batampos – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Tim kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyebut, dakwaan jaksa terhadap Tom Lembong tidak jelas mengurai peristiwa dan perbuatan.

“Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Karena tidak menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023,” kata Ari Yusuf membacakan nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3).

Ari menyebut bahwa Tom Lembong justru dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan importasi gula. Padahal, Tom Lembong sama sekali tidak pernah menerima aliran uang terkait importasi gula.

Dalam uraian dakwaan JPU, aliran uang importasi gula dinikmati oleh 10 pihak swasta, mereka di antaranya Tony Wijaya melalui PT Angels Products; Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene; Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya; Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry; Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama; Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo; Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar International; Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur; Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu; Ramakrihsna Prasad Vemkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses.

“Apa yang menjadi dakwaan jaksa hari ini bisa disebut sebagai kriminalisasi hukum, terutama terkait dengan kebijakan Menteri Perdagangan,” tegas Ari.

Ia khawatir, upaya kriminalisasi terhadap Tom Lembong tidak akan memberikan kepastian hukum. Ia menyayangkan kriminalisasi ini menyasar kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

“Jika kriminalisasi seperti ini terus berlanjut, maka jangan heran jika akan muncul ketidakpastian hukum, baik yang terjadi saat ini, maupun di hari yang akan datang. Bahkan, kriminalisasi hukum ini kelak akan dijadikan alat untuk menghabisi lawan politik,” cetus Ari.

Adapun, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, tindakan memperkaya itu dilakukan Tom Lembong saat menjabat Mendag pada periode 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

Jaksa menyebut Tom Lembong telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM). Jaksa meyakini, penerbitan 21 persetujuan impor tersebut tanpa disertai rekomendasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Artikel Tom Lembong Ajukan Eksepsi, Dakwaan Kasus Impor Gula Rp 578 Miliar Disebut Kriminalisasi terhadap Lawan Politik pertama kali tampil pada News.

batampos – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terus bergulir. Setelah menerima surat presiden (surpres), dalam waktu dekat legislator di DPR berniat membahas kembali revisi UU tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil menuntut pembahasan itu dihentikan. Sebab, mereka menemukan beberapa persoalan dalam draf revisi. Salah satunya dwifungsi TNI.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya menyampaikan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil sudah satu suara. Mereka menilai banyak hal problematik yang mereka temukan dalam draft revisi UU TNI. Utamanya yang terkait dengan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh TNI aktif.

“Usulan perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif menjadi isu yang sangat kontroversial, karena hal itu dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil,” kata dia, Kamis (6/3).

Dimas pun merinci usulan perubahan yang muncul dalam draft revisi UU TNI tersebut. Yakni Pasal 47 Ayat (2). Pada pasal tersebut diusulkan penambahan frasa serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Menurut dia, penambahan frasa tersebut sangat berbahaya.

“Karena memperluas cakupan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif yang sebelumnya dibatasi hanya pada sepuluh kementerian dan lembaga sebagaimana diatur dalam UU TNI (saat ini),” terang Dimas.

Dengan penambahan frasa tersebut, lanjut Dimas, peluang interpretasi yang lebih longgar menjadi sangat terbuka. Karena itu, sangat mungkin penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil terjadi di berbagai kementerian dan lembaga di luar aturan yang berlaku saat ini. Jika terjadi, itu berisiko mengikis prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan dan dapat mengarah pada dominasi militer dalam ranah birokrasi sipil.

“Penempatan TNI di luar fungsinya sebagai alat pertahanan bukan hanya salah, tetapi akan memperlemah profesionalisme TNI itu sendiri. Profesionalisme TNI dapat terwujud dengan menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara, bukan dalam jabatan sipil yang sangat jauh dari kompetensinya,” tegas Dimas.

Bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Dimas secara tegas menyatakan bahwa penempatan TNI pada jabatan sipil jauh dari tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan sama saja dengan menghidupkan kembali dwifungsi TNI yang sudah lama dihapus. Tidak hanya itu, aturan tersebut dinilai bisa memunculkan masalah baru.

“Perubahan Pasal 47 nantinya akan semakin merusak pola organisasi dan jenjang karir ASN karena akan semakin memberikan ruang lebih luas bagi TNI untuk masuk ke semua jabatan sipil yang tersedia,” kata dia. (*)

Artikel Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Hidupkan Lagi Dwifungsi (ABRI), Tuntut DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI pertama kali tampil pada News.