batampos – Kasus uang palsu (upal) yang dicetak di perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) terus berkembang. Seorang pengusaha ternama di Sulawesi Selatan, Annar Salahuddin Sampetoding (ASS), ditetapkan sebagai tersangka. Dia disebut-sebut sebagai orang yang mendanai pembelian bahan baku dan mendatangkan mesin cetak upal dari Tiongkok.

”Status ASS sekarang sudah tersangka,” ujar Kapolres Gowa AKBP Reonald T. Simanjuntak, dilansir dari FAJAR (grup Batam Pos).

Dengan demikian, hingga kemarin sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, khusus ASS, polisi tidak menahannya. Sebab, ASS mengeluh sakit dan minta dirawat di rumah sakit.

”Saat hendak dilakukan penahanan, kondisi kesehatannya drop. Berdasar pemeriksaan, yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung dan prostat sehingga kami putuskan untuk melakukan pembantaran guna mendapatkan perawatan medis,” ujar Kapolres.
ASS saat ini dirawat di ruang inap RS Bhayangkara. ”Saya sudah melihat langsung kondisinya. Ini adalah hak tersangka untuk mendapatkan perawatan medis dan kami menghormati hak tersebut,” tuturnya.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (26/12) lalu ASS mendatangi Mapolres Gowa bersama penasihat hukumnya. Dia menjalani pemeriksaan terkait kasus upal di UINAM. ASS baru resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (28/12) malam.
Meski demikian, AKBP Reonald enggan menjelaskan lebih lanjut peran ASS dalam peredaran dan pencetakan upal. ’’Senin (hari ini, red) akan dirilis langsung oleh Pak Kapolda saat konpres,’’ ujarnya.

Namun, dalam konferensi pers sebelumnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono sempat menyebut peran ASS. Menurut dia, ASS diduga membiayai pembelian bahan baku dan mesin pencetak upal.

Sebelum mendatangi perpustakaan UIN Alauddin Makassar, polisi memeriksa sebuah rumah di Jalan Sunu 3, Kota Makassar. Rumah tersebut milik ASS. Di rumah itulah diduga proses awal pencetakan upal berlang-sung sebelum dipindah di UIN Alauddin Makassar.
Selain dikenal sebagai pe-ngusaha sukses, ASS pernah terlibat dalam politik. Pada Pilkada 2024, dia sempat menjajal maju sebagai calon Gubernur Sulsel. Namun, ambisi politiknya gagal karena tidak mendapat dukungan dari parpol. (*)

Artikel Polisi Bekuk Pendana Mesin Upal di UINAM pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah menyampaikan, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 telah mencetak total transaksi Rp31,2 triliun dengan didominasi oleh penjualan produk lokal. Tahun ini, dari total transaksi Rp31,2 triliun, rata-rata belanja (average spending) per orang mencapai Rp318.000.

“Dalam upaya menciptakan pasar yang kuat bagi produk dalam negeri, Pemerintah terus mendorong promosi dan kampanye agar masyarakat lebih memilih produk lokal. Ketika pasar untuk produk lokal sudah terbentuk, maka suplai akan mengikuti secara otomatis. Langkah ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada produk impor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Capaian total transaksi Harbolnas 2024 mengalami peningkatan sekitar 21,4 persen (yoy) dibandingkan total transaksi pada tahun 2023 yang mencetak angka Rp25,7 triliun.

Lebih lanjut, produk-produk lokal juga mampu mendominasi keseluruhan penjualan dengan porsi sebanyak 52 persen dan dengan nilai transaksi yang mencapai sebesar Rp16,1 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 31 persen (yoy).

Pertumbuhan yang signifikan pada kontribusi produk lokal menjadi indikator positif terhadap potensi masa depan Harbolnas. Hal ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran konsumen untuk terus mendukung produk dalam negeri melalui platform niaga-el (e-commerce).

Airlangga berharap Program Harbolnas diharapkan dapat terus menunjukkan peran dalam mendorong daya beli masyarakat sekaligus mendukung produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

Dengan tagline #PakaiProdukSendiri, pakaian olah raga dan aksesori fesyen, personal care, serta makanan dan minuman menjadi tiga kategori produk yang mendominasi penjualan dalam Harbolnas 2024 baik secara keseluruhan maupun untuk produk lokal.

Dilansir dari Antara, para pembeli dalam gelaran program ini juga menjadikan belanja langsung yang menyediakan ulasan produk secara online sebagai fitur yang paling diminati dan 50 persen pembeli melakukan pembelian melalui link afiliasi yang dibagikan di media sosial.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan dalam ajang Harbolnas tahun ini, tercatat 407 peserta yang berpartisipasi mulai dari pedagang (merchant), ritel daring, hingga penyedia layanan lokapasar.

Ajang Harbolnas tahun ini juga menjadi capaian tertinggi untuk seller yang baru onboarding dibandingkan masa sebelum pandemi. Kehadiran Harbolnas 2024 tidak sekadar menjadi perayaan belanja online, melainkan juga langkah nyata untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional dan penjualan produk lokal.

Selain program tersebut, pemerintah juga memberikan dukungan bagi program belanja  murah lainnya seperti program Belanja di Indonesia Aja yang berlangsung pada tanggal 20-29 Desember 2024 dan EPiC Sale (Every Purchase is Cheap) yang berlangsung pada tanggal 22-31 Desember 2024.

“Kami optimis dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masya-rakat, target pertumbuhan ekonomi melalui sektor konsumsi dapat tercapai. Harbolnas menjadi bukti nyata bahwa aktivitas belanja masyarakat turut menjadi pengungkit dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi,” pungkas Airlangga. (*)

Artikel Didominasi Produk Lokal, Harbolnas 2024 Cetak Transaksi Rp31,2 Triliun pertama kali tampil pada News.

batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menunda penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai Januari 2025 karena dinilai dapat membebani biaya produksi.

”Kami dari Apindo menyarankan supaya pemerintah menunda pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto di Cikarang, Sabtu (28/12).

Ia menjelaskan, meski bahan pokok tidak dikenakan PPN 12 persen, namun barang lain dalam rantai produksi tetap terdampak biaya produksi. Seperti bahan baku yang turut mengalami kenaikan atas pe-ngenaan pajak dimaksud.

Dia mengingatkan, kebijakan PPN 12 persen juga akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang premium seper-ti beras, buah-buahan, ikan, udang serta daging. Begitu pula dengan layanan kesehatan premium di rumah sakit VIP, pendidikan standar internasional, serta listrik untuk pelanggan dengan daya 3.600-6.600 VA.

Menurut dia, kebijakan PPN 12 persen sangat berbeda dari kebijakan yang diterapkan di negara berkembang lain. Se-perti Vietnam yang baru-baru ini justru menurunkan PPN mereka dari 10 menjadi delapan persen.

”Kita berharap pemerintah lebih bijaksana melihat kondisi ke depan. Kalau kita lihat Vietnam malah jadi delapan persen, ini di kita kok malah naik,” katanya.

Ia juga menyoroti rencana kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen di tengah keputusan pemerintah menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 6,5 persen bertepatan pula de-ngan kondisi lesu sektor industri.

”Industri otomotif sekarang juga lagi turun 30 persen. Berarti turunannya kan turun juga. Artinya ada biaya yang ditambahkan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kalau bisa menolak ya kita menolak, tapi bagaimana kita menolak karena itu keputusan pemerintah,” ucapnya.

Darwoto berharap peme-rintah dapat menunda penerapan PPN 12 persen. Namun, jika kebijakan tersebut tetap diterapkan, pemerintah harus melahirkan kebijakan ekonomi lain yang dapat mening-katkan gairah pengusaha dan pelaku industri.

”Memang kita lagi menunggu stimulus yang akan dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan rencana pemberlakuan kebijakan tadi,” kata dia. (*)

Artikel Apindo Sebut Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Bakal Kerek Biaya Produksi pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemprov Jakarta buka suara terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan atas nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Keduanya diketahui telah didaftarkan Pemprov Jakarta sejak 1 Maret 2018 atau era Gubernur DKI Anies Baswedan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan universal health coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Percepatan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan.

Pada masa itu, kata Ani, Pemprov Jakarta memiliki target dari pemerintah pusat untuk mendaftarkan sebanyak 95 persen penduduk sebagai peserta JKN. Kebijakan itu untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga Jakarta.

Baca Juga: Sandra Dewi dan Harvey Moeis Masuk Kategori Fakir Miskin, Tak Wajib Bayar Kepesertaan BPJS

Kemudian, penduduk yang memenuhi kriteria administratif, seperti memiliki KTP DKI Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3, pada saat itu dapat didaftarkan perangkat daerah setempat (lurah/camat) sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Jakarta. Tak terkecuali Harvey Moeis dan Sandra Dewi.

”Termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018,” ujar Ani, Minggu (29/12).

Ani melanjutkan, sejak 2020, Pemprov DKI Jakarta berproses menata ulang data penerima PBI APBD agar lebih tepat sasaran. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi integrasi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu ke dalam segmen PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang dibiayai pemerintah pusat.

Kemudian, penekanan pada pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja mereka ke segmen PPU (Pekerja Penerima Upah). Serta kampanye Mandiri itu Keren untuk mendorong masyarakat yang mampu membayar iuran secara mandiri.

”Saat ini, Pemprov Jakarta sedang merevisi Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk menyesuaikan kriteria peserta PBI APBD agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya,” terang Ani Ruspitawati.

Baca Juga: Kritik Kenaikan PPN 12 Persen, Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD DPR

Adapun peserta JKN terdiri dari beberapa segmen, yaitu PPU (Pekerja Penerima Upah): Peserta yang didaftarkan oleh pemberi kerja. PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan): Peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat untuk fakir miskin dan masyarakat tidak mampu.

Selain itu, PBPU BP (Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja/Peserta Mandiri): Peserta yang membayar iurannya sendiri. PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah): Peserta yang preminya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

”Kami akan berkoordinasi juga dengan BPJS Kesehatan terkait revisi Pergub, sehingga perlindungan kesehatan bagi setiap warga bisa terpenuhi tetapi tepat sasaran,” ucap Ani Ruspitawati. (*)

Artikel Harvey Moeis dan Sandra Dewi Didaftarkan BPJS di Era Gubernur Anies Baswedan pertama kali tampil pada News.

batampos – Terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah, Harvey Moeis dan sang istri Sandra Dewi tidak diwajibkan membayar kepesertaan BPJS PBI. Sebab, pasangan selebriti itu masuk kategori fakir miskin atau segmen pekerja bukan penerima upah dengan hak kelas 3, yang dibayarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Adapun, kepesertaan BPJS PBI diperuntukan bagi warga fakir miskin dan orang tak mampu berdasarkan kategori Dinas Sosial. Kelas ini juga tidak diwajibkan membayar iuran, namun ditanggung negara.

“Ada penduduk yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan hak kelas rawat 3, atau sering disebut dengan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibayarkan Pemda/PBPU Pemda,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah kepada JawaPos.com, Minggu (29/12).

Rizky mengungkapkan, kepesertaan BPJS PBI tidak harus kategori fakir miskin, melainkan seluruh penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN. Namun, peserta BPJS PBI ini harus bersedia diberikan hak kelas 3.

Ia memastikan, kepesertaan BPJS PBI ini sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, kepesertaan BPJS terhadap Harvey Moeis dan Sandra Dewi ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Adapun nama-nama yang termasuk dalam segmen PBPU Pemda ini, sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” tegas Rizky.

Harvey Moeis dan Sandra Dewi terungkap menjadi penerima BPJS PBI setelah publik menyesalkan vonis yang dinilai rendah terhadap terdakwa kasua korupsi pengelolaan timah yang merugikan keuangan negara Rp 300 triliun.

Harvey Moeis divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/12). Harvey Moeis terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Selain itu, suami dari aktris Sandra Dewi itu juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

Harvey Moeis terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (*)

Artikel Sandra Dewi dan Harvey Moeis Masuk Kategori Fakir Miskin, Tak Wajib Bayar Kepesertaan BPJS pertama kali tampil pada News.