Air berwarna hijau. Foto kiriman warga kepada Batam Pos
batampos – Kualitas air di Kota Batam kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah warga melaporkan air yang mengalir ke rumah mereka berubah warna menjadi hijau dan berbau tidak sedap.
Kondisi ini memicu keluhan luas di media sosial, terutama di akun Instagram resmi @airbatamhilir. Salah satu netizen dengan akun @nirma*** mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas air saat ini.
“Parah, airnya hijau, berlumut. Bagus waktu dikelola ATB,” tulisnya.
Keluhan senada disampaikan oleh pengguna @gerry*** yang menyindir dengan nada humor. “Air pada hijau lumutan gini, kayak matcha. Filter air pun langsung nyerah sama lumut ini.” tulisnya.
Tidak sedikit pula warga yang merasa kondisi ini semakin memburuk. Seorang pengguna, @novita***, membagikan pengalamannya yang mengkhawatirkan. “Aku tunjukin air Kota Batam, warnanya hijau. Kali ini hijau plus bau. Plus bau!” keluhnya.
Menanggapi keluhan tersebut, PT Air Batam Hilir (ABH) memberikan penjelasan. Corporate Communication PT ABH, Ginda Alamsyah mengakui bahwa masalah ini berkaitan dengan perubahan permintaan air selama libur panjang Natal dan akhir tahun.
“Karena libur panjang ini, banyak yang keluar kota sehingga demand menurun. Saat demand menurun, tekanan dalam jaringan naik. Akibatnya, kotoran yang ada di dalam pipa terangkat dan terbawa hingga ke pelanggan,” kata dia saat dihubungi, Kamis (26/12).
Untuk menangani masalah tersebut, pihaknya telah melakukan langkah flushing di jaringan pipa air. Flushing adalah proses membersihkan kotoran dalam jaringan dengan cara menutup saluran hulu dan hilir, lalu menekan air untuk mendorong kotoran keluar.
“Kami sudah memonitor. Hari ini sudah kita lakukan flushing, tapi prosesnya bertahap. Ada beberapa daerah, seperti Punggur, yang terdampak cukup parah,” ujarnya.
Namun, Ginda mengakui bahwa proses perbaikan ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat. “Kami belum bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini di seluruh wilayah terdampak,” ujarnya.
Kondisi ini memunculkan perbandingan dengan pengelolaan air sebelumnya saat masih dikelola oleh ATB. Banyak warga merasa kualitas air lebih terjamin dan tidak pernah mengalami masalah seperti saat ini.
Masalah ini menjadi perhatian serius karena air bersih adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Warga mendesak PT ABH untuk segera memperbaiki kualitas air dan memastikan tidak ada lagi gangguan serupa di masa depan.
Selain itu, beberapa pihak meminta pemerintah daerah turun tangan untuk memastikan pengelolaan air bersih di Batam berjalan sesuai standar.
PT ABH berjanji akan memberikan informasi terkini kepada masyarakat mengenai perkembangan proses perbaikan. Namun, warga berharap solusi lebih cepat dapat diterapkan agar mereka kembali mendapatkan akses air bersih yang layak.
Situasi ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan infrastruktur air yang andal, terutama di kota dengan pertumbuhan pesat seperti Batam. Di tengah meningkatnya keluhan, harapan masyarakat kini tertuju pada langkah cepat dan tepat dari pihak terkait untuk mengatasi masalah ini. (*)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah melarang dua kader PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly, ke luar negeri. Pelarangan itu berlaku sampai enam bulan ke depan terhitung sejak Selasa (24/12).
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pelarangan itu didasarkan pada Surat Keputusan KPK Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri.
”Terhadap dua orang WNI. Berinisial YHL dan HK,” katanya di Jakarta kemarin (25/12).
Dari informasi yang dihimpun Jawa Pos (grup Batam Pos), dua inisial itu merujuk pada eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019–2024 serta kasus perintangan penyidikan.
KPK juga berjanji segera mendalami keterkaitan Hasto dengan buron Harun Masiku. Harun menjadi buron sejak 17 Januari 2020. Untuk sementara, KPK akan memfokuskan peran setiap pihak yang terlibat langsung dalam perkara suap PAW.
Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, para penyidik KPK saat ini akan fokus dulu pada perbuatan para pihak terkait. ”Setiap perbuatan akan kami uji,” katanya.
Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunar-yanto mengatakan, dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus suap PAW DPR merupakan informasi lama. Nama Hasto pun sudah masuk radar KPK sejak awal kasus tersebut terungkap pada Januari 2020.
ICW mencatat, penyidik KPK kala itu sempat membuntuti kendaraan Hasto hingga akhirnya kehilangan jejak di PTIK. Dalam penguntitan itu, tim KPK juga sempat mendapatkan intimidasi dan disekap petugas PTIK. Penghadangan itu mengakibatkan tim KPK gagal menangkap Harun Masiku.
Lika-liku pengejaran tersebut diceritakan ulang dalam Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi (BOBA) yang dirilis Satgassus Pencegahan Antikorupsi Polri pada 9 Desember lalu. Dalam buku itu, tim penyidik KPK mendeteksi Hasto dan Harun bertemu di sekitar kawasan PTIK.
”Penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan tidak boleh berhenti pada pasal suap-menyuap. Pelarian Harun Masiku yang kini masih buron patut diduga juga ada keterlibatan HK,” kata Agus, kemarin.
ICW menduga banyak pihak yang terlibat dalam upaya meloloskan Harun dari kejaran KPK.
”Untuk membuat kasus ini semakin benderang dan tuntas, KPK bisa menggunakan instrumen pasal obstruction of justice untuk menjerat pihak lainnya,” paparnya.
Selain itu, ICW menilai penetapan Hasto sebagai tersangka akan membuka kotak pandora korupsi yang melibatkan unsur politisi dan penegak hukum di KPK. Pengusutan kasus tersebut juga bisa digunakan untuk mengungkap perkara lain yang melibatkan politisi penguasa.
Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu DPR 2019–2024. Komisi antirasuah tersebut menjerat Hasto dengan dua surat perintah penyidikan (sprindik): suap dan perintangan penyidikan. PDIP merespons dengan menyebut penetapan tersangka itu sebagai politisasi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, penetapan Hasto sebagai tersangka berdasar sprin.Dik/153.DIK00/01/12/2024 yang dikeluarkan pada 23 Desember. KPK memerinci keterlibatan Hasto dalam perkara suap yang memenangkan buron Harun Masiku untuk lolos menjadi anggota DPR. Total ada 15 poin yang dijelaskan KPK.
Mulanya soal pergantian caleg terpilih Nazarudin Keimas dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yang meninggal. Secara aturan, caleg yang meninggal digantikan caleg yang suaranya berada tepat di bawahnya.
Di posisi tersebut, seharusnya yang menggantikan Nazarudin adalah Riezky Aprilia. Namun, Hasto meminta untuk digantikan Harun yang perolehan suaranya jauh di bawah Riezky.
”Saudara HK juga memerintahkan Saeful Bahri (sudah ditetapkan sebagai tersangka, red) untuk meminta Riezky mundur. Namun, ditolak Riezky,” terang Setyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/12).
Hasto telah melakukan upaya lewat judicial review ke Mahkamah Agung pada 24 Juni 2019. Permohonan itu intinya agar proses pergantian caleg terpilih sepenuhnya di bawah kewenangan partai politik pengusung. Namun, upaya itu tak membuahkan hasil.
Gagal lewat MK, Hasto bersama-sama Harun memberikan suap kepada Komisioner KPU 2017–2022 Wahyu Setiawan bersama eks anggota Bawaslu Agustiani Tio F. Pada 31 Agustus 2019, Hasto menemui Wahyu agar meloloskan Harun sebagai caleg terpilih.
Selanjutnya, dia memerintahkan Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah untuk memberikan suap kepada Wahyu. ”Dari proses pengem-bangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk sebagian uang penyuapan kepada Wah-yu Setiawan berasal dari saudara HK,” tuturnya.
Dalam kasus ini, Wahyu dan Agustiani menerima suap 19 ribu dolar Singapura (SGD) dan SGD38,3 ribu. Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Wahyu divonis 6 tahun penjara pada 24 Agustus 2020, tapi bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Sementara itu, Agustiani divonis 4 tahun penjara di pengadilan yang sama di hari yang sama pula.
Selain suap, KPK menjerat Hasto dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ada beberapa bukti yang membuat KPK yakin Hasto terlibat dalam upaya perintangan penyidikan perkara kasus suap Harun.
Pada 8 Januari 2020, saat KPK sedang sibuk mengejar Harun, ditemukan bukti bahwa Hasto terlibat. Hasto memerintah-kan stafnya, Nur Hasan, menelepon Harun. ”Meminta Harun segera merendam HP (handphone)-nya dalam air dan segera melarikan diri,” terangnya.
Tak hanya sekali, upaya me-rendam HP juga dilakukan Hasto tahun ini. Tepatnya pada 6 Juni 2024, dia memerintahkan stafnya, Kusnadi, me-rendam HP miliknya agar tak ditemukan KPK.
Proses itu terjadi sebelum KPK memeriksa Hasto di Gedung Merah Putih pada 10 Juni 2024.
”Saudara HK juga terbukti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun, lalu mengarahkan untuk memberikan keterangan tidak sebenarnya,” katanya. (*)
Peserta saat mengikuti ujian seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Batam di Hotel Golden View, Bengkong, Jumat (17/11) lalu. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam masih berlangsung dengan antusiasme tinggi. Hingga saat ini, sebanyak 204 pendaftar telah resmi mendaftar melalui sistem online.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Hasnah, meng-ungkapkan bahwa mayoritas pendaftar berasal dari lulusan SMA yang melamar posisi sebagai operator layanan operasional.
“Saat ini sudah ada 204 orang yang submit (mengajukan). Mayoritas pendaftar melamar untuk posisi operator layanan operasional,” ujar Hasnah, Selasa (24/12).
Rekrutmen tahap kedua ini telah dibuka sejak 17 November dan dijadwalkan berlang-sung hingga 31 Desember 2024.
“Proses ini dikhususkan bagi tenaga non-ASN yang saat ini masih aktif bekerja di instansi pemerintah,” jelas Hasnah.
Hasnah juga menambahkan bahwa pada tahap kedua ini, para peserta memperebutkan sisa formasi yang belum terisi pada tahap pertama.
“Formasi yang tersedia akan menyesuaikan hasil kelulusan tahap pertama. Pengumuman resmi dimulai pada 23 hingga 31 Desember 2024,” ungkapnya.
Pada tahap pertama sebelum-nya, sebanyak 2.193 peserta telah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilaksanakan pada 7-9 Desember 2024. Tes berlangsung di salah satu hotel di Batam dengan pengawasan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XII Pekanbaru.
Proses seleksi dilakukan dalam tiga sesi setiap harinya, dengan setiap sesi diikuti oleh 300 peserta.
“Panitia dari BKN sudah datang pada Jumat lalu untuk mempersiapkan tes. Kami dari BKPSDM membantu pada bagian registrasi peserta,” kata Hasnah.
Untuk diketahui, Pemerintah Kota Batam membuka total 2.300 formasi PPPK. Formasi itu terdiri dari 109 formasi guru; 67 formasi tenaga kesehatan; dan 2.124 formasi tenaga teknis.
Rekrutmen PPPK ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Batam untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. (*)
Sejumlah penumpang saat tiba di Pelabuhan Internasional Batam Center, belum lama ini. Saat libur Natal, jumlah kunjungan WN Malaysia via pelabuhan ini meningkat. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Barelang menutup pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Mapolresta Barelang selama libur perayaan Natal. Penutupan berlangsung selama dua hari, yakni pada 25-26 Desember 2024.
Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu, menyampaikan bahwa selama masa penutupan, pihaknya memberikan dispensasi bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis.
”Dispensasi diberikan dengan memperpanjang waktu layanan pada 27 Desember. Namun, jika pemilik SIM tidak memperpanjang pada tanggal tersebut, mereka harus mengikuti mekanisme penerbitan SIM baru,” jelasnya, kemarin.
Heribertus mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan perpanjangan ini dan menghindari keterlambatan.
“Pastikan untuk datang pada waktu yang ditentukan. Jika terlambat, maka harus mengi-kuti proses penerbitan SIM baru,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo dalam proses pengurusan SIM. Menurutnya, tindakan tersebut justru dapat merugikan masyarakat.
“Jika ada oknum yang menawarkan kemudahan melalui jalur tidak resmi, segera laporkan kepada kami. Kami akan menindaklanjutinya,” tegas Heribertus.
Heribertus juga meyakinkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai tes penerbitan SIM. Sesuai dengan instruksi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ujian mengemudi kini telah disederhanakan untuk memudahkan masyarakat.
“Silakan mengikuti tes sesuai prosedur yang berlaku. Ujian mengemudi kini lebih sederhana dan tidak perlu ditakutkan,” tutupnya. (*)
Air berwarna hijau/ (foto kiriman warga kepada Batam Pos)
batampos – Hari ini, Kamis, 26 Desember 2024, sebagian warga Batam di Batam Center mengeluhkan kondisi air di tempat tinggalnya. Air mengalir di kediaman mereka berwarna hijau.
Kok bisa?!
Sini, kami kasih tahu sebabnya. Batam Pos langsung kontak Humas PT Air Batam Hilir (ABH), Ginda Alamsyah. Sudah pada tahu kan, ABH adalah perusahaan operasional pengelola air bersih di Batam.
Ginda menjelaskan,kondisi tersebut disebabkan liburan panjang yang telah tiba. Seperti ditulis Batam Pos, ribuan warga Batam meninggalkan Batam untuk berlibur. Akibatnya, terjadi penurunan permintaan air bersih. banyak krup tertutup.
Ginda menuturkan, “sehingga terjadi peningkatan press (tekanan, red) jaringan beberapa jalur, yang mengakibatkan efek turbulen.”
Apa yang dilakukan ABH?
“Kami melakukan flushing (gelontor, red) jaringan pelanggan/ komplek pelanggan,” terang Ginda. Langkah serupa dilakukan untuk jaringan pipa induk.
Ginda menambahkan, semoga langkah ini bisa memperbaiki kondisi air. (*)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri menunjukkan komitmennya dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas di Kota Batam. F. Azis Maulana/Batam Pos
batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri menunjukkan komitmennya dalam mendorong literasi dan inklusi keua-ngan di seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas melalui kegiatan sosialisasi di Kota Batam.
Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan akses keuangan yang aman dan legal bagi penyandang disabilitas.
“Kami ingin memastikan 50 penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang setara dalam merencanakan keuangan secara mandiri, serta terhindar dari jebakan investasi ilegal, pinjaman online ilegal, judi online, dan berbagai modus kejahatan digital di sektor jasa keuangan,” ujar Sinar, Selasa (24/12).
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Batam, Addi Harnus, menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK Kepri. “Melalui sosialisasi ini, kami berharap penyandang disabilitas dapat memahami produk dan jasa keuangan, serta mampu mengelola keuangan dengan lebih baik,” kata Addi.
Lebih lanjut, OJK Kepri juga memberikan bantuan kepada dua Sekolah Luar Biasa (SLB) di Batam, yaitu SLB Putra Kami dan SLB Anak Brilliant. Bantuan berupa sarana pembelajaran dan peralatan lainnya diberikan untuk mendukung pendidikan serta literasi keuangan bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang literasi keuangan kepada penyandang disabilitas sekaligus membantu mereka memanfaatkan produk keuangan guna meningkatkan kesejahteraan.
“OJK Kepri berkomitmen untuk terus mendorong inklusi keuangan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian,” kata Sinar. (*)
batampos – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Batam mencatat lonjakan signifikan jumlah penumpang yang menggunakan KM Kelud selama periode mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sejak 11 hingga 24 Desember 2024, tercatat sebanyak 21.702 penumpang dilayani oleh kapal ini.
Kepala Cabang Pelni Batam, Muhammad Iqbal, mengatakan, dari total jumlah tersebut, 6.626 penumpang turun di Batam, sedangkan 15.076 penumpang lainnya naik untuk menuju berbagai tujuan.
”KM Kelud menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan mudik tahun ini, terutama untuk tujuan seperti Belawan dan daerah lainnya,” ujarnya, Rabu (25/12).
Iqbal menjelaskan, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 20 Desember lalu dan akan kembali mencapai puncaknya pada Kamis (26/12). ”Besok (hari ini, red), KM Kelud diperkirakan membawa jumlah penumpang terbanyak dengan tujuan utama Pelabuhan Belawan, Medan,” tambah Iqbal.
KM Kelud sendiri memiliki kapasitas reguler sebanyak 2.600 seat, dengan tambahan dispensasi 1.100 penumpang sehingga total kapasitas mencapai 3.700 penumpang.
”Kapasitas ini hampir selalu terisi penuh selama periode mudik ini,” tuturnya.
Iqbal memastikan, fasilitas terminal sudah tertata dengan baik untuk mendukung kenyamanan para penumpang. ”Alhamdulillah, kondisi terminal aman dan nyaman. Kami terus meningkatkan pelayanan agar para penumpang puas,” ujarnya.
Selain itu, jadwal kedatangan dan keberangkatan KM Kelud telah disesuaikan dengan kondisi pasang surut di pelabuhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan operasional kapal berjalan lancar tanpa hambatan.
Dengan angka penumpang yang terus meningkat, Pelni Batam berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik selama periode mudik Natal dan Tahun Baru. ”Kami bekerja keras memastikan seluruh perjalanan berlangsung aman dan tepat waktu,” kata Iqbal.
KM Kelud saat proses sandar di Pelabuhan Batuampar, beberapa waktu lalu. F. Dalil Harahap/Batam Pos
KM Kelud masih menjadi andalan utama dalam melayani kebutuhan transportasi laut masyarakat. Hingga masa arus balik nanti, Pelni akan terus memantau kondisi di lapangan untuk menjaga kelancaran perjalanan para penumpang.
Sedang Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam memprioritaskan pengamanan kesehatan di pelabuhan selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Empat pelabuhan strategis, yakni Pelabuhan Sekupang, Domestik Punggur, Roro Punggur, dan Pos Pengamanan Batuampar, menjadi fokus dengan penempatan tim kesehatan sebagai bagian dari Operasi Lilin Seligi 2024-2025.
Kepala Dinkes Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan bahwa pos kesehatan di pelabuhan akan beroperasi dari pukul 06.00 hingga 18.00 WIB, mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi situasi darurat akibat lonjakan aktivitas masyarakat, baik bagi yang melakukan perjalanan maupun perayaan libur panjang.
”Kami ingin memastikan masyarakat yang bepergian merasa aman dengan adanya tenaga kesehatan di lokasi-lokasi strategis,” ujarnya.
Dikatakan Didi, setiap pos kesehatan dilengkapi tim Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang terdiri dari dokter dan perawat, serta peralatan dan obat-obatan kedaruratan. Model rotasi tenaga kesehatan dari dua puskesmas setiap hari diterapkan untuk menjaga pelayanan optimal tanpa mengganggu operasional puskesmas.
Misalnya, tim dari Puskesmas Lubukbaja bertugas pada sif pagi, sementara tim dari Puskesmas Bulang menggantikannya pada sif siang. ”Dengan formasi ini, kami memastikan kesiapan 24 jam di puskesmas tetap berjalan seperti biasa,” jelas Didi.
Langkah preventif ini juga menjadi bagian dari upaya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang melakukan perjalanan laut di pelabuhan-pelabuhan utama Batam, mengingat kota ini adalah pintu gerbang internasional yang sibuk.
Selain kesiagaan di pelabuhan, Dinkes Kota Batam turut berkoordinasi dengan instansi lain untuk mendukung kelancaran Operasi Lilin Seligi. Dengan layanan kesehatan yang siaga, pemerintah berharap perayaan Nataru tahun ini dapat berjalan lancar dan aman bagi semua pihak.
Tak hanya di pelabuhan, Bandara Internasional Hang Nadim Batam mencatat lonjakan signifikan dalam pergerakan penumpang dan pesawat. Sejak posko terpadu angkutan Nataru hingga Senin (23/12) tercatat jumlah penumpang mencapai 84.651 orang.
Dari total tersebut, 44.760 merupakan penumpang berangkat, sementara 39.891 adalah penumpang yang tiba. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 14,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Peningkatan ini juga terlihat pada pergerakan pesawat yang mencapai 571 penerbangan, naik 16,5 persen dari tahun sebelumnya,” kata Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Pikri Ilham Kurniansyah, Rabu (25/12).
Pikri menjelaskan bahwa lonjakan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya harga tiket yang kompetitif, meningkatnya aktivitas mudik Natal, liburan akhir tahun, serta pemulihan ekonomi yang mendorong mobilitas masya-rakat.
”Puncak pergerakan penumpang pada periode arus mudik Nataru tercatat pada 19 Desember 2024, dengan jumlah penumpang mencapai 15.203 orang, meningkat 39,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, 8.265 adalah penumpang berangkat, sementara 6.938 adalah penumpang yang tiba,” terang Pikri.
Menghadapi lonjakan ini, manajemen Bandara Internasional Batam telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang. ”Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, kami telah melayani ekstra penerbangan, memperkuat operasional, dan mengoptimalkan beautifikasi terminal,” tambah Pikri.
Selain itu, Bandara Hang Nadim Batam juga menghadirkan sejumlah fasilitas baru untuk mendukung kenyamanan para penumpang. Fasilitas tersebut meliputi dekorasi bertema Natal, ruang istirahat transit, mesin self check-in, musala, toilet modern, area bermain anak, layanan customer service terpadu, transportasi online dan taksi bandara, serta area komersial yang menyediakan berbagai oleh-oleh khas Nusantara dan foodcourt dengan cita rasa lokal.
Manajemen BIB juga mengimbau penumpang untuk datang lebih awal guna menghindari kepadatan dan memastikan kelancaran proses check-in. ”Kami inginnya penumpang memanfaatkan fasilitas yang telah kami sediakan demi pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan menyenangkan,” kata Pikri.
Sementara itu, Kapolda Kep-ri, Irjen Yan Fitri, bersama Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan keamanan dan kenyamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Kepri. Hal ini disampaikan Ansar usai menggelar beberapa rapat koordinasi pengamanan bersama Forkopimda.
“Kami telah mengadakan beberapa kali rapat bersama Forkopimda untuk memastikan pengamanan Natal dan Tahun Baru berjalan lancar. Malam ini, kami hadir di Gereja Immanuel Batam sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin ketenangan dan keamanan umat kristiani yang melaksanakan misa dan perayaan Natal,” ujar Ansar, Selasa (24/12).
Gubernur Ansar juga menjelaskan bahwa Batam menjadi fokus perhatian karena merupakan pusat konsentrasi penduduk di Kepulauan Riau. Untuk itu, dirinya bersama jajaran Forkopimda mengunjungi sejumlah gereja di Batam guna memastikan situasi kondusif.
“Semua berjalan dengan baik dan lancar. Kami doakan seluruh rangkaian kegiatan hingga perayaan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tenteram, dan membawa kegembiraan bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Senada dengan gubernur, Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah, menyampaikan bahwa pengamanan di tujuh kabupaten/kota di Kepri berjalan sesuai harapan.
“Dari tujuh kabupaten/kota, seluruh kegiatan ibadah dan misa di gereja-gereja berlangsung lancar tanpa adanya kejadian menonjol. Kehadiran kami bersama Forkopimda yang dipimpin gubernur adalah bentuk perhatian kepada masyarakat,” kata Kapolda.
Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang tetap melaksanakan ibadah dengan penuh semangat. “Kami melihat antusiasme masyarakat luar biasa malam ini. Aktivitas berjalan normal, dan secara keseluruhan situasi di tujuh kabupaten/kota tetap kondusif,” jelasnya.
Forkopimda dan Pemprov Kepri berharap suasana aman dan damai ini terus terjaga hingga pergantian tahun. “Semoga Kepri tetap kondusif, dan masyarakat yang mudik dapat kembali dengan selamat dan sehat,” kata Kapolda. (*)
Air berwarna hijau/ (foto kiriman warga kepada Batam Pos)
batampos – Pengusaha binatu (laundry)di kawasan KDA, Syafliana, mengeluhkan kualitas layanan air Batam Selama lebih dari sebulan, air yang mengalir ke tempat usahanya berwarna hijau. Kondisi ini memaksa dirinya menggunakan penyaring untuk memastikan air dapat digunakan.
“Jika tidak pakai penyaring, airnya hijau. Awalnya bersih, tapi lama-kelamaan berubah warna. Saya tidak tahu apa penyebabnya,” kata Syafliana, Senin (25/12).
Syafliana mengaku kondisi ini sangat mengganggu kelangsungan usahanya. Ia harus menyaring air setiap hari bahkan membeli filter tambahan untuk mengatasinya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua RT Taman Raya Tahap III, Rahman. Ia mengungkapkan sudah memasang filter air di rumahnya, tetapi tetap harus membersihkannya setiap hari.
“Kalau tidak pakai filter, airnya sangat keruh dan tidak layak digunakan. Parah sekali,” ujar Rahman.
Menurut Rahman, keluhan soal layanan air bersih sudah sering disampaikan warga Taman Raya melalui grup WhatsApp. Namun hingga kini belum ada solusi konkret.
“Di grup warga, hampir setiap hari ada yang mengeluh soal air,” tambahnya.
Warga berharap ada langkah cepat dari ABH, sebagai pengelola air bersih di Batam, untuk memperbaiki kualitas air yang mereka terima, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. (*)
Sekda Bintan, Ronny Kartika meninjau layanan kesehatan di RSUD Bintan, Selasa (24/12/2024). F.Fandi untuk Batam Pos.
batampos– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan memastikan layanan kesehatan tetap buka selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
“Layanan kesehatan di puskesmas dan RSUD tetap buka seperti biasa selama libur Nataru,” kata Sekda Bintan, Ronny Kartika setelah meninjau layanan kesehatan di RSUD Bintan, Selasa (24/12/2024).
Mantan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) Bintan itu mengharapkan layanan medis darurat atau IGD 24 jam, layanan rawat inap, dan layanan kesehatan masyarakat di RSUD Bintan dan puskesmas tetap berjalan optimal selama libur Nataru.
batampos – Gelombang penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) terus bermunculan. Kali ini disuarakan para ulama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Mereka menilai, masyarakat kecil bakal terpukul dengan adanya kenaikan PPN tersebut.
Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj mengatakan, para ulama adalah penyambung komunikasi antara petinggi negara dan masyarakat di bawah. ”Semua warga prihatin. Semua masyarakat menjerit. Pasti dampaknya dirasakan orang kecil,” katanya dalam pembacaan refleksi akhir tahun di Jakarta, Rabu (25/12).
Dia menuturkan, bagi kelas ekonomi menengah ke atas, tentu kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tidak terasa. Tetapi, bagi kelas ekonomi menengah ke bawah, kenaikan PPN itu cukup besar dampaknya.
Kenaikan PPN akan diikuti efek domino. Misalnya, kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari. Padahal, kenaikan pendapatan masyarakat tidak signifikan. Said khawatir, kenaikan PPN tersebut bakal diiringi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Perusahaan atau industri menjadi punya alasan tambahan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja.
Menurut Said, pemerintah bisa menambah pemasukan tanpa mengambil solusi singkat dengan menaikkan pajak. Misalnya, mencegah korupsi atau kebocoran anggaran. ”Jadi sikap kita, cobalah untuk ditinjau ulang,” tuturnya.
Implementasi penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen berdampak signifikan terhadap industri jasa layanan tran-saksi uang elektronik dan digital. Kenaikan tarif tersebut menggerus pendapatan perusahaan jasa sistem pembayaran pada tahun depan.
Direktur Bisnis PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) Heru Perwito menjelaskan, prinsip dasar dari layanan yang disediakan dalam sistem pembayaran, pendapatan didapat melalui mekanisme merchant discount rate (MDR). Angkanya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Nah, besaran MDR sudah termasuk PPN untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis quick response code Indonesian standard (QRIS).
“Kami menyadari ada pendapatan yang berkurang dari kenaikan PPN tersebut,” kata Heru kepada, Selasa (24/12).
Meskipun demikian, potensi besar perkembangan transaksi QRIS memberikan keyakinan perseroan mempertahankan momentum pertumbuhan positif. “Dengan tren transaksi yang terus meningkat secara signifikan, kami optimistis tetap mencapai target pertumbuhan yang diharapkan,” tegasnya.
Terpisah, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) gagal mempertimbangkan multiplier effect dan reaksi dari pelaku pasar. Padahal, ketika PPN dinaikkan, gejolak harga barang bisa lebih besar dibandingkan persentase kenai-kan pajak itu sendiri.
“Ini pasti terjadi karena adanya gejolak pada permintaan dimana masyarakat cenderung mengurangi belanja. Apalagi, momen penyesuaian PPN 12 persen juga bersamaan dengan Natal dan tahun baru (nataru) dimana kenaikan harga secara musiman terjadi,” ujarnya.
Media juga menyoroti pernyataan DJP bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa. Ditambah, estimasi hanya menyebabkan kenaikan harga sebesar 0,9 persen bagi konsumen sangat menyesatkan dan keliru secara statistik dan substansi ekonomi.
“Perhitungan itu sangat sesat. Karena, estimasi tersebut tidak mempertimbangkan efek kumulatif. Ketika PPN naik, maka pembentuk harga barang jasa juga mengalami perubahan. Sehingga, setiap perubahan harga komponen yang ada dalam rantai pasok dan proses produksi harus diestimasi satu per satu. Jadi, harga akhirnya pasti tidak akan sama dengan sebelum PPN,” terang alumnus doktoral University of Manchester itu.
Menurut dia, meski dibebankan pada penyedia layanan, kenaikan tarif PPN akan masuk dalam hitungan komponen harga. “Yang akhirnya juga harus dibayar konsumen,” tuturnya. (*)
batampos – Gelombang penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) terus bermunculan. Kali ini disuarakan para ulama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Mereka menilai, masyarakat kecil bakal terpukul dengan adanya kenaikan PPN tersebut.