batampos – Polemik terkait pemberlakuan Fuel Card untuk pembelian Pertalite di Batam dijawab oleh Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau. Dia menjelaskan bahwa Fuel Card akan diberlakukan penuh pada 1 Maret 2025, setelah 80 persen kendaraan di Batam telah memilikinya.

“Batam dipilih sebagai pilot project (proyek percontohan) karena dinilai mampu menghemat anggaran negara terkait subsidi energi,” katanya.

Namun, penerapan kartu ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu isu yang mencuat adalah kemungkinan tumpang tindih dengan kebijakan Pertamina yang menggunakan sistem QR Code untuk mendata konsumsi BBM. Menanggapi hal ini, Gustian menyebut bahwa QR Code Pertamina hanya berfungsi untuk pencatatan jumlah konsumsi dan kendaraan, sedangkan Fuel Card bertugas membatasi jumlah pembelian harian, yakni 120 liter Pertalite per kendaraan.

“QR Pertamina itu hanya mendata kendaraan saja, berbeda dengan Fuel Card yang berfungsi sebagai alat kontrol,” kata dia.

Baca Juga: Li Claudia Sebut Fuel Card Memberatkan Rakyat, Gerindra Desak Pembatalan Kebijakan

Kebijakan ini, diakuinya telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Salah satu aspek yang paling banyak diperdebatkan adalah biaya administrasi Fuel Card, yang disebut-sebut mencapai Rp25 ribu. Namun, Disperindag membantah angka tersebut dan menegaskan sebenarnya biaya administrasi adalah Rp20 ribu sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam nota kesepahaman bersama pihak perbankan. Pemotongan bea itu dilakukan sebulan setelah penggunaan, bukan saat pendaftaran.

“Pemotongan dana itu dilakukan oleh pihak perbankan, bukan pemerintah. Kami tidak memiliki kewenangan untuk itu,” katanya.

Tiga bank yang terlibat dalam program ini -Bank Sumut, Bank Bukopin, dan CIMB Niaga-dipilih karena kesiapan mereka dalam implementasi sistem Fuel Card. Pihaknya telah mengundang 23 bank dalam rangka penyamaan persepsi, tetapi hanya tiga bank tersebut yang siap berkomitmen.

Selain pengendalian konsumsi Pertalite, pemerintah juga berupaya menertibkan keberadaan pertamini ilegal di Batam. Kata Gustian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan surat edaran terkait penghapusan pertamini di jalanan sebagai langkah untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi.

Namun, hingga kini, masyarakat masih mempertanyakan dasar hukum yang lebih kuat untuk penerapan Fuel Card, selain surat edaran Wali Kota Batam tersebut. Gustian pun mengklaim ada banyak aturan yang mendukung kebijakan ini, meskipun ia tidak menyebutkan secara spesifik peraturan yang dimaksud.

Baca Juga: Area Pencarian Buaya Lepas dari Penangkaran PT PJK Diperluas, Sudah 35 Ekor Ditangkap

Menanggapi hal ini, Thomas, perwakilan Bank Sumut, salah satu dari tiga bank yang ditunjuk dalam program ini, menjelaskan biaya administrasi mencakup berbagai komponen, seperti asuransi jiwa, pengelolaan sistem informasi, serta pengadaan kartu. Keterlibatan Bank Sumut dalam program ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperluas jangkauan layanan perbankan.

“Asuransi ini melindungi pengguna Fuel Card dari risiko kecelakaan. Bank Sumut bekerja sama dengan Askrida untuk layanan asuransi tersebut,” kata dia.

Sistem Fuel Card yang diharapkan pemerintah menjadi solusi untuk memastikan pemerataan subsidi, justru membuka ruang kontroversi. Bagi masyarakat Batam, kebijakan ini bukan sekadar alat kontrol, melainkan simbol dari bagaimana sebuah kebijakan bisa menjadi pisau bermata dua; antara pengawasan dan potensi penyalahgunaan. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Disperindag dan Perbankan Menjawab Polemik Fuel Card pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Bea Cukai (BC) Batam pada awal tahun ini mencatat penurunan drastis pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel. Dalam sehari, BC Batam hanya melayani 30-50 pendaftaran.

“Turun drastis sekarang (pendaftaran IMEI). Tahun lalu, sehari itu bisa sampai ratusan,” ujar Kepala Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah di Kantor BC Batam, Batuampar, Rabu (22/1).

Zaky menilai penurunan pendaftaran ini karena pihaknya memperketat pengawasan serta mensosialisasikan bahayanya penggunaan data pribadi pada ponsel milik orang lain.

Baca Juga: Program MBG, DPRD Batam Janji Pantau dan Evaluasi Secara Berkala

“Akhir tahun kemarin lebih kita perketat. Kalau misalnya ada beberapa orang dan KTP-nya bukan Batam kita lakukan penelitian,” katanya.

Diketahui, aturan pendaftaran IMEI saat ini yakni penumpang baru bisa melakukan pendaftaran lagi dengan jangka waktu satu tahun sejak tanggal registrasi terakhir.

Hal ini sesuai aturan baru ini sesuai dengan Permendag nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan impor.

“Aturannya masih sama. Memang Batam termasuk banyak dilalui untuk pendaftaran, letaknya yang strategis karena berbatasan dengan Singapura,” ungkap Zaky.

Menurut dia, saat ini Batam juga masih jalur utama penyelundupan ponsel asal Singapura. Seperti pada akhir tahun lalu, Polsek Kawasan Bandara Hang Nadim Batam mengamankan 215 unit ponsel.

Ponsel jenis iPhone dan Redmi tersebut akan dibawa ke Jakarta.

“Ini ponsel bekas asal Singapura, dan IMEI-nya tidak terdaftar,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Pengawasan Ketat, Pendaftaran IMEI Menurun Drastis di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kritik terhadap Fuel Card juga disampaikan oleh anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menambah beban administrasi bagi masyarakat tetapi juga berisiko menimbulkan hambatan dalam proses pengisian BBM di SPBU.

“Kami keberatan dengan penerapan Fuel Card karena ada biaya administrasi yang dibebankan. Selain itu, akan terjadi keterlambatan jika kartu tidak terdeteksi akibat kerusakan, baik pada kartu maupun mesin, yang pada akhirnya bisa menyebabkan antrean panjang,” katanya.

Keharusan masyarakat mengisi saldo di bank yang telah ditunjuk pemerintah dinilai menyulitkan karena membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi dan parkir. Ia berpendapat bahwa sistem MyPertamina yang sudah ada saat ini jauh lebih praktis dan tidak membebani masyarakat dengan biaya tambahan.

Baca Juga: BPOM Batam Perketat Pengawasan Parcel dan Hampers Jelang Imlek

“Kami akan meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan ini atau setidaknya menggratiskan biaya administrasinya serta melakukan sosialisasi yang masif sebelum diterapkan,” kata Wahyu.

Kemudian, Wakil Ketua III DPRD Batam, Hendra Asman, juga mengutarakan pandangan serupa. Menurutnya, kebijakan Fuel Card ini perlu dijelaskan secara utuh kepada publik, terutama terkait tujuan dan mekanisme teknisnya.

“Yang kami lihat, ada kesamaan fungsi antara kartu kendali Pertamina dengan yang akan diterapkan Disperindag. Namun, bedanya ada pembatasan pembelian harian dan biaya pembuatan kartu hingga Rp25.000, yang tentu memberatkan masyarakat,” katanya.

Dia mempertanyakan sejauh mana koordinasi Pemko Batam dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, pengawasan dan distribusi BBM bersubsidi seharusnya berada di bawah kewenangan BPH Migas yang dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Kemendagri.

“Apakah Pemko Batam dalam hal ini Disperindag sudah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait kewenangan mereka? Sebab, pengawasan BBM bersubsidi harus sesuai prosedur agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan pusat,” katanya.

Baca Juga: Pemko Batam Segera Tangani Kerusakan Infrastrukture Karena Banjir di Batuaji dan Sagulung

Selain itu, Hendra pun menyinggung soal pentingnya transparansi terkait biaya administrasi yang dikenakan dalam penggunaan Fuel Card. Ia risau kebijakan ini justru menambah beban ekonomi masyarakat tanpa kejelasan mengenai manfaat dan tujuannya.

“Kebijakan ini harus dievaluasi dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemudahan bagi masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya bertujuan mengontrol distribusi BBM malah menjadi beban tambahan,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Pertamina menegaskan bahwa ketiga sistem tersebut memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda. “Subsidi Tepat dan MyPertamina adalah dua hal yang berbeda, demikian pula dengan Fuel Card,” ujar Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria.

Dijelaskannya, kebijakan Subsidi Tepat Pertalite merupakan upaya Pertamina Patra Niaga untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran. Sosialisasi program ini telah dilakukan sejak Agustus 2024, dengan pembukaan pendaftaran pada September 2024.

Pertamina, sebagai operator distribusi BBM subsidi, memiliki tanggung jawab dalam memastikan penyaluran BBM tepat sasaran. Ia juga menegaskan bahwa peran Pertamina berbeda dengan BPH Migas, yang bertindak sebagai regulator dalam pengawasan distribusi BBM subsidi.

Baca Juga: Kebijakan Fuel Card Pertalite Hanya Berlaku di Batam

“Penggunaan barcode dalam sistem kami adalah alat pencatatan digital yang membantu memonitor distribusi Pertalite dan Bio Solar,” katanya.

Terkait kekhawatiran adanya dualisme sistem yang dapat membingungkan masyarakat, Pertamina memastikan bahwa implementasi sistem mereka di lapangan berjalan dengan lancar.

“Hingga saat ini, pelaksanaan berjalan kondusif. Petugas kami standby di setiap SPBU untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses program Subsidi Tepat Pertalite,” ujar Satria. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Fuel Card Hanya Berlaku di Batam, Menyulitkan atau Menyelamatkan? pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Bea Cukai Batam menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 3,1 kilogram di Bandara Internasional Hang Nadim. Barang haram tersebut dibawa dua pelajar asal Aceh berinisial F, 21, dan A, 17.

Kepala BC Batam, Zaky Firmansyah mengatakan pengungkapan ini dilakukan pada Jumat (10/1) lalu. Awalnya, petugas memeriksa barang bawaan berupa koper melalui mesin x-ray.

“Kami melihat dua bungkusan yang mencurigakan dari dua koper tersebut. Kemudian kami menemukan pemilik koper di Gate A6,” ujarnya di Kantor BC Batam, Rabu (22/1).

Baca Juga: Insiden Lepasnya Puluhan Buaya PT PJK, Rudi Imbau Masyarakat Tetap Tenang

Usai menemukan pemilik, petugas melakukan penggeledahan terhadap isi koper. Hasilnya, didapati satu bungkus sabu di masing-masing koper dengan berat 2.130 gram dan 1.065 gram.

Setiap bungkus sabu tersebut dibalut kertas karbon dan ditutupi beberapa lembar pakaian.

“Kami langsung mengamankan calon penumpang ini dan melakukan tes urin. Untuk tersangka F positif,” kata Zaky.

Zaky menambahkan kedua tersangka berencana membawa sabu tersebut dengan tujuan Balikpapan, Kalimantan Timur. Mereka akan menumpangi maskapai Super Air Jet.

“Status kedua tersangka ini pelajar. Mereka ditugaskan oleh RX dan ZR yang merupakan jaringan Internasional asal Aceh,” ungkapnya.

Baca Juga: Belum Koordinasi Soal Keamanan, Sidang 10 Mantan Anggota Satresnarkoba Polresta Barelang Ditunda hingga 30 Januari

Kepada petugas, F mengaku sudah tiga kali menyelundupkan sabu, salah satunya melalui Medan. Mereka diupah Rp 60 juta perkilogramnya untuk membawa barang haram tersebut sampai tujuan.

“Yang lolos itu bukan melalui Batam. Itu pengakuannya,” tegas Zaky.

Zaky menambahkan para tersangka diserahkan ke Ditres Narkoba Polda Kepri untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Asal barang maupun siapa saja jaringannya nanti akan diselidiki dari Ditres Narkoba Polda Kepri,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Pelajar Selundupkan 3,1 Kilogram Sabu, Ditangkap saat di Bandara Hang Nadim pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penerapan sistem pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia melalui Fuel Card atau kartu kendali hanya diberlakukan di Batam, menjadikannya satu-satunya daerah yang menggunakan sistem ini untuk pembelian Pertalite. Kebijakan yang mulai berlaku pada 2025 ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan pejabat daerah.

Penerapan Fuel Card di Batam, yang dikenakan biaya administrasi Rp25 ribu per bulan (kemudian direvisi menjadi Rp20 ribu), diwarnai kekhawatiran soal transparansi dan efektivitas. Dengan 23.372 kartu yang sudah diterbitkan, pemerintah dapat mengumpulkan sekitar Rp464,4 juta per bulan, atau lebih dari Rp5,6 miliar per tahun.

Ditargetkan, sekitar 210.000 kartu Fuel Card akan diterbitkan di Batam dalam waktu dekat. Namun, absennya keterlibatan bank-bank milik negara dan daerah, seperti Bank Riau Kepri (BRK), turut menambah tanda tanya publik.

Baca Juga: Kebijakan Fuel Card Pertalite Hanya Berlaku di Batam

Kontroversi semakin memanas karena kebijakan ini bertentangan dengan inisiatif pemerintah pusat, yakni aplikasi MyPertamina dengan QR Kendali yang dirancang untuk memantau distribusi BBM subsidi. Munculnya dualisme sistem ini diperkirakan dapat membingungkan masyarakat, sekaligus menimbulkan potensi penyalahgunaan kebijakan.

Fuel Card yang dirancang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam mengatur pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan tertentu. Sebagai contoh, kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin di bawah 1.400 cc hanya boleh membeli 20 liter per hari, sementara kendaraan angkutan barang diberi batasan 25 liter per hari.

Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan distribusi Pertalite yang efisien, meski pertanyaan tentang urgensi kebijakan tersebut mencuat karena tidak ada laporan kekurangan stok atau penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di Batam.

Pendaftaran Fuel Card dimulai sejak Februari 2023 dan direncanakan berakhir pada Februari 2025, menjelang pemberlakuan kebijakan pada Maret 2025. Meski hanya didasarkan pada Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2024, kebijakan ini tidak didukung oleh aturan yang lebih kuat, yang semakin memperkeruh situasi.

Baca Juga: Li Claudia Sebut Fuel Card Memberatkan Rakyat, Gerindra Desak Pembatalan Kebijakan

Eko Widyarta, seorang warga Batam, menyatakan penolakannya terhadap kebijakan Fuel Card. Ia menilai kebijakan ini aneh dan merugikan rakyat kecil, khususnya pemilik kendaraan roda empat.

“Jika tujuannya untuk membatasi Pertalite karena konsumsi tinggi, apakah selama ini stok Pertalite di Batam memang kurang?” ujarnya, Rabu (22/1).

Eko sempat kaget saat mengetahui kewajiban setiap pemilik kendaraan menggunakan Fuel Card, termasuk diharuskan membayar biaya administrasi bulanan.

“Kalau begitu (diwajibkan), saya tidak setuju dengan Fuel Card ini. Sekarang hidup sudah serba susah, dan objek yang sering disusahkan oleh pemerintah adalah masyarakat, rakyat kecil,” kata dia. (*)

Artikel Harus Bayar Biaya Bulanan, Warga Batam Keberatan Pemberlakuan Fuel Card pertama kali tampil pada Metropolis.