Selasa, 28 April 2026
Beranda blog Halaman 2214

Pulau Penyengat Jadi Pusat Peringatan Isra Mikraj

0
Pulau Penyengat Jadi Pusat Peringatan Isra Mikraj tahun 2025. F. Yusnadi Nazar

batampos– Pulau Penyengat Tanjungpinang dipersiapkan menjadi pusat Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad 1446 Hijriah. Puncak peringatan digelar di Masjid Raya Sultan Riau Penyengat, Minggu (26/1) mendatang.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tanjungpinang Tamrin Dahlan, mengatakan Peringatan Isra Mikraj bukan hanya sebatas seremonial, namun sebagai momen refleksi bagi masyarakat Tanjungpinang untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moralitas.

Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad juga menjadi momen berharga untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat Tanjungpinang.

BACA JUGA: Penumpang Pompong ke Penyengat Tak Terlindungi Asuransi

“Oleh karena itu, semua pihak harus berkontribusi penuh agar peringatan ini berjalan lancar dan sukses,” kata Tamrin, Senin (20/1).

Tamrin juga menekankan pentingnya sinergi dari seluruh OPD terkait dan meminta secara khusus kepada Dinas Perhubungan untuk memastikan kelancaran transportasi laut, terutama armada pompong, demi memudahkan mobilitas warga ke Pulau Penyengat.

“Selain itu, Satpol PP harus mempersiapkan langkah-langkah pengamanan agar acara berlangsung tertib dan kondusif,” tegasnya.

Tamrin menjelaskan, peringatan Isra Mikraj tahun 2025 ini mengusung tema “Dengan semangat memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad, Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis untuk Mewujudkan Masyarakat Tanjungpinang yang Religius dan Berbudaya.”

“Tema ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Kita ingin mengedepankan nilai-nilai agama sebagai landasan untuk membangun masyarakat Tanjungpinang yang lebih baik, dengan tetap menjunjung tinggi budaya lokal,” jelas Tamrin.

Sementara itu, Ketua LAM Kepri Raja Al Hafiz, menegaskan pentingnya pelestarian budaya Melayu yang erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam.

“Acara ini bukan hanya sekadar memperingati perjalanan spiritual Nabi Muhammad, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Melayu Tanjungpinang yang religius,” tegas Ketua LAM Kepri. (*)

Reporter: Yusnadi

Artikel Pulau Penyengat Jadi Pusat Peringatan Isra Mikraj pertama kali tampil pada Kepri.

Pembangunan Puskesmas Sungai Pelunggut Belum Rampung, Masyarakat Pertanyakan Kepastian Operasional

0
Tampak bangunan Puskesmas Sungai Pelenggut. F.Eusebius Sara/Batam Pos

batampos – Pembangunan Puskesmas Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, yang diharapkan menjadi solusi layanan kesehatan masyarakat, hingga kini belum selesai. Proyek strategis Pemerintah Kota Batam ini mengalami keterlambatan dari jadwal semula, memunculkan keluhan dari masyarakat yang mendambakan fasilitas kesehatan lebih dekat dan memadai.

Sebagian masyarakat Sungai Pelunggut mempertanyakan kapan puskesmas tersebut dapat digunakan.

Julius, warga Kavling Kemboja, mengungkapkan bahwa selama ini warga Sungai Pelunggut terpaksa berobat ke Puskesmas Seilangkai, yang berada di kelurahan tetangga. “Masyarakat Seilangkai saja sudah banyak, apalagi ditambah dengan kami dari Sei Pelunggut. Kalau bisa, segera fungsikan puskesmas baru ini supaya kami tidak perlu jauh dan antre lama,” katanya.

Pembangunan Puskesmas Sungai Pelunggut awalnya direncanakan selesai dalam 180 hari kalender kerja. Irwan, warga lainnya, menyebut proyek ini seharusnya rampung pada November 2024. Namun, hingga Januari 2025, fasilitas tersebut belum juga beroperasi. “Kami berharap pembangunan ini segera diselesaikan. Sudah lama masyarakat menunggu fasilitas kesehatan di wilayah ini,” ujar Irwan.

Pantauan di lapangan menunjukkan gedung Puskesmas Sei Pelunggut sebenarnya hampir selesai. Gedung dua lantai ini sudah memiliki tulisan “Puskesmas Sungai Pelunggut” di bagian depan. Namun, beberapa pekerjaan seperti pemasangan pintu, jendela kaca, dan penataan halaman masih berlangsung. Para pekerja di lokasi optimistis penyelesaian akan segera dilakukan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmajardi, mengakui adanya keterlambatan proyek ini. Meski begitu, ia menyarankan agar informasi lebih detail ditanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan puskesmas. “Ke PPK saja tanyanya ya,” ujar Didi saat dikonfirmasi.

Namun, Pejabat Pembuat Komitmen, Andi Sarbiah, belum memberikan tanggapan terkait keterlambatan ini.

Pembangunan Puskesmas Sei Pelunggut dimulai pada 21 Mei 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp5,378 miliar. Pada Oktober 2024, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, sempat meninjau progres proyek tersebut dan menyatakan optimisme bahwa pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Namun, laporan pada Desember 2024 menunjukkan progres baru mencapai sekitar 80 persen, sehingga kontraktor harus mengajukan perpanjangan waktu pengerjaan.

Diketahui, masa perpanjangan ini disertai dengan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak kontraktor berjanji menyelesaikan pembangunan secepat mungkin agar fasilitas kesehatan ini dapat segera beroperasi untuk masyarakat Sei Pelunggut dan sekitarnya.

Selama ini, warga Sei Pelunggut harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas Seilangkai. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang dan layanan yang kurang maksimal, khususnya bagi warga dengan keterbatasan transportasi.

Dengan perkembangan terkini, Pemerintah Kota Batam diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk memastikan penyelesaian pembangunan Puskesmas Sei Pelunggut. Warga setempat menantikan fasilitas ini beroperasi guna meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Kecamatan Sagulung. (*)

Reporter: Eusebius Sara

 

Artikel Pembangunan Puskesmas Sungai Pelunggut Belum Rampung, Masyarakat Pertanyakan Kepastian Operasional pertama kali tampil pada Metropolis.

Pengembalian Uang Muka Proyek Sodetan Air Belum Tuntas

0
Kadis PUPR Anambas, Syarif Ahmad. f.ihsan

batampos – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus menggesa pengembalian uang muka proyek sodetan air di Asuransi Videi.

Pengembalian uang muka dilakukan setelah PUPR memutus kerja kontraktor pelaksana, CV Tapak Anak Bintan pada 11 November 2024 lalu.

Uang muka yang sedang ditunggu pencairannya inj besarannya mencapai Rp 3 miliar atau 30 persen dari nilai kontrak Rp 10 Miliar.

BACA JUGA: Resmi Jabat Kasat Reskrim, Alfajri Langsung Dalami Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Sodetan Air di Tarempa

“Kita sudah mendatangi kantor Asuransi Videi, mereka menjanjikan Januari sudah selesai. Sampai sekarang belum ada (pencairain),” ujar Kepala Dinas PUPR Anambas, Syarif Ahmad, Selasa, (21/1).

Seharusnya, Asuransi Videi sudah bisa mengembalikan uang muka pelaksanaan karena hampir mendekati masa batas klaim.

“Saya sudah suruh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk datang lagi dan desak biar dicairkan,” sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menerima uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp 500 juta. Saat ini, uang tersebut sudah berada dalam rekening daerah.

“Kita sudah kantongi bukti dari Bank Riau Kepri. Uang jaminan pelaksanaan Rp 500 juga sudah kita terima,” tutur Syarif.

Mantan Kepala Pelaksana BPBD ini berharap setelah proses klaim jaminan proyek ini selesai nantinya dapat tercatat sebagai piutang daerah.

Seperti diketahui, proyek sodetan air ini rencananya akan dibangun di kawasan Sungai Sugi hingga Tarempa Beach dengan panjang 300 meter.

Pembangunan ini diharapkan mampu bisa mengatasi banjir di area itu ketika air laut pasang dan musim hujan. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel Pengembalian Uang Muka Proyek Sodetan Air Belum Tuntas pertama kali tampil pada Kepri.

Insiden Lepasnya Puluhan Buaya PT PJK, Rudi Imbau Masyarakat Tetap Tenang

0
Buaya yang berhasil ditangkap Tim Terpadu  saat melakukan operasi gabungan.

batampos– Operasi gabungan yang dilakukan Tim Terpadu bersama masyarakat untuk menangkap buaya yang lepas di Batam masih terus berlangsung.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengonfirmasi bahwa jumlah buaya yang berhasil diamankan terus bertambah.

“Alhamdulillah, operasi gabungan dari Tim Terpadu dan masyarakat masih berlangsung. Jumlah buaya yang lepas dan berhasil ditangkap pun juga terus bertambah,” ujar Rudi.

Puluhan buaya yang telah ditangkap langsung dievakuasi ke Pulau Bulan, yang merupakan habitat aslinya. Ia meminta masyarakat Batam untuk tetap tenang karena tim di lapangan terus bekerja secara maksimal untuk memastikan keamanan wilayah.

Di sisi lain, Rudi juga menegaskan bahwa PT Perkasa Jagat Karunia (PJK), yang mengelola penangkaran buaya, harus segera mengambil langkah perbaikan terhadap fasilitas mereka serta melakukan evaluasi menyeluruh atas insiden ini.

“Saya meminta pihak PT PJK untuk segera memperbaiki penangkaran dan mengevaluasi peristiwa ini. Kekhawatiran masyarakat bisa berdampak besar terhadap sektor pariwisata maupun investasi,” kata dia.

Ia menambahkan, evaluasi yang menyeluruh sangat penting agar sektor pariwisata di Batam tidak terganggu. “Yang terpenting, ini mesti ada evaluasi. Tujuannya agar dunia pariwisata tidak terganggu,” tambah Rudi. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Insiden Lepasnya Puluhan Buaya PT PJK, Rudi Imbau Masyarakat Tetap Tenang pertama kali tampil pada Metropolis.

Pelabuhan Tambatan Nelayan Kampung Mentigi, Bintan Memprihatinkan, Bagian Kanannya Rawan Ambruk

0
Bagian kanan pelabuhan tambatan nelayan di Kampung Mentigi, Tanjunguban rawan ambruk. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos– Pelabuhan tambatan nelayan di Kampung Mentigi, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan, kondisinya semakin memprihatinkan.

Pasalnya, salah satu bagian pelabuhan tepatnya di sebelah kanan pelabuhan sangat rawan ambruk.

Informasi dari seorang warga di sana, pelabuhan sudah berusia 15 tahun.

Dari pertama dibangun, pelabuhan tidak pernah dilakukan pemeliharaan.

BACA JUGA: DPRD Diminta Dibatalkan, Pelindo Koordinasi ke Pusat, Terkait Tarif Masuk Pelabuhan SBP yang Diusulkan Naik

Sehingga, banyak tiang-tiangnya sudah mulai keropos. Kemudian jalan pun sudah mulai terkelupas.

Kondisinya semakin memprihatinkan, setelah salah satu bagian pelabuhan atau tepatnya di sebelah kanan pelabuhan rusak ditabrak kapal akibat ombak kuat.

Sehingga membuat tiang penyanggah mengalami patah dan lantai bagian kanan pelabuhan menjadi turun.

“Kejadiannya sudah beberapa tahun lalu, kalau tidak salah, ada tiga kejadian kapal menabrak pelabuhan akibat air laut pasang dan angin kencang,” kata seorang warga bertempat tinggal di pelabuhan itu.

Ketua RT 02 RW 01, Taufik membenarkan kondisi salah satu bagian pelabuhan rawan ambruk.

“Bagian T-nya yang sebelah kanan turun. Kalau melihat dari bawahnya, besi cornya sudah keluar semua,” katanya.

Dia sudah mengimbau warganya untuk tidak membawa motor ke salah satu bagian pelabuhan yang rusak.

“Kita juga sudah minta ke warga kita mengingatkan kalau ada warga dari luar agar tidak membawa motor sampai ke sana, ditakutkan ambruk. Tapi kalau mau mancing silakan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Pelabuhan Tambatan Nelayan Kampung Mentigi, Bintan Memprihatinkan, Bagian Kanannya Rawan Ambruk pertama kali tampil pada Kepri.

Program MBG, DPRD Batam Janji Pantau dan Evaluasi Secara Berkala

0
Muri SDN 03 Bengkong menikmati makanan bergizi gratis, Senin (13/1). Penyaluran tahap pertama program makan bergizi gratis hanya di 4 sekolah. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin, menyatakan optimisme dan dukungannya terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa di Kota Batam. Program yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, ini diharapkan dapat mencetak generasi tangguh melalui asupan makanan bergizi yang terencana dengan baik.

“Kami meyakini bahwa tujuan dari program ini adalah untuk memastikan para pelajar di Batam mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan tangguh,” ujar Kamaluddin, Rabu (22/1).

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan inisiatif baru yang membutuhkan persiapan matang dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait.

“Kami dari DPRD Batam akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan program ini. Pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Pendidikan, harus memastikan semua rencana berjalan sesuai target,” katanya.

Saat ini, Kamaluddin menyebutkan bahwa dapur umum untuk pelaksanaan program MBG baru tersedia di Kecamatan Bengkong. Namun, ia meyakini bahwa perencanaan telah dirancang untuk menjangkau semua kecamatan di Kota Batam.

“Untuk tahap awal, memang baru ada di Bengkong. Tapi ke depannya, program ini akan diperluas ke seluruh kecamatan. Kami meminta masyarakat bersabar hingga program ini benar-benar siap diterapkan secara merata,” jelas Kamaluddin.

DPRD Batam, lanjutnya memiliki tanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program MBG. Ia memastikan pihaknya akan terus mengawal jalannya program ini agar berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak positif bagi para siswa di Batam.

“Kami akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan program ini. Harapannya, program ini benar-benar memberikan manfaat bagi siswa, baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan,” ujarnya .

Dengan dukungan penuh dari DPRD Batam dan kesiapan pemerintah daerah, pelaksanaan program ini diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi generasi muda di Kota Batam. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Program MBG, DPRD Batam Janji Pantau dan Evaluasi Secara Berkala pertama kali tampil pada Metropolis.

2 Kurir Sabu 43 Kg, Minta Keringanan dari Tuntutan Mati

0
Dua terdakwa yang dituntut mati oleh jaksa meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Batam.

batampos – Vivien Anugrah alias Ipin dan Ervan Tarihoran, dua terdakwa yang dituntut mati oleh jaksa meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Batam. Alasannya, karena mereka hanyalah kurir bukan pemilik barang haram jenis sabu cair seberat 43 kilogram.

Permintaan keringanan hukuman itu disampaikan kedua terdakwa melalui penasehat hukum dari LBH Suara Keadilan, Elisuwita. Dalam nota pembelaan atau pledoi, Elisuwita menjelaskan bahwa kedua terdakwa hanyalah kurir. Dimana orang yang menyuruh mereka dan sempat berstatus DPO telah ditangkap.

“Mereka hanyalah kurir yang diimingi-imingi upah untuk membawa sabu cair. Sehingga hukuman mati, bukanlah sesuatu yang tepat untuk kedua terdakwa,” ujar Elisuwita.

Karena itu, kepada majelis hakim yang dipimpin Very Irawan didampingi Monalisa dan Stuart Wattimena, ia meminta keringanna hukumannuntuk kedua terdakwa. Hal itu dikarenakan kedua terdakwa menyesali dan tulang punggung keluarga.

“Terdakwa menyesali, tidak berbelit-belit, tulang punggung keluarga dan berjanji tak akan mengulanginya,” jelas Elisuwita.

Untuk pembelaan itu, jaksa penuntut umum Arfian juga menegaskan tetap pada tuntutan, yakni tuntutan mati.

Atas pembelaan itu, hakim Very juga menanyakan apakah kedua terdakwa akan menyampaikan pembelaan secara lisan. Dan kemudian dijawab oleh terdakwa menyerahkan semua kepada penasehat hukum.

“Baiklah, karena terdakwa tak ada yang disampaikan, maka sidang ditunda satu minggu , untuk majelis hakim bermusyawarah mengenai putusan,” tegas Very sembari mengetuk palu sidang.

Sebelumnya, Dua kurir yang membawa sabu cair dan serbuk dari Tanjungbalai Karimun ke Batam dituntut mati oleh jaksa penuntut umum saat sidang di Pengadilan Negeri Batam. Keduanya yakni Vivien Anugrah alias Ipin dan Ervan Tarihoran yang diupah belasan juta untuk membawa narkotika dengan berat total 43 kilogram.

Tuntutan terhadap keduanya dialamatkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Muhammad Arfian dalam sidang yang dipimpin Very Irawan didampingi Verdian dan Monalisa, Rabu (8/1). Dalam amar tuntutan, JPU Arfian menegaskan bahwa perbuataan kedua terdakw telah terbukti sah dan menyakinkan bersalah. Yang mana telah melanggar pasal 114 ayat 2 UU narkotika no 35 tahun 2009.

Diketahui, keduanya ditangkap pada bulan Juni 2024 , dari tangan keduanya petugas mendapatkan 24 botol sabu cair dan dua bungkus besar serbuk kristal. Keduanya mengaku diminta Jersen untuk membawa sabu dan dijanjikan upah. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel 2 Kurir Sabu 43 Kg, Minta Keringanan dari Tuntutan Mati pertama kali tampil pada Metropolis.

Hanya 876 Pelamar P3K Tahap Dua yang Daftar

0
MS Sudarmadi

batampos– Masa pendaftaran penerimaan pegawai pemerintah dengan perhjanjian kerja (P3K) tahap dua resmi ditutup pada Senin (20/1). Meski sempat dilakukan perpanjangan pendaftaran selama dua kali, namun jumlah pelamar yang terdaftar tidak sampai seribu orang. Melainkan, hanya 876 orang.

”Sudah resmi ditutup dengan jumlah seluruhnya yang mendaftar sebanyak 876 orang. Terdiri dari 76 orang tenaga guru, 112 orang tenaga kesehatan dan 688 orang tenaga teknis. Dan, semua yang mendaftar ini merupakan tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat kerja. Yakni, minimal sudah dua tahun bekerja sebagai tenaga honorer,” ujar Kepala BKPSDM Kabupaten Karimun, MS Sudarmadi kepada Batam Pos, Selasa (21/1).

BACA JUGA: Nasib Safaruddin Tenaga Kebersihan yang Diberhentikan Bupati Anambas,  Harapan Jadi PPPK Pupus, Kini Tak Bisa Biayai Hidup Ibu

Dikatakannya, diharapkan jumlah 876 orang yang telah terdaftar untuk P3K tahap dua ini merupakan jumlah keseluruhan tenaga honorer yang sudah memiliki kerja minimal 2 tahun. Apalagi, sudah dua kali dilakukan perpanjangan yang artinya pemerintah pusat memberikan kesempatan untuk para honorer agar bisa ikut seleksi seluruhnya.

”Belum dapat dipastikan apakah jumlah 876 orang yang telah terdaftar untuk seleksi P3K tahap dua sudah semua honorer yang memenuhi syarat. Dan, saya berharap sudah semuanya, karena ini merupakan kesempatan. Dan, tentunya jika yang sudah memiliki cukup syarat masa kerja dua tahun tapi tidak ikut mendaftar, maka kita tidak bisa bilang apa-apa,” jelasnya.

Dengan telah selesainya masa pendaftaran, tambah Sudarmadi, tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi sampai dengan bulan depan. Kemudian, dilanjutkan dengan pengumuman seleksi administrasi. Kemudioan, tetap ada masa sanggah bagi pelamar yang dinyatakan administrasinya tidak memenuhi syarat. Untuk ujian seleksi diperkirakan pada April mendatang. (*)

Reporter: Sandi

Artikel Hanya 876 Pelamar P3K Tahap Dua yang Daftar pertama kali tampil pada Kepri.

Li Claudia Sebut Fuel Card Memberatkan Rakyat, Gerindra Desak Pembatalan Kebijakan

0
Li Claudia Chandra

batampos– Rencana penerapan Fuel Card oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam menuai kontroversi yang semakin memanas.

Menanggapi kebijakan ini, Wakil Wali Kota Batam terpilih, Li Claudia Chandra, mengungkapkan ketidaksetujuannya. Ia menilai kebijakan tersebut memberatkan rakyat, terutama bagi pengguna bahan bakar pertalite yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah.

“Perintah Pak Prabowo adalah jangan pernah menyusahkan masyarakat. Pengguna pertalite adalah masyarakat bawah. Kebijakan ini sangat memberatkan rakyat,” katanya, Selasa (21/1).

Sebagai langkah selanjutnya, Li Claudia menyebut akan meminta anggota Fraksi Gerindra di DPRD Batam untuk mengambil inisiatif dengan memanggil Disperindag guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan tersebut. Selain itu, ia juga mendorong Pemko Batam untuk segera membatalkan kebijakan yang dianggap bertentangan dengan arahan pemerintah pusat tersebut.

BACA JUGA: Kebijakan Fuel Card Pertalite Hanya Berlaku di Batam

Respon Fraksi Gerindra di DPRD Batam pun langsung diambil dengan tegas. Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Surya, menyatakan penolakan terhadap kebijakan penggunaan Fuel Card, yang dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas. Implementasi kebijakan ini berisiko menimbulkan masalah hukum di masa depan.

“Kami menilai tidak ada payung hukum yang melandasi penerapan kartu fuel card ini. Hal ini rawan menimbulkan persoalan legalitas di masa depan,” kata dia, Rabu (22/1).

Lebih lanjut, dia menilai Fuel Card tidak efektif dan tidak memberikan solusi konkret terhadap persoalan pelayanan publik di Batam. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru berpotensi menambah kerumitan administrasi tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Batam dari Fraksi Gerindra, Setia Putra Tarigan. Ia menyoroti dampak finansial yang harus ditanggung masyarakat akibat biaya tambahan sebesar Rp25 ribu per bulan untuk penggunaan Fuel Card. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jumlah tersebut bisa menjadi beban tambahan yang tidak sebanding dengan manfaat yang diterima.

“Jumlah ini mungkin terlihat kecil, tetapi bagi sebagian masyarakat kurang mampu, angka ini tetap menjadi beban tambahan yang memberatkan,” katanya.

Lalu, nggota Komisi III DPRD Batam, Anang Adhan, turut mendesak Pemko Batam untuk meninjau ulang kebijakan ini. Diperlukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan lembaga legislatif agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan dapat memberikan dampak positif bagi warga Batam.

“Pemko Batam perlu mendengarkan aspirasi masyarakat. Jangan sampai keputusan yang diambil justru memperburuk kondisi sosial ekonomi warga. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memberi manfaat, bukan malah membebani rakyat,” kata Anang. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Li Claudia Sebut Fuel Card Memberatkan Rakyat, Gerindra Desak Pembatalan Kebijakan pertama kali tampil pada Metropolis.

Area Pencarian Buaya Lepas dari Penangkaran PT PJK Diperluas, Sudah 35 Ekor Ditangkap

0
Penanganan buaya yang lepas dari penangkaran di Pulau Bulan. F.Istimewa

batampos– Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), Tommy Steven Sinambela, menyampaikan bahwa hingga Rabu (22/1), pencarian terhadap buaya yang lepas dari lokasi penangkaran PT PJK telah berhasil menangkap 35 ekor. Pencarian terus dilakukan secara intensif, kini memasuki tahap penyisiran di ring kedua, meliputi pulau-pulau sekitar hingga wilayah perairan Galang.

“Penyisiran di ring satu, yang meliputi area sekitar lokasi penangkaran, sudah selesai dilakukan. Pencarian kini difokuskan di wilayah yang lebih luas untuk memastikan semua buaya yang lepas dapat ditemukan,” ujar Tommy. Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan upaya pencarian hingga seluruh buaya yang lepas berhasil diamankan.

Seperti diberitakan sebelumnya, insiden lepasnya buaya dari penangkaran terjadi setelah kandang buaya di PT PJK, Pulau Bulan, jebol akibat hujan deras yang melanda pada Senin (13/1). Berdasarkan hasil investigasi awal yang dilakukan oleh Polsek Bulang, kerusakan ditemukan pada pintu keluar masuk air di kandang penangkaran. Hal ini menjadi penyebab utama lepasnya buaya-buaya tersebut ke perairan sekitar.

Kapolsek Bulang, Iptu Adyanto Syofyan, juga menegaskan bahwa pencarian masih terus berlangsung. “Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan keberadaan buaya ini. Kami bekerja sama dengan BBKSDA untuk menangkap semua buaya yang lepas demi keamanan masyarakat,” ujar Adyanto.

BACA JUGA: Belum Diketahui Pasti Jumlah Buaya yang Lepas, Tim Sudah Berhasil Tangkap Kembali 34 Ekor Buaya

Sementara itu, pihak BKSDA menyatakan bahwa upaya mereka saat ini sepenuhnya difokuskan pada pencarian buaya. Mengenai tindakan lebih lanjut terhadap PT PJK sebagai pengelola penangkaran, Tommy mengatakan bahwa keputusan tersebut masih menunggu arahan dari pihak pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap insiden ini akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Masyarakat Pulau Bulan yang terdampak insiden ini merasa cemas dan berharap masalah ini dapat segera diselesaikan. Sumardi, salah satu warga Pulau Bulan, menyatakan bahwa keberadaan buaya yang lepas menjadi ancaman serius bagi aktivitas mereka sehari-hari. “Kami jadi takut untuk bekerja di laut atau bepergian ke pulau lain. Situasi ini benar-benar mengganggu kenyamanan dan keamanan kami,” keluhnya.

Pihak BBKSDA juga telah mengerahkan tim gabungan yang terdiri dari personel BBKSDA, polisi, dan relawan untuk mempercepat proses pencarian. Hingga kini, tim gabungan telah berhasil menangkap puluhan buaya, namun jumlah yang lepas diperkirakan masih lebih banyak.

Insiden ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penangkaran satwa liar, terutama yang memiliki risiko tinggi seperti buaya. Kerusakan kandang akibat faktor cuaca ekstrem menjadi pelajaran bagi pengelola untuk meningkatkan standar keamanan fasilitas mereka.

Selain itu, BBKSDA juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan jika melihat keberadaan buaya di sekitar perairan. “Kami mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi. Dukungan ini sangat membantu tim kami di lapangan,” kata Tommy.

Hingga berita ini diturunkan, pencarian masih terus dilakukan dengan intensitas tinggi. Pihak berwenang berharap insiden ini dapat segera diatasi agar masyarakat dapat kembali beraktivitas tanpa rasa takut. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Area Pencarian Buaya Lepas dari Penangkaran PT PJK Diperluas, Sudah 35 Ekor Ditangkap pertama kali tampil pada Metropolis.