batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti keberadaan penangkaran buaya milik PT PJK di Pulau Bulan. Sorotan ini muncul setelah insiden lepasnya puluhan buaya dari lokasi tersebut yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar, khususnya nelayan.

Ketua DPRD Kepri, Imam Setiawan, yang memimpin kunjungan ke lokasi, menegaskan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari lepasnya buaya-buaya tersebut. Berdasarkan data sementara dari pihak perusahaan, dari total 105 ekor buaya yang ada di penangkaran, sebanyak 39 ekor sempat lepas.

Dari jumlah tersebut, 38 ekor telah berhasil ditangkap, tiga di antaranya ditemukan mati, sementara satu ekor lainnya masih belum ditemukan.

Imam Setiawan menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa langsung percaya begitu saja dengan laporan perusahaan. Ia meminta agar pencarian buaya yang masih belum ditemukan terus dilakukan hingga benar-benar dipastikan semua kembali ke penangkaran.

“Kami ingin perusahaan tolong cari semua yang lepas. Tolong dihitung lagi jumlah yang ada di dalam (penangkaran). Kami ingin ada pertanggungjawaban,” tegasnya.

Baca Juga: LAM Batam Desak Polisi Hapus Status Tersangka Nek Awe dan Dua Warga Rempang

Selain itu, Imam menekankan bahwa setiap buaya dari penangkaran PT PJK memiliki tanda pada siripnya. Dengan demikian, jika di kemudian hari ada kejadian buaya menerkam warga dan identitasnya berasal dari penangkaran tersebut, maka perusahaan harus bertanggung jawab.

“Jika ada masyarakat yang menjadi korban, perusahaan harus memberikan kompensasi,” tambahnya.

DPRD Kepri juga menyoroti dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar, terutama para nelayan yang merasa takut untuk melaut akibat insiden ini. Menurut Imam, hal ini telah berdampak terhadap perekonomian mereka, sehingga perlu ada bentuk kompensasi dari perusahaan kepada masyarakat yang terdampak.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kepri bahkan menyarankan agar penangkaran buaya PT PJK di Pulau Bulan sebaiknya ditutup. “Penangkaran ini sudah beroperasi selama 36 tahun. Namun, kondisi saat ini tidak cocok lagi. Tidak ada juga pendapatan yang masuk ke negara dari sini, pajak pun tidak ada. Kami sudah diskusikan, dan saran kami lebih baik ditutup,” ujar Imam.

Masyarakat setempat pun mendukung usulan tersebut. Mereka menilai bahwa keberadaan penangkaran buaya di Pulau Bulan tidak memberikan manfaat bagi mereka, justru lebih banyak membawa keresahan.

Seorang warga menyampaikan bahwa insiden kaburnya buaya membuat para nelayan dan penduduk takut untuk berlayar mencari ikan. “Imbasnya besar, kami jadi takut melaut,” ujar salah satu warga.

Baca Juga: Gagal Panen Jadi Pemicu Harga Sayur Melambung

Sementara itu, Toni, perwakilan dari pihak perusahaan yang menemui rombongan DPRD Kepri di lokasi, enggan memberikan tanggapan terhadap kritik dan saran yang dilontarkan. Saat ditanya oleh wartawan, ia hanya menjawab singkat,

“Ke Tim Terpadu saja kalau mau minta keterangan. Jangan dari kami,” katanya.

DPRD Kepri menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus ini. Mereka juga akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa buaya yang masih berkeliaran segera ditemukan dan langkah-langkah pengamanan lebih lanjut diterapkan guna mencegah kejadian serupa di masa depan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel DPRD Sarankan Penangkaran Buaya di Pulau Bulan Ditutup, Manajemen PT PJK Bungkam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jabatan Kabgops dan Kasat Intelkam Polresta Barelang berganti. Pergantian ini ditandai dengan upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu, Sabtu (1/2).

Pergantian jabatan ini berdasarkan surat telegram Kapolda Kepri Nomor: STR/20/I/KEP./2025 Tanggal 15 Januari 2025 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan Polda Kepri.

“Selamat bertugas di tempat yang baru kepada pejabat lama, yang mana selama bertugas di Polresta Barelang dinilai cukup baik,” ujar Heribertus.

Baca Juga: Brigjen Pol Asep Safrudin Jabat Kapolda Kepri

Adapun jabatan Kabagops Polresta Barelang yang sebelumnya dijabat Kompol Z.A.C Tamba diserahkan kepada AKP Yudi Kurniadi dan jabatan Kasat Intelkam Polresta Barelang dari Kompol Edi Buce diserahkan kepada Kompol Yudiarta Rustam.

“Kami ucapkan terimakasih atas pengabdiannya selama bertugas di Polresta Barelang. Dan kepada pejabat yang baru saya ucapkan agar segera menyesuaikan diri,” kata Heribertus.

Herbertus juga berpesan kepada personelnya untuk terus berbuat baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat.

Baca Juga: Realisasi Pajak Reklame 2024 Capai 95,46 Persen, Bapenda Siapkan Strategi Optimalisasi di 2025

“Selalu berbuat baik kepada masyarakat adalah salah satu amanah yang harus kita emban. Semoga setiap tindakan kita menjadi ibadah bagi kita semua,” tutupnya.

Sertijab ini ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sertijab serta penandatangan pakta integritas. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Kabagops dan Kasat Intelkam Polresta Barelang Berganti pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Masa liburan tahun baru China atau Imlek telah usai. Ribuan penumpang yang rata-rata warga negara asing meninggalkan Batam melalui Pelabuhan Feri Internasional Batamcenter Minggu (2/2).

Pantauan Batam Pos, lonjakan penumpang mulai terjadi sejak siang hingga sore. Meski ramai, arus penumpang dapat terurai dengan baik karena adanya autogate.

Syahbandar Pelabuhan Feri Internasional Batamcenter, Erik Mario Sihotang mengatakan arus penumpang masih dalam suasana liburan imlek. Penumpang yang rata-rata yang berangkat merupakan WNA.

Baca Juga: Regulasi Baru, Pengikatan Jaminan Dana Bergulir Gunakan Hak Tanggungan Elektronik

“Masa di momen liburan Imlek, yang berangkat ada yang tujuan Malaysia dan Singapura. Dan penumpang kali ini didominasi WNA,” ujar Erik.

Menurut Erik, arus penumpang cukup padat pada sore, karena banyak penumpang memilih check in sore. Hal itu diduga karena penumpang masih memilih untuk berbelanja atau menikmati suasana Batam pada pagi dan siang hari.

“Jadi banyak yang memilih sore dari pada pagi. Rata-rata bawa belanjaan,” sebut Erik.

Dikatakan Erik, arus penumpang hari Minggu lebih padat dibanding hari Sabtu. Meski tak ada extra trip, namun banyak kapal berangkat dalam kondisi penuh.

Baca Juga: Pemko Batam Gelar Pasar Murah Jelang Ramadan, Ini Jadwalnya

“Untuk penumpang hari sebelumnya yang berangkat sekitar 6000-an, untuk hari ini (kemarin) diperkirakan lebih banyak,” tegas Erik.

Masih kata Erik, adanya autogate sangat membantu jalur keberangkatan penumpang. Dimana pada kedatangan ada enam autogate untuk penumpang keluar.

“Selain petugas manual, juga ada autogate. Jadi cukup membantu mengurai antrean. Tak terlihat lagi antrean mengular seperti biasa kan,” imbuh Erik. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Liburan Usai, Ribuan Penumpang Tinggalkan Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mengintensifkan upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Berbagai program sosialisasi digencarkan guna memastikan warga memahami kewajiban perpajakan, khususnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis guna meningkatkan kesadaran warga agar taat pajak, terutama di Kecamatan Batamkota dan Kecamatan Nongsa.

“Pemko Batam ingin memastikan bahwa informasi mengenai pajak daerah dapat diterima dengan jelas dan dipahami oleh masyarakat,” kata Jefridin, Sabtu (1/2).

Pajak daerah berperan vital dalam menopang pembangunan Batam. Salah satu instrumen utama adalah opsen pajak yang secara otomatis masuk ke Kas Daerah Pemko Batam untuk membiayai berbagai program pembangunan.

“Pembayaran opsen pajak secara otomatis masuk ke Kas Daerah Pemko Batam. Semoga ini menjadi langkah baik dalam peningkatan pendapatan daerah,” ujar Jefridin.

Tahun 2024, penerimaan pajak daerah Kota Batam mencapai angka signifikan, yakni Rp1,4 triliun. Beberapa sektor bahkan mencatat realisasi melebihi target. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai 116,07 persen dari target. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sektor perhotelan mencapai 105,59 persen.

Namun, di sisi lain, realisasi PBB-P2 masih tergolong rendah dibandingkan dengan pajak lainnya. Pemko Batam pun menjadikan hal ini sebagai salah satu fokus utama dalam program sosialisasi.

Menurut Jefridin, pajak ini sebenarnya memiliki nilai yang relatif kecil, namun tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayarnya masih belum optimal.

“Oleh karena itu, PBB-P2 menjadi salah satu fokus dalam sosialisasi ini. Pajaknya relatif kecil, tetapi tingkat realisasinya masih belum optimal,” ujarnya.

Pemko Batam mengajak seluruh masyarakat untuk lebih sadar dan taat membayar pajak. Dengan pajak yang dibayarkan, pembangunan Batam akan semakin maju, dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Batam untuk lebih sadar dan taat membayar pajak. Dengan pajak yang dibayarkan, pembangunan Batam akan semakin maju, dan insentif bagi masyarakat juga semakin baik,” ujarnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Batam Kantungi Pajak Senilai Rp1,4 Triliun pertama kali tampil pada Metropolis.