batampos – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Khusus Batam, resmi mengalihkan seluruh layanan pembuatan paspor ke format elektronik atau e-paspor mulai awal tahun 2025. Kebijakan ini menandai penghentian penerbitan paspor biasa, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kanim Batam, Kharisma Rukmana, menyebut bahwa perubahan ini bertujuan meningkatkan keamanan dan efisiensi dokumen perjalanan.

“Seluruh pelayanan paspor sudah bermigrasi ke elektronik, dan kami tidak lagi melayani paspor biasa,” katanya, Kamis (2/1).

Pemohon paspor kini memiliki dua pilihan masa berlaku e-paspor, yakni lima tahun dengan biaya Rp650 ribu atau sepuluh tahun seharga Rp950 ribu. Tarif baru ini berlaku sejak 17 Desember 2024, menggantikan tarif lama Rp650 ribu untuk masa berlaku sepuluh tahun.

“Penyesuaian tarif ini sesuai ketentuan pemerintah, dan kami hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan,” katanya.

Untuk kemudahan masyarakat, pengajuan pembuatan e-paspor dapat dilakukan melalui aplikasi M-Paspor. Kanim Batam melayani hingga 200 pemohon e-paspor setiap harinya. Aplikasi ini mempermudah proses administrasi dan membantu masyarakat menghemat waktu.

Selain layanan reguler, Kantor Imigrasi Batam menyediakan jalur prioritas bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Sebanyak 50 kuota harian disiapkan untuk kategori ini.

“Kami ingin memastikan bahwa kelompok rentan tetap mendapatkan kemudahan dalam pengurusan paspor mereka,” ujar Kharisma.

Layanan percepatan juga tersedia untuk pemohon yang membutuhkan paspor dalam waktu singkat. Kanim Batam menyediakan 20 kuota untuk layanan ini, dengan 10 di antaranya dapat diakses melalui M-Paspor. Layanan percepatan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

Unit Layanan Paspor (ULP) di Batam juga telah menyesuaikan kuota harian untuk e-paspor. Sebanyak 80 kuota tersedia untuk pemohon reguler, sementara 50 kuota dialokasikan untuk layanan prioritas. Layanan percepatan di ULP juga mencakup 10 kuota walk-in dan 10 kuota melalui M-Paspor.

Kebijakan migrasi penuh ke e-paspor ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan serta mendorong penggunaan teknologi digital di bidang keimigrasian. Selain itu, e-paspor juga memberikan perlindungan tambahan bagi pemegangnya, berkat fitur keamanan berbasis biometrik.

Dalam pelaksanaannya, Kanim Batam juga aktif memberikan sosialisasi terkait prosedur baru ini. Pihaknya ingin memastikan masyarakat memahami cara mengajukan e-paspor dan mengetahui keunggulannya dibandingkan paspor biasa.

Dengan kuota layanan yang memadai dan jalur prioritas yang ramah bagi kelompok tertentu, Kanim Batam optimis mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen perjalanan.

“Kami akan terus berinovasi agar pelayanan semakin efektif dan efisien,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Mulai Tahu Ini, Kanim Batam Hanya Layani E-Paspor pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam mencatat beberapa sektor penghasil retribusi masih belum memberikan hasil optimal hingga akhir tahun 2024. Meski realisasi total penerimaan daerah surplus dan melampaui target, sejumlah sektor masih memerlukan pembenahan serius.

Sekretaris Bapenda Batam, Aidil Salaho, mengungkapkan, meski pencapaian tahun lalu cukup memuaskan secara keseluruhan, ada tantangan besar dalam menggenjot sektor penerimaan tertentu. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sektor retribusi parkir tepi jalan.

“Mungkin ada hal teknis yang harus ditanyakan langsung ke Dinas Perhubungan (Dishub), karena mereka yang lebih memahami kendala dalam mencapai target retribusi tersebut,” kata dia, Kamis (2/1).

Dinas Perhubungan (Dishub) Batam memang telah menerapkan kenaikan tarif parkir hingga 100 persen sejak awal tahun 2024. Namun, dampak kebijakan ini belum berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah.

Berdasarkan data Diapenda Batam, target retribusi parkir tepi jalan sebesar Rp18 miliar hanya terealisasi Rp10 miliar, atau 56 persen dari target.

Kepala Dishub Batam, Salim, menjelaskan bahwa penerapan tarif baru untuk parkir roda dua menjadi Rp2 ribu dan roda empat Rp4 ribu ternyata belum mampu mendongkrak pendapatan secara signifikan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi non-tunai menjadi salah satu kendala utama.

“Pandangan masyarakat soal transaksi non-tunai masih rendah. Padahal, sistem QR code untuk parkir sudah mulai diterapkan. Ini yang harus kami dorong lebih baik lagi ke depan,” kata Salim.

Selain itu, program stiker berlangganan yang diperkenalkan tahun lalu juga belum menunjukkan hasil yang memadai. Dari target pencetakan sekitar 29 ribu stiker, hanya sekitar dua ribu yang berhasil terjual.

“Rinciannya, roda dua sebanyak 144 stiker, roda empat 843 stiker, dan roda enam 251 stiker. Jika penjualan stiker mencapai target, retribusi parkir tepi jalan bisa lebih baik,” ujarnya.

Tidak hanya sektor parkir, beberapa sektor pajak dan retribusi lainnya juga menghadapi tantangan serupa. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), misalnya, hanya mencapai 79 persen dari target. Pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) juga tertinggal jauh dengan pencapaian 68 persen dari target.

Retribusi sampah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan potensial juga belum maksimal. Tahun 2024, realisasinya hanya mencapai 67 persen dari target.

Sementara itu, pajak parkir selain parkir tepi jalan juga hanya mencatat realisasi sebesar 65 persen. Hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan pendapatan daerah.

Salim mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mengevaluasi kebijakan yang ada, termasuk memaksimalkan transaksi non-tunai untuk seluruh sektor retribusi. Selain itu, program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan digencarkan untuk meningkatkan kesadaran.

Meski demikian, Salim optimistis bahwa program stiker berlangganan masih memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir. “Kami perlu meninjau kembali strategi pemasaran dan distribusi stiker ini agar lebih efektif,” katanya.

Ke depan, Bapenda bersama Dishub Kota Batam akan terus bekerja sama untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah dari sektor parkir. Langkah-langkah konkret seperti digitalisasi sistem pembayaran dan peningkatan pengawasan lapangan menjadi fokus utama pada tahun 2025. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Retribusi Belum Optimal, Sektor Parkir Tepi Jalan Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pada pagi hari tanggal 2 Januari 2025, manajemen PT ABHi menerima laporan penting dari kepolisian terkait kebocoran pipa utama berdiameter 800 mm di persimpangan Telaga Punggur, yang merupakan bagian dari jaringan SPAM BP Batam. Laporan pertama diterima pukul 08.40 WIB, menandai awal dari upaya perbaikan mendesak untuk memulihkan layanan air bersih kepada masyarakat yang terdampak.

Kebocoran ini baru terdeteksi pada pagi hari dan diduga disebabkan oleh gangguan atau kerusakan pada sambungan pipa baru di area tersebut. Tim teknis segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penggalian guna menemukan titik kerusakan. Hingga saat ini, bagian yang rusak belum dapat diidentifikasi secara jelas karena penggalian masih berlangsung.

Akibat kebocoran ini, sekitar 50.000 pelanggan diperkirakan terdampak. PT ABHi menyadari betapa pentingnya layanan air bersih bagi masyarakat dan berkomitmen untuk menyelesaikan perbaikan ini secepat mungkin. Namun, durasi pengerjaan belum dapat dipastikan karena kompleksitas kerusakan yang melibatkan beberapa sambungan pipa di area tersebut.

Proses perbaikan dilakukan oleh Mitra DIK BP Batam, yang merupakan pelaksana proyek pipanisasi Duriangkang–Punggur–Bandara–Nongsa. Di lapangan, koordinasi antara PT ABHi, BP SPAM Batam, dan kontraktor berjalan dengan baik untuk memastikan kelancaran perbaikan.

Teknologi Pendukung

Sebagai pengelola jaringan distribusi air, PT ABHi mengandalkan teknologi SCADA untuk memantau tekanan jaringan di tempat-tempat vital. Teknologi ini berfungsi dengan baik dan mampu mendeteksi perubahan tekanan yang signifikan. Namun, untuk mencapai deteksi yang lebih sempurna, diperlukan tambahan sekitar 300 sensor di berbagai titik jaringan. Saat ini, sensor-sensor vital telah diadakan untuk mendukung proses pemantauan.

Manajemen PT ABHi memastikan bahwa tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memperbaiki kebocoran ini. Komitmen mereka adalah memulihkan pasokan air secepat mungkin dan meminimalkan dampak bagi pelanggan. Informasi terbaru terkait perkembangan perbaikan akan terus disampaikan kepada masyarakat.

Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, PT ABHi berharap masalah ini dapat segera teratasi, sehingga layanan air bersih di Batam kembali berjalan normal. (*)

Artikel Kisah Kebocoran Pipa di Simpang Telaga Punggur pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pencurian boat dan mesin tempel yang terjadi di wilayah hukum Polsek Belakang Padang berhasil diungkap dalam waktu kurang dari 24 jam. Berkat kerja cepat tim Reskrim, dua pelaku yang beraksi Senin (30/12) pagi akhirnya dibekuk di dua pulau berbeda, dengan barang bukti berupa boat dan mesin curian senilai ratusan juta rupiah.

Kapolsek Belakang Padang, Iptu Sonny Fajar melalui Kanit Reskrim Iptu Ganda Turnip, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan pencurian dari korban, Sahak, 63, seorang pengemudi boat pancung, pada Senin pagi. Setelah menerima laporan, tim Reskrim langsung melakukan penyelidikan intensif.

“Setelah menerima laporan, kami langsung melakukan penyelidikan. Malamnya, keberadaan pelaku terdeteksi di Pulau Kasu,” kata Iptu Ganda, Kamis (2/1).

Pada malam yang sama, sekitar pukul 21.00 WIB, Iptu Ganda bersama anggotanya bergerak menuju Pulau Kasu. Mereka berhasil mengamankan salah satu pelaku, yakni Nazarin.

Kepada polisi, Nazarin mengaku bahwa dirinya bersama dengan rekannya, Nurul Ramadhan, telah melakukan pencurian tersebut. Namun, Nurul Ramadhan diketahui tengah bersembunyi di Pulau Terong dengan mengendarai boat hasil curian.

Tim Reskrim kemudian bergerak cepat menuju Pulau Terong dan menggerebek sebuah rumah tempat Nurul Ramadhan bersembunyi. Tak lama, Nurul Ramadhan berhasil dibekuk. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan dengan mengunjungi Pulau Paja, Kecamatan Subi, Kabupaten Karimun, tempat pelaku menyembunyikan barang bukti.

Pukul dini hari, tim Reskrim akhirnya berhasil menemukan dan mengamankan satu unit boat pancung berukuran 38 kaki dan mesin tempel Yamaha 40 PK yang merupakan barang bukti hasil curian.

Setelah kedua pelaku berhasil diamankan, keduanya langsung digelandang ke Mapolsek Belakang Padang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sebelum melakukan pencurian, Nurul Ramadhan telah melakukan pengintaian selama dua hari di Belakang Padang. Pada Senin dini hari, ia dan Nazarin melancarkan aksinya, di mana Nazarin berjaga-jaga di Pelabuhan Bea Cukai untuk mengawasi situasi sekitar.

“Setelah melakukan pencurian, kedua pelaku membawa barang bukti ke Tanjung Riau sebelum kabur ke Pulau Kasu dan Pulau Terong,” ungkap Iptu Ganda.

Kini, kedua pelaku tengah menjalani proses hukum dengan pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Aksi Pencurian Boat di Belakang Padang Terungkap, Pelaku Ditangkap di Pulau Berbeda pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam langsung dipadati warga pada hari pertama kerja setelah libur Natal dan Tahun Baru, Kamis (2/1).

Mayoritas warga yang datang adalah mereka yang ingin mengurus dokumen kependudukan yang tertunda selama masa libur panjang. Mulai dari KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, hingga dokumen pindah domisili.

Wahyudi, salah satu warga Batam yang datang ke kantor Disdukcapil, mengaku sengaja datang pagi untuk mendapatkan nomor antrean lebih awal. Ia ingin mengurus akta kelahiran anak keduanya.

“Kemarin belum sempat karena keburu libur Nataru. Makanya saya langsung ke sini pagi-pagi agar cepat selesai,” ujarnya sambil memegang dokumen-dokumen yang diperlukan.

Yahya, warga Sekupang, juga memiliki tujuan serupa. Ia ingin mengurus KTP adiknya yang hilang, yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. “Walaupun hari pertama masuk kerja, tetap ramai juga. Saya dapat nomor antrean ke-35, padahal datang cukup pagi,” tuturnya.

Plt Kepala Disdukcapil Kota Batam, Ashraf Ali, memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan normal meskipun hari pertama kerja. Menurutnya, kondisi ini sudah biasa terjadi karena kebutuhan warga terhadap dokumen kependudukan selalu tinggi.

“Setiap hari, kantor ini memang ramai, terutama untuk pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, perubahan elemen data, surat pindah, dan sebagainya,” ungkap Ashraf.

Namun, ia mengakui bahwa terdapat tantangan dalam penyediaan blangko KTP elektronik (e-KTP). Hingga saat ini, stok blangko hanya tersisa sekitar 1.000 lembar, sementara data yang perlu diproses mencapai 6.000.

Ashraf menegaskan, dengan keterbatasan blangko yang ada, pihaknya memprioritaskan pencetakan KTP untuk kasus-kasus yang mendesak. “Kami utamakan yang sifatnya urgent, seperti KTP hilang yang diperlukan untuk berobat, perpanjangan SIM, paspor, atau BPJS. Untuk kebutuhan reguler, kami sementara waktu menunda pencetakan,” jelasnya.

Disdukcapil Batam juga telah mengajukan permohonan tambahan blangko ke Kementerian Dalam Negeri.

“Kami sudah menyurati Kemendagri untuk tambahan blangko. Harapannya, bisa segera terealisasi agar pelayanan tidak terganggu,” tambahnya.

Selain itu, Ashraf terus mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alternatif. Menurut data Disdukcapil, dari sekitar 900 ribu penduduk Batam yang wajib memiliki KTP, baru sekitar 50 ribu orang yang sudah mendaftar IKD.

“Kami terus melakukan sosialisasi terkait manfaat IKD. Dengan IKD, masyarakat tetap bisa mengakses layanan meskipun KTP fisik rusak atau buram. Manfaat lainnya juga sangat banyak, seperti keperluan administrasi yang lebih mudah dan fleksibel,” ungkapnya.

Ashraf berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menggunakan IKD, terutama di tengah keterbatasan stok blangko KTP saat ini. “Kami optimistis penggunaan IKD akan terus meningkat, seiring dengan sosialisasi yang kami lakukan,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Hari Pertama Masuk Kerja, Disdukcapil Batam Dipadati Warga pertama kali tampil pada Metropolis.