batampos – Isu soal anggaran pendidikan yang disebut-sebut terdampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi perbincangan. Sejumlah pihak mempertanyakan, apakah alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBD turut tergerus untuk membiayai program tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, menegaskan bahwa dana MBG bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, melainkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“MBG itu tidak ada dana dari APBD. Itu beda. Pendidikan ya pendidikan kita. Kalau MBG dari APBN, tidak sama dengan APBD,” kata Surya.

Untuk tahun anggaran 2026, total APBD Kota Batam ditetapkan sebesar Rp4,29 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 26 persen dialokasikan untuk sektor pendidikan. Artinya, porsi anggaran pendidikan di Batam bahkan melampaui ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Menurut Surya, alokasi 26 persen tersebut mencakup berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah, hingga tunjangan dan insentif tenaga pendidik.

“Sebanyak 26 persen untuk pendidikan, baik infrastruktur pendidikan, termasuk juga tunjangan dan insentif pendidikan di Kota Batam,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam struktur APBD 2026 memang terdapat pengurangan dana transfer dari pusat sekitar Rp400 miliar lebih. Namun, pengurangan tersebut tidak berkaitan dengan pengalihan anggaran pendidikan untuk MBG.

Surya menilai keliru jika dana MBG dikaitkan dengan anggaran pendidikan daerah. Menurutnya, kewenangan pembahasan MBG berada di level pusat, khususnya DPR RI, karena program tersebut didanai melalui APBN.

“Itu lebih konteksnya orang-orang DPR RI. Kita tidak membahas itu, kewenangan kita juga tidak di situ. Kita hanya membahas APBD saja,” katanya.

Ia memastikan, dalam pembahasan APBD 2026 bersama pemerintah daerah, tidak ada pemotongan anggaran pendidikan untuk disuntikkan ke program MBG. Seluruh alokasi pendidikan tetap difokuskan untuk kebutuhan sektor pendidikan di Batam.

“Kita sudah bahas APBD 2026. Dana pendidikan tetap 26 persen, tidak ada masalah dan tidak ada kaitannya dengan MBG,” tegasnya.

Surya menambahkan, jika ada pertanyaan mengenai korelasi anggaran pendidikan nasional dengan program MBG, maka pihak yang lebih tepat menjawab adalah pemerintah pusat.

“Yang tahu apakah ada kaitannya atau tidak tentu pihak pusat. Kita tidak masuk ke sana,” ujarnya.

Dengan penegasan tersebut, DPRD Batam memastikan bahwa anggaran pendidikan daerah tetap utuh dan tidak terdampak oleh program MBG, sehingga pembangunan sekolah, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta kesejahteraan tenaga pendidik tetap berjalan sesuai perencanaan.(*)

Artikel Anggaran Pendidikan 26 Persen dari APBD, DPRD Batam Tegaskan Tidak Dipotong untuk MBG pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menyebut masyarakat yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dinonaktifkan masih diberikan masa peralihan selama tiga bulan untuk melakukan reaktivasi.

“Untuk masyarakat yang diputus, ada waktu peralihan tiga bulan untuk reaktivasi,” ujarnya, Selasa (17/2).

Menurut Didi, sebagian kecil warga yang terdampak sudah dimasukkan ke dalam skema PBI Pemda, terutama mereka yang membutuhkan pelayanan rawat inap.

“Sudah ada beberapa yang kita masukkan ke PBI Pemda, terutama yang butuh rawat inap. Waktu diputus BPJS, mereka tidak bisa rawat inap. Makanya premi kita bayarkan melalui bansos kesehatan daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk pelayanan rawat jalan, masyarakat tetap bisa berobat ke puskesmas meskipun kepesertaan BPJS tidak aktif, cukup dengan menunjukkan KTP Batam.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam (Dinsos PM) Batam, Zulkifli Aman, mengatakan hingga saat ini belum ada warga yang mengajukan reaktivasi kepesertaan PBI ke pihaknya.

“Sampai hari ini belum ada yang mengajukan reaktivasi. Kalau ada tentu kami layani, karena sudah tersedia loket pelayanan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses reaktivasi dilakukan melalui Dinsos PM dengan mekanisme pengecekan desil kesejahteraan. Warga yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaan diminta datang langsung ke kantor dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).

“Nanti dicek desilnya melalui aplikasi. Kalau desil 1 sampai 4 tidak perlu pernyataan tambahan. Tapi kalau desil 6 sampai 10 harus ada dokumen pernyataan yang ditandatangani,” katanya.

Zulkifli menduga, belum adanya pengajuan reaktivasi dipengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Batam yang tetap memberikan layanan kesehatan dasar bagi warga ber-KTP Batam meski status kepesertaan BPJS tidak aktif.

“Untuk berobat jalan masih bisa ke puskesmas terdekat walaupun kepesertaannya tidak aktif, cukup dengan KTP Batam. Itu program wali kota,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus memantau perkembangan di lapangan serta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data desil yang bersifat fluktuatif.

“Kami terus monitor. Kamis nanti akan kami rapatkan di tingkat kota untuk membahas hal ini,” katanya.(*)

Artikel Ada Masa Peralihan 3 Bulan untuk Reaktivasi bagi PBI BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tenaga Ahli Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Abdul Rahman Syahputra, menekankan pentingnya kepatuhan dan kesiapan fisik kepada jamaah calon haji (JCH) Kota Batam saat menghadiri gladi posko dan simulasi rute perjalanan haji gelombang I dan II di Asrama Haji Batam Center, Senin (16/2).

Kegiatan yang diikuti sekitar 695 JCH Batam tahun 1447 H/2026 M itu juga dihadiri Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Kepri H Muhammad Syafi’i, Kepala Kemenhaj Kota Batam H Syahbudi, para petugas kloter, serta petugas Arab Saudi.

Dalam arahannya, Abdul Rahman mengingatkan bahwa bekal utama berhaji bukan hanya perlengkapan fisik, tetapi kesiapan hati.

“Yang paling penting dipersiapkan adalah hati. Jangan banyak mengeluh, karena bapak ibu adalah duyufurrahman, tamu-tamu Allah,” ujarnya.

Ia menyampaikan, tahun ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Kementerian Haji dan Umrah RI menyelenggarakan haji dan umrah secara mandiri. Ia juga menitipkan salam dari Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan, yang saat ini berada di Tanah Suci untuk memastikan kesiapan pelaksanaan haji berjalan optimal.

Menurutnya, Menteri tengah meninjau langsung pelatihan petugas di Arab Saudi, kesiapan katering, hotel, hingga penempatan tenda di Arafah dan Mina.

Abdul Rahman menegaskan, ibadah haji merupakan olahraga fisik yang menuntut stamina prima. Ia mengingatkan masih banyak jamaah yang tergolong berisiko tinggi karena memiliki penyakit penyerta (komorbid). Dengan jumlah jamaah Indonesia yang mencapai lebih dari 221 ribu orang, layanan tentu tidak selalu bisa ideal di setiap waktu.

“Pilihannya ada di bapak ibu, apakah sampai di sana mau marah-marah atau tetap sabar. Kemenhaj akan terus berbenah memperbaiki kekurangan layanan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap komando ketua kloter. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diminta tetap berkoordinasi dengan pembimbing ibadah kloter dengan menyusun timeline serta jadwal kegiatan harian selama di Tanah Suci.

Abdul Rahman turut mengingatkan tragedi Mina yang pernah menelan banyak korban jiwa akibat ketidaktertiban mengikuti komando. Dalam skema yang telah ditetapkan, jamaah seharusnya menggunakan bus dari Muzdalifah menuju Mina. Namun karena sebagian berjalan kaki, jalur bus tertutup dan menyebabkan kepadatan.

“Mohon ikuti perintah ketua kloter. Buat grup WhatsApp untuk koordinasi. Jangan sampai tragedi Mina terulang kembali,” pesannya.

Ia menambahkan, jamaah haji Indonesia membawa nama bangsa di hadapan umat Islam dunia. Karena itu, sikap disiplin dan menjaga nama baik negara menjadi hal yang sangat penting.

Dalam gladi posko tersebut, turut mendampingi jamaah petugas Kloter 1, Kloter 2, dan Kloter 25, termasuk petugas kesehatan, pembimbing ibadah, serta perwakilan KBIHU. Hadir pula petugas Arab Saudi yang akan bertugas mendampingi jamaah selama di Tanah Suci.

Kegiatan berlangsung sejak pukul 06.30 hingga 11.30 WIB. Meski harus berjemur beberapa jam di halaman parkir asrama untuk simulasi wukuf di Arafah, antusiasme jamaah tetap tinggi dan penuh semangat mengikuti seluruh rangkaian gladi.(*)

Artikel Tenaga Ahli Menteri Haji Tekankan Kepatuhan dan Kesiapan Fisik pada Gladi Posko Haji di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Suasana sebuah hotel di kawasan Tanjung Riau, Sekupang, mendadak gempar, Senin (16/2) pagi. Seorang pria berusia 64 tahun ditemukan tertelungkup di lantai kamar dalam kondisi sudah tidak bernyawa.

Korban berinisial KHR diketahui meninggal dunia sekitar pukul 09.50 WIB di Hotel Poppy, Kelurahan Tanjung Riau. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum kejadian korban sempat menghubungi seorang perempuan berinisial Diana (35) untuk menemuinya di hotel tersebut.

Setelah Diana tiba, keduanya masuk ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Diana masuk ke kamar mandi. Namun saat keluar, ia melihat korban sudah dalam posisi tertelungkup di lantai dan tidak bergerak.

Saksi kemudian meminta pertolongan kepada pihak hotel. Saat dilakukan pengecekan, korban diketahui telah meninggal dunia.

Kapolsek Sekupang Kompol Hippal Tua Sirait melalui Kanit Reskrim Ipda Riyanto membenarkan adanya peristiwa tersebut.

“Benar, kami menerima laporan adanya seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar hotel wilayah Tanjung Riau. Anggota langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari saksi-saksi,” ujar Ipda Riyanto, Selasa (17/2).

Ia menjelaskan, dari keterangan awal saksi, korban sebelumnya berada di dalam kamar bersama seorang perempuan. Namun saat saksi keluar dari kamar mandi, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa.

“Untuk penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan medis,” tambahnya.

Dari informasi yang diperoleh, korban dan saksi diketahui telah saling mengenal dan beberapa kali bertemu di penginapan berbeda, sekitar satu bulan sekali saat korban datang ke Batam dari wilayah Bulang.(*)

Artikel Ditemukan Tertelungkup di Lantai Hotel, Pria 64 Tahun Ternyata Sudah Meninggal Dunia pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyelidikan kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang sopir truk di Pelabuhan Telaga Punggur, Batam, hingga kini masih terus bergulir. Aparat Satreskrim Polresta Barelang memastikan laporan korban telah ditindaklanjuti dan saat ini berada dalam tahap proses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang, M Debby Tri Andrestian, saat dikonfirmasi terkait perkembangan penanganan perkara tersebut meminta publik bersabar. Ia menegaskan bahwa penyidik tengah bekerja mengumpulkan alat bukti dan keterangan para pihak.

“Mohon waktu ya. Dalam proses. Semua ada mekanisme,” ujar Debby singkat saat dikonfirmasi, Selasa (17/2). Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa laporan korban tidak berhenti dan tetap berjalan dalam tahap penyelidikan.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah seorang sopir truk bernama Sukarman melaporkan dugaan tindak kekerasan yang dialaminya ke Polresta Barelang pada Jumat (14/2). Laporan tersebut langsung diterima dan dibenarkan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi pada Kamis (12/2) di kawasan Pelabuhan Roro Telaga Punggur. Korban disebut mengalami tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum petugas saat berada di dalam pos pelabuhan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Debby juga telah membenarkan adanya laporan dari korban. “Iya, buat laporannya kemarin,” katanya kala itu. Ia menambahkan bahwa proses penyidikan dilakukan untuk memastikan kronologi kejadian serta pihak-pihak yang terlibat.

Sejumlah langkah penyelidikan kini tengah ditempuh penyidik, mulai dari pemeriksaan korban, pengumpulan keterangan saksi, hingga pendalaman bukti-bukti pendukung lainnya. Polisi menegaskan seluruh proses dilakukan secara profesional dan transparan sesuai prosedur hukum.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Bea dan Cukai Batam terkait dugaan keterlibatan oknum petugas dalam kasus tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Humas Bea Cukai Batam melalui sambungan telepon juga belum mendapat respons. Polisi memastikan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses penyelidikan memasuki tahap berikutnya.(*)

Artikel Kasus Dugaan Penganiayaan Sopir Truk di Telaga Punggur Masih Berproses, Polisi Minta Waktu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepolisian Daerah Polda Kepulauan Riau melakukan pengamanan berlapis untuk memastikan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili berlangsung aman dan tertib di Batam. Pengamanan difokuskan pada pusat-pusat perayaan dan rumah ibadah yang diperkirakan dipadati masyarakat.

“Sebanyak 461 personel gabungan diterjunkan dalam operasi pengamanan. Kekuatan itu terdiri dari 208 personel Polda Kepri, 163 personel Polresta Barelang, serta dukungan unsur pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kepri, Nona Pricillia Ohei, Senin (16/2).

Pengamanan dilakukan melalui pola terbuka dan tertutup. Personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan perayaan malam Tahun Baru Imlek serta vihara dan klenteng yang menjadi pusat kegiatan ibadah umat Tionghoa.

“Aparat juga disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan selama perayaan berlangsung,” ujarnya.

Selain penjagaan statis, patroli preventif turut ditingkatkan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah ini diambil untuk memastikan rangkaian perayaan berjalan kondusif tanpa gangguan berarti.

Pengamanan serupa juga diterapkan di wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk di Tanjungpinang, Karimun, dan Bintan, yang juga menjadi lokasi perayaan Imlek.

Ia mengatakan kepolisian berkomitmen memberikan pengamanan maksimal selama perayaan berlangsung.

“Sinergitas seluruh unsur menjadi kunci utama terciptanya situasi yang stabil,” ujarnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat menjaga ketertiban, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta menggunakan kembang api dan petasan sesuai ketentuan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kendaraan dan barang bawaan serta segera melaporkan potensi gangguan keamanan melalui layanan darurat 110.

Pengamanan Imlek tahun ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan menjamin masyarakat dapat menjalankan tradisi keagamaan dengan aman dan khidmat.(*)

Artikel 461 Personel Gabungan Amankan Perayaan Imlek 2577 Kongzili pertama kali tampil pada Metropolis.