batampos – PT Capella Dinamik Nusantara selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kepulauan Riau siap menghadirkan gebrakan baru dalam dunia elektrifikasi kendaraan roda dua melalui peluncuran dua unit motor listrik terbaru Honda, yaitu Honda ICON e: dan Honda CUV e:. Peluncuran ini akan digelar selama dua hari, pada 12 hingga 13 April 2025, berlokasi di Batam City Square Mall, Batam.

Kegiatan peluncuran ini dikemas secara meriah dengan berbagai aktivitas menarik yang bertujuan memberikan edukasi sekaligus hiburan kepada masyarakat. Dalam acara ini, pengunjung akan disuguhkan penampilan Authentic Band, kuis berhadiah, lomba fotografi bertema listrik, pameran Honda EV, hingga uji coba berkendara unit EV terbaru. Tak hanya itu, acara juga akan dimeriahkan dengan kompetisi cosplay Eco-Verse, peragaan busana Power Up, serta pertunjukan tari E-Motion Battle Dance, yang menambah semarak suasana dan memicu minat kalangan muda untuk lebih mengenal teknologi ramah lingkungan dari Honda.

Honda ICON e: dan Honda CUV e: hadir untuk menjawab tantangan mobilitas masa depan.

Honda ICON e: hadir sebagai sepeda motor listrik yang gesit dan praktis dengan konsep Advance – Compact, menjadikannya pilihan ideal untuk aktivitas harian di perkotaan. Ditenagai motor listrik dengan daya maksimum 1,81 kW, ICON e: mampu menempuh kecepatan hingga 55 km/jam. Motor ini juga dilengkapi dengan bagasi luas berkapasitas 26 liter dan desain roda yang ergonomis—ban 12 inci di depan dan 10 inci di belakang—serta pijakan kaki yang nyaman.

Sementara itu, Honda CUV e: dirancang untuk mereka yang membutuhkan sepeda motor listrik berkapasitas besar dan siap untuk mobilitas tinggi. Mengusung sistem swappable battery, Honda CUV e: memungkinkan penggunanya untuk menukar baterai dengan mudah sehingga tetap produktif tanpa perlu menunggu pengisian daya. Dengan tampilan yang tangguh dan daya tahan tinggi, CUV e: menjadi jawaban bagi konsumen yang membutuhkan kendaraan ramah lingkungan namun tetap bertenaga.

Menurut Duri Yanto, Sales Manager PT Capella Dinamik Nusantara – Kepulauan Riau, kehadiran dua produk listrik ini merupakan komitmen Honda dalam mendukung transisi menuju kendaraan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Kami sangat antusias memperkenalkan Honda ICON e: dan Honda CUV e: kepada masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Ini merupakan bagian dari langkah Honda untuk terus berinovasi menghadirkan teknologi ramah lingkungan sekaligus tetap fungsional dan stylish. Kami mengajak masyarakat untuk datang langsung dan merasakan pengalaman baru bersama motor listrik Honda,” ujar Duri Yanto.

Honda CUV e: yang memiliki konsep Premium-Futuristic menawarkan pengalaman berkendara yang membanggakan dengan kualitas yang tak diragukan, serta keamanan terjamin khas Honda. Mengusung gaya premium futuristik dengan sudut tajam di beberapa bagian, lalu dipadukan dengan velg berukuran 12 inci. Model ini semakin spesial dengan disematkannya Honda RoadSync Duo, sistem konektivitas dengan ponsel pada tipe tertinggi yang semakin memberikan kemudahan, kenyamanan, dan ketenangan saat berkendara dengan mobilitas tinggi. Honda CUV e: ditenagai motor listrik dengan tenaga maksimal 6 kW, yang dapat membawanya melaju hingga kecepatan 83 km/jam dengan jarak tempuh maksimal 80,7 km.

Dengan menggabungkan edukasi teknologi ramah lingkungan, hiburan kreatif, dan peluncuran produk terbaru, acara ini diharapkan mampu menjadi magnet bagi masyarakat dan generasi muda untuk semakin dekat dengan kendaraan listrik. Honda optimistis bahwa kehadiran Honda ICON e: dan CUV e: akan menjadi titik awal transformasi menuju gaya hidup mobilitas yang lebih hijau dan efisien di wilayah Kepulauan Riau. (*)

Artikel 2 Varian Honda Listrik Akan Hadir di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kebijakan Tarif Trump yang diberlakukan terhadap Indonesia diprediksi akan memberi tekanan besar terhadap sektor industri manufaktur di Batam. Tiga sektor utama yang akan terdampak secara signifikan adalah industri elektronik, otomotif, dan solar panel.

Koordinator HKI Wilayah Batam dan Karimun, Adhy Wibowo, menyebut barang ekspor dari ketiga sektor tersebut kini masuk dalam daftar produk yang dikenai tarif bea masuk sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat.

“Kebijakan tarif resiprokal ini membuat banyak investor yang sudah eksis memilih untuk wait and see,” katanya, Rabu (9/4).

Baca Juga: Tarif Trump Mengancam Ekspor, Amsakar Siapkan 3 Langkah Strategis

Ia mengungkapkan, ada perusahaan manufaktur besar di Batam yang awalnya berencana melakukan ekspansi tahun ini. Namun, karena adanya kebijakan tarif baru tersebut, perusahaan memilih menunda rencana tersebut.

Empat kawasan industri terbesar di Batam; Batamindo, Panbil, Tunas, dan Kabil, sangat mengandalkan ketiga sektor industri yang terkena imbas dari kebijakan baru tersebut.

Pada era awal perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, kawasan Tunas dan Panbil sempat menjadi tujuan relokasi investasi dari Tiongkok. Tetapi, kini diprediksi akan turut terdampak oleh kebijakan tarif yang baru.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Batam mencatat bahwa ekspor utama dari Batam masih didominasi oleh produk industri manufaktur. Mesin/peralatan listrik (HS 85) mencatatkan nilai ekspor sebesar US$ 627,71 juta pada Januari 2025, berkontribusi sebesar 36,87 persen terhadap total ekspor.

Selain itu, mesin-mesin/pesawat mekanik (HS 84) mencatatkan nilai ekspor sebesar US$ 86,87 juta, sedangkan benda-benda dari besi dan baja (HS 73) menyumbang ekspor senilai US$ 147,74 juta.

Baca Juga: Ancaman Tarif Ekspor AS, HKI Batam Desak Pemerintah Ambil Langkah Cepat

Kenaikan drastis tarif bea masuk oleh Amerika Serikat akan meningkatkan biaya produksi secara signifikan bagi perusahaan-perusahaan manufaktur di Batam.

Untuk menyiasati peningkatan biaya ini, perusahaan kemungkinan besar akan melakukan langkah efisiensi, salah satunya dengan pengurangan tenaga kerja atau PHK.

Kawasan Industri Batamindo, yang merupakan kawasan industri terbesar di Batam, saat ini menampung 72 perusahaan aktif dengan jumlah karyawan antara 45 ribu hingga 52 ribu orang.

Jika digabungkan dengan tiga kawasan industri besar lainnya, total jumlah pekerja dapat mencapai 300 ribu orang. Jumlah ini belum termasuk sekitar 20 kawasan industri lainnya yang tersebar di Batam.

Melihat ancaman tersebut, lanjut Adhy, pihaknya telah mendorong BP Batam untuk segera meminta United States Trade Representative (USTR) agar mengecualikan Batam dari pengenaan Tarif Trump. Batam memiliki kekhususan sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) yang tidak mengenakan tarif bea masuk atas barang impor dari luar negeri.

“Pemerintah harus merespons cepat kebijakan ini agar bisa melindungi iklim industri Indonesia sebagai negara berbasis ekspor,” katanya.

Amerika Serikat masih menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor dari Batam, selain Singapura dan Tiongkok. Pada Januari 2025, nilai ekspor Batam ke Amerika mencapai US$ 308,90 juta atau sekitar seperempat dari total ekspor Batam. Angka ini mengalami kenaikan 13,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Barang elektronik masih menjadi komoditas utama ekspor Batam ke Amerika. Kenaikan ini mulai terlihat sejak awal perang dagang Amerika dan China sebelum pandemi COVID-19.

Saat itu, pengenaan tarif bea masuk yang tinggi terhadap barang asal China mendorong relokasi industri ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Indonesia. Dengan relokasi tersebut, barang ekspor tercatat berasal dari Indonesia dan terbebas dari tarif bea masuk tinggi ke Amerika saat itu.

Namun, jika tidak diantisipasi, volume ekspor Batam dikhawatirkan akan menurun, sehingga dapat menyebabkan kontraksi ekonomi di wilayah ini. Sebagai catatan, sekitar 50 persen pertumbuhan ekonomi Batam disumbang oleh sektor industri pengolahan, yang kini tengah menghadapi tekanan berat.

Adhy juga menyoroti kemungkinan investor memindahkan operasional pabrik ke Malaysia, mengingat nilai logistik yang lebih murah serta bea masuk Tarif Trump yang lebih rendah, yakni hanya 24 persen.

Ia menekankan bahwa Indonesia perlu mengembangkan industri rantai pasok atau supply chain agar tidak terus bergantung pada negara lain dan menjadi lebih mandiri. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Investor Wait and See Gegara Tarif Trump, Ekspansi Industri Batam Tertahan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak serius dari kebijakan Tarif Trump terhadap industri solar panel di Batam. Tarif tersebut menjadi ancaman besar bagi kelangsungan 26 perusahaan manufaktur panel surya yang beroperasi di kawasan tersebut.

Menurutnya, khusus untuk produk solar panel asal Indonesia, Amerika Serikat mengenakan tarif masuk sebesar 32 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tarif yang dikenakan pada Malaysia, yakni hanya 6,43 persen. Perbedaan yang begitu mencolok ini, lanjutnya, sangat mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar ekspor, khususnya ke Amerika Serikat.

“Ini ancaman serius. Kalau kondisi ini dibiarkan tanpa solusi, investor tentu lebih memilih Malaysia sebagai lokasi produksi. Apalagi bagi perusahaan yang memang orientasinya ekspor ke AS,” katanya, Rabu (9/4).

Baca Juga: Tarif 32 Persen Trump Ancam Ekspor Batam, Pengusaha Waswas

Dampak dari potensi relokasi investasi ini sangat besar terhadap tenaga kerja lokal di Batam. Ia menjelaskan, satu perusahaan solar panel bisa mempekerjakan 300 hingga 500 orang. Dengan total 26 perusahaan yang ada, jumlah pekerja yang bergantung pada sektor ini mencapai lebih dari 10 ribu orang.

“Kalau perusahaan-perusahaan ini terpaksa hengkang atau mengurangi produksi, maka gelombang PHK tak bisa dihindari. Banyak orang bisa kehilangan pekerjaan,” kata Ma’ruf.

Ia pun mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah diplomatik. Salah satunya dengan melakukan lobi intensif ke pihak Amerika Serikat agar tarif tersebut bisa ditinjau ulang. Terlebih, Batam selama ini tidak memberlakukan bea masuk bagi negara manapun, termasuk Amerika.

Baca Juga: Pajak Resiprokal AS 32 Persen, Industri Padat Karya Terancam Rontok

“Kami berharap pemerintah pusat melihat ini sebagai isu yang sangat mendesak. Batam punya potensi besar sebagai pusat industri hijau, dan jangan sampai potensi ini malah tergerus akibat kebijakan dagang sepihak,” ujar dia.

Sebelumnya, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengambil langkah cepat untuk melindungi iklim investasi dan sektor usaha di Batam.

Dia menyebut, kebijakan tarif yang diberlakukan AS berpotensi menghambat ekspor dari kawasan industri Batam, terutama dari perusahaan-perusahaan yang telah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Kalau ini kita gesa, mudah-mudahan bisa menjadi kebijakan penyeimbang terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan baru Amerika,” katanya, Selasa (8/4).

Langkah pertama yang disiapkan adalah percepatan proses pengurusan perizinan. Menurutnya, percepatan ini penting agar pelaku usaha tidak terhambat oleh birokrasi dan dapat segera menyesuaikan diri dengan dinamika global.

Selain itu, ia turut mendorong pemberian insentif kepada pelaku usaha. Insentif yang dimaksud tidak hanya berupa keringanan biaya, tetapi juga kemudahan dalam pelayanan perizinan dan pemangkasan rentang kendali birokrasi.

“Selama ini urusan seperti reklamasi wilayah laut dan Amdal untuk PMA (Penanaman Modal Asing) masih berada di Jakarta. Kita berikhtiar agar pelayanan ini bisa lebih dekat. Kalau bisa di-take over oleh BP Batam, tentu akan lebih baik,” ujar Amsakar.

BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, memiliki kapasitas untuk menangani kewenangan teknis tersebut. Untuk itu, ia menyatakan kesiapan BP Batam dalam menyiapkan tenaga teknis yang dibutuhkan.

Langkah ketiga yang akan dilakukan adalah menggelar pertemuan dengan para pelaku usaha di Batam. Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan rapat koordinasi pada Rabu mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, BP Batam akan menggandeng berbagai asosiasi dunia usaha seperti Kadin, HKTI, Apindo, dan lainnya. Tujuannya adalah menggali keluhan pelaku usaha secara langsung serta menjaring masukan yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

“Kita ingin dengarkan langsung dari para pelaku usaha, apa saja kendala mereka di lapangan. Dengan begitu, pemerintah bisa menyusun langkah-langkah yang tepat sasaran,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Tarif Trump Ancam Industri Solar Panel Batam, 10 Ribu Pekerja Terancam PHK pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Jalan S. Parman, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, mendapat tanggapan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam. Jalan tersebut dikeluhkan warga karena sering memicu kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.

Beberapa pengendara yang melintas mengaku pernah mengalami insiden jatuh akibat permukaan jalan yang tidak rata dan berlubang. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan, terlebih di saat hujan yang membuat lubang jalan tidak terlihat. Warga berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan konkret.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Suhar, menyatakan pihaknya telah mengerahkan tim pemeliharaan rutin untuk pengecekan langsung ke lokasi. “Tim sudah kami arahkan ke sana untuk opname,” ujar Suhar saat dikonfirmasi, Selasa (9/4).

Baca Juga: Pemotor Terus Berjatuhan, Warga Desak Perbaiki Jalan Rusak di Seibeduk

Dikatakannya, langkah awal yang mungkin dilakukan adalah perbaikan minor melalui kegiatan pemeliharaan rutin jalan. “Kemungkinan besar kita coba perbaikan minor dulu dengan pemeliharaan rutin jalan,” jelasnya.

Meski demikian, Suhar menambahkan bahwa hasil pengecekan di lapangan akan terlebih dahulu dilaporkan kepada pimpinan. “Hasil opname kami laporkan dulu ke pimpinan, karena kabarnya pimpinan juga akan meninjau langsung ke lokasi tersebut,” kata dia.

Saat ini, pihaknya masih menunggu jadwal dari pimpinan untuk peninjauan lapangan. Peninjauan tersebut akan menentukan langkah lebih lanjut terkait skema perbaikan yang akan diambil, apakah bersifat sementara atau membutuhkan penanganan lebih besar.

Suhar juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat melintas di area tersebut, sambil menunggu proses perbaikan berjalan. “Keselamatan pengendara tetap yang utama, kami mohon pengertian masyarakat atas situasi yang ada,” ucapnya.

Dengan adanya perhatian dari pemerintah kota, warga berharap perbaikan jalan bisa segera dilakukan guna mencegah jatuhnya korban lebih banyak akibat jalan rusak. Pemerintah pun diminta lebih tanggap dan cepat merespons keluhan serupa di wilayah lainnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel DBMSDA Batam Tanggapi Keluhan Kerusakan Jalan S Parman Seibeduk pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) Tahap II bagi calon jamaah haji reguler tahun 1446 H/2025 M di Kota Batam masih menyisakan pekerjaan rumah. Berdasarkan data terbaru dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam per Selasa, 8 April 2025, tercatat masih ada 177 calon jamaah yang belum menyelesaikan kewajiban pelunasan biaya haji.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Batam, Syahbudi, menjelaskan bahwa pelunasan BIPIH Tahap II ini telah dibuka sejak 24 Maret 2025 dan akan ditutup pada 17 April 2025 mendatang. Proses pelunasan dilayani setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

“Kuota pelunasan tahap kedua untuk Kota Batam sebanyak 293 orang. Hingga hari ini, baru 116 orang yang telah melakukan pelunasan. Sisanya, sebanyak 177 orang masih belum menyelesaikan prosesnya,” ujar Syahbudi, Rabu (9/4).

Syahbudi merinci, kuota tahap kedua ini terdiri atas beberapa kategori, yakni jamaah yang mengalami kegagalan sistem saat pelunasan tahap pertama sebanyak 11 orang, pendamping jamaah haji lanjut usia dan disabilitas sebanyak 28 orang, serta jamaah cadangan sebanyak 254 orang.

“Kategori jamaah cadangan adalah yang paling banyak. Mereka akan masuk sebagai calon jamaah haji jika masih tersedia kuota setelah pelunasan dari kategori utama,” ungkapnya.

Untuk jamaah cadangan, Syahbudi menegaskan bahwa ada beberapa prosedur yang harus dijalani sebelum bisa melakukan pelunasan. Salah satunya adalah memastikan status istitha’ah atau kemampuan kesehatan terlebih dahulu.

“Setelah istitha’ah, jamaah cadangan wajib melapor ke Kemenag untuk membuka blokir data di sistem Siskohat dan menandatangani surat pernyataan. Setelah pelunasan selesai, mereka juga diminta menyerahkan bukti pelunasan ke kantor Kemenag Kota Batam,” jelasnya.

Ia juga mengimbau seluruh calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tahap kedua untuk tidak menunda proses pelunasan. Menurutnya, waktu yang tersisa sudah semakin pendek, sementara data menunjukkan bahwa aktivitas pelunasan mulai melambat sejak awal April.

“Data grafik kami menunjukkan tren pelunasan tertinggi terjadi pada 25 Maret lalu, yaitu sebanyak 44 orang dalam satu hari. Namun, sejak 9 April hingga hari ini, belum ada lagi penambahan jamaah yang melakukan pelunasan,” kata Syahbudi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 177 Calon Jamaah Haji Batam Belum Lunasi BIPIH Tahap II pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam mencatat adanya peningkatan signifikan pada jumlah penumpang selama masa angkutan Lebaran 2025, meskipun terjadi penurunan pada jumlah kendaraan yang menyeberang dibandingkan tahun sebelumnya.

General Manager PT ASDP Cabang Batam, Hermin Welkis, mengungkapkan bahwa jumlah penumpang pejalan kaki meningkat sebesar 10 persen secara keseluruhan.

Sebaliknya, kendaraan roda dua tercatat menurun 9 persen, roda empat turun 12 persen, dan kendaraan angkutan muatan mengalami penurunan paling tajam sebesar 20 persen.

“Tren mudik tahun ini menunjukkan adanya pergeseran pola. Masyarakat memanfaatkan libur panjang sebelum puncak mudik untuk bepergian lebih awal, sehingga arus penumpang lebih terurai dan tidak menumpuk pada hari-hari mendekati puncak mudik maupun arus balik,” ujar Hermin, Rabu (9/4).

ASDP mencatat bahwa rute favorit pemudik masih didominasi oleh jalur Telagapunggur – Tanjunguban, Bintan. Sementara untuk lintasan jarak jauh seperti Tanjung Buton, Riau dan Kuala Tungkal, Jambi, lonjakan penumpang terjadi pada H-3 dan H+3 Lebaran.

“Kami melihat pola baru dari perilaku pemudik yang lebih memilih keberangkatan lebih awal dan kepulangan lebih lambat, ini membantu kami dalam pengelolaan operasional pelabuhan,” tambah Hermin.

Hermin turut mengapresiasi kerja sama lintas sektor, khususnya dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau serta aparat penegak hukum, yang telah bersinergi dalam menjaga kelancaran dan keamanan selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Dengan pola baru mudik yang lebih terdistribusi, ASDP optimistis dapat terus meningkatkan pelayanan dan efisiensi operasional di masa-masa mendatang.

“Tanpa dukungan penuh dari instansi terkait, tentu kelancaran arus mudik yang minim kendala ini tidak akan bisa tercapai,” ujarnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel ASDP Batam Catat Jumlah Penumpang Meningkat Selama Lebaran, Kendaraan Angkutan Turun Hingga 20 Persen pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi lima kebijakan publik pada triwulan kedua tahun ini.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal dan manfaat kebijakan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

“Karena sudah triwulan pertama, kita minta di triwulan kedua ini sudah dieksekusi. Jadi kalau diperlukan peraturan wali kota atau peraturan kepala dinas, ya segera itu diformulasikan,” kata Amsakar, Selasa (8/4).

Kelima kebijakan publik tersebut meliputi program Batam Bersih, pemberian pakaian sekolah gratis, pinjaman tanpa bunga untuk pelaku UMKM hingga Rp20 juta, peningkatan pelayanan air bersih, serta penanganan banjir. Kebijakan-kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Selain lima kebijakan utama, Pemko Batam juga akan memberikan perhatian khusus terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama dalam mendukung pelaku usaha lokal. Pemerintah akan mendorong percepatan perizinan usaha bagi pelaku usaha di daerah.

Amsakar menyampaikan, pelaku usaha akan diberikan insentif berupa kemudahan layanan perizinan, pengurangan biaya administrasi, serta penyederhanaan birokrasi.

“Kita akan memperpendek rentang kendali pelayanan agar lebih efisien dan bersahabat bagi dunia usaha,” katanya.

Amsakar yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, menyoroti sejumlah persoalan perizinan yang selama ini masih harus ditangani di Jakarta, seperti urusan reklamasi, hingga AMDAL. Menurutnya, bila proses itu dapat diambil alih oleh BP Batam, pelayanan akan lebih cepat karena BP Batam merupakan representasi pemerintah pusat di daerah.

Untuk mendukung hal ini, Amsakar meminta para deputi di BP Batam agar mulai mempersiapkan forum dialog dengan para pelaku usaha. Dialog ini diharapkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi dan masukan yang konstruktif.

Sejumlah organisasi pelaku usaha juga akan dilibatkan dalam forum tersebut, di antaranya Kadin, APINDO, TIER, SITIAK, IDA, DESOA, IBERINDU, HKI, serta perwakilan kawasan industri lainnya. Pemko Batam bertekad menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif.

“InsyaAllah kita akan persiapkan pertemuan ini sebaik mungkin untuk menggali saran dan masukan dari pelaku usaha. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan yang dilahirkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Amsakar Instruksikan Eksekusi 5 Kebijakan Prioritas di Triwulan Kedua pertama kali tampil pada Metropolis.