batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak-anak, termasuk mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memastikan bahwa siswa yang masuk sekolah swasta juga akan menerima bantuan SPP dari pemerintah, khususnya bagi keluarga yang tidak mampu.

“Orang tua tidak perlu takut, bantuan SPP juga kita berikan bagi anak didik sekolah swasta. Rp300 ribu untuk SD dan Rp400 ribu untuk SMP,” ujarnya, Selasa (8/4).

Bantuan ini akan diberikan khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. “Kalau keluarga tidak mampu, maka wajib dapat,” tambahnya.

Menurut Amsakar, bantuan ini akan disalurkan secara lebih spesifik dan selektif melalui koordinasi dengan satuan pendidikan swasta. Tujuannya adalah agar SPP yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Adapun siswa penerima bantuan ini akan diseleksi berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), yang menjadi rujukan untuk menentukan status sosial ekonomi keluarga penerima.

Berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan, sebanyak 3.827 siswa SD dan 2.500 siswa SMP akan menerima bantuan SPP untuk sekolah swasta.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pemko Batam mengurai kepadatan pendaftaran di sekolah negeri yang setiap tahun kerap melebihi daya tampung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyatakan akan mulai menerapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 pada pertengahan tahun ini. SPMB ini akan menggantikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selama ini digunakan.

“Tahun ini Disdik Batam berkomitmen akan melakukan sejumlah langkah mitigasi persoalan daya tampung,” kata dia.

Langkah pertama yang dilakukan adalah pendataan total daya tampung sekolah. Tahun ini, pemerintah menargetkan daya tampung siswa sesuai dengan ketentuan rasio kelas yang telah ditetapkan.

Pada jenjang SD, rasio per kelas maksimal adalah 28 siswa, sementara untuk SMP ditetapkan maksimal 32 siswa per kelas. Tri mengakui bahwa selama ini jumlah siswa per kelas kerap melebihi kapasitas hingga mencapai 50 siswa.

Dalam sistem SPMB tahun 2025, terdapat empat jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jalur domisili, yang sebelumnya dikenal sebagai zonasi, tetap menjadi jalur utama dengan kuota 70 persen untuk SD dan 40 persen untuk SMP.

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu serta penyandang disabilitas, dengan alokasi kuota 12 persen untuk SD dan 20 persen untuk SMP.

Jalur prestasi ditujukan untuk siswa SMP dan SMA, dengan seleksi berdasarkan nilai rapor dan prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk jenjang SMP, kuota jalur ini ditetapkan sebesar 25 persen.

Adapun jalur mutasi, yang mendapat alokasi 5 persen kuota, ditujukan bagi siswa yang orang tuanya mengalami perpindahan tugas, termasuk anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar.

Sebagai upaya lanjutan, Disdik Batam juga mendorong penerimaan siswa di sekolah swasta dilakukan lebih awal, agar penyebaran siswa lebih merata dan tidak terfokus hanya pada sekolah negeri.

“Ini penting untuk memastikan pendidikan berjalan efektif dan merata. Kami tidak ingin lagi ada kelas yang isinya sampai 50 siswa,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pemko Batam Siapkan Bantuan SPP untuk Siswa Swasta, Prioritaskan Keluarga Tidak Mampu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polemik penimbunan aliran Sungai Baloi kembali mencuat setelah jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam meninjau kembali lokasi yang terdampak.

Wakil Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan pihaknya telah turun bersama sejumlah pejabat terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini.

Li Claudia menyebut kunjungan tersebut dilakukan bersama Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah (Sekda) Jefridin Hamid, serta Deputi IV BP Batam Bidang Infrastruktur dan Kawasan, Mouris Limanto. Mereka melihat langsung perkembangan kondisi di lapangan, termasuk penimbunan yang dilakukan di aliran Sungai Baloi.

Baca Juga: Proses Kasus Penimbunan DAS Baloi Berlanjut, Warga Cemas Bisa Timbulkan Banjir

“Dari apartemen itu mereka sudah membongkar PL dan sudah dirapikan,” ujar Li Claudia, Selasa (8/4).

Ia menambahkan, ke depan pemerintah berencana untuk menata kawasan tersebut menjadi ruang terbuka hijau (RTH) demi kepentingan umum. “Rencananya Sungai Baloi akan ditata jadi RTH,” tambahnya.

Rencana penataan RTH di kawasan Sungai Baloi dinilai sebagai langkah strategis untuk memulihkan fungsi kawasan sekaligus menambah kualitas lingkungan hidup di tengah kota Batam. Namun, langkah ini tetap bergantung pada kelanjutan proses hukum yang tengah berjalan.

Baca Juga: Tuduhan Lik Khai Penimbunan Sungai Baloi untuk Jalan Inspeksi Dibantah DBM-SDA Batam

Seperti diketahui, dugaan penimbunan aliran sungai Baloi kini tengah diproses oleh Polda Kepri. Pihak kepolisian dikabarkan sedang mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam aktivitas penimbunan yang dapat mengganggu fungsi hidrologis sungai tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Li Claudia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Proses hukum tetap berjalan. Yang proses tetap proses. Kami pun akan komunikasi dengan Polda apakah kami bisa rapikan karena lagi dalam masa proses,” lanjutnya.

Pernyataan ini membuka kemungkinan adanya koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum guna memastikan bahwa upaya pemulihan lingkungan tidak mengganggu jalannya proses penyelidikan. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Penataan Sungai Baloi Tunggu Proses Hukum, Li Claudia: Sungai Baloi Akan Ditata Jadi RTH, Proses Hukum Tetap Jalan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperluas cakupan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja sektor informal. Tidak hanya pengemudi ojek daring, kini para driver mobil online pun turut diakomodasi dalam program tersebut.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan kebijakan ini merupakan respons atas aspirasi para pekerja transportasi online yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam perlindungan jaminan sosial.

“Driver online hendaknya menjadi bagian dari anggota BPJS yang sedang diformulasikan oleh dinas. Sebelumnya memang hanya ojek online saja yang masuk pertimbangan, karena dianggap lebih rentan,” kata dia, Selasa (8/4).

Namun, setelah mendengar masukan dari berbagai pihak dan mempertimbangkan kondisi di lapangan, ia menilai bahwa perlindungan perlu diberikan pula kepada pengemudi kendaraan roda empat.

“Setelah kami lihat lagi ketersediaan anggaran tahun ini, kami putuskan untuk mengakomodasi penambahan driver online, tidak hanya ojek tapi juga pengemudi roda dua dan roda empat,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diterima Pemko Batam, terdapat sekitar 3.500 orang driver online yang berharap bisa masuk ke dalam skema perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, ada sekitar 1.371 pengemudi yang selama ini mendaftar secara mandiri.

Pemko Batam pun menginstruksikan dinas terkait dan BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melakukan verifikasi terhadap ribuan driver tersebut. Salah satu syarat utama adalah memiliki KTP Batam serta terdaftar aktif di aplikator ojek atau transportasi online.

“Verifikasi penting agar bantuan tepat sasaran. Prinsipnya kami akomodir aspirasi mereka selama memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan dalam Perwako,” ujar Amsakar.

Tak hanya perlindungan kecelakaan kerja, Pemko Batam juga akan menanggung iuran jaminan kesehatan bagi para pekerja ini. Sementara untuk perlindungan hari tua, Pemko masih akan mendalami lebih lanjut.

“Untuk perlindungan hari tua, kami minta dinas teknis dan BPJS berbicara langsung dengan para driver. Jika mereka sepakat, maka bisa kami biayai juga. Tapi saat ini, hari tua belum kami masukkan dalam skema,” katanya.

Meski demikian, Amsakar menyarankan agar perlindungan hari tua tetap dipertimbangkan. “Kalau saran saya, program hari tua ini sebaiknya dilanjutkan, karena manfaatnya juga besar,” tambahnya.

Percepatan dalam proses administrasi juga dianggap penting. Amsakar minta kepada Bagian hukum Pemko Batam untuk segera menindaklanjuti agar proses keanggotaan BPJS para driver bisa segera terealisasi.

“Semua harus terkirim dan terdata. Fokus kami adalah memastikan hanya mereka yang memenuhi kualifikasi yang menerima bantuan ini,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Lakukan Verifikasi Ketat, Pemko Batam Tanggung Iuran BPJS untuk Ribuan Pengemudi Online pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kapal penumpang jenis roro KMP Citra Mandala Abadi mengalami gangguan mesin saat berlayar menuju Mengkapan Tanjung Buton, Riau, Senin malam (7/4). Kapal dilaporkan mengalami insiden mati mesin sekitar pukul 20.00 WIB, tak lama setelah meninggalkan Pelabuhan Punggur, Batam.

“Insiden terjadi di perairan Kabil, Batam, sekitar setengah jam setelah kapal lepas dari dermaga. Kapal diperkirakan akan tiba di Pelabuhan Tanjung Buton pada pukul 15.00 WIB, Selasa waktu setempat sesuai jadwal setelah gangguan tertangani,” ujar Branch Manager PT JN Ferry Batam, Beringin Mega, Selasa (8/4).

Menurut Beringin, penyebab gangguan mesin masih dalam proses penyelidikan. Namun, diduga ada rembesan air ke dalam tangki bahan bakar yang menyebabkan mesin kapal mati.

“Biasanya, kalau air sudah tercampur di sistem bahan bakar, mesin bisa langsung mati,” katanya.

Proses perbaikan berlangsung sekitar satu jam dan berhasil diselesaikan sekitar pukul 21.00 WIB. Kapal kemudian melanjutkan pelayaran menuju Tanjung Buton setelah tim teknis mengganti filter bahan bakar dan menguras tangki.

Selama proses perbaikan, KMP Citra Mandala Abadi mendapat pendampingan dari kapal KMP Satria untuk memastikan keselamatan para penumpang.

Tercatat, kapal tersebut mengangkut sekitar 179 penumpang. “Tidak penuh, tapi cukup ramai,” kata Beringin.

Ia menambahkan, tidak ada gangguan serius atau korban dalam peristiwa ini. “ABK sedang membersihkan tangki, kemungkinan besar saat itulah air masuk. Tapi situasi tetap terkendali,” jelasnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel KMP Citra Mandala Abadi Alami Gangguan Mesin di Perairan Kabil pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menyikapi kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengambil langkah cepat untuk melindungi iklim investasi dan sektor usaha di Batam.

Dia menyebut, kebijakan tarif yang diberlakukan AS berpotensi menghambat ekspor dari kawasan industri Batam, terutama dari perusahaan-perusahaan yang telah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Kalau ini kita gesa, mudah-mudahan bisa menjadi kebijakan penyeimbang terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan baru Amerika,” katanya, Selasa (8/4).

Langkah pertama yang disiapkan adalah percepatan proses pengurusan perizinan. Menurutnya, percepatan ini penting agar pelaku usaha tidak terhambat oleh birokrasi dan dapat segera menyesuaikan diri dengan dinamika global.

Selain itu, ia turut mendorong pemberian insentif kepada pelaku usaha. Insentif yang dimaksud tidak hanya berupa keringanan biaya, tetapi juga kemudahan dalam pelayanan perizinan dan pemangkasan rentang kendali birokrasi.

“Selama ini urusan seperti reklamasi wilayah laut dan Amdal untuk PMA (Penanaman Modal Asing) masih berada di Jakarta. Kita berikhtiar agar pelayanan ini bisa lebih dekat. Kalau bisa di-take over oleh BP Batam, tentu akan lebih baik,” ujar Amsakar.

BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, memiliki kapasitas untuk menangani kewenangan teknis tersebut. Untuk itu, ia menyatakan kesiapan BP Batam dalam menyiapkan tenaga teknis yang dibutuhkan.

Langkah ketiga yang akan dilakukan adalah menggelar pertemuan dengan para pelaku usaha di Batam. Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan rapat koordinasi pada Rabu mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, BP Batam akan menggandeng berbagai asosiasi dunia usaha seperti Kadin, HKTI, Apindo, dan lainnya. Tujuannya adalah menggali keluhan pelaku usaha secara langsung serta menjaring masukan yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

“Kita ingin dengarkan langsung dari para pelaku usaha, apa saja kendala mereka di lapangan. Dengan begitu, pemerintah bisa menyusun langkah-langkah yang tepat sasaran,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Tarif Trump Mengancam Ekspor, Amsakar Siapkan 3 Langkah Strategis pertama kali tampil pada Metropolis.