batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penahanan sementara buronan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin di Singapura adalah sesuai dengan perjanjian ekstradisi Indonesia-SIngapura.

“Pengajuan penahanan sementara dilakukan oleh KPK melalui jalur police to police (provisional arrest) berdasarkan perjanjian ekstradisi, yaitu ke Divhubinter Mabes Polri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Tessa menerangkan KPK awalnya mengirim permohonan penahanan dengan melampirkan semua kelengkapan persyaratannya, kemudian Divisi Hubinter bersurat ke Interpol Singapura dan atase kepolisian Indonesia di Singapura yang selanjutnya diteruskan ke Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

“Karena penahanan di Singapura harus melalui proses kejaksaan dan pengadilan, maka atase jaksa melakukan koordinasi dengan CPIB, jaksa dan pengadilan di sana,” ujar Tessa.

Selanjutnya pemenuhan syarat penahanan dilakukan melalui komunikasi email antara atase kepolisian dan atase jaksa dan penyidik terkait pemenuhan kelengkapan persyaratan yang diminta pengadilan Singapura sampai adanya putusan pengadilan tanggal 17 Januari 2025 untuk penahanan sementara tersangka PT.

Buronan kasus korupsi pengadaan KTP-el Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura saat yang bersangkutan sedang berada di Negeri Singa pada 17 Januari 2025.

Paulus Tannos saat ini ditahan di Changi Prison setelah Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara. Penahanan sementara ini merupakan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura.

Atas penangkapan tersebut, pihak KPK, Kemenkum, Polri, dan Kejaksaan Agung langsung memulai proses pemenuhan berbagai dokumen dan persyaratan untuk segera memulangkan Tannos ke Indonesia.

KPK pada 13 Agustus 2019 mengumumkan empat orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Empat orang tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014–2019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik Husni Fahmi.

KPK menduga kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik tersebut sekitar Rp2,3 triliun.

Meski demikian, salah satu tersangkanya, yakni Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, diduga melarikan diri ke luar negeri setelah mengganti namanya dan menggunakan paspor negara lain.

Paulus Tannos diketahui telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron KPK sejak 19 Oktober 2021 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. (*)

Sumber: Antara

Artikel KPK: Penahanan Sementara Paulus Tannos Sesuai Perjanjian Ekstradisi pertama kali tampil pada News.

batampos – Program 3 juta rumah per tahun bakal lebih lancar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan investor dari Qatar akan berinvestasi untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nilai investasinya sekitar USD 20 miliar untuk sekitar 1 juta rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan, Qatar tertarik berinvestasi dalam sektor perumahan berkat Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

”Beliau sangat membantu saya. Investasi Qatar itu karya beliau,’’ ujarnya.

Bahkan, bukan hanya Qatar, ada juga sejumlah negara Eropa yang tertarik berinvestasi.

”Semua itu karena Satgas Perumahan dan teman-teman,’’ paparnya.

Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, investor Qatar yang juga Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan OKI, Sheikh Dr Abdulaziz Al-Thani yang siap mengucurkan dana sekitar USD 16.000 hingga USD 20.000 per unit untuk membangun 1 juta rumah di Indonesia.

Dia menjelaskan, jumlah 1 juta unit tersebut memiliki nilai investasi mencapai USD 16 miliar hingga USD 20 miliar atau sekitar Rp 262,14 triliun hingga Rp 327,67 triliun dengan kalkulasi kurs Rp 16.383,85 per USD.

”Nilainya, misal dari Qatar, itu apartemen kurang lebih 16–20 ribu USD per unit, dikalikan 1 juta berarti 16–20 miliar USD. Itu dari swasta, pribadi Syekh Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Thani,’’ jelasnya.

Diketahui, Qatar Qilaa International Group telah menyatakan komitmen berinvestasi dalam program 3 juta rumah. Investasi tersebut akan memprioritaskan pembangunan rumah susun.(*)

Artikel Qatar Dukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang membahas pengalihan kendali operasional global TikTok kepada Oracle dan sekelompok investor AS, seperti dilaporkan National Public Radio (NPR) pada Sabtu (25/1), mengutip sejumlah sumber yang memahami isu tersebut.

Berdasarkan rencana yang tengah dibahas, perusahaan China ByteDance akan tetap mempertahankan sebagian kecil saham di TikTok.

Namun algoritma aplikasi, pengumpulan data, dan pembaruan perangkat lunak akan dikelola Oracle. Dengan begitu, para investor AS dapat memperoleh saham mayoritas di aplikasi tersebut.

“Tujuannya adalah agar Oracle secara efektif mengawasi dan memantau apa yang terjadi dengan TikTok,” ujar salah satu sumber yang terlibat dalam pembicaraan tersebut kepada NPR yang menambahkan ByteDance tidak sepenuhnya akan hilang, tetapi kepemilikan China akan diminimalkan.

Selain Oracle, Microsoft juga terlibat dalam kemungkinan kesepakatan ini. Kendati demikian, Walmart yang sebelumnya terlibat dalam pembicaraan serupa pada tahun 2020, memilih untuk tidak melanjutkan karena tingginya nilai aplikasi tersebut.

Pertemuan antara pejabat Gedung Putih dan Oracle terkait kesepakatan ini diperkirakan akan berlangsung pekan depan.

Menurut sejumlah sumber tersebut, Oracle tertarik memiliki saham di TikTok dengan nilai mencapai “puluhan miliar dolar,” meskipun detail kesepakatan tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Hingga saat ini, perwakilan dari Microsoft, Oracle, TikTok, dan Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait pembicaraan itu. (*)

Sumber: Antara

Artikel Gedung Putih bahas operasional global TikTok ke Oracle dan investor AS pertama kali tampil pada News.

PESAWAT Cak Imin dan rombongan mendarat mulus di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, pukul 08.30 WIB. Begitu turun, ia langsung disambut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

Tak lupa, Ansar memakaikan Tanjak berwarna hijau ke kepala sang menteri. Atribut khas budaya Melayu yang melambangkan identitas, kehormatan, dan status dalam masyarakat Melayu itu menyatu di kepala, sehingga Cak Imin tampak semakin gagah bak Sultan Melayu.

Dari bandara, Cak Imin kemudian langsung menuju Pulau Penyengat, yang dikenal sebagai saksi bisu kejayaan Kesultanan Riau-Lingga.

Setibanya di pulau itu, Cak Imin dan rombongan berziarah ke makam-makam tokoh penting, seperti Engku Putri serta dua Pahlawan Nasional asal Kepri, Raja Ali Haji dan Raja Haji Fisabilillah.

Ziarah ini mengingatkan kembali pada peran Pulau Penyengat sebagai pusat kebudayaan dan sejarah Melayu. Selain itu, Cak Imin bersama Gubernur Ansar juga mengunjungi Balai Adat Pulau Penyengat dan meninjau beberapa UMKM yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Kegiatan ini menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat lokal.

Kunjungan dilanjutkan ke Masjid Raya Sultan Riau, daya tarik utama Pulau Penyengat. Di sana, Cak Imin melaksanakan salat sunnah dan mengunjungi Pameran Kitab dan Mushaf Al-Qur’an koleksi kutubkhanah Mahrum Ahmadi.

Usai keliling Penyengat, Cak Imin pun kagum dan memuji perubahan signifikan pada Pulau Penyengat setelah revitalisasi besar-besaran.

”Pulau Penyengat cerminan kekayaan sejarah dan budaya Indonesia yang luar biasa. Saya mengapresiasi upaya Gubernur Ansar dan semua pihak yang telah bekerja keras menjadikan Pulau Penyengat semakin menarik,” ujarnya.

”Pulau ini layak menjadi destinasi nasional dan internasional,” ujarnya, lagi.

Gubernur Ansar menyampaikan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memajukan pariwisata Kepulauan Riau serta mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

”Pulau Penyengat adalah kebanggaan kita. Kami akan terus mempromosikannya agar lebih dikenal. Dengan perhatian dari pemerintah pusat, kami optimis dapat menjadikan Pulau Penyengat sebagai destinasi berkualitas sekaligus memberdayakan masyarakat melalui sektor UMKM,” ujar Ansar.

Setelah dari Pulau Penyengat, rombongan melanjutkan meninjau Gedung Dekranasda dan Gedung Lembaga Adat Melayu Kepri di Kawasan Gurindam 12, Tanjungpinang.

Gubernur Ansar berharap kunjungan ini membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih erat antara Pemprov Kepri dan pemerintah pusat dalam memajukan sektor budaya, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat. (*)

Reporter : FISKA JUANDA

Artikel Dari Kunjungan Cak Imin ke Pulau Penyengat pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD) yang berhasil meraih skor terbaik dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas upaya K/L/PD dalam mendorong penerapan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengimbau seluruh organisasi mengedepankan peningkatan integritas dalam sasaran kinerjanya.

“KPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah memperjuangkan integritas. Jika ini bisa diterapkan di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, saya yakin semuanya akan lebih tenang. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi,” kata Setyo kepada wartawan, Minggu (26/1).

Menurutnya, SPI merupakan instrumen penting sebagai tolok ukur integritas dan pendorong perubahan positif di berbagai institusi.

“KPK juga berharap keberhasilan yang diraih oleh institusi-institusi ini dapat menjadi inspirasi bagi institusi lainnya untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang baik, integritas, dan pencegahan korupsi,” pungkasnya.

Secara rinci, berikut daftar 10 institusi dengan skor SPI terbaik berdasarkan kategorinya:

Kategori Kementerian

Kementerian Luar Negeri (85,73)
Kementerian Sekretariat Negara (85,35)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (85,35)
Kementerian Keuangan (83,36)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (83,35)
Kementerian Perindustrian (83,03)
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (82,36)
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (81,96)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (81,81)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (80,33)

Kategori Lembaga

Bank Indonesia (86,71)
Sekretariat Kabinet (85)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,94)
Lembaga Administrasi Negara (84,91)
Otoritas Jasa Keuangan (84,87)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (84,5)
Badan Standardisasi Nasional (84,49)
Badan Pusat Statistik (84,31)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (83,98)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (83,9)

Kategori Provinsi

Provinsi Jawa Tengah (79,4)
Provinsi Bali (77,97)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (74,6)
Provinsi Sulawesi Utara (73,98)
Provinsi Jawa Barat (73,84)
Provinsi Kalimantan Timur (72,75)
Provinsi DKI Jakarta (72,5)
Provinsi Kalimantan Barat (72,37)
Provinsi Gorontalo (71,79)
Provinsi Bengkulu (71,76)

Kategori Kabupaten

Kabupaten Batang (80,49)
Kabupaten Gunungkidul (80,08)
Kabupaten Kulon Progo (80,05)
Kabupaten Natuna (79,96)
Kabupaten Gianyar (79,87)
Kabupaten Lingga (79,82)
Kabupaten Wonosobo (79,36)
Kabupaten Sukoharjo (79,34)
Kabupaten Buleleng (79,14)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (79,06)

Kategori Kota

Kota Pekalongan (82,25)
⁠Kota Tegal (80,62)
⁠Kota Kotamobagu (79,75)
⁠Kota Yogyakarta (79,39)
⁠Kota Denpasar (79,02)
⁠Kota Salatiga (78,94)
⁠Kota Solok (78,52)
⁠Kota Tebing Tinggi (78,48)
⁠Kota Magelang (78,21)
⁠Kota Padang Panjang (78,03)

Sumber: JP Group

Artikel Ini Daftarnya 10 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Skor SPI Terbaik 2024 yang Dibeberkan KPK pertama kali tampil pada News.