batampos – Rapat terkait persiapan haji di Sekretariat Negara berlangsung kemarin (27/12). Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan, pertemuan itu diadakan untuk koordinasi. Kementerian Agama memang masih didapuk untuk mengurus haji dan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

Saat ini pemerintah menyeleksi calon jemaah haji. ”Siapa yang sakit dan meninggal. Seleksi sudah mencapai 80 persen sehingga pada Januari nanti bisa diumumkan siapa yang bisa berangkat haji,” kata Menag.

Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah melaksanakan tes petugas haji. Yang didapuk adalah mereka yang profesional, tidak hanya punya kemampuan membimbing, tapi juga memiliki kemampuan fisik atau sehat.

”Kami tidak ingin seperti tahun lalu. Ada catatan yang mengeluhkan pembimbing haji malah dibantu jemaah,” tuturnya.

Selain kenyamanan, biaya haji pun dibikin lebih murah. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut berapa biaya haji tahun depan. Senin (30/12) Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar rapat dengan DPR untuk menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

”Murahnya ini tidak berarti mengurangi kualitas pelayanan ya,” tegas Nasaruddin.

Saat ini fokus pemerintah adalah memperbaiki rangkaian di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Nasaruddin menyebutkan, pihaknya akan belajar dari kasus-kasus sebelumnya.
Kemenag juga merevitalisasi sarana dan prasarana misi haji di Arab Saudi. Di antaranya, 87 unit kendaraan yang sudah tidak layak. Puluhan kendaraan itu selama ini menimbulkan beban biaya sewa gudang setiap tahun.

”Alhamdulillah, seluruhnya sudah terjual,” kata Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam.
Dia menambahkan, kendaraan terdiri atas 66 unit mobil dan 21 unit motor. Mekanisme penjualan aset itu butuh waktu lama karena statusnya barang milik haji (BMH). Butuh proses untuk diubah menjadi barang milik negara (BMN) agar bisa dilepas atau dijual.
Sebelumnya, Sekjen Kemenag M. Ali Ramdhani mengatakan sedang mengupayakan tiga strategi untuk meningkatkan layanan penyelenggaraan haji di Saudi. Penjualan atau penghapusan kendaraan yang tidak layak pakai merupakan salah satu upaya yang sedang dikerjakan. Nanti digantikan kendaraan operasional yang disewa atau dibeli.

Kemudian, Kemenag sedang memperjuangkan standar biaya masukan lainnya (SBML) atau standar biaya khusus untuk mendukung kesejahteraan pegawai non-ASN di kantor urusan haji di Arab Saudi. Dhani mengatakan, Kemenkeu sudah menyetujui usulan itu. Dengan begitu, ada upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga administrasi, sopir, dan petugas keamanan yang non-ASN.

Upaya yang ketiga adalah Kemenag menyelesaikan regulasi standar biaya harian bagi petugas yang mendampingi pelaksanaan haji di Saudi. Mereka tidak hanya berasal dari Kemenag, tapi juga tenaga kesehatan sampai personel TNI dan Polri.

”Kemenag serius, tidak hanya perencanaan program, tetapi juga dalam penyiapan anggaran sebagai pendukung pelaksanaan ibadah haji,” tuturnya.

Sementara itu, pemerintah Arab Saudi mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara (BP) Haji. Dengan adanya badan khusus setingkat kementerian, penye-lenggaraan haji di Indonesia diharapkan bisa lebih fokus.

Dukungan pembentukan BP Haji itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdulfattah Sulaiman Mashat saat menerima Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak di Makkah pada Kamis (26/12) malam. Menurut Abdulfattah, langkah itu terobosan strategis meningkatkan fokus penyelenggaraan haji. Apalagi, kompleksitas penyele-nggaraan ibadah haji cukup tinggi karena melibatkan juta-an jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

”Dengan struktur yang lebih terfokus, badan ini akan lebih mampu menangani kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan layanan yang optimal bagi jemaah haji Indonesia,” ujarnya.

Abdulfattah menyatakan kesiapan dan komitmen untuk bekerja sama secara penuh dengan BP Haji. Terutama penyelenggaraan haji yang akan dikawal penuh oleh BP Haji pada 2026. Dia juga menegaskan pentingnya komunikasi berkelanjutan dengan BP Haji dalam upaya peningkatan dan optimalisasi layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

”Kami siap memberikan dukungan penuh kepada BP Haji dalam persiapan dan pelaksanaan haji,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Dahnil Anzar menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang visi besar Tri Sukses Penyelenggaraan Haji Indonesia. Yaitu, sukses ritual perhajian, sukses ekosistem ekonomi perhajian, serta sukses peradaban dan keadaban penyelenggaraan haji.

”Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyelenggaraan haji yang tidak hanya sukses secara ritual,” tuturnya. (*)

Artikel Biaya Haji 2025 Akan Lebih Murah, Senin, Kemenag Rapat dengan DPR Tetapkan BPIH pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Perdagangan berharap sektor makanan dan minuman (mamin) produksi Indonesia mampu menjadi raja di negeri sendiri sekaligus menembus pasar global. Spesifik untuk komoditas teh, Kemendag meyakini komoditas tersebut punya potensi yang besar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, Kemendag melalui perwakilan perdagangan di luar negeri terus berupaya memperluas pasar ekspor produk-produk Indonesia. Dia mengajak eksportir mamin untuk memanfaatkan perwakilan perdagangan RI di luar negeri seperti atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dalam perluasan pasar ekspor pelaku usaha.

”Kami akan terus membantu eksportir melalui perwakilan di luar negeri, yaitu atase perdagangan dan ITPC, untuk memasarkan produk mamin di Indonesia. Tentu ini termasuk untuk produk PT Perkebunan Nusantara (PTPN),” ujar Budi.

Salah satu contoh sukses adalah teh Walini yang merupakan salah satu produk hilir teh milik PTPN I Regional 2 sebagai produsen teh terbesar di Indonesia. Produk teh Walini berhasil menembus pasar internasional dengan pangsa pasar ekspor terbesar ke Amerika Serikat sebesar 40 persen.

Diikuti oleh Jerman (15 persen), Malaysia (11 persen), Inggris (11 persen), dan sejumlah negara lainnya seperti Polandia, Australia, Jepang, Pakistan, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Kanada. Keberhasilan Walini menembus pasar internasional didukung oleh pemenuhan beragam standar yang ditetapkan negara tujuan ekspor.

Budi membeberkan, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-16 sebagai negara eksportir teh terbesar di dunia dengan kontribusi ekspor sebesar 0,86 persen. (*)

Artikel Kemendag Fasilitasi Akses Produk Teh ke Pasar Global pertama kali tampil pada News.

batampos – Industri tekstil mengeluhkan belum bisa keluar dari tekanan impor. Tidak hanya sepanjang tahun ini, pengusaha memproyeksi tahun depan masih akan kesulitan apabila arus produk impor tak terbendung oleh regulasi.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wirawasta menga-takan, asosiasi masih menginginkan pemerintah mempertimbangkan untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. ”Aturan tersebut meng-hilangkan peraturan teknis untuk impor pakaian jadi yang berpengaruh pada kenaikan impor,” ujar Redma.

Dia mengatakan, lonjakan impor pakaian jadi menjadi salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan jatuhnya industri tekstil tanah air. Menurut Redma, Permendag 8/2024 yang menghapus peraturan teknis untuk perizinan impor pakaian jadi telah menaikkan impor pakaian jadi hingga sekitar 18 kali lipat dibanding sebelumnya.

Industri TPT, lanjut dia, merupakan sebuah ekosistem yang terdiri atas hulu hingga hilir. Dengan demikian, apabila terjadi gangguan pada salah satu bagiannya akan berpengaruh pada bagian yang lain.

Redma menyatakan, impor pakaian jadi tidak hanya berpengaruh pada produksi garmen. Lebih dari itu, dampaknya bisa sampai ke hulu produksi serat, benang, dan industri terkait lainnya.

”Artinya, ini menganggu seluruh rantai industri, bukan produksi garmen saja,” tegasnya.

Apsyfi sebelumnya melaporkan sebanyak 60 perusahaan tekstil berguguran dalam dua tahun terakhir. Redma memerinci, sebanyak 34 perusahaan tutup dan berhenti beroperasi. Sisanya melakukan efisiensi berupa pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK), merumahkan tenaga kerja, dan relokasi.

”Hal ini mengakibatkan sekitar 250 ribu karyawan mengalami PHK,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah apabila ingin me-review kembali Permendag 8/2024. ”Selain itu, perlu diperhatikan beberapa hal berikut seperti rendahnya revitalisasi mesin-mesin produksi baru di sektor tekstil-garmen nasional sehingga output produk yang dihasilkan oleh industri nasional lebih rendah, kurang cost-efficient, dan kurang ramah lingkungan dibandingkan produk-produk serupa dari negara pesaing,” ujar Shinta.

Dia pun menyoroti semakin berkurangnya daya saing akses pasar produk garmen/tekstil nasional di pasar-pasar tujuan ekspor utama. Hal itu terlihat jelas pasca berlakunya EU-Vietnam Free Trade Area (FTA). Yakni, terjadi peralihan demand produk garmen dari Indonesia ke Vietnam karena preferensi pasar yang lebih besar yang dimiliki oleh eksportir garmen asal Vietnam ke EU dibandingkan akses pasar yang dimiliki oleh eksportir asal Indonesia. (*)

Artikel Tekanan Industri Tekstil Bisa Berlanjut Jika Tidak Ada Perubahan Aturan Impor Pakaian Jadi pertama kali tampil pada News.

batampos – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengumumkan hasil pemantauan kekerasan di lingkungan pendidikan di Jakarta, Jumat (27/12). Hasilnya, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan angka kasus tertinggi. Kinerja satgas pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah dinilai kurang efektif.

Dalam paparan JPPI, kekerasan di dunia pendidikan mengalami kenaikan sejak 2020. Perinciannya, pada 2020 tercatat ada 91 kasus. Kemudian, jumlahnya naik menjadi 142 kasus pada 2021. Lalu, 194 kasus pada 2022. Berikutnya, ada 285 kasus pada 2023. Tahun ini jumlah kekerasan meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, yakni 573 kasus.

Untuk sebaran kasus kekerasan di dunia pendidikan berdasar provinsi, Jatim terbanyak dengan 81 kasus. Disusul Jawa Barat (56), Jawa Tengah (45), Banten (32), dan Jakarta 30 kasus. Lokasi kekerasan paling banyak ada di sekolah (64 persen). Sisanya di lingkungan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren (20 persen) dan madrasah (16 persen).

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, kasus kekerasan di dunia pendidikan di Pulau Jawa cukup tinggi karena populasinya besar. Jumlah murid dan lembaga pendidikan sangat banyak. Potensi terjadinya kekerasan juga cukup tinggi.

Berbeda dengan di daerah luar Jawa, populasi sekolah dan peserta didik yang sedikit membuat pengawasannya lebih mudah. ”Tapi, saya lihat di Jawa ini pengawasannya lebih longgar,” katanya.

Idealnya, ketika jumlah lembaga pendidikan dan peserta didik sangat banyak, pengawasannya juga harus ketat dan maksimal. Dia mencontohkan, sekolah dengan jumlah peserta didik sampai ratusan murid.

Belum lagi ada pesantren di Jawa dengan jumlah santri ribuan orang. Tetapi, pengawasannya tidak terlalu maksimal. ”Seharusnya diperkuat pengawasannya,” sambungnya.

Sayangnya, keberadaan satgas pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan selama ini hanya formalitas. Ketika sudah dibentuk, orang-orangnya tidak tahu melakukan apa saja. Sebab, pada praktiknya tidak ada pelatihan atau pendampingan untuk melakukan pengawasan serta pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Matraji juga menegaskan, sistem pengawasan, khususnya di lembaga pendidikan dengan jumlah murid atau santri banyak, tidak bisa hanya dilakukan lembaganya. Maka, harus bersifat terbuka atau inklusif dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Termasuk melibatkan unsur orang tua murid atau santri. ”Sehingga, beban untuk penga-wasan lingkungan pendidikan tidak hanya ada di pundak kepala sekolah atau kiai penga-suh pesantren,” paparnya. (*)

Artikel Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Naik Lebih dari Dua Kali Lipat pertama kali tampil pada News.

batampos – Dunia otomotif dunia kehilangan salah satu tokoh global paling berpengaruh dalam sejarah otomotif modern. Kabar duka tersebut datang dari Jepang. Osamu Suzuki, mantan pemimpin dan orang nomor satu pabrikan Suzuki dikabarkan meninggal dunia, Jumat (27/12).

Melalui informasi resmi perwakilan Suzuki di Indonesia, disampaikan bahwa Osamu Suzuki meninggal dunia pada usia 94 tahun. Osamu Suzuki meninggal karena menderita penyakit limfoma atau kanker kelenjar getah bening.

Kepergian Osamu Suzuki sekaligus menutup perjalanan bersejarah Suzuki selama masa kepemimpinannya.

Tercatat dalam sejarah, bahwa Osamu Suzuki adalah salah satu tokoh di industri otomotif. Dia berhasil mengubah Suzuki dari produsen kecil kendaraan ringan menjadi raksasa global yang dikenal di seluruh dunia.

Mengutip informasi obituary yang dibagikan Suzuki Indonesia, Osamu Suzuki merupakan sosok yang lahir pada tahun 1930. Osamu Suzuki merupakan orang asli Gero City, Prefektur Gifu.

Osamu Suzuki bergabung dengan Suzuki Motor pada tahun 1958. Dia kemudian menikah dengan Shoko, cucu dari pendiri Michio Suzuki dan putri presiden kedua, Shunzo Suzuki.
Osamu Suzuki bergabung dengan Suzuki Motor tiga tahun setelah Suzuki meluncurkan sepeda motor pertamanya, yaitu Colleda COX 125cc 4-tak, serta mobil Suzulight 360cc 2-tak. Keduanya menjadi pelopor era kendaraan kecil atau Ke-i Car di Jepang.

Osamu Suzuki memang bukan pewaris asli trah Suzuki. Namun, kebiasaan dan budaya di sana, ketika bisnis keluarga tidak memiliki ahli waris laki-laki, sang suami kemudian mengambil nama belakang istri. Hingga Osamu mengubah nama belakangnya menjadi Suzuki.

Osamu Suzuki duduk menahkodai Suzuki mulai tahun 1978 sebagai Presiden Direktur. Saat itu, nama Suzuki belum seperti sekarang. Jauh dari kata dipertimbangkan sebagai produsen otomotif.

Namun demikian, di bawah kendali dan tangan dingin Osamu Suzuki, era ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai. Osamu Suzuki memperkenalkan model ikonik yang kemudian memimpin ekspansi pesat ke pasar internasional.

Penjualan Suzuki ketika ia mengambil alih perusahaan pada 1978 mencapai JPY 323 miliar, menurut harian bisnis Nikkei Shimbun.

Saat Osamu pensiun sebagai ketua perusahaan pada tahun 2021, penjualan Suzuki mencapai JPY 3,18 triliun atau setara USD 20 miliar.

Angka tersebut merupakan catatan yang menakjubkan, yang meningkatkan pendapatan lebih dari sepuluh kali lipat, yang kemudian mengubah Suzuki menjadi salah satu produsen kendaraan yang diakui dunia.

Pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2024, Suzuki mencatat penjualan sekitar 3,2 juta kendaraan di seluruh dunia, berada di belakang Toyota, produsen mobil terbesar di Jepang dan dunia.

Lebih dari setengah penjualan Suzuki ini berasal dari India, di mana anak perusahaannya, Maruti Suzuki, mendominasi pasar.

Sebelum menjadi presiden pada 1978, Osamu Suzuki memegang berbagai posisi manajemen, dan pada tahun berikutnya, ia meluncurkan mobil mini Suzuki Alto di Jepang.

Selama masa jabatannya, pria yang lahir dengan nama Osamu Matsuda ini menjalin kemitraan strategis dengan General Motors dan Volkswagen.

Langkah ini memperluas kehadiran Suzuki di Amerika Utara dan Eropa, serta memperkuat posisinya di India melalui keunggulan Suzuki dalam mobil kecil dan mendapatkan banyak penghargaan dunia. (*)

Artikel Mantan CEO Suzuki Meninggal Dunia pertama kali tampil pada News.