batampos – Pelarian Roman Nazarenco, buronan pengendali laboratorium narkoba rahasia (clandestine lab) dan ladang ganja hidroponik di Bali akhirnya berhenti. Warga negara Ukraina itu akhirnya ditangkap Bareskrim Polri setelah kabur ke Bangkok, Thailand selama 109 hari.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa menuturkan, Roman ditangkap di Bangkok, Thailand, pada Kamis (19/12). Penangkapan dilakukan saat Roman hendak pergi ke Dubai dari Thailand.
”Kita ketahui bahwa Roman atau RN ini adalah sebagai pengendali. Dia mengendalikan. Dia lari dari bulan Mei selama 109 hari dia berada di Thailand. Begitu dia akan berangkat dari Thailand menuju ke Dubai, Alhamdulillah bisa diamankan oleh Imigrasi,” ujar Mukti di Bandara Soekarno Hatta, Minggu (22/12).
Mukti melanjutkan, Roman akan langsung dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 114 Subsider Pasal 112 Subsider Pasal 127 UU Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.
Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menangkap tiga pelaku dalam penggerebekan laboratorium narkoba rahasia (clandestine lab) dan ladang ganja hidroponik di Sunny Village, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, Kamis (2/5).
Mereka ialah warga negara Ukraina berinisial IV, 31, dan MV 31, yang berperan sebagai pemilik dan peracik. Serta seorang pria asal rusia berinisial, KK, sebagai pengedar.
Beberapa barang bukti diamankan, diantaranya 18 Kg Hasis padat kemasan sebanyak 180 batang.
12,9 Kg Hasis padat dalam kemasan 253 batang. 35. 710 butir Pil Happy Five. 765 buah Cartridge berisi Hasis cair. Ada juga bahan mentahan. 6.000 Cartridge kosong belum jadi. 270 kg bahan baku Hasis bubuk. Jika diproduksi mendapat Hasis padat 2.700 batang. (*)
Ilustrasi borgol yang menggambarkan koruptor saat ditahan oleh aparat penegak hukum.
batampos – Kasus dugaan pemerasan terhadap penonton konser musik Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia mulai terungkap. Divisi Profesi dan Pengamanan Internal (Divpropam) Polri menangkap 18 anggota polisi terduga pelaku pemerasan. Mereka berdinas di Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, 18 personel kepolisian itu sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut. Dia menegaskan, Polri tidak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
’’Ini bentuk komitmen Polri menegakkan hukum,’’ jelasnya dalam keterangan tertulis.
Dia menegaskan, tidak ada tempat untuk oknum yang mencoreng institusi Polri. Investigasi kasus dugaan pemerasan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas.
’’Kepercayaan publik adalah prioritas dan kami berkomitmen memulihkannya dengan tindakan nyata,’’ tegasnya.
Kasus itu terjadi saat festival musik DWP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13–15 Desember 2024. DWP adalah event musik elektronik tahunan terbesar di Asia Tenggara. Penontonnya datang dari berbagai negara, termasuk Malaysia.
Saat konser itulah, disebut ada WN Malaysia yang di-peras oleh polisi dengan dalih mengonsumsi narkoba. Selan-jutnya, berkembang kabar bahwa sekitar 400 penonton asal Malaysia juga menjadi korban pemerasan. Mereka diduga dimintai uang mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp32 miliar. Pemerasan tersebut menggunakan modus tes urine. Bahkan, ada WNA yang dikabarkan sempat ditahan paspornya.
Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, kasus tersebut tidak hanya berdampak pada pariwisata, tetapi juga investasi luar negeri. ’’Kasus tersebut tentu merusak citra pariwisata, terutama sektor MICE yang digalakkan oleh pemerintah,’’ jelasnya.
Promosi pariwisata yang menggunakan anggaran besar dirusak oleh perilaku anggota polisi yang tak memiliki awareness pada negeri serta hanya mengejar kepentingan individu dan kelompoknya. Hal itulah yang bisa dinilai sebagai kerugian negara yang timbul akibat kasus pemerasan.
”Apalagi bila ada berbagai acara dan kunjungan wisata dibatalkan akibat adanya kasus pemerasan,” jelasnya.
Dia mengatakan, 18 orang itu tidak lagi bisa disebut oknum, tapi kelompok. Dan lazimnya sebuah kelompok, pasti ada yang memimpin.
”Makanya, Peraturan Kapolri Nomor 2/2022 tentang Waskat harus ditegakkan. Dua pimpinan ke atasnya juga harus bertanggung jawab,” jelasnya. (*)
batampos – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia melalui pembangunan nasional yang inklusif. Pemerintah ingin tingkat kesejahteraan yang tinggi dan adil dapat dirasakan masyarakat dari adanya program pembangunan nasional.
Beragam skema pembangunan ditempuh oleh pemerintah melalui berbagai unit kerja di Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemda/Pemko, dan unit usaha Pemerintah seperti BLU, BUMN, BUMD, bahkan melibatkan sektor swasta.
“Dalam rangka mensukseskan upaya tersebut, pemerintah dapat menenempuh berbagai langkah baik kebijakan maupun administratif seperti mengalokasikan anggaran, memberikan insentif (fiskal dan nonfiskal), melakukan kerja sama dengan badan usaha (swasta dan luar negeri) dan strategi lainnya,” kata Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait di Batam Center, Jumat, (20/12).
“Upaya pemerintah dinilai sukses bila dapat meningkatkan kesejahteraan (better off) semua rakyat terkait, atau sebagian rakyat tanpa membuat sebagian yang lain lebih buruk (worse off),” kata Tuty lagi.
Ariastuty kemudian menyampaikan bahwa salah satu pekerjaan besar yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang sedang berjalan saat ini adalah pembangunan dan pengembangan Program Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di wilayah kerja KPBPB Batam.
Keseriusan PSN Rempang Eco City tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
“Hadirnya PSN tersebut, wilayah Rempang yang telah ditugaskan kepada BP Batam sejak tahun 1992 namun hingga tahun 2023 masih belum berkembang seperti yang diharapkan, dapat segera digunakan untuk kegiatan investasi yang tinggi, baik kuantitas maupun kualitas, serta memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di Rempang khususnya dan wilayah Batam serta Provinsi Kepri umumnya,” jelas Tuty.
Lebih lanjut, dijelaskan, mengingat situasi Rempang saat ini, dan mengacu pada perjanjian tahun 2004 antara BP Batam, Pemko Batam dan PT MEG, tengah dilakukan berbagai langkah konkret untuk menerima investasi yang direncanakan.
“Langkah-langkah tersebut antara lain perubahan status tanah sehingga menjadi HPL BP Batam, relokasi warga terdampak dengan kondisi menuju kondisi yang lebih baik dan lebih maju, pemenuhan berbagai regulasi dan infrastruktur yang diperlukan,” sebut Tuty.
Disebutkan, diperkirakan industri di sana akan menciptakan sekitar 30 ribu lapangan pekerjaan dan mendatangkan investasi sebesar 175 triliun. Masyarakat Kepulauan Riau, terutama dari Pulau Rempang, akan menjadi prioritas. Ini menjadi fokus pemerintah untuk memberikan harapan kepada generasi mendatang.
Tuty mengaku optimistis Rempang akan menjadi mesin ekonomi baru Indonesia dan muaranya bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya. Pemerintah sangat mengharapkan PSN ini sukses dan rakyat bisa maju.
“Yakinlah bahwa investasi ini semata untuk kesejahteraan rakyat. Terwujudnya pemerataan pembangunan, menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat juga akan meningkat,” ucap Tuty.
Namun, Tuty tak menampik masih ada pihak-pihak yang ingin melihat PSN ini gagal sehingga martabat Bangsa Indonesia jatuh dan rakyat di wilayah Rempang tidak maju.
“Oleh karenanya, BP Batam sebagai bagian dari Pemerintah berkomitmen untuk mensukseskan PSN Rempang Eco City melalui sinergi yang solid dan seirama dengan berbagai komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, agar masyarakat di wilayah Batam, Rempang, dan Galang segera menikmati kesejahteraan yang tinggi, kemajuan, dan hidup bermartabat,” pungkas Tuty mengakhiri.
BP Batam Berikan Hak-hak Warga Terdampak Rempang Eco City
Pada September 2024, BP Batam telah menyelesaikan pembangunan rumah permanen di Tanjung Banun. Rumah tipe 45 dan luas tanah 500 m² untuk warga terdampak. Penyiapan lahan dan rumah baru, satu diantara sejumlah upaya BP Batam untuk memenuhi hak-hak warga tedampak dan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
Ditpam BP Batam membantu proses pindahan warga Rempang ke lokasi baru.
Selain rumah baru, BP Batam juga memfasilitasi kepada warga yang bersedia relokasi ke hunian sementara di Batam dan memberikan santunan biaya hidup. Selama di hunian sementara, warga memperoleh biaya hidup Rp 1,2 juta per orang ditambah biaya sewa rumah/ruko sebesar Rp 1,2 juta per bulan.
Hingga 2 Desember 2024, sudah 42 KK yang pindah ke Tanjung Banun, sementara ratusan KK lainnya yang bersedia direlokasi, menunggu di hunian sementara hingga rumah baru selesai dikerjakan secara bertahap dan dalam waktu dekat warga terdampak pengembangan Rempang Eco City segera menerima sertifikat hak milik (SHM) untuk rumah baru yang berlokasi di Kawasan Tanjung Banun.
Warga Rempang, M. Yatin Atan saat ditemui disela pemindahan ke rumah baru di Tanjung Banun, mengaku bersyukur memperoleh rumah baru.
“Alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali kepada Allah SWT telah menempati rumah baru, semoga pembangunan ini kedepan semakin mensejahterahkan untuk anak dan cucu saya,” ujar pria paru baya itu.
Hal senada, Warga Rempang lainnya, Rohaya yang baru tempati rumah baru menyampaikan rasa bahagianya. Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada BP Batam yang telah merealisasikan hunian baru untuk keluarganya.
“Saya senang sekali sudah pindah ke rumah baru, terima kasih kepada BP Batam telah menepati janji kepada kami warga yang bergeser, semoga Rempang Eco City maju seterusnya,” ujar Rohaya.
Harapan serupa juga disampaikan, Suriana dan Rapidah. Selama berada di hunian sementara, BP Batam selalu memberikan pelayanan maksimal kepadanya dan keluarga. Hingga proses pergeseran ke hunian baru.
“Alhamdulillah senang sekali karena janji-janji pemerintah sudah dilaksanakan, seperti rumah yang sudah kami terima saat ini. Semoga kedepan kami tetap diperhatikan seperti lapangan pekerjaan untuk anak-anak kami,” harap Suriana.
Baik Suriana, Rohaya, Rapidah dan M. Yatin Atan, menginginkan pembangunan Rempang Eco city terus berlanjut. Mereka hanya berharap lingkungan yang lebih memadai dan taraf perekonomian keluarga dan warga sekitar semakin baik dan terjamin. (*/)
batampos – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia melalui pembangunan nasional yang inklusif. Pemerintah ingin tingkat kesejahteraan yang tinggi dan adil dapat dirasakan masyarakat dari adanya program pembangunan nasional.
Beragam skema pembangunan ditempuh oleh pemerintah melalui berbagai unit kerja di Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemda/Pemko, dan unit usaha Pemerintah seperti BLU, BUMN, BUMD, bahkan melibatkan sektor swasta.
“Dalam rangka mensukseskan upaya tersebut, pemerintah dapat menenempuh berbagai langkah baik kebijakan maupun administratif seperti mengalokasikan anggaran, memberikan insentif (fiskal dan nonfiskal), melakukan kerja sama dengan badan usaha (swasta dan luar negeri) dan strategi lainnya,” kata Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait di Batam Center, Jumat, (20/12).
“Upaya pemerintah dinilai sukses bila dapat meningkatkan kesejahteraan (better off) semua rakyat terkait, atau sebagian rakyat tanpa membuat sebagian yang lain lebih buruk (worse off),” kata Tuty lagi.
Ariastuty kemudian menyampaikan bahwa salah satu pekerjaan besar yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang sedang berjalan saat ini adalah pembangunan dan pengembangan Program Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di wilayah kerja KPBPB Batam.
Keseriusan PSN Rempang Eco City tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
“Hadirnya PSN tersebut, wilayah Rempang yang telah ditugaskan kepada BP Batam sejak tahun 1992 namun hingga tahun 2023 masih belum berkembang seperti yang diharapkan, dapat segera digunakan untuk kegiatan investasi yang tinggi, baik kuantitas maupun kualitas, serta memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di Rempang khususnya dan wilayah Batam serta Provinsi Kepri umumnya,” jelas Tuty.
Lebih lanjut, dijelaskan, mengingat situasi Rempang saat ini, dan mengacu pada perjanjian tahun 2004 antara BP Batam, Pemko Batam dan PT MEG, tengah dilakukan berbagai langkah konkret untuk menerima investasi yang direncanakan.
“Langkah-langkah tersebut antara lain perubahan status tanah sehingga menjadi HPL BP Batam, relokasi warga terdampak dengan kondisi menuju kondisi yang lebih baik dan lebih maju, pemenuhan berbagai regulasi dan infrastruktur yang diperlukan,” sebut Tuty.
Disebutkan, diperkirakan industri di sana akan menciptakan sekitar 30 ribu lapangan pekerjaan dan mendatangkan investasi sebesar 175 triliun. Masyarakat Kepulauan Riau, terutama dari Pulau Rempang, akan menjadi prioritas. Ini menjadi fokus pemerintah untuk memberikan harapan kepada generasi mendatang.
Tuty mengaku optimistis Rempang akan menjadi mesin ekonomi baru Indonesia dan muaranya bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya. Pemerintah sangat mengharapkan PSN ini sukses dan rakyat bisa maju.
“Yakinlah bahwa investasi ini semata untuk kesejahteraan rakyat. Terwujudnya pemerataan pembangunan, menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat juga akan meningkat,” ucap Tuty.
Namun, Tuty tak menampik masih ada pihak-pihak yang ingin melihat PSN ini gagal sehingga martabat Bangsa Indonesia jatuh dan rakyat di wilayah Rempang tidak maju.
“Oleh karenanya, BP Batam sebagai bagian dari Pemerintah berkomitmen untuk mensukseskan PSN Rempang Eco City melalui sinergi yang solid dan seirama dengan berbagai komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, agar masyarakat di wilayah Batam, Rempang, dan Galang segera menikmati kesejahteraan yang tinggi, kemajuan, dan hidup bermartabat,” pungkas Tuty mengakhiri.
BP Batam Berikan Hak-hak Warga Terdampak Rempang Eco City
Pada September 2024, BP Batam telah menyelesaikan pembangunan rumah permanen di Tanjung Banun. Rumah tipe 45 dan luas tanah 500 m² untuk warga terdampak. Penyiapan lahan dan rumah baru, satu diantara sejumlah upaya BP Batam untuk memenuhi hak-hak warga tedampak dan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
Selain rumah baru, BP Batam juga memfasilitasi kepada warga yang bersedia relokasi ke hunian sementara di Batam dan memberikan santunan biaya hidup. Selama di hunian sementara, warga memperoleh biaya hidup Rp 1,2 juta per orang ditambah biaya sewa rumah/ruko sebesar Rp 1,2 juta per bulan.
Hingga 2 Desember 2024, sudah 42 KK yang pindah ke Tanjung Banun, sementara ratusan KK lainnya yang bersedia direlokasi, menunggu di hunian sementara hingga rumah baru selesai dikerjakan secara bertahap dan dalam waktu dekat warga terdampak pengembangan Rempang Eco City segera menerima sertifikat hak milik (SHM) untuk rumah baru yang berlokasi di Kawasan Tanjung Banun.
Warga Rempang, M. Yatin Atan saat ditemui disela pemindahan ke rumah baru di Tanjung Banun, mengaku bersyukur memperoleh rumah baru.
“Alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali kepada Allah SWT telah menempati rumah baru, semoga pembangunan ini kedepan semakin mensejahterahkan untuk anak dan cucu saya,” ujar pria paru baya itu.
Hal senada, Warga Rempang lainnya, Rohaya yang baru tempati rumah baru menyampaikan rasa bahagianya. Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada BP Batam yang telah merealisasikan hunian baru untuk keluarganya.
“Saya senang sekali sudah pindah ke rumah baru, terima kasih kepada BP Batam telah menepati janji kepada kami warga yang bergeser, semoga Rempang Eco City maju seterusnya,” ujar Rohaya.
Harapan serupa juga disampaikan, Suriana dan Rapidah. Selama berada di hunian sementara, BP Batam selalu memberikan pelayanan maksimal kepadanya dan keluarga. Hingga proses pergeseran ke hunian baru.
“Alhamdulillah senang sekali karena janji-janji pemerintah sudah dilaksanakan, seperti rumah yang sudah kami terima saat ini. Semoga kedepan kami tetap diperhatikan seperti lapangan pekerjaan untuk anak-anak kami,” harap Suriana.
Baik Suriana, Rohaya, Rapidah dan M. Yatin Atan, menginginkan pembangunan Rempang Eco city terus berlanjut. Mereka hanya berharap lingkungan yang lebih memadai dan taraf perekonomian keluarga dan warga sekitar semakin baik dan terjamin. (*/)
Seorang guru membimbing siswa SDN Bendilwungu 1 . (SATRIA CAHYONO/JAWA POS RADAR TULUNGAGUNG)
batampos – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sekaligus kesejahteraan para pendidik dengan sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG). Guru yang lolos sertifikasi berpeluang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Kemenag baru saja mengumumkan kegiatan sertifikasi yang menyasar 28.536 guru pendidikan agama Islam (PAI).
Kegiatan sertifikasi guru PAI itu sudah digelar dalam dua gelombang. Pertama berkapasitas 13.409 guru. Kemudian, disusul tahap kedua sebanyak 15.127 guru. Mereka adalah guru PAI yang diangkat pemda, Kemendikbudristek (sekarang Kemendikdasmen), yayasan, maupun Kemenag sendiri.
Menag Nasaruddin Umar menyampaikan, kegiatan PPG merupakan program utama untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sehingga guru layak disebut profesional. Selain itu, melalui PPG, kesejahteraan guru akan meningkat. Dia mengatakan, guru yang lulus PPG akan mendapatkan serifikat pendidik dan kemudian menerima TPG setiap bulan.
Nasaruddin menyampaikan, anggaran PPG pada 2024 mencapai Rp142,68 miliar. Dana tersebut bersumber dari anggaran pemda serta lembaga pemerintah nonstruktural seperti Baznas, BWI, dan Baitul Mal. Sedangkan tugas Kemenag adalah mengoordinasikan beberapa lembaga donatur.
”Melalui PPG, kita ingin memastikan bahwa guru PAI memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada generasi muda,’’ katanya, Minggu (22/12).
Tahun ini Kemenag melaksa-nakan PPG dengan model tatap muka dan daring. Program itu dilaksanakan dalam enam tahap. Di antaranya, pendalaman materi, pembuatan perangkat pembelajaran, uji komprehensif, praktik pengalaman lapangan, dan uji kompetensi (uji kinerja dan uji pengetahuan). Setiap angkatan PPG digelar dalam durasi 128 hari atau setara dengan 36–40 SKS.
Pada bagian lain, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad menambahkan, PPG sangat penting bagi pengembangan kualitas pendidikan agama Islam. Pendidikan profesi diharapkan mampu melahirkan guru-guru PAI yang tidak hanya kompeten dalam materi.
”Tetapi, juga mampu me-nyampaikan ajaran agama dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan tantangan zaman,’’ kata Abu.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan strategi meningkatkan kesejahteraan guru. Di antaranya, menaikkan besaran TPG untuk guru non-ASN. Selama ini guru non-ASN yang sudah bersertifikat profesi guru mendapatkan TPG Rp1,5 juta/bulan.
Dengan kebijakan baru Prabowo itu, mereka akan mendapatkan TPG Rp 2 juta/bulan. Sedangkan TPG untuk guru PNS sesuai dengan besaran gaji pokoknya. (*)
Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang AKP Agung Tri Poerbowo. F. Yusnadi Nazar
batampos– Oknum polisi Polres Bintan ditetapkan sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Oknum polisi inisial AK, menjadi tersangka setelah Satreskrim Polresta Tanjungpinang melakukan pemeriksaan intensif.
Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang AKP Agung Tri Poerbowo membenarkan telah menetapkan oknum polisi Polres Bintan sebagai tersangka dugaan TPPO. Penetapan itu berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh penyidik Satreskrim Polresta Tanjungpinang dalam proses penyelidikan.
“Sudah ditetapkan tersangka,” ungkap Agung kepada Batam Pos, Minggu (22/12).
Sementara itu, istri dari tersangka beserta satu orang lainnya, saat ini masih dalam proses pemeriksaan untuk mengungkap keterlibatannya dalam dugaan TPPO ini.
“Saat ini, masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di Satreskrim Polresta Tanjungpinang,” katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pasangan suami istri ini, diduga terlibat pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). calon PMI ini juga tinggal di kediaman pasangan ini dan dijanjikan untuk berangkat ke Malaysia.
Selain itu, oknum polisi ini diduga telah menerima uang sebesar puluhan juta dari calon PMI. Uang itu diduga untuk biaya pengurusan dan keberangkatan calon PMI ke luar negeri.
Namun, seiring berjalannya waktu, PMI tidak kunjung berangkat dan keberangkatan ke Malaysia tidak tidak pernah terealisasi. Sehingga korban melaporkan kejadian itu ke polisi.
Sebelumnya, oknum polisi Polres Bintan beserta istri ditangkap Satreskrim Polresta Tanjungpinang, Rabu (18/12). Penangkapan itu diduga karena oknum polisi beserta istri terlibat dalam kasus TPPO.
Selain pasangan suami istri yang diduga sebagai tekong, Satreskrim Polresta Tanjungpinang juga turut mengamankan seorang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke luar negeri. (*)
batampos – Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 64 juta UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi hingga 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, perjalanan membangun bisnis tidaklah mudah, terutama bagi para anak muda yang melirik dunia usaha.
Minimnya pengalaman dan edukasi bisnis, keterbatasan modal, hingga akses pasar menjadi kendala yang sering dihadapi. Di sinilah J&T Express sebagai perusahaan logistik berskala global hadir dan meluncurkan program seperti J&T Connect Preneur sebagai jembatan untuk membantu para pengusaha belajar, berkembang, dan menciptakan peluang baru.
Pada kompetisi bisnis yang diselenggarakan oleh J&T Connect Preneur, tiga pengusaha muda menarik perhatian dengan ceritanya masing-masing. Pasalnya, di usianya yang muda tersebut mereka mampu menembus Top 10 dari total sekitar 300 pendaftar.
SISABENANG
Chantika, pemilik dari SISABENANG mengawali usahanya tepat di kala pandemi COVID-19 berlangsung. “Di waktu tersebut, kecintaan saya dan ibu terhadap dunia fesyen menginspirasi untuk menciptakan produk fashion berkelanjutan yang belum banyak dilirik pengusaha lain.” kenangnya. Chantika memanfaatkan limbah sisa kain pabrik sebagai bahan utama pembuatan produk dan merupakan upaya untuk mendukung aksi global SDGs (Sustainable Development Goals).
Bergabung dalam J&T Connect Preneur menjadi titik balik bagi SISABENANG. Program ini memberikan wawasan mendalam, mulai dari cara menyusun business model canvas hingga strategi pemasaran. Menariknya, SISABENANG memiliki gerakan “Tanam Satu Tumbuh Seribu” dimana setiap produk yang terjual akan menyumbang sebesar Rp10.000 untuk penanaman 1 pohon mangrove di Desa Bedono, Jawa Tengah sebagai bentuk kepedulian SISABENANG terhadap lingkungan.
BY ADINDA HIJAB
Telah berdiri selama 9 tahun, By Adinda Hijab menjadi salah satu pemain utama di industri fashion muslim. Bermula sebagai reseller, Noviana Adinda Putri yang berusia 25 tahun sebagai pendiri By Adinda Hijab berhasil mengembangkan bisnisnya hingga memiliki tujuh toko offline dan toko daring.
“Sebagai pengusaha muda, tantangan besar yang dihadapi adalah membuktikan kemampuan di tengah skeptisisme orang-orang terhadap anak muda. Namun, dorongan untuk mencoba hal baru dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci sukses By Adinda Hijab.” pungkas Adinda. By Adinda Hijab memahami pentingnya inovasi, keberlanjutan, dan dampak sosial. Sang pemilik bahkan berkomitmen memberikan pelatihan kepada para Gen Z untuk merintis usaha, dan membantu meningkatkan keterampilan mereka.
Adinda menambahkan, “Mengikuti J&T Connect Preneur memberikan dorongan signifikan bagi By Adinda Hijab. Program ini tidak hanya memberikan bimbingan praktis, tetapi juga memperluas jaringan dan meningkatkan eksposur bisnis.”
BROWNIES SEMUT
Dimulai pada tahun 2016, bisnis ini sempat menghadapi berbagai hambatan, termasuk erupsi Gunung Agung dan pandemi COVID-19. Setelah vakum beberapa tahun, Gunawan Wijaya sebagai pemilik memutuskan untuk melanjutkan usaha ini pada 2022 dengan modal dan pengetahuan yang sangat terbatas.
Berawal dari produksi manual di rumah, kini bisnis tersebut telah memiliki ruang produksi khusus dengan peralatan modern dan tenaga kerja yang kompeten. “Tantangan minimnya modal dan pengalaman diatasi dengan memanfaatkan akses teknologi, seperti e-commerce, yang membuka peluang lebih besar.” jelas Gunawan.
Melalui J&T Connect Preneur, Gunawan merasa lebih percaya diri dalam mengelola bisnis dan berkomunikasi dengan mitra baru. Masukan dari mentor dan juri membantu menciptakan strategi yang lebih efisien dan terarah. Kini, bisnis ini tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan visi yang lebih jelas.
Program seperti J&T Connect Preneur membuktikan pentingnya pendampingan dan edukasi bagi pelaku UMKM. Dengan menyediakan bimbingan, akses jaringan, dan peluang pendanaan, program ini menjadi katalisator bagi UMKM untuk terus berinovasi. (*)
Ilustrasi: Luis Diaz merayakan gol ketiga Liverpool dalam kemenangan 4-1 atas Luton Town, Kamis (22/2) WIB. (https://matchcentre.liverpoolfc.com/)
batampos – Sembilan gol mewarnai kemenangan Liverpool atas Tottenham dengan skor 6-3 pada pekan ke-17 Liga Inggris di Stadion Tottenham Hotspur, London, Senin (23/12) dini hari WIB.
Pada pertandingan itu kemenangan Liverpool hadir berkat gol dari Luis Diaz (2), Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, dan Mohamed Salah (2), demikian catatan Premier League seperti dilansir dari Antara.
Di sisi lain, Tottenham sempat membalas dan memperkecil ketertinggalannya lewat gol-gol yang dicetak James Maddison, Dejan Kulusevski, dan Dominic Solanke.
Berkat kemenangan itu Liverpool bertahan di peringkat pertama dengan 39 poin dari 16 pertandingan, sedangkan Tottenham tertahan di posisi 11 dengan 25 poin.
Secara statistik Totteham lebih unggul dalam penguasaan bola dengan mencatatkan 52 persen. Sedangkan Liverpool sering melancarkan ancaman lewat 24 tendangan yang 12 di antaranya tepat sasaran.
Liverpool mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada pertandingan itu dan mampu unggul pada menit ke-23. Sundulan Luis Diaz memanfaatkan umpan Trent Alexander-Arnold mengubah skor menjadi 1-0.
Skuad asuhan Arne Slot sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-36 berkat sundulan yang dilepaskan Alexis Mac Allister. Skor berubah menjadi 2-0.
Tertinggal dua gol tak membuat Tottenham putus asa dan berhasil memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 pada menit ke-41. Tendangan James Maddison membobol gawang Liverpool.
Menjelang berakhirnya babak pertama, Liverpool kembali memperlebar keunggulan menjadi 3-1. Umpan terobosan Mohamed Salah dapat dieksekusi dengan baik lewat tendangan Dominik Szoboszlai pada menit 45+1.
Memasuki babak kedua, Liverpool tak mengendurkan serangan mereka dan berhasil menambah keunggulan menjadi 4-1. Mohamed Salah memanfaatkan kemelut di depan gawang Tottenham pada menit 54.
Salah berhasil mencetak gol keduanya pada pertandingan itu setelah umpan tarik Szoboszlai disambut tendangan terukur pemain asal Mesir tersebut pada menit 61. Skor berubah menjadi 5-1 untuk keunggulan Liverpool.
Tottenham mampu kembali memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 2-5 setelah umpan dari Dominic Solanke dapat disambut tendangan voli Dejan Kulusevski pada menit ke-72.
Skuad asuhan Ange Postecoglou berhasil mengubah kedudukan menjadi 3-5 pada menit 83 setelah umpan Brennan Johnson dapat dikonversikan menjadi gol lewat tendangan Dominic Solanke.
Tersengat dua gol Tottenham, Liverpool berhasil kembali memperlebar jarak menjadi 6-3 setelah umpan dari Salah disambut tendangan Luis Diaz pada menit ke-85. Skor tersebut bertahan hingga laga usai.
Selanjutnya pada pekan ke-18 Liga Inggris, Liverpool dijadwalkan menghadapi Leicester City, Jumat (27/12). Sedangkan Tottenham bertandang ke markas Crystal Palace, sehari sebelumnya. (*)
batampos – Tim Terpadu Kota Batam kembali mendatangi kawasan Kampung Tembesi Tower, Kamis (19/12), untuk memberikan Surat Peringatan (SP) pembongkaran kepada warga yang masih bertahan di lahan proyek Panbil II. Langkah ini diambil setelah sebelumnya tim telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada warga setempat.
Kasat Pol PP Kota Batam, Imam Tohari, yang memimpin penyerahan SP tersebut, menjelaskan bahwa pemberian surat ini sudah melalui proses yang sesuai prosedur. “Kami telah melakukan tahap mediasi dan memberikan tiga kali surat peringatan. Tindakan ini sudah sesuai aturan,” ujar Imam Tohari.
Ia juga menegaskan bahwa langkah selanjutnya adalah pembongkaran paksa yang rencananya akan dilakukan setelah perayaan Natal.
Pemberian surat ini bertujuan agar masyarakat yang masih tinggal di lahan alokasi proyek Panbil II dapat segera pindah. PT Tanjung Piayu Makmur (TPM), selaku pengembang proyek, telah menawarkan solusi berupa relokasi ke rumah siap huni di Tanjung Piayu serta kompensasi sagu hati. Meski opsi tersebut telah ditawarkan, sebagian warga masih menolak untuk pindah.
Penolakan warga didasari alasan bahwa status sengketa lahan tersebut masih dalam proses hukum di pengadilan. “Seharusnya yang berhak memberikan eksekusi adalah pengadilan, bukan tim terpadu yang melakukan penggusuran paksa,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga merasa proses pengadilan harus dihormati dan meminta pemerintah serta pengembang menunggu keputusan hukum final.
Menanggapi penolakan warga, PT TPM melalui kuasa hukumnya, Bali Dalo, menyatakan bahwa proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan tidak akan menghalangi proses pembangunan proyek. “Urusan mereka di pengadilan tidak menghalangi penertiban. Besok kami akan keluarkan surat yang menjelaskan status hukumnya,” ujar Bali Dalo.
Ia juga menyebutkan bahwa legalitas perusahaan sudah final, dan perusahaan tetap akan melanjutkan pembangunan.
PT TPM memberikan waktu hingga 26 Desember 2024 bagi warga untuk meninggalkan lahan tersebut, sesuai dengan masa berlaku Surat Peringatan Pembongkaran. Setelah tenggat waktu itu, tim terpadu bersama PT TPM akan berkoordinasi untuk melaksanakan langkah penertiban. Bali Dalo menegaskan bahwa legal standing warga di lahan tersebut lemah, sehingga perusahaan tetap memiliki hak penuh untuk melanjutkan pembangunan.
Sementara itu, menurut data yang dihimpun di lapangan, sebagian besar warga yang masih bertahan bukanlah penghuni tetap, melainkan pemilik kos-kosan dan pengelola tempat usaha. Koordinator Lapangan PT TPM, Soleh, menyebutkan bahwa mereka yang bertahan di lokasi kerap memanfaatkan warga lokal untuk menghambat proses relokasi.
“Yang memiliki kos-kosan dan tempat usaha ini umumnya tinggal di luar Tembesi Tower. Mereka memberdayakan warga yang tinggal di sana untuk bertahan. Ini yang kita sayangkan,” ujar Soleh.
Langkah PT TPM dinilai sudah cukup adil, mengingat pihak perusahaan tidak hanya menyediakan relokasi ke rumah siap huni di Tanjung Piayu, tetapi juga menawarkan kompensasi tambahan bagi warga yang asetnya melebihi nilai tawaran awal.
Ketua Tim Pembebasan Lahan PT TPM, Eka Teguh Kurniawan, mengatakan bahwa pendekatan ini bertujuan agar semua pihak bisa mendapatkan solusi yang adil.
“Saran kami, terimalah tawaran ini. Proyek ini harus berjalan, dan kami segera memulai pembangunan,” katanya.
Sebagian besar warga yang setuju dengan tawaran PT TPM telah meninggalkan lokasi dan pindah ke rumah relokasi. Namun, segelintir pihak yang diduga memiliki kepentingan finansial dari keberadaan kos-kosan dan usaha di lokasi tersebut masih bertahan.
“Jangan sampai warga terdampak dirugikan karena menunda keputusan,” tambah Eka, mengimbau warga agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu.
Hingga saat ini, proses relokasi dan pengosongan lahan masih berlangsung. Pihak PT TPM berharap proses ini dapat berjalan secara damai tanpa ada bentrokan. “Kami tetap membuka pintu komunikasi dan menawarkan solusi terbaik. Tapi jika batas waktu telah habis, maka proses pembongkaran akan dilakukan sesuai prosedur hukum,” tegas Imam Tohari. (*)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, sebelum melakukan konfrensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12). F. Fedrik Tarigan/Jawa Pos
batampos – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal membahas kriteria dan batasan soal barang dan jasa premium yang kena Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen berlaku Januari 2025.
Hal ini sebagaimana juga disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rilis resminya, yang dikutip Senin (23/12).
Pihaknya memastikan akan membahas kriteria dan batasan itu dengan secara hati-hati bersama pihak-pihak terkait. Sehingga nantinya, hanya akan dikenakan terhadap kelompok masyarakat mampu.
“Kementerian Keuangan akan membahas kriteria atau batasan barang/jasa tersebut secara hati-hati dengan pihak-pihak terkait agar pengenaan PPN atas barang/jasa tertentu dengan batasan di atas harga tertentu dapat dilakukan secara tepat sasaran, yaitu hanya dikenakan terhadap kelompok masyarakat sangat mampu,” kata DJP dalam rilis resminya.
Lebih lanjut, pihaknya juga memastikan bahwa seluruh barang kebutuhan pokok dan jasa kesehatan dan pendidikan pada tanggal 1 Januari 2025 akan tetap bebas PPN sampai diterbitkannya peraturan terkait.
Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik menjadi 12 persen dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Angka ini naik dari nilai PPN sebelumnya yang ditetapkan sebesar 11 persen.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Sesuai dengan amanat undang-undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan harga PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Meski begitu, ia memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau dengan kata lain dibebaskan.
“Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen,” sambungnya.
Adapun barang-barang kebutuhan pokok yang dibebaskan pajak, meliputi beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi. Kemudian, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
“Seluruhnya bebas PPN. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN,” jelas Politikus Partai Golkar itu. (*)
batampos – Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 64 juta UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi hingga 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, perjalanan membangun bisnis tidaklah mudah, terutama bagi para anak muda yang melirik dunia usaha.
