batampos – Kota Batam terus menunjukkan pertumbuhan sektor pariwisata dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, sebanyak 1.326.831 wisatawan asing tercatat berkunjung ke Batam, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1.193.931 wisatawan.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menyebutkan peningkatan signifikan terjadi pada akhir tahun.

“Dari data BPS, kunjungan wisman mengalami lonjakan pada bulan Desember sebanyak 159.982 orang dibandingkan November yang hanya 112.641 orang,” ujarnya, Selasa (4/2).

Baca Juga: Ada Kemajuan, Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam Naik Jadi 83,32

Melihat tren positif ini, Pemerintah Kota Batam menargetkan 1,7 juta kunjungan wisman pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperkuat promosi pariwisata dengan meluncurkan kalender wisata 2025 serta menyelenggarakan berbagai event menarik.

Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan Batam terus bersinergi dalam membangun infrastruktur guna meningkatkan daya tarik wisata.

Salah satu program unggulan yang akan digelar adalah Kenduri Seni Melayu (KSM), sebuah event budaya yang menghadirkan peserta dari dalam dan luar negeri.

“Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berbagai event sudah disiapkan untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Batam. Salah satunya Kenduri Seni Melayu, yang diikuti peserta dari berbagai negara,” jelas Jefridin.

Baca Juga: Target Pajak Kendaraan Kepri 2025 Turun, Bapenda Fokus Perbaiki Data Wajib Pajak

Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menargetkan pendapatan dari pajak perhotelan sebesar Rp163 miliar pada 2025 meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp157 miliar.

“Tingginya kunjungan wisatawan berdampak pada peningkatan PAD, terutama dari pajak hotel dan restoran. Pajak ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur Kota Batam,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Batam optimistis dapat mencapai target 1,7 juta kunjungan wisman pada 2025 serta memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Kunjungan Wisman ke Batam Tembus 1,3 Juta, Target 2025 Naik Jadi 1,7 Juta pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polsek Sagulung tengah menangani dua kasus penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku berbeda. Salah satu kasus melibatkan seorang karyawan pabrik tahu di Bengkong yang nekat membawa kabur sepeda motor milik bosnya. Pelaku, yang diketahui berinisial Dr alias Ra, 33, berhasil diamankan polisi setelah beberapa hari dalam pelarian.

Kasus ini terungkap setelah pemilik pabrik tahu, yang juga korban dalam kejadian ini, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sagulung. Tidak hanya itu, korban juga menyebarkan informasi mengenai tindakan pelaku di grup WhatsApp pengusaha tahu di Batam.

Beruntung, beberapa hari setelah kaburnya pelaku, ia mencoba melamar pekerjaan di pabrik tahu lain yang berlokasi di Sagulung. Dari informasi itulah, polisi akhirnya berhasil menangkap Dr.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris, pelaku ditangkap di wilayah Sagulung berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemilik pabrik tahu. “Setelah laporan masuk, kami melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan pelaku. Saat itu, dia baru saja melamar kerja di pabrik tahu lain,” ujarnya.

Baca Juga: Truk Bermuatan Tanah Perparah Kerusakan Jalan di Batuaji dan Sagulung

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa motif utama Dr melakukan penggelapan ini adalah kecanduan judi online. Gaji bulanannya sebagai buruh pabrik tahu telah habis digunakan untuk berjudi. Dalam kondisi terdesak, ia nekat membawa kabur sepeda motor majikannya dengan niat untuk menjualnya dan mendapatkan modal bermain judi lagi.

Atas perbuatannya, Dr kini dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, yang memiliki ancaman hukuman empat tahun penjara. Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya, terutama dalam hal kepemilikan barang berharga seperti kendaraan bermotor.

Selain kasus yang melibatkan Dr, Polsek Sagulung juga menangani kasus penggelapan sepeda motor lainnya. Kali ini, korbannya adalah seorang pengemudi ojek online, sementara pelakunya adalah seorang pria berinisial La. Dalam aksinya, La berpura-pura sebagai seorang pengusaha sukses untuk menipu korbannya.

La awalnya memesan jasa ojek online dan kemudian mulai memperdaya korbannya dengan menawarkan pekerjaan. “Pelaku ini mengaku sebagai pengusaha yang bisa memberikan pekerjaan dengan gaji besar. Ia mengajak korban berkeliling Batam dengan alasan ingin menemui rekan bisnisnya,” jelas Kanit Reskrim.

Baca Juga: Aksi Jambret Bermodus Tanya Alamat Terekam CCTV, Pelaku Dibekuk di Bengkong

Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan korban, La mulai melancarkan aksinya. Ia mengajak korban makan di Panbil Mall dan meminta izin untuk meminjam sepeda motor dengan alasan ingin mengambil uang di ATM. Setelah motor diberikan, La langsung melarikan diri, meninggalkan korban dalam keadaan bingung dan tanpa kendaraan.

Polisi akhirnya berhasil menangkap La di kawasan Fanindo, Batuaji, setelah mendapatkan laporan dari korban. Saat diperiksa di Polsek Sagulung, La mengakui perbuatannya dan mengaku bahwa aksinya ini telah direncanakan sejak awal.

Kedua pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mempercayakan kendaraan mereka kepada orang lain, terutama kepada orang yang baru dikenal. Polisi juga terus melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada korban lain dalam kasus serupa. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Kecanduan Judi Online, Karyawan Pabrik Tahu Gelapkan Sepeda Motor Bos pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sekitar seribu buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Batam pada Kamis, 6 Februari 2025. Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) FSPMI sekaligus menyampaikan aspirasi terkait berbagai isu perburuhan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Ketua FSPMI Kota Batam, Yapet Ramon, mengatakan bahwa aksi ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dilakukan oleh FSPMI untuk menegaskan komitmen perjuangan buruh dalam menuntut keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, aksi ini juga menjadi momen untuk memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro-rakyat yang telah dijalankan.

“Aksi ini bukan hanya untuk memperingati HUT FSPMI, tetapi juga menjadi momentum bagi buruh untuk menyampaikan tuntutan terkait berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang masih belum terselesaikan. Kami ingin memastikan bahwa suara buruh Batam didengar oleh para pemangku kebijakan, terutama terkait revisi rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam 2025,” ujar Ramon, Selasa (4/2).

Dalam aksi ini, FSPMI membawa tujuh tuntutan utama, yang terdiri dari satu tuntutan daerah dan enam tuntutan nasional. Tuntutan daerah yang akan disuarakan adalah mendesak Wali Kota Batam agar segera merevisi rekomendasi UMSK Batam 2025.

“Kami meminta Wali Kota Batam segera merevisi rekomendasi UMSK 2025 karena hingga kini belum ada kejelasan terkait penerapannya. Upah sektoral sangat penting bagi kesejahteraan buruh di Batam, mengingat biaya hidup yang terus meningkat,” tegas Ramon.

Baca Juga: Pencarian Buaya Lepas di Pulau Bulan, Total 39 Ekor Tertangkap

Selain itu, enam tuntutan nasional yang akan disuarakan dalam aksi ini meliputi menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja karena tidak memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan. Tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan serta asuransi swasta tambahan yang dianggap membebani pekerja dan segera sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih berpihak pada hak buruh.

Tegakkan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan layak bagi pekerja. Sahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) agar pekerja domestik mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

“Serta menolak kenaikan usia pensiun menjadi 59 tahun, karena dianggap memberatkan pekerja yang sudah memasuki usia lanjut,” tambah Ramon.

Ia menegaskan bahwa FSPMI akan terus menyuarakan aspirasi buruh hingga ada perubahan nyata dalam kebijakan ketenagakerjaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja.

Baca Juga: Jelang Ramadan, DPRD Batam Minta Disperindag Rutin Pantau Harga Bahan Pokok

“Kami akan terus berjuang sampai tuntutan ini didengar dan direalisasikan oleh pemerintah. Jika tidak ada respons yang memadai, kami siap menggelar aksi lanjutan demi memperjuangkan hak-hak buruh,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Dengan aksi ini, para buruh berharap Pemerintah Kota Batam dan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai permasalahan yang mereka hadapi, terutama terkait revisi UMSK Batam 2025 dan perlindungan hak-hak pekerja secara menyeluruh. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Seribu Buruh FSPMI Batam akan Gelar Aksi di Kantor Wali Kota pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri menargetkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025 sebesar Rp410,65 miliar. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemberlakuan opsen pajak.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri, Andi Mardianus menyebutkan opsen pajak merupakan bagian dari pajak kendaraan yang dikumpulkan oleh pemerintah provinsi tetapi hasilnya diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Karena mekanisme ini, penerimaan opsen tidak tercatat sebagai pendapatan provinsi dalam APBD, melainkan masuk ke APBD kabupaten/kota.

“Penerimaan opsen tidak dicatatkan sebagai pendapatan provinsi dalam APBD, hanya pokok PKB-nya saja. Sedangkan penerimaan opsen dicatatkan sebagai penerimaan pajak kabupaten/kota,” ujarnya, Senin (3/2).

Dalam menentukan target pajak, Bapenda Kepri tidak hanya melihat jumlah kendaraan yang terdaftar, tetapi juga mempertimbangkan kepatuhan wajib pajak berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca Juga: Kunjungan Wisman ke Batam Capai 159.982 di Desember 2024, Usulan Bebas Visa Telah Diajukan

Menurut Bapenda, kendaraan yang sudah berusia lebih dari lima tahun wajib melakukan registrasi ulang. Jika tidak dilakukan, maka kendaraan tersebut tidak lagi dianggap sebagai potensi pajak.

“Ketika tidak dilakukan registrasi, berarti kendaraan itu tidak kami anggap sebagai potensi pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak kendaraan sulit dihitung secara langsung,” jelasnya.

Bapenda hanya memasukkan data kendaraan yang masih aktif dan memiliki riwayat pembayaran pajak sebelumnya. Tren pembayaran pajak juga menjadi faktor dalam menentukan target penerimaan.

Selain itu, Bapenda juga menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pajak kendaraan.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2022, yang mengatur mekanisme pembagian hasil pajak kendaraan antara provinsi dan daerah.

“Dalam aturan PP 35, kami diminta bersinergi dengan kabupaten/kota, baik dalam peran sebagai role model maupun role sharing. Harapannya, data kendaraan yang tidak valid bisa diperbaiki,” katanya.

Baca Juga: Disperindag Tegaskan di Batam Tak Ada Pengecer Gas Melon Tapi Pengumpul

Untuk memastikan keakuratan data kendaraan, Bapenda Kepri menggandeng perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Pendataan ini mencakup kendaraan yang sudah tidak layak pakai, disita, atau telah dilelang.

“Kami melibatkan perangkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW untuk mendata kendaraan yang tidak layak pakai, telah disita, atau dilelang,”* ujar Andi.

Selain itu, kerja sama juga dijalin dengan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) di wilayah Kepulauan Riau untuk *mengoptimalkan potensi pajak daerah melalui integrasi pendataan dan penagihan tunggakan pajak.

Bapenda Kepri memprioritaskan penagihan tunggakan pajak yang baru berumur satu tahun. Hal ini dilakukan karena data kendaraan dalam kategori ini dianggap lebih valid dan masih bisa ditindaklanjuti dengan lebih mudah.

Namun, ada tantangan yang dihadapi di lapangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data alamat wajib pajak, yang menyulitkan petugas dalam melakukan penagihan.

“Sering kali, petugas kami tidak menemukan wajib pajak di alamat yang terdaftar. Oleh karena itu, kami akan memanfaatkan sinergi dengan perangkat RT/RW untuk memetakan permasalahan ini. Prinsipnya, tugas utama kami adalah memastikan data kendaraan dan pemiliknya benar-benar akurat,” tambah Andi.

Bapenda Kepri berharap langkah-langkah strategis ini dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera membayar pajak kendaraan dan memastikan data kendaraan mereka sesuai. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mendukung pembangunan daerah,” katanya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Target Pajak Kendaraan Kepri 2025 Turun, Bapenda Fokus Perbaiki Data Wajib Pajak pertama kali tampil pada Metropolis.