batampos – Warga Perumahan Central Hills, Batamcenter, Batam, menghadapi kesulitan dalam merealisasikan pembangunan masjid. Hal ini diduga akibat kurangnya perhatian dari pihak pengembang dan pemerintah terhadap kebutuhan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di kawasan tersebut.

Ketua Pembangunan Masjid Perumahan Central Hills, Harianto, menyebut Central Group, selaku pengembang, terkesan tidak transparan terkait lokasi pembangunan tempat ibadah. Informasi yang disampaikan kepada pembeli unit saat promosi disebut tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

“Dari informasi promosi, perumahan ini disebut memiliki lahan seluas 55 hektare. Namun, realisasinya baru sekitar 24,9 hektare yang bisa digunakan tanpa adanya titik fasum yang dapat dimanfaatkan untuk masjid,” ujarnya, Rabu (29/1).

Warga sebelumnya telah mengajukan permohonan hibah lahan seluas 5.000 meter persegi kepada pengembang dan pemerintah setempat. Tetapi hingga kini, permohonan tersebut belum mendapat respons yang memuaskan.

“Kami sudah mengajukan permohonan sejak lama, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Padahal, ada sekitar 1.000 KK (kepala keluarga) yang sangat membutuhkan fasilitas ibadah,” kata Harianto.

Dalam aturan pengembangan perumahan, baik pengembang maupun pemilik lahan, diwajibkan menyediakan 30 hingga 40 persen dari total lahan untuk fasum dan fasos. Namun, titik fasum yang seharusnya tersedia, sampai sekarang masih menjadi tanda tanya.

Harianto menyebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Batam, belum memberikan solusi konkret meski telah beberapa kali dilakukan pertemuan.

“Seharusnya Dinas Perkim sudah mengetahui titik fasum dan fasos. Tetapi dalam rapat terakhir mereka justru kembali bertanya tanpa memberikan jawaban yang jelas,” kata dia.

Warga juga mengkritik PT Menteng Griya Lestari (MGL), selaku pemilik lahan, yang dinilai enggan menyediakan lokasi pembangunan rumah ibadah. Menurut warga sekitar, pemilik lahan memiliki tanggung jawab yang sama dengan pihak pengembang.

“Kami melihat pola yang sama di proyek sebelumnya, di mana fasum sering dialihkan untuk kepentingan komersial, seperti tempat kuliner, sementara kebutuhan ibadah diabaikan,” ujarnya.

Selain itu, warga juga mempertanyakan peran BP Batam dalam mengawasi rencana tata ruang perumahan tersebut. Menurut mereka, seyogyanya BP Batam memastikan ketersediaan lahan untuk tempat ibadah sejak awal perizinan.

“Ada fatwa planologi dari BP Batam, tetapi mereka tidak memastikan lokasi ibadah sesuai kebutuhan,” katanya.

Tidak hanya soal masjid, warga juga mengeluhkan terbengkalainya pengembangan tahap kedua lahan perumahan yang mangkrak sejak 2021. Hal ini menambah panjang daftar masalah yang mereka hadapi.

Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dari dinas terkait, warga akan membawa permasalahan ini ke DPRD Batam untuk dilakukan audiensi.

“Kami sudah menunggu lebih dari tiga minggu sejak rapat terakhir dengan Perkim, tetapi belum ada jawaban. Jika tidak ada kejelasan, kami akan minta hearing dengan DPRD Batam,” katanya.

Saat dikonfirmasi, Direktur Utama PT MGL, Erwyanto Tedjakusuma malah mengalihkan permintaan wawancara ke pihak Central Group. Padahal, pihaknya adalah pemilik lahan kawasan perumahan itu.

“Maaf, silahkan hubungi Central group sebagai PT yang mengembangkan lahan di Batam. Terima kasih,” katanya, via pesan singkat.

Sementara itu, Batam Pos telah berupaya mengonfirmasi hal ini ke Central Group. Akan tetapi, pihak yang bersangkutan belum merespons.

Reporter: Arjuna

Artikel Warga Perum Central Hills Batam Tuntut Kejelasan Hibah Lahan untuk Masjid pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam terus menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Asnawati Atiq, menyatakan dukungannya terhadap program ini meski pihaknya mengaku belum dilibatkan secara maksimal dalam pelaksanaannya.

Menurutnya , program MBG yang sudah berjalan di beberapa sekolah di Batam saat ini dikelola langsung oleh pihak yang ditunjuk pemerintah, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN). DPRD Batam, hanya sempat terlibat dalam uji coba di beberapa sekolah di Kecamatan Bengkong.

“Sebenarnya kami dari DPRD Batam sangat mendukung program ini. Namun, dalam penerapannya di lapangan, pemerintah sudah menunjuk BGN sebagai pelaksananya di setiap daerah,” ujarnya, Kamis (30/1).

Asnawati juga mendorong agar dapur umum sehat segera tersedia di setiap kecamatan di Kota Batam.

“Saat ini, dapur umum yang beroperasi hanya berada di Kecamatan Bengkong, sehingga cakupan program masih terbatas,” katanya:

DPRD Batam sebagai pengawasan tentunya sangat mendorong MBG ini dapat terlaksana unk seluruh sekolah yg ada di kota Batam dan tidak hanya seperti percontohan yg sedang berlangsung bbr waktu sekarang ini

“Sehingga semua siswa di SD dan SMP dapat merasakan program MBG secara menyeluruh,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Rubianto, menyebutkan program MBG saat ini telah diterapkan di empat sekolah, yakni SDN 003 Bengkong, SDN 006 Bengkong, SDN 010 Bengkong, dan SMPN 30 Batam.

“Kami melihat program MBG di sekolah-sekolah ini berjalan dengan baik dan lancar. Namun, tantangan terbesar yang kami hadapi saat ini adalah keterbatasan infrastruktur, terutama jumlah dapur umum sehat yang masih sangat minim,” kata Tri.

Ia menjelaskan Pemkot Batam menargetkan program MBG dapat menjangkau 58 ribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK pada tahun 2025.

Tri Rubianto menambahkan dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Kepri, disepakati bahwa pada tahun 2025, pemerintah menargetkan 19 persen dari total siswa di Batam dapat menerima manfaat dari program MBG.

“Saat ini, jumlah penerima masih terbatas karena keterbatasan fasilitas. Namun, ke depan kami berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak siswa, sekitar 300 anak dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK,” jelasnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel DPRD Batam Dukung Program MBG, Dorong Pemerataan di Seluruh Kecamatan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan memulai proyek pelebaran jalan di Simpang Cikitsu atau Jalan Raja M Saleh pada Maret mendatang. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Batam rencananya akan mengadakan lelang proyek pada awal Februari.

Kepala DBM-SDA Batam, Suhar, mengatakan proses lelang biasanya memakan waktu sekitar satu bulan. Diperkirakan proyek akan dimulai pada Maret.

“Biasa lelang prosesnya satu bulanan, perkiraan Maret mulai,” katanya, Kamis (30/1).

Sebelumnya, beberapa titik di jalan tersebut memang tampak berlubang, yang membuatnya rawan bagi pengendara, terutama roda dua. Kendaraan roda empat juga terpaksa melaju pelan untuk menghindari kerusakan pada kendaraan, sehingga menyebabkan kemacetan.

Pelebaran jalan ini menjadi salah satu program prioritas pengerjaan DBMSDA Batam untuk tahun 2025. Proyek ini mencakup ruas Jalan Raja M Saleh dari Simpang Perumahan Papa Mama hingga Jalan Hang Tuah, yang nantinya akan dilebarkan menjadi empat lajur; dua lajur di kiri dan dua lajur di kanan, dengan lebar jalan sekitar 12 meter.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Batam, Dohar Mangalando Hasibuan, menyebut penambahan dua lajur di jalan tersebut dapat memperlancar arus kendaraan yang melintas.

“Sekarang ini jalan tersebut selalu macet karena kondisi jalan kurang bagus, ditambah lagi kondisi jalan sempit, hanya ada dua lajur,” ujarnya.

Setelah proyek selesai, kemacetan yang sering terjadi di kawasan Cikitsu bisa teratasi. “Daerah Cikitsu ini lebih banyak dilalui kendaraan pribadi, bukan angkutan perusahaan atau lainnya. Jadi kalau jalan bagus otomatis arus lalu lintas akan lancar,” tambah Dohar.

Proyek pelebaran jalan ini juga telah melalui tahap persiapan yang meliputi penertiban seluruh pedagang yang berada di lokasi serta penebangan pohon yang ada di sepanjang ruas jalan yang akan dilebarkan. Langkah-langkah ini diambil agar tidak ada hambatan selama pelaksanaan proyek.

Selama pengerjaan, kendaraan tetap dapat melintas seperti biasa, karena pekerjaan dilakukan secara bertahap.

“Misalnya kita kerjakan sisi kiri dulu, kendaraan bisa lewat sisi kanan. Begitu sebaliknya,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Atasi Kemacetan, Pelebaran Jalan Cikitsu Dimulai Maret pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebuah video yang memperlihatkan seorang bidan berjoget di live TikTok dengan latar musik dugem, sambil membawa bayi baru lahir, telah viral di media sosial dan menuai banyak kritik dari netizen. Dalam video tersebut, bidan yang diketahui bernama Sarah bekerja di RS Mutiara Aini, Batuaji, Batam.

Artikel Viral Bidan di Batam Joget di Live TikTok dengan Bayi, Dinkes: Yang Dilanggar itu Etika Profesi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jumlah terpidana dengan hukuman berat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batam terus bertambah. Saat ini, terdapat 40 narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup dan 10 orang yang menghadapi hukuman mati.

Kepala Lapas Batam, Heri Kusrita, menjelaskan bahwa jumlah terpidana hukuman berat di Lapas Batam sebelumnya lebih banyak. Namun, sebagian dari mereka telah dipindahkan ke Lapas lain di Kepulauan Riau (Kepri) sebagai bagian dari kebijakan pemerataan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

“Pemindahan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan jumlah narapidana di tiap lapas dan memastikan pembinaan tetap berjalan dengan baik,” ujar Heri Kusrita.

Dalam perkembangan terbaru, dua terpidana hukuman mati baru dipindahkan ke Lapas Batam. Satu di antaranya berasal dari Lapas Narkotika Tanjung Pinang, sementara satu lainnya, Ahmad Yuda, dipindahkan dari Rutan Batam. Ahmad Yuda merupakan terpidana kasus pembunuhan mantan Direktur RSUD Padang Sidempuan yang terjadi di Batuaji beberapa waktu lalu.

Menurut Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) Lapas Batam, Budi, kedua terpidana hukuman mati yang baru masuk tersebut masih menjalani masa pengenalan lingkungan di dalam lapas. “Mereka baru dua minggu berada di sini dan masih dipisahkan dari WBP lainnya,” kata Budi.

Meski tergolong terpidana berat, mereka tetap diperlakukan sama seperti warga binaan lainnya sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku. “Kami tetap melakukan pembinaan terhadap mereka, dan setiap narapidana berhak mengajukan upaya hukum lanjutan,” tambahnya.

Upaya hukum yang masih terbuka bagi para terpidana hukuman berat ini antara lain peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri atas rekomendasi Mahkamah Agung. PK bisa diajukan dua kali. Selain itu, mereka juga dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Sementara itu, kondisi keamanan di Lapas Batam disebut masih terkendali. Warga binaan, termasuk terpidana hukuman berat, akan dipisahkan jika dinilai berisiko. “Sejauh ini, situasi masih dalam kendali dan tidak ada indikasi gangguan keamanan yang berarti,” ungkap Budi.

Secara keseluruhan, mayoritas warga binaan di Lapas Batam berasal dari kasus narkoba, mencapai 62 persen dari total penghuni. Para narapidana ini bervariasi, mulai dari pemakai hingga pengedar dan penyelundup narkotika.

Dengan jumlah narapidana yang terus bertambah, pihak Lapas Batam terus berupaya memastikan keamanan dan kelancaran sistem pembinaan di dalam lapas. “Kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar situasi tetap terkendali,” tutup Heri Kusrita. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Lapas Batam Tampung 50 Terpidana Hukuman Berat pertama kali tampil pada Metropolis.