batampos – Tahun 2025 tinggal menghitung hari, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.

Pemberlakuan yang akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025 didasari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan PPN tersebut mendapatkan beragam respon termasuk dari kalangan industri.

Bahkan tidak sedikit yang mengkhawatirkan dengan pemberlakuan kenaikan PPN tersebut akan memberatkan masyarakat selaku konsumen produk mereka. Tidak menutup kemungkinan akan membuat turunnya minat beli masyarakat.

Melansir dari laman mobilitas, salah satu industri yang mengkhawatirka dampak buruk yang terjadi akan menjdi kenyataan adalah industri sepeda motor.

Menurut Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala, dengan bertambah besarnya tarif PPN 12 persen, maka harga jual sepeda motor kemungkinan besar juga dinaikkan oleh produsen.

“Bila Produsen menaikkan harga maka ini akan membuat calon pembeli berpikir-pikir untuk membeli sepeda motor. Karena mayoritas pembeli sepeda motor entry level (yang merupakan motor paling banyak dibeli masyarakat) sensitif terhadap harga,” ungkap Sigit Kumala.

Sigit juga menambahkan kalau di awal tahun 2025, tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga naik.

Bahkan, di awal tahun 2025 itu pula, asuransi kendaraan bermotor yang bersifat wajib sebagai tanggung jawab kepada pihak ketiga (third party liability) jika tejadi kecelakaan juga mulai diberlakukan.

Sementara Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara juga mengungkapkan hal senada terkait hal ini.

Bhima mengungkapkan, kelas menengah kelompok pertama (orang yang baru masuk ke kelompok kelas menengah) dan kelompok madya (kelas menengah kelompok bagian tengah) jumlahnya merosot.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis belum lama ini menyebut jumlah kelas menengah penduduk Indonesia turun dari 57,3 juta pada tahun 2019 menjadi 47,8 juta pada tahun 2024.

”Saat ini dan di tahun 2025 status mereka untuk kembali lagi masuk ke kelompok kelas menengah lagi tidak mudah, karena lemahnya daya beli diperkirakan masih menjadi masalah di tahun tersebut,” kata Bhima.

Belum lagi Pemerintah sedang gencar-gencarnya menggalakkan kendaraan hijau ramah lingkungan alias sepeda motor listrik. Seperti diketahui pertumbuhan populasi sepeda motor listrik kian bertambah, apalagi banyak produsen baru yang bermain di segmen ini.

Bisa dikatakan masih seumur jagung sudah menerima tantangan berat untuk memasarkan produk. Mau tidak mau para produsen harus memutar otak agar meminimalkan masalah dalam hal penjualan. (*)

Artikel Pemberlakuan PPN 12 Persen Akan Ganggu Daya Beli Konsumen Sepeda Motor pertama kali tampil pada News.

batampos – Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan menyoroti pernyataan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi yang menyebut koruptor bisa diampuni lewat denda atau uang damai. Menurutnya, wacana tersebut harus dibarengi dengan peraturan yang jelas agar tidak menyalahi ketentuan.

“Wacana yang disampaikan oleh Menkum tidak salah karena memang normanya membuka ruang untuk penafsiran. Namun perlu perjelas dan pertegas undang-undang dengan merevisinya,” kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Jumat (27/12).

Irawan mengamini, Jaksa Agung memiliki wewenang penggunaan denda damai (schikking), meski begitu hanya untuk kasus tertentu, sesuai Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“Dalam pasal tersebut menyebutkan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ucap Irawan.

Sedianya, denda damai merupakan upaya penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui Jaksa Agung. Ia menyebut, bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung itu pun hanya dalam tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, atau tindak pidana ekonomi lainnya berdasarkan undang-undang.

Adapun denda damai ini masuk dalam kategori keadilan restoratif (restorative justice) atau untuk bidang ekonomi dikenal dengan istilah fiscal recovery yang merupakan upaya untuk memulihkan kerugian perekonomian negara.

“Denda damai (schikking) jelas dan terang tercantum sebagai wewenang Jaksa Agung. Tapi ada postulat dalam membaca teks undang-undang yang bunyinya primo executienda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis,” tegas Irawan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan, pemerintah tidak ada maksud untuk membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor. Pernyataan ini disampaikan Supratman terkait polemik rencana pengampunan terhadap koruptor.

“Yang harus dimengerti oleh kita semua adalah pemerintah tidak bermaksud menggunakan amnesti, grasi, abolisi, untuk sekadar membebaskan para pelaku tindak pidana. Sama sekali tidak,” kata Supratman di kantoe Kemenkum RI, Jakarta, Jumat (27/12).

Supratman menyebut, sistem hukum Indonesia memungkinkan adanya mekanisme pengampunan terhadap pelaku tindak pidana apa pun. Namun, tidak berarti pemerintah akan memberikan pengampunan tersebut.

la menjelaskan, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ia mencontohkan, dalam Pasal 53k Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi.

“Sebagai perbandingan, kami memberikan contoh bahwa memang Undang-undang yang ada di Indonesia mengatur pemberian pengampunan. Tapi sekali lagi, tidak serta merta dilakukan untuk membebaskan pelaku tindak pidana, apalagi koruptor,” pungkas Supratman. (*)

Artikel DPR Soroti Wacana Uang Damai Bagi Koruptor pertama kali tampil pada News.

batampos – Polresta Tanjungpinang, Polda Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan seorang oknum anggota Polres Bintan berinisial A beserta istrinya sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kasatreskrim Polresta Tanjungpinang AKP Agung Tri Poerbowo menyampaikan, sebelumnya sepasang suami-istri tersebut diamankan pada Rabu (18/12), atas laporan dugaan kasus TPPO.

”Berdasar hasil penyelidikan kepolisian, keduanya ditetapkan jadi tersangka dan sudah ditahan guna menjalani proses hukum lebih lanjut,” kata AKP Agung seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Jumat (27/12).

Agung menyebut, dari hasil pemeriksaan penyidik, oknum A dan istri bertindak sebagai penampung salah seorang PMI ilegal di rumah mereka sebelum hendak diberangkatkan ke negara tujuan, Malaysia. Keduanya juga diduga telah menerima sejumlah uang dari calon PMI ilegal bersangkutan untuk keperluan biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan ke luar negeri.

”Namun calon PMI itu tidak kunjung diberangkatkan, hingga akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi,” ujar Agung Tri Poerbowo.

Agung melanjutkan, pihaknya belum bisa memerinci lebih jauh terkait jaringan TPPO yang melibatkan oknum polisi berinisial A tersebut. Sebab, masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

Polresta Tanjungpinang terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus yang sama. ”Sejauh ini kami baru menetapkan dua orang tersangka TPPO,” tandas Agung Tri Poerbowo.

Sementara itu, Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat, masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berupa pemberangkatan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal. Kasatreserse Kriminal Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi Nugroho menyebutkan, ada dua pelaku yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berada di Qatar.

Polresta Bogor Kota bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dengan Atase, Divhubinter Polri, dan KBRI, mengejar pelaku. ”Yang kita bisa lakukan adalah sekarang mengeluarkan terlebih dahulu terkait DPO-nya, terkait pelaku yang ada di Qatar,” jelas Aji Riznaldi Nugroho.

Aji mengatakan, ada juga pelaku buron di Indonesia yang berperan sebagai sponsor atau mencari orang yang ingin menjadi TKW. Para pelaku ini tersebar di beberapa provinsi seperti NTB, Jawa Barat, Sulawesi, dan Lampung. Para pelaku yang masih DPO ini masih ada kaitan keluarga dengan tersangka yang sudah ditangkap, yakni Meidayanti Kosasih.

”Untuk orangnya kita baru identifikasi. Yang ada di Indonesia ini ada tiga orang, selebihnya itu di tiap provinsi ada, per orangnya pasti ada,” ujar Aji Riznaldi Nugroho.

Aji menambahkan, para TKW yang sudah diberangkatkan secara ilegal oleh tersangka Meidayanti dan Muhammad Zaxi Lazuardi ke beberapa negara, akan terhalang kepulangannya. Sebab, para korban diberangkatkan secara ilegal menggunakan visa kunjungan, bukan menggunakan visa bekerja.

”Ketika yang bersangkutan ingin pulang ke negara asalnya, pasti akan banyak hambatan terkait visa. Nanti kita perlu joint operation untuk memulangkan yang sudah diberangkatkan di sana, maupun terkait penangkapan terhadap pelaku,” ucap Aji. (*)

Artikel Oknum Polisi di Bintan dan Istri Jadi Tersangka TPPO pertama kali tampil pada News.