batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam melakukan penyesuaian operasional seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Salah satu dampaknya adalah penghentian sewa lima unit mobil dinas yang sebelumnya digunakan oleh para komisioner.

Artikel Efisiensi Anggaran, KPU dan Bawaslu Batam Tak Lagi Sewa Mobil untuk Komisioner pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepulauan Riau (Kepri) telah menyegel lahan reklamasi yang dikerjakan oleh PT Blue Steel di Kampung Panau, Kabil, Nongsa. Penyegelan yang dilakukan tiga hari lalu ini disebabkan oleh belum adanya izin lingkungan yang dikantongi perusahaan tersebut.

Ketua NGO Akar Bhumi, Hendrik Hermawan, mengatakan PT Blue Steel bukan pertama kali melakukan pelanggaran serupa. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan tersebut seharusnya dapat dikenai sanksi pidana, bukan hanya administratif.

“Dalam penegakan hukum lingkungan hidup, terdapat beberapa bentuk sanksi, yakni administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karena itu, kasus ini seharusnya tidak hanya berujung pada sanksi administratif semata,” ujar Hendrik, Jumat (21/2).

Akar Bhumi juga telah bersurat kepada Komisi IV DPR RI yang membidangi lingkungan hidup untuk meminta perhatian lebih terhadap kasus ini. Hendrik mengungkapkan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi, pihaknya menemukan dugaan pencemaran lingkungan, pengrusakan, serta konflik sosial yang timbul akibat aktivitas reklamasi yang dilakukan PT Blue Steel.

“Kami meminta DLHK Kepri agar segera mempercepat proses hukum ini. Kewenangan perizinan ada di tangan mereka, namun faktanya izin lingkungan dari perusahaan ini tidak ada. Seharusnya, sebelum memulai kegiatan, izin harus sudah dikantongi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, proyek berjalan dulu, baru izin diurus. Ini jelas menyalahi aturan,” ujarnya .

Akar Bhumi menekankan pentingnya ketelitian DLHK Kepri dalam menangani kasus ini, mengingat banyaknya kerugian yang dialami masyarakat sekitar.

Hendrik juga berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk menindaklanjuti permasalahan ini dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Blue Steel belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait penyegelan aktivitas reklamasi mereka. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel PT Blue Steel Disegel DLHK Kepri, NGO Akar Bhumi Soroti Dugaan Pelanggaran Berulang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Operasi pasar murah yang digelar Pemerintah Kota Batam menjelang Ramadan mencapai hari terakhir pelaksanaannya pada Jumat (21/2). Kegiatan ini diselenggarakan di dua lokasi, yakni Fasos Hang Jebat Perumahan Cendana, Kecamatan Batam Kota, serta di Kaveling Senjulung, Kecamatan Nongsa.

Pantauan di lokasi, operasi pasar di Perumahan Cendana dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan dijadwalkan berakhir pukul 11.00 WIB. Sejak pagi, warga sudah mulai berdatangan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Salah satu warga Perumahan Cendana, Julia, mengungkapkan bahwa meskipun harga di operasi pasar lebih murah dibanding harga pasar tradisional, selisihnya tidak terlalu besar.

“Saya sengaja datang pagi-pagi. Tapi harganya tak murah juga. Selisih seribu sampai dua ribu saja,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti metode pembayaran yang digunakan di operasi pasar. Menurutnya, belum semua warga bisa membayar menggunakan QRIS.

“Harapannya biar pakai QRIS jadi lebih praktis. Kalau yang lupa bawa uang lebih, jadi bisa bayar lewat QRIS,” ujarnya.

Dalam operasi pasar kali ini, Perum Bulog Batam menyediakan sekitar tiga ton beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Ramadan. Beras yang dijual adalah kemasan 5 kilogram merek Gong Gong dengan harga Rp55 ribu per kemasan.

Junior Sales Bulog Batam, Riki Maskudri, menyebutkan bahwa harga beras di pasar tradisional biasanya berkisar antara Rp12 ribu hingga Rp13 ribu per kilogram. Dengan harga yang ditawarkan di operasi pasar, diharapkan warga bisa mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau.

“Kalau total keseluruhan, kami siapkan dua sampai tiga ton beras. Per kecamatan kami siagakan 500 kg beras,” kata Riki.

Ia menyebut, beberapa lokasi operasi pasar yang paling ramai dikunjungi masyarakat adalah Kecamatan Bengkong, Tanjunguma, dan Sengkuang. Selain beras, Bulog juga menyediakan gula pasir dan minyak goreng dengan harga lebih murah dari pasaran.

Di lokasi Perumahan Cendana, Bulog menyiapkan 50 kantong minyak goreng kemasan satu liter serta 80 kantong gula pasir kemasan satu kilogram. Harga minyak goreng bervariasi tergantung jumlah pembelian.

“Biasanya di pasar bisa sampai Rp18.500 per liter, di sini kami jual dari harga Rp17.500,” ujar dia.

Tak hanya bahan pokok, distributor penyedia daging ayam dan daging sapi juga ikut berpartisipasi dalam operasi pasar ini. Madi, salah satu distributor, mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan 50 kilogram ayam beku serta 40 kilogram daging sapi beku.

“Lumayan banyak juga masyarakat yang beli daging ayam dan sapi beku ini. Kami belum hitung berapa yang sudah laku dagangan kami,” katanya.

Harga ayam beku yang dijual dalam operasi pasar ini adalah Rp33 ribu per kilogram, lebih murah dibanding harga di pasar tradisional yang mencapai Rp36 ribu per kilogram. Sementara itu, daging sapi beku untuk rendang dijual dengan harga Rp85 ribu per kilogram, sedangkan di pasar tradisional harganya berkisar antara Rp90 ribu hingga Rp98 ribu per kilogram. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Warga Inginkan QRIS Diberlakukan di Operasi Pasar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ombudsman RI Perwakilan Kepri meminta agar seluruh fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di wilayah tersebut tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, meskipun terdapat pending bayar dalam sistem pembayaran klaim.

Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, menyampaikan bahwa peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh kendala administratif terkait pembayaran klaim.

“Masyarakat peserta BPJS Kesehatan tetap harus mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan kepesertaan mereka, meskipun ada pending bayar,” katanya, Jumat (21/2).

Menurut data yang diterima Ombudsman Kepri dari BPJS Kesehatan Tanjungpinang, jumlah pending bayar untuk wilayah Kepri—di luar Batam dan Karimun—mencapai Rp12 miliar dari total kewajiban pembayaran sebesar Rp371 miliar pada tahun 2024.

Sementara itu, untuk wilayah Batam dan Karimun, pending bayar mencapai Rp50 miliar dari total kewajiban pembayaran sekitar Rp1,1 triliun di tahun yang sama.

Kondisi ini dinilai tidak terlalu besar dibandingkan daerah lain dan seharusnya tidak menjadi kendala signifikan dalam operasional faskes.

“Pending bayar ini terjadi karena ada dokumen klaim yang perlu diperbaiki. Namun, BPJS Kesehatan tetap membayarkan 50 persen dari klaim tersebut terlebih dahulu, dan sisanya akan dibayarkan setelah data klaim diperbaiki dan diajukan kembali,” ujar Lagat.

BPJS Kesehatan, lanjutnya, mengaku telah mengundang pimpinan rumah sakit dan faskes tingkat pertama untuk membahas persoalan ini guna menghindari polemik. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pihak rumah sakit dan faskes akan menyampaikan informasi ini kepada tenaga medis yang terdampak.

“BPJS Kesehatan menjamin bahwa pembayaran klaim akan segera dilakukan setelah perbaikan data selesai,” kata Lagat.

Ombudsman Kepri menyebutkan, faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus tetap menjalankan layanan medis secara normal tanpa mengurangi kualitas atau kuantitas layanan kepada pasien.

“Semoga tidak ada pengurangan layanan seperti pembatasan jumlah pasien di poliklinik, pengurangan layanan operasi, rawat inap, ICU, atau pengadaan obat-obatan,” kata dia.

Sebagai langkah pengawasan, pihaknya akan melakukan pemantauan ke berbagai faskes tingkat pertama dan lanjutan untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pending Bayar BPJS Kesehatan di Kepri Mencapai Rp62 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Perbaikan jalan rusak di Kota Batam dengan sistem tambal sulam kembali dilanjutkan. Pekerja dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melanjutkan perbaikan ke Jalan Bintang menuju Markas Polsek Batuaji.

Sehari sebelumnya, perbaikan sudah dimulai dari simpang Basecamp hingga sepanjang Jalan Marina City. Langkah ini merupakan respons atas keluhan masyarakat terhadap semakin banyaknya jalan yang mengalami kerusakan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Suhar, mengakui bahwa perbaikan jalan dengan sistem tambal sulam merupakan solusi sementara yang dilakukan secara mobile di seluruh ruas jalan yang rusak.

“Kami melakukan perbaikan secara bertahap dan mobile untuk menangani kerusakan jalan yang ada. Peningkatan atau perbaikan secara menyeluruh akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia tahun ini,” ujarnya.

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Jalan Marina City, di mana banyak ditemukan lubang akibat padatnya arus lalu lintas dan kendaraan proyek bermuatan berat seperti truk pengangkut material tanah.

Selain itu, faktor cuaca juga memperparah kondisi jalan. Hujan deras yang terjadi pada awal tahun lalu menyebabkan jalan di simpang Perumahan Jupiter jebol, membentuk lubang besar yang menembus gorong-gorong.

Kerusakan jalan ini dikeluhkan oleh masyarakat karena dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Beberapa warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan menyeluruh agar jalan lebih aman dan nyaman untuk dilalui.

Mereka juga meminta agar perbaikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dilakukan dengan kualitas yang lebih baik agar tidak cepat rusak kembali.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam berjanji akan terus melakukan pemantauan dan perbaikan jalan secara berkala. Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintasi jalan yang masih dalam proses perbaikan.

Sementara itu, pihak dinas juga akan mengevaluasi kebutuhan anggaran agar peningkatan kualitas jalan dapat dilakukan secara lebih optimal di masa mendatang. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Jalan Rusak Menuju Polsek Batuaji Mulai Ditambal pertama kali tampil pada Metropolis.