batampos– Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Karimun, Senin (20/1) akhirnya merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN. P3K, guru honorer dan tunjangan profesi guru (TPG) dan tunjangan khusus guru (TKG) yang tertunda. Anggaran yang dikeluarkan untuk membayarnya lebih dari Rp29 miliar.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Husin yang dikonfirmasi Batam Pos, mengatakan, sesuai dengan rencana awal bahwa pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN, P3K dan guru serta guru honorer sudah dibayarkan siang tadi (Senin, red). ”Sudah dibayarkabn sesuai dengan SPP dan SPM yang kita masukkan ke BPKAD. gaji dan tunjangannya sudah masuk ke masing-masing rekening penerima,” ujaarnya.

BACA JUGA: Tak Miliki SK, Pegawai non ASN Diminta Tetap Masuk Kantor Agar Pembayaran Gaji Bisa Dilaksanakan

Anggaran yang dikeluarkan untuk membayar semuanya itu, tambahnya sebesar Rp29 miliar lebih atau tepatnya Rp29,22 milair. Biaya ini dikeluarkan hanya untuk membayar ASN, P3K, guru honor, TPG dan TK. Bahasa umumnya untuk di jajaran atau lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja.

”Besarnya anggaran yang dikeluarkan bukan hanya untuk membayar gaji guru honorer dan tunjangan guru yang belum dibayarkan pada triwulan 4 Desember 2024 lalu. Melainkan, juga untuk membayar juga untuk membayar gaji induk ASN dan P3K di bulan ini. Dan, keterlambatan ini bukan disengaja, melainkan karena memang terkait administrasi dan pembahasan APBD 2025,” ungkapnya.

Sesuai berita batam Pos, terkait belum dibayarnya tunjangan guru untuk triwulan 4 desember 2024, organisasi yang dengan nama Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) menggelar aksi pada demo ke Kantor Bupati Karimun. Kemudian, dengans elesainya pembahasan APBD 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejak Minggu langsung bekerja menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) ke BPKAD agar gaji guru dan tunjangan untuk jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa dibayarkan. (*)

Reporter: Sandi

Artikel Tepati Janji, Pemkab Keluarkan Rp29 Miliar Lebih Bayar Gaji dan Tunjangan Guru pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Jadwal  keberangkatan KMP Bahtera Nusantara (BN) 01 melalui Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Bintan, dipercepat.

Supervisi Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Sukma Nugraha membenarkan jadwal keberangkatan KMP BN 01 dipercepat menjadi tanggal 21 Januari 2024.

“Keberangkatannya dipercepat menjadi besok sekitar pukul 7 malam,” kata Sukma ditemui di Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Senin (20/1/2025).

Semula kapal RoRo dengan tujuan Matak, Midai, Penagih, Subi, Serasan, Sintete itu dijadwalkan berangkat pada Kamis, 23 Januari 2024.

BACA JUGA: Cuaca Buruk, Pelayaran Kapal RoRo di Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Bintan Dibatasi hingga Sore

“Dipercepat dua hari sebelumnya,” kata Sukma.

Sukma menjelaskan, alasan jadwal keberangkatan KMP BN 01 dipercepat untuk menghindari cuaca buruk.

Sebab, sebelumnya KMP BN 01 sempat terjebak di perairan Penagih lebih kurang 6 hari akibat cuaca buruk.

Akibat terjebak di perairan Penagih, katanya, pengguna jasa harus menunggu terlalu lama.

“Kasihan, kemarin pengguna jasa harus menunggu sampai cuaca membaik, baru kapal bisa berlayar kembali,” katanya.

Selain itu alasan jadwal keberangkatan KMP BN 01 dipercepat, katanya, agar ketersediaan BBM tercukupi. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Hindari Cuaca Buruk, Jadwal Keberangkatan KMP Bahtera Nusantara 01 dari Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Bintan Dipercepat pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Bupati Karimun, Aunur Rafiq telah menyetujui pengunduran diri dr Rosdiana sebagai Direktur RSUD Muhammad Sani. Surat pengunduran diri tersebut telah dikirim sejak Senin (13/1) ke Bupati Karimun.

”Saya sudah berkomunikasi dengan dr Rosdiana terkait surat pengunduran dirinya yang dikirimkan kepada saya. Sebagai pimpinan dan kepala daerah tentunya harus mengetahui apa yang menjadi penyebab pengunduran diri seorang pejabat. Apalagi, direktur rumah sakit yang berurusan langsug ke pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Minggu (19/1).

BACA JUGA: RSUD M Sani Siapkan Puluhan Nakes untuk Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Honorer yang Lulus P3K

Setelah melakukan komunikasi langsung dengan yang bersangkutan (dr Rosdiana), lanjut Bupati, sudah diketahui secara jelas apa yang menyebabkan dilakukan pengunduran diri. Salah satunya agar bisa fokus dalam mengurus dan mengembangkan klinik kesehatan. Karena, seperti diketahui, selain menjadi Direktur RSUD Muhammad Sani, dr Rosdiana juga memiliki klinik kesehatan yang memerlukan perhatian.

”Untuk itu, agar bisa fokus dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan jangan sampai keteteran, maka dr Rosdiana mengundurkan diri dari Direktur RSUD Muhammad Sani. Sehingga, RSUD Muhammad Sani bisa dikelola dan ditangani lebih baik lagi dan dr Rosdiana juga bisa fokus mengurus klinik medis yang dimilikinya,” terang Rafiq.

Dengan telah diterimanya pengunduran diri dr Rosdiana selaku Direktur RSUD Muhammad Sani, tambah Rafiq, maka dia secepatnya akan mencari pengganti untuk menempatkan seorang pejabat sebagai pimpinan di rumah sakit pemerintah tersebut. Pilihan sementara bisa menempatkan Rachmadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

”Pilihan yang ada saat ini untuk menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Muhammad Sani adalah Kepala Dinas Kesehatan. Tapi, jika ada yang lain tidak menutup kemungkinan. Yang jelas, saya tidak ingin pimpinan di rumah sakit kosong. Khususnya , dalam mengambil keputusan. Karena berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan juga hajat hidup orang banyak,” ungkap Rafiq. (*)

Reporter: Sandi

Artikel dr Rosdiana, Direktur RSUD Muhammad Sani Mengundurkan Diri pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sebanyak 3.675 tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas telah diberhentikan oleh Bupati, Abdul Hadis sejak 1 Januari 2025.

Pemberhentian honorer ini berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Kepulauan Anambas No 853 tahun 2024 tentang pemberhentian pegawai tidak tetap di lingkungan Pemkab Anambas.

Nantinya honorer tersebut akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, terdapat 151 orang yang diberhentikan karena tidak memenuhi syarat terutama pendidikan.

BACA JUGA: 151 Honorer Pemkab Anambas Dipecat, Tak Penuhi Persyataran Untuk Diangkat PPPK

Selama honorer dihapus, sejumlah pegawai non ASN yang menunggu diangkat PPPK resah karena hingga saat ini belum menerima gaji sejak Desember lalu.

Padahal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) telah meminta Kepala Daerah untuk menganggarkan gaji pegawai non ASN yang sedang mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negeri (ASN) dan PPPK.

“Kami dah kerja, tapi kepastian gaji belum tahu kapan keluar. Kami ke kantor perlu modal untuk beli minyak motor,” keluh seorang pegawai non ASN, Sofian, Minggu, (19/1).

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas, Sahtiar menegaskan untuk pegawai yang sedang dalam masa peralihan menjadi PPPK untuk dapat masuk ke kantor seperti biasanya.

Hal ini untuk mempermudah pihaknya dalam membayar gaji meskipun pegawai non ASN tidak memiliki SK.

“Kalau ada yang bolong-bolong itu ada aturan disiplin pemotongannya. Tapi kalau misal sebulan tak masuk, ya macam mana mau diberikan. Kan ini dasarnya, apalagi mereka tak ada SK,” tegas Sahtiar.

Saat ini, Pemkab Anambas sedang menunggu regulasi dari MenPAN-RB untuk membayarkan gaji pegawai non ASN.

“Hampir tiap minggu kita rapat dengan pusat dan provinsi. Belum ada keputusan untuk teknis bayar gaji pegawai non ASN hingga mendapat SK PPPK,” pungkas Sahtiar. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel Tak Miliki SK, Pegawai non ASN Diminta Tetap Masuk Kantor Agar Pembayaran Gaji Bisa Dilaksanakan pertama kali tampil pada Kepri.