batampos – Pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Batam mengalami peningkatan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, sebanyak 1.326.831 wisman tercatat berkunjung ke Batam, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1.193.931 wisatawan.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menyebutkan peningkatan signifikan terjadi pada akhir tahun. “Dari data BPS, kunjungan wisman mengalami lonjakan pada bulan Desember sebanyak 159.982 orang dibandingkan November yang hanya 112.641 orang,” ujarnya, Selasa (4/2).

Melihat tren positif ini, Pemerintah Kota Batam menargetkan 1,7 juta kunjungan wisman pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperkuat promosi pariwisata dengan meluncurkan kalender wisata 2025 serta menyelenggarakan berbagai event menarik.

Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan juga berkontribusi terhadap PAD. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menargetkan pendapatan dari pajak perhotelan sebesar Rp163 miliar pada 2025, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp157 miliar.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Batam optimistis dapat mencapai target 1,7 juta kunjungan wisman pada 2025 serta memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. (*)

Artikel Pemerintah Kota Batam Menargetkan 1,7 Juta Kunjungan Wisman pada 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polri menghapus tilang manual pada akhir Januari ini. Langkah ini diambil untuk meminimalkan kontak langsung antara petugas dengan masyarakat atau pengendara.

Dirlantas Polda Kepri, Kombes Tri Yulianto mengatakan saat ini pihaknya tetap melakukan penilangan terhadap pengendara yang melanggar.

“Kita tetap melakukan penilangan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Secara statis maupun mobile,” ujarnya, Selasa (4/2).

Tri menjelaskan untuk memaksimalkan penindakan ini, pihaknya tengah mengusulkan penambahan kamera ETLE di beberapa titik, khususnya di Kota Batam.

Baca Juga: Mahasiswi di Batam Diperdaya Pria yang Mengaku Keturunan Raja Malaysia

“Kita masih mau mengajukan permohonan ke Pemprov Kepri. Jumlah penambahan nanti kita koordinasikan dulu,” katanya.

Adapun titik kamera ETLE di Kota Batam saat ini berada di Jalan Raja Isa, KDA, Batam Centre, Jalan Ahmad Yani, Batam Centre, Jalan Brigjen Katamso, Panbil, serta Simpang Traffick Light Panbil.

Selain kamera ETLE, penindakan terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas juga dilakukan menggunakan ETLE mobile. Tahun lalu, ETLE mobile ini berjumlah 26 unit yang sudah disebar ke wilayah Satlantas Polres/ta jajaran.

“Yang tidak ada ETLE statisnya kita lakukan dengan mobile, perangkat mobile,” tutupnya.

Baca Juga: Minimalisir Kecurangan, Disperindag Tera Ulang Timbangan Pasar di Batam

Sebelum menghapus tilang manual ini, Polri sempat berencana memberlakukan sistem tilang poin. Dalam sistem ini, setiap pengendara yang memiliki SIM akan mendapatkan jatah 12 poin dalam setiap tahunnya.

Poin tersebut akan berkurang jika pengendara melakukan pelanggaran, dengan pengurangan nilai berdasarkan jenis pelanggaran. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Tilang Manual Dihapus, Ditlantas Polda Kepri Kedepankan Tilang ETLE pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran perjalanan dinas pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri perhotelan di Kota Batam. Mereka memperkirakan dampak negatif yang dapat mengurangi pendapatan, tenaga kerja, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepri, Yeyen Heryawan, menyebutkan bahwa dampak kebijakan ini kemungkinan baru akan terasa pada bulan Maret 2025, ketika banyak acara pemerintah biasanya digelar. Menurutnya, hotel-hotel yang bergantung pada pasar pemerintahan akan merasakan penurunan pendapatan jika anggaran perjalanan dinas dipotong hingga 50 persen.

Yeyen menambahkan, potensi efek domino tersebut bisa mempengaruhi pengurangan tenaga kerja harian dan penurunan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, juga mengkritik kebijakan tersebut, mengingat selama ini kegiatan pemerintah di hotel dan restoran menjadi salah satu pendorong utama ekonomi daerah, terutama di kota-kota pariwisata seperti Batam.

Kebijakan pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk menghemat Rp306,69 triliun, dengan pemangkasan Rp256,1 triliun dari belanja kementerian dan lembaga. Presiden Prabowo menyatakan bahwa penghematan ini akan dialihkan untuk program-program strategis, seperti perbaikan gedung sekolah yang rusak. (*)

Artikel Deg-deg an, Kuatir Imbas dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang bulan suci Ramadan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam melakukan tera ulang timbangan di pasar-pasar tradisional. Langkah ini bertujuan memastikan akurasi alat ukur dan memberikan kenyamanan serta kepercayaan bagi masyarakat yang berbelanja.

Tera ulang perdana dilaksanakan di Pasar Tos 3000 Jodoh, Batuampar, pada Selasa (4/2) pagi oleh tim Disperindag. Seluruh timbangan pedagang, baik digital maupun manual, wajib ditera ulang guna meminimalisir kecurangan.

Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau, menyatakan bahwa tera ulang timbangan akan dilakukan di semua pasar di Batam secara bertahap.

“Untuk perdana, kami lakukan di Pasar Tos 3000 Jodoh. Proses tera ulang dilakukan selama dua hari,” ujar Gustian pada Selasa (4/2).

Baca Juga: Seribu Buruh FSPMI Batam akan Gelar Aksi di Kantor Wali Kota

Gustian menambahkan, tera ulang merupakan kegiatan rutin tahunan yang kali ini dilakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan untuk memberikan rasa nyaman dan menghindari penyalahgunaan timbangan.

“Ini sebenarnya rutin, berkala kami lakukan untuk memastikan timbangan sesuai dengan takarannya. Kebetulan ini juga mau memasuki bulan suci Ramadan,” tegas Gustian.

Namun, dalam proses tera ulang, terdapat penolakan dari beberapa pedagang. Tim Disperindag menjelaskan bahwa tera ulang timbangan wajib dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan ukuran normal.

“Justru yang menolak itu harus dicurigai, kenapa tidak mau ditera,” katanya.

Para pedagang tidak bisa menolak jika timbangan mereka dicek atau ditera ulang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Sudah jelas ada undang-undangnya, jadi tak bisa menolak. Semua timbangan yang ada pada setiap pedagang wajib ditera ulang jika sudah masuk masanya. Ini untuk kenyamanan masyarakat atau konsumen yang berbelanja,” ujarnya.

Baca Juga: Target Pajak Kendaraan Kepri 2025 Turun, Bapenda Fokus Perbaiki Data Wajib Pajak

Timbangan pedagang yang telah ditera ulang tidak boleh diubah lagi. Jika kembali tidak sesuai, pedagang dapat dikenakan sanksi pidana hingga denda.

“Untuk saat ini kami masih mengedukasi dengan cara baik meski dimarahi pedagang. Namun, jika kembali menyalahi, bisa dikenakan sanksi pidana dan denda,” tegas Gustian.

Gustian juga meminta agar pengelola pasar mengingatkan para pedagang untuk jujur dalam berjualan. Jika pengelola abai, mereka juga dapat dikenakan sanksi.

“Karena pengelola sebagai penyedia tempat, maka mereka wajib mengimbau pedagang agar jujur. Jika mereka abai, pastinya juga ada sanksi,” jelas Gustian. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Minimalisir Kecurangan, Disperindag Tera Ulang Timbangan Pasar di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.