batampos — Proyek pematangan lahan di Marina, tepatnya di belakang Kaveling Plus, mendapat sorotan tajam dari masyarakat sekitar. Proyek ini diduga berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam hal sistem drainase dan resapan air. Sejumlah warga mengeluhkan bahwa sejak proyek tersebut berjalan, lingkungan mereka menjadi lebih rentan terhadap banjir.

Menurut keterangan warga, proyek pematangan lahan ini melibatkan penimbunan area yang sebelumnya berfungsi sebagai resapan air. Akibatnya, saat hujan deras mengguyur beberapa waktu lalu, kawasan sekitar mengalami banjir cukup parah. Bahkan, sebuah jembatan di daerah itu dilaporkan roboh akibat derasnya aliran air yang tidak tertampung dengan baik.

Rosma, salah seorang warga Kampung Capung, Marina, menyatakan bahwa sebelum adanya proyek ini, lingkungan sekitar tidak pernah mengalami masalah serius terkait banjir. Ia menegaskan bahwa jembatan yang kini roboh pun sebelumnya dalam kondisi baik dan tidak bermasalah.

“Kami dulu aman-aman saja. Tidak ada banjir separah ini, apalagi sampai jembatan putus. Setelah proyek itu berjalan, semuanya berubah. Kami benar-benar merasakan dampaknya,” ujar Rosma.

Harapan masyarakat saat ini adalah adanya tindakan nyata dari pihak terkait untuk menindaklanjuti keluhan mereka. Mereka tidak menolak pembangunan, tetapi meminta agar setiap proyek yang dilakukan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan warga sekitar.

Hal senada disampaikan oleh Rifki, warga lainnya. Ia menegaskan bahwa masyarakat mendukung pembangunan, tetapi dengan catatan harus membawa manfaat bagi semua pihak. Menurutnya, pembangunan yang baik seharusnya tidak justru menyulitkan warga setempat.

“Kami tidak menghambat pembangunan, tetapi tolong perhatikan juga dampaknya. Jangan sampai pembangunan yang harusnya membawa kemajuan malah menyusahkan masyarakat sekitar,” kata Rifki.

Menanggapi keluhan ini, Lurah Tanjungriau, Syamsuddin, mengaku telah menerima banyak laporan dari warga, termasuk dari para ketua RT dan RW di wilayahnya. Ia pun berencana untuk segera turun ke lapangan guna mengecek langsung kondisi di lokasi proyek.

“Kami akan tindak lanjuti ini ke dinas terkait. Memang benar, banyak RT dan RW yang sudah komplain. Selain itu, proyek ini juga tidak ada pemberitahuan ke pihak kelurahan sebelumnya,” ungkap Syamsuddin. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Proyek Pematangan Lahan di Marina Belakang Kaveling Plus Dikeluhkan Warga pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri terus memperketat pengawasan terhadap aksi balap liar yang meresahkan masyarakat di Kota Batam. Langkah ini diambil setelah insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Minggu (9/5) dini hari, yang mengakibatkan satu korban jiwa.

Dirlantas Polda Kepri, Kombes Tri Yulianto, mengatakan pihaknya masih menyelidiki kejadian tersebut.

“Ada indikasi keterlibatan balap liar dalam insiden ini, namun kami masih mencari bukti lebih lanjut karena tidak ada saksi mata. Dari keterangan yang kami peroleh, korban diduga ditabrak dari belakang,” ujarnya di Polda Kepri, Senin (10/5).

Untuk mencegah kejadian serupa, pihak kepolisian telah meningkatkan patroli di sejumlah titik yang kerap dijadikan arena balap liar oleh para remaja.

“Kami sudah memaksimalkan pengawasan, terutama pada akhir pekan. Namun, para pelaku sering kali bermain kucing-kucingan dengan petugas untuk menghindari razia,” tambahnya.

Polda Kepri juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam memberantas aksi balap liar dengan segera melaporkan apabila melihat adanya kegiatan tersebut.

“Kami butuh kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat. Jika mengetahui ada aksi balap liar, segera informasikan kepada kami agar bisa segera ditindak,” tegas Kombes Tri Yulianto.

Selain itu, para pengguna sepeda motor diingatkan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan jalur yang telah ditentukan demi keselamatan bersama.

“Kesadaran pengendara sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keamanan di jalan raya,” tutupnya.

Peningkatan patroli ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan akibat balap liar serta menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan tertib di Kota Batam. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Polda Kepri Tegas Siap Berantas Balap Liar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Peresmian kantor baru Bank Jatim di Batam menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memamerkan produk mereka. Dalam acara ini, berbagai produk lokal ditampilkan.

Hal itu sebagai bentuk dukungan Bank Jatim terhadap perkembangan UMKM di Batam. Beragam produk hasil kreasi pelaku usaha kecil menengah hadir dalam pameran ini. Mulai dari pernak-pernik gelang karya Tajo Sheru Craft yang diproduksi di Bengkong Sadai Blok K, hingga aneka makanan khas seperti Ikan Bilis Crispy, Nata Bakery, Canggih (Kacang Nagih), Tudung Manto Warisan Emak, Keripik Kampung, dan Bawang Goreng.

Salah satu peserta pameran, Monalisa menyampaikan bahwa UMKM yang hadir dalam acara ini merupakan nasabah binaan Bank Jatim.

“Iyaa, kami hadir. Makanya QRIS pakai Bank Jatim,” ujar Monalisa.

Dengan adanya pameran ini, diharapkan produk-produk lokal semakin dikenal masyarakat luas serta membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berkembang.

Bank Jatim sendiri berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah melalui berbagai program. (*)

Reporter: Fiska Juanda

Artikel Pameran UMKM Meriahkan Peresmian Kantor Baru Bank Jatim di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sengketa pengelolaan Pelabuhan Feri Internasional Batamcenter semakin memanas. PT Synergy Tharada selaku pengelola pelabuhan sebelumnya telah mengajukan untuk permohonan eksekusi terkait putusan Pengadilan Negeri Batam.

Permohonan eksekusi yang diajukan kuasa hukum PT Synergy Tharada pun telah masuk sejak pertengahan Januari lalu. Oleh Pengadilan Negeri Batam pun melanjutkan permohonan itu dengan bersurat ke Pengadilan Tinggi Kepri.

Wakil PN Batam, Tiwik membenarkan permohonan eksekusi terhadap putusan yang dimenangkan PT Synergy Tharada telah masuk ke PN Batam.

“Benar adanya permohonan eksekusi terkait hasil putusan perkara yang dimenangkan PT Synergy Tharada,” ujar Tiwik.

Baca Juga: Hakim PN Batam Tolak Permintaan 2 Kurir Narkoba, Tetap Divonis Mati

Menurut dia, atas permohonan itu, Pengadilan Negeri Batam telah bersurat ke PT Kepri. Surat tersebut untuk meminta persetujuan PT untuk permohonan eksekusi.

“Benar, sudah bersurat ke PT. Saat ini kami masih menunggu jawaban dari surat yang dikirim,” tegas Tiwik.

Sementara, Musrin, salah satu anggota tim kuasa hukum PT Synergy Tharada berharap permohonan eksekusi tersebut bisa segera dilaksanakan. Sebab, sudah jelas berdasarkan putusan eksekusi bisa langsung dilakukan meski ada upaya hukum dari pihak tergugat dalam hal ini Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Sudah masuk pertengahan Januari, dan kami optimis permohonan kami disetujui,” sebut Musrin.

Sebelumnya, permohonan gugatan konvensi PT Synergy Tharada atas Badan Pengusahaan (BP) Batam menang di Pengadilan Negeri Batam. Majelis hakim menyatakan BP Batam selaku tergugat terbukti melakukan wanprestasi atau inkar janji.

Dalam putusan gugatan pada Selasa (7/1), majelis hakim Pengadilan Negeri Batam mengadili dalam provisi menolak provisi pengungat. Namun dalam putusan konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat konvensi untuk keseluruhannya.

Baca Juga: Kapolresta Barelang Ungkap Penyebab Kecelakaan yang Menewaskan Perwira Polda Kepri

Tak hanya itu, dalam putusan pokok perkara, majelis hakim PN Batam mengabulkan gugatan tergugat konvensi untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan tindakan Tergugat konvensi adalah perbuatan cidera janji (Wanprestasi),

Selain itu, majelis hakim menyatakan sah perjanjian yang dibuat antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 04/PERJ- KA/VII/2002-110/OB-ST/SPBC/VII/02, tanggal 02 Juli 2002, tentang Kerjasama Operasi Pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Centre.

Kemudian menghukum Tergugat konvensi untuk mengganti kerugian Penggugat konvensi, dengan memberikan Perpanjangan Kerja Sama Operasi Pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Center kepada Penggugat untuk jangka waktu tiga tahun. Dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voebar Bij Vooraraad) meskipun terdapat perlawanan, Verstek, Banding maupun Kasasi.

Dalam rekonvensi majelis hakim menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya.

Dan terakhir dalam putusan Konvensi dan Rekonvensi menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp 380 ribu.

Diketahui, PT Synergy Tharada membawa sengketa pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Centre ke meja hijau setelah merasa dirugikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Gugatan ini diajukan menyusul berakhirnya masa perjanjian kerja sama yang telah berlangsung sejak 2002 tanpa kejelasan perpanjangan, ditambah dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi operasional perusahaan.

Dalam persidangan, PT Synergy Tharada memaparkan sejumlah bukti, termasuk perjanjian kerja sama awal pada Juli 2002. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan utama kerugian yang dialami perusahaan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, pandemi ditetapkan sebagai bencana nasional yang mengakibatkan pembatasan operasional pelabuhan.

Baca Juga: Masyarakat Pulau Bulan Masih Resah, Ragukan Jumlah Buaya yang Lepas dari Penangkaran

Meski demikian, PT Synergy Tharada diminta tetap membuka pelabuhan untuk melayani pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI), yang membuat mereka tidak memperoleh keuntungan dari aktivitas komersial.

Selain kerugian akibat pandemi, PT Synergy Tharada juga menyoroti investasi besar yang telah dilakukan selama dua dekade terakhir. Dengan biaya mencapai Rp20 miliar, perusahaan ini mengembangkan fasilitas pelabuhan, seperti perluasan lahan parkir, peningkatan daya listrik, renovasi ruang tunggu, dan fasilitas keselamatan pelayaran. Namun, hingga kini mereka mengklaim belum menerima kompensasi atau kejelasan terkait aset yang ditanamkan.

Pada tahun 2019, PT Synergy Tharada sempat mengajukan perpanjangan perjanjian kerja sama, tetapi tidak mendapat tanggapan dari BP Batam. Perusahaan kemudian mengajukan permohonan ulang pada 2024, tetapi terkejut karena BP Batam justru membuka prakualifikasi untuk lelang pengelolaan terminal tanpa pemberitahuan kepada mereka. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel PN Batam Bersurat ke PT Kepri Terkait Permohonan Eksekusi Pelabuhan Feri Internasional Batamcenter pertama kali tampil pada Metropolis.