejak 2019, kenyataannya pengecer masih mudah ditemui di berbagai lokasi.

“Teorinya Batam tidak izinkan pengecer sejak 2019 itu betul, tapi faktanya di mana-mana ada. Di sekitar permukiman masyarakat, di jalan raya ada bertumpuk dan bukan pangkalan, itu fakta,” katanya, Jumat (7/2).

Dari temuan Ombudsman, masyarakat Batam masih melakukan pembelian LPG 3 kilogram dari pengecer karena akses yang lebih mudah meski dengan harga yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pada momen tertentu seperti hari libur, hari raya, atau saat terjadi kelangkaan gas di pangkalan, pengecer bahkan menjual LPG 3 kilogram hingga Rp35 ribu per tabung. Sementara dalam kondisi normal, harga jual di pengecer bervariasi mulai dari Rp25 ribu hingga Rp28 ribu per tabung.

Meski harga tersebut lebih tinggi dari HET yang ditetapkan, banyak warga tetap memilih membeli dari pengecer. “Warga kan gak punya pilihan kalau tidak dapat di pangkalan, mereka akan mengupayakan berapa pun harganya,” lanjut Lagat.

Baca Juga: Dugaan Korupsi RSUD Masih Tahap 1, Minggu Depan Tahap 2

Ombudsman juga menyatakan masih menelusuri bagaimana para pengecer mendapatkan suplai tabung gas LPG 3 kilogram. Keberadaan tabung gas di warung-warung kecil ini diduga melibatkan oknum dari agen dan pangkalan gas yang ada di Batam.

Ia menduga adanya praktik nakal dari pangkalan dan agen dalam penyaluran gas LPG. “Dari penelusuran sementara, ada dugaan oknum pangkalan yang nakal. Kemudian ditarik ke atas, ada dugaan juga oknum agen yang bermain dengan stok ini,” tambahnya.

Lagat mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Pertamina terhadap distribusi LPG. Hingga kini, langkah yang diambil sebatas operasi pasar, yang dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan masalah secara jangka panjang.

“Langkah operasi pasar hanya berfungsi untuk meredam sementara keributan di masyarakat, namun langkah ini juga mempersulit para pemilik izin pangkalan di Batam,” kata dia.

Menurutnya, beberapa pangkalan merasa dirugikan karena tidak mendapat suplai ulang ketika stok mereka habis.

“Sekali ada keluhan pangkalan kosong, langkah yang dilakukan adalah operasi pasar. Namun pangkalan justru mempertanyakan, kalau memang ada stok sebanyak itu, kenapa tidak dikirim ulang ke mereka?” katanya.

Baca Juga: Kebakaran di Bengkong Dipicu Api Pembakaran Dupa

Ia menambahkan, beberapa pangkalan bahkan mempertanyakan legalitas mereka sebagai pihak yang resmi menjual gas melon kepada masyarakat.

Operasi pasar yang hanya bersifat sementara dianggap tidak akan memecahkan masalah harga jual yang memberatkan masyarakat.

“Kalau memang sudah kosong, kenapa tidak Pertamina turun ke pangkalan dan mengisi ulang stok kalau memang masih ada?” kata Lagat.

Langkah ini, menurutnya, akan membuat pangkalan berfungsi sesuai peran mereka, serta menjaga harga jual tetap terkendali.

Ombudsman juga mengkritisi alasan tahunan yang kerap diberikan Pertamina terkait keamanan dan keandalan stok gas LPG di Batam.

“Hal ini patut dipertanyakan karena ada laporan dari beberapa pangkalan yang mengaku terjadi pengurangan kuota pengiriman gas,” katanya.

Berdasarkan informasi dari pangkalan, jumlah tabung yang dikirimkan dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) berkurang dari 100 tabung menjadi hanya 80 tabung.

Baca Juga: Pencurian Marak, Kapolres Intruksikan Seluruh Kapolsek Tingkatkan Patroli

“Pengakuan agen yang kami datangi memang dibatasi dari SPBE-nya,” ujar Lagat.

Ombudsman Kepri menyebut, persoalan distribusi gas LPG di Batam perlu ditangani lebih serius dengan pengawasan ketat serta langkah preventif yang efektif.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat yang paling dirugikan,” kata Lagat. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Ombudsman Kepri Ragukan Klaim Ketiadaan Pengecer Gas 3 Kg di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.