batampos – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto capai 80,9 persen. Hal itu dinilai dipengaruhi figuritas kepemimpinan Prabowo yang dinilai mampu membawa perubahan dalam transformasi pelayanan publik dan kepemimpinan holistik.

“Prabowo dipandang mampu menjadi katalisator perubahan yang berdasarkan pada kebutuhan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya citra kepemimpinan Prabowo,” kata pakar komunikasi politik, Ridwan Sutandi kepada wartawan, Selasa (21/1).

Akdemisi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung ini menjelaskan, tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan optimisme terhadap pembangunan Indonesia lima tahun ke depan. Hal itu merupakan modal baik untuk menguatkan visi kepemimpinan Presiden Prabowo ke depan.

Sebab, kepercayaan publik menjadi kekuatan kepemimpinan yang akan menstimulus kinerja pemerintahan. Karena itu, terdapat lima aspek penting yang menyebabkan kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo tinggi.

Pertama, pada aspek karakter dan kolaborasi kepemimpinan. Presiden Prabowo merupakan figur pemimpin tranformasional yang membawa perubahan dalam berbagai bidang. Citra kepemimpinan Prabowo yang tegas, memiliki visi masa depan dalam aspek kedaulatan pangan dan pertahanan bangsa, berani dalam bertindak, serta pandai membangun hubungan personal dengan berbagai kelompok masyarakat.

“Figuritas kepemimpinan Prabowo menjadi kekuatan yang mampu membawa arus perubahan dalam dinamika kebangsaan. Hal ini dibuktikan dengan kompaknya Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo,” ujar Ridwan.

Kedua, aspek penguatan SDM dan tata kelola pemerintah. Sejauh ini transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo berjalan dengan mulus dan baik. Tentunya, hal ini tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan kolektif yang digagas oleh Presiden Prabowo.

“Presiden Prabowo memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang memiliki potensi, kapasitas, dan kualifikasi dalam berbagai aspek untuk menjadi tim kerjanya dalam memimpin Republik Indonesia selama lima tahun ke depan,” ujarnya.

Ketiga, aspek inovasi program, Kepemimpinan Presiden Prabowo dalam tiga bulan ini tidak terjebak pada kosmetik pencitraan, melainkan berupaya membangun prioritas program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejak awal, Prabowo menekankan kepada para anggota kabinet agar berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam penggunaan anggaran.

“Pendekatan inovasi yang menguatkan visi kepemimpinan digagas dan menjadi muara program bersama. Keberhasilan dimulainya Makan Bergizi Gratis yang sudah berjalan dan Cek Kesehatan Gratis yang akan dilaksanakan pada bulan mendatang menunjukkan adanya respon positif dan tingginya antusiasme Masyarakat,” urainya.

Keempat, aspek komunikasi publik. Menurutnya, model komunikasi publik Presiden Prabowo bersifat kolaboratif dan partisipatif. Terlebih, dalam beberapa kesempatan, Prabowo mampu membangun pola komunikasi yang memberikan ketegasan, ketenangan, dan berjalan secara efektif.

“Termasuk, membentuk lembaga komunikasi presiden (PCO) yang memiliki fokus khusus dalam melaksanakan komunikasi publik. Karenanya, kebijakan Presiden Prabowo dalam pembentukan PCO di Kabinet Merah Putih merupakan langkah tepat untuk memperkuat proses transmisi gagasan kepemimpinannya sampa ke akar rumput,” paparnya.

Kelima, kecepatan eksekusi kebijakan dan isu-isu internasional. Presiden Prabowo dipandang mampu menunjukkan performa kinerja yang responsif, aktif dan bermartabat dalam melaksanakan kebijakan internasional.

Salah satunya, dalam kunjungan luar negeri dan forum-forum internasional, Prabowo menunjukkan keberpihakannya terhadap isu-isu kemanusiaan, anti penjajahan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya.

“Misalnya, saat menampilkan semangat kemerdekaan untuk rakyat Palestina, hal ini menjadi gambaran penting dalam kinerja Presiden Prabowo yang tidak hanya membangun kemajuan secara internal, tetapi juga membangun performa dalam lingkup internasional,” pungkasnya. (*)

Artikel Ini Aspek yang Bikin Tingginya Kepuasan Publik Terhadap Prabowo pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) belum mengumumkan jadwal pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2025 hingga dengan hari Selasa (21/1).

Kemenag masih menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) sebagai landasan dimulainya masa pelunasan. Selain itu, tahun ini Kemenag masih mempertahankan kuota prioritas untuk jamaah haji lansia seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kemenag sudah membagi secara rinci kuota prioritas lansia tersebut berdasarkan provinsi. Pembagian itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1196/Tahun 2024 tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446 H/2025 M yang disahkan pada pertengahan November 2024 lalu.

Di dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa total kuota haji Indonesia tahun ini sebanyak 221 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 203.320 adalah haji reguler. Dengan rincian jamaah tahun berjalan atau kuota normal sebesar 190.897 orang.

Kemudian kuota prioritas lansia atau lanjut usia sebanyak 10.166 orang. Lalu ada kuota untuk petugas atau pembimbing dari KBIHU sebanyak 685 orang, dan terakhir untuk petugas haji daerah sejumlah 1.572 orang.

Khusus untuk kuota haji prioritas lansia, Provinsi Jawa Barat mendapatkan kuota terbesar yaitu 1.935 orang. Disusul Jawa Timur dengan 1.758 orang dan Jawa Tengah dengan jumlah 1.591 orang.

Seperti diketahui pelaksanaan haji 2025 semakin dekat. Pemerintah sudah menetapkan rerata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89,4 jutaan per jamaah.

Dari jumlah tersebut, yang menjadi tanggungan jamaah atau Bipih adalah Rp 55,4 jutaan per orang. Sisanya sebesar Rp 33,97 jutaan per jamaah ditanggung oleh hasil investasi dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Biaya haji tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Seperti diketahui rerata BPIH 2024 ditetapkan Rp 93,4 jutaan per jamaah.

Dari jumlah tersebut, yang menjadi tanggungan jamaah adalah Rp 56 jutaan per orang. Sedangkan dari nilai manfaat investasi dana haji Rp 37,3 jutaan.

Menag Nasaruddin Umar menegaskan penurunan biaya haji itu tidak akan mengurangi kualitas pelayanan. Dia ingin jemaah tersenyum dari awal sampai akhir.

’’Tersenyum di awal karena biaya haji turun. Tersenyum di tengah karena pelayanan saat haji baik. Dan tersenyum di akhir karena hajinya mabrur,’’ tuturnya.

Nasaruddin mengatakan, saat ini Kemenag masih berupaya melobi pemerintah Arab Saudi supada dapat tambahan kuota untuk petugas haji.

Saat ini Saudi menetapkan kuota petugas haji Indonesia hanya 2.210 orang atau satu persen dari total kuota. Indonesia berharap kuota petugas haji di angka 4.420 orang atau dua persen dari total kuota jamaah haji. (*)

Artikel Kemenag Tetapkan Kuota Haji Prioritas Lansia Tahun Ini 10.166 Orang pertama kali tampil pada News.