batampos – Polsek Sagulung berhasil membekuk dua pria yang mengeroyok seorang pemuda di kawasan SP Plaza, Sagulung. Korban, Bunabay Karisma (25), warga Batuaji, mengalami luka parah setelah dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang diduga dalam keadaan mabuk pada Minggu (2/2) malam.

Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Haris, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari korban terkait insiden tersebut.

“Dua orang pelaku, RAP (26) dan RS (30), telah kami amankan. Keduanya ditangkap di daerah Putri Tujuh, Kecamatan Batuaji. Saat ini, mereka sudah kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Iptu Anwar Haris.

Kronologi pengeroyokan bermula ketika korban sedang bersama kekasihnya di lokasi kejadian. Ia tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang diduga merupakan kakak dari kekasihnya. Menurut korban, insiden tersebut diduga dipicu oleh kesalahpahaman terkait penggunaan ponsel milik pacarnya.

“Hape saya hilang, jadi saya pinjam sementara hape dia. Mungkin mereka salah paham, tapi tiba-tiba saja saya dihajar tanpa alasan jelas,” ungkap korban yang mengalami luka di kepala dan wajah akibat serangan brutal tersebut.

Setelah menerima laporan korban, polisi lakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, tim berhasil mengidentifikasi beberapa pelaku, termasuk dua tersangka yang kini telah ditangkap.

Sebagai barang bukti, kepolisian mengamankan Surat Keterangan Visum Et Repertum (VER) yang menunjukkan luka-luka pada tubuh korban. Polisi juga terus melakukan pengembangan kasus untuk mengidentifikasi kemungkinan pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut.

“Kami akan terus mendalami kasus ini. Tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang masih berkeliaran. Jika terbukti ada keterlibatan lebih banyak orang, kami akan segera melakukan tindakan lebih lanjut,” tambah Iptu Anwar.

Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian mengingat kekerasan yang dilakukan secara brutal dan tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi dan menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa harus menggunakan kekerasan.

Polsek Sagulung juga meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar dan segera melapor kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya tindakan kriminal. “Kami siap menindak tegas pelaku tindak kejahatan. Jangan ragu untuk melapor agar kami bisa segera bertindak,” pungkas Iptu Anwar.

Saat ini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dijerat dengan pasal terkait tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman yang cukup berat. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Polisi Bekuk Pelaku Pengeroyokan Brutal di Sagulung pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam berencana akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perluasan cakupan penerima manfaat program tersebut, sekaligus memberdayakan UMKM lokal.

Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan bahwa pelibatan UMKM telah disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.

“Sudah kita sampaikan, dan memang perlu strategi dengan menggandeng mitra di Batam seperti UMKM yang memiliki dapur. Mereka Badan Gizi Nasional (BGN) harus melakukan asesmen agar UMKM bisa berperan dalam pelaksanaan MBG,” ujar Tri, Kamis (6/2).

Menurutnya, pembangunan dapur umum baru membutuhkan waktu lama, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan fisik, hingga pengadaan peralatan. Oleh karena itu, percepatan perlu dilakukan dengan memanfaatkan UMKM yang sudah memiliki fasilitas dapur dan memenuhi standar yang ditetapkan.

“Seperti apa teknisnya, termasuk apakah diterima atau tidak usulan kita nanti tergantung BGN. Mereka yang akan mengevaluasi,” tambahnya.

Tri menyebutkan di Batam, program ini baru mencakup 3.294 siswa di empat sekolah. Saat ini, pelaksanaan MBG di Batam baru didukung oleh satu dapur umum yang mampu melayani hingga 3.500 porsi makan per hari. Jika program ini diperluas ke sekolah-sekolah lain, kapasitas dapur yang ada tidak akan mencukupi, sehingga perlu adanya tambahan dapur umum.

“Kalau ditambahkan sekolah lain, kapasitasnya akan melampaui batas. Maka, harus ada tambahan dapur umum,” jelasnya.

Pada tahun ini, Disdik Batam menargetkan penyediaan 20 dapur umum untuk melayani sekitar 57.690 siswa penerima MBG.

Melihat kebutuhan tersebut, Disdik Batam menilai bahwa pelibatan UMKM merupakan solusi strategis. UMKM yang memiliki fasilitas dapur dapat berperan sebagai penyedia makanan bagi siswa penerima manfaat MBG. Namun, mereka harus melalui proses asesmen yang dilakukan oleh BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan standar kualitas dan keamanan makanan yang disediakan.

“Kami hanya menunggu asesmen dari BGN dan SPPG agar semakin banyak UMKM yang terlibat dan lebih banyak sekolah bisa menikmati manfaat program ini,” pungkas Tri. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Disdik Batam Libatkan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pembaca Batam Pos yang budiman, saat ini buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Batam.

Hari ini, Kamis, 6 Februari 2025, mereka turun ke jalan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) FSPMI sekaligus menyampaikan aspirasi terkait berbagai isu perburuhan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Ketua FSPMI Kota Batam, Yapet Ramon, pada wawancara sebelum aksi demo, mengatakan bahwa aksi ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dilakukan oleh FSPMI untuk menegaskan komitmen perjuangan buruh dalam menuntut keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, aksi ini juga menjadi momen untuk memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro-rakyat yang telah dijalankan.

“Aksi ini bukan hanya untuk memperingati HUT FSPMI, tetapi juga menjadi momentum bagi buruh untuk menyampaikan tuntutan terkait berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang masih belum terselesaikan. Kami ingin memastikan bahwa suara buruh Batam didengar oleh para pemangku kebijakan, terutama terkait revisi rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam 2025,” ujar Ramon, Rabu (5/2).

Dalam aksi ini, FSPMI membawa tujuh tuntutan utama, yang terdiri dari satu tuntutan daerah dan enam tuntutan nasional. Tuntutan daerah yang akan disuarakan adalah mendesak Wali Kota Batam agar segera merevisi rekomendasi UMSK Batam 2025.

“Kami meminta Wali Kota Batam segera merevisi rekomendasi UMSK 2025 karena hingga kini belum ada kejelasan terkait penerapannya. Upah sektoral sangat penting bagi kesejahteraan buruh di Batam, mengingat biaya hidup yang terus meningkat,” tegas Ramon.

Selain itu, enam tuntutan nasional yang akan disuarakan dalam aksi ini meliputi

1. Menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja karena tidak memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan.
2. Tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan serta asuransi swasta tambahan yang dianggap membebani pekerja
3. Segera sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih berpihak pada hak buruh.
4. Tegakkan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan layak bagi pekerja.
5. Sahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) agar pekerja domestik mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
6. Menolak kenaikan usia pensiun menjadi 59 tahun, karena dianggap memberatkan pekerja yang sudah memasuki usia lanjut.

Artikel Ada Demo di Depan Kantor Walikota Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar sosialisasi bersama Kejaksaan Negeri Batam guna membahas penyelesaian permasalahan reklame berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 7 tahun 2017.

Kegiatan ini berlangsung di Balairungsari, Lt.3, Gedung Bida Utama, Rabu (5/2/2025) dengan dihadiri oleh ratusan mitra usaha di bidang reklame dan asosiasi periklanan Kota Batam.

Dalam sosialisasi dihadirkan dua narasumber yakni Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Ponco Indro Subekti dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi.

Selain itu, turut hadir Kepala Satuan Internal, Imbuh Agustanto; serta para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Dalam sambutannya, Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Ponco Indro Subekti, menegaskan pentingnya langkah penertiban ini sesuai dengan Surat Peringatan yang berlaku.

“Masih banyaknya reklame yang tidak sesuai Masterplan, kami lakukan langkah identifikasi dan sosialisasi kemudian peringatan. Dengan sosialisasi kita harapkan dampak potensi kerugian negara kita eliminasi. Iklim investasi terjaga. Estetika kota pun tertata.” Kata Ponco.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penertiban terhadap mitra yang tidak sesuai dengan ketentuan Perka, demi menciptakan tata kelola reklame yang lebih tertib dan estetis.

Ponco menjabarkan kondisi eksisting berdasarkan jumlah perusahaan per Januari 2025, ditemukan sebanyak 60 perusahaan reklame dengan status Izin Mati, 25 Perusahaan Tidak Berizin, Neonbox 69 perusahaan, dan kedapatan tidak berizin & tidak sesuai Masterplan sebanyak 120 perusahaan.

Banyaknya reklame yang tidak berizin dan tidak sesuai Masterplan, mengakibatkan adanya potensi kerugian negara.

Penataan reklame ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap wajah Kota Batam, sehingga menjadi lebih tertata dan menarik bagi masyarakat maupun investor, dan mencegah potensi kerugian negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk mendukung kelancaran investasi di Batam.

“Mari kita bersama menaati aturan yang ada untuk menuju investasi yang lebih baik. Regulasi dibuat agar mematuhi aturan hukum, sehingga kedepannya pelaksanaan kegiatan bisa lebih tertib,” tegas Kasna kepada para pengusaha sewa titik reklame yang hadir.

Kajari Batam I Ketut Kasna Dedi menyarankan kepada BP Batam agar dilakukan peringatan-peringatan terlebih dahulu dan kemudian dilakukan langkah tindakan berikutnya.

Pihaknya pun menegaskan peranan Kejaksaan dalam mengawal dan melakukan pendampingan Hukum sehingga tercipta win win solution.

“Kami dapat mengajukan pembubaran PT pada kejadian pelanggaran-pelanggaran tertentu. Namun, kami tidak hanya menindak melainkan harus memikirkan solusi pemecahan seperti apa. Ini kita lakukan untuk menjaga investasi di Batam dan menata Kota Batam agar menjadi indah dan tertib.” Kata I Ketut Kasna Dedi.

Melalui sosialisasi ini, BP Batam berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, asosiasi dan para mitra usaha untuk menciptakan tata kelola reklame yang berizin dan tertib aturan Masterplan, serta mendukung pengembangan Kota Batam sebagai kawasan strategis nasional yang rapi dan indah. (*)

Artikel BP Batam Gelar Sosialisasi Bersama Kejaksaan Negeri Batam Bahas Penyelesaian Permasalahan Reklame pertama kali tampil pada Metropolis.