batampos – Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Meski merupakan amanat dari Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kenaikan PPN 12 persen di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu untuk menaikan pajak.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (ALMAUN) Rafik Perkasa Alamsyah menyatakan, pembatalan kenaikan PPN 12 persen, hanya bisa dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu). Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto harus segera menerbitkan Perppu untuk mencegah efek domino akibat lonjakan pajak.

“Terjadinya inflasi atau naiknya harga barang jasa, merosotnya kemampuan konsumsi rumah tangga kelas menengah ke bawah, meningkatnya angka pengangguran, tertekannya UMKM, industri manufaktur dan potensi menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia,” kata Rafik kepada wartawan, Rabu (25/12).

Kader muda Partai Golkar ini menyatakan, opsi pembatalan kenaikan PPN 12 persen hanya bisa dilakukan pemerintah melalui penerbitan Perppu. Sebab, opsi lain untuk membatalkan aturan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tersebut kini sudah tertutup.

“Penerbitan Perppu menjadi solusi cepat mengatasi permasalahan hukum dan ekonomi. Tindakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan rakyat sesuai amanat UUD 1945 dan prinsip negara kesejahteraan,” ucap Rafik.

Ia menyarankan, pemerintahan era Presiden Prabowo sebaiknya fokus pada penyelesaian kasus-kasus korupsi yang belum tuntas, untuk mengupayakan kembalinya uang dan asset negara yang dicuri oleh para koruptor. Seban, banyak mega skandal korupsi yang belum terungkap, seperti kasus korupsi tambang timah, kasus korupsi BTS, indikasi penyelewengan Dana PON XXI Aceh-Sumut, hingga dugaan pungli pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal itu tentu bisa dilakukan Presiden Prabowo dengan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, sebagai senjata utama untuk memberantas para koruptor di republik ini. Hal ini sangat mudah dilakukan dengan hampir Koalisi Indonesia Maju di Parlemen dapat segera mengesahkan UU Perampasan Aset.

Lebih lanjut, Rafik menegaskan Prabowo harus bisa keluar dari bayang-bayang Joko Widodo, yang selama ini selalu terksesan mengutungkan para konglomerat. Karena itu, Presiden Prabowo bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan janji-janji kampanye.

“Kita akan mengaprisiasi semua kebijkan Prabowo yang pro rakyat, contoh makan gratis dan susu gratis, tapi jika kebijakan tidak pro rakyat, kami siap sebagai sebagai garda terdepan untuk mengkritisi hal tersebut,” pungkasnya. (*)

Artikel Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Bisa Dibatalkan dengan Penerbitan Perppu pertama kali tampil pada News.

batampos – Hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 tahap I diumumkan mulai Selasa (24/12). Bagi yang tidak lolos seleksi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini mengimbau agar tak perlu risau.

Rini mengatakan, mereka yang tak lolos di seleksi tahap I bisa kembali mengikuti seleksi PPPK tahap II. Hal itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer/non-aparatur sipil negara (ASN) yang masih tersisa. Syaratnya, mereka sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setidaknya ada 1,7 juta non-ASN tersisa yang sudah terdata di BKN.

Sebagai informasi, kebijakan penghapusan honorer ini merupakan amanat dari UU 20/2023 tentang ASN. Sebab, tahun depan sudah tidak diperbolehkan lagi ada tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

”Kita akan buka (tahap, Red) II. Sepanjang terdata di BKN, tentunya bisa mengikuti (seleksi, Red) tahap II,” ujarnya di Jakarta dikutip dari Jawapos.com, Kamis (26/12).

Seleksi tahap II juga dibuka untuk mereka yang gagal sejak seleksi administrasi atau dinyatakan tida k memenuhi syarat (TMS). Pada tahap I, diketahui banyak honorer yang protes karena TMS tanpa keterangan pasti.

”Karena komitmennya memang betul-betul ingin menyelesaikan 1,7 juta tersebut,” katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, formasi yang diusulkan ke panselnas dari instansi terkait tak sesuai jumlah tersebut. Formasi yang diajukan hanya 1,17 juta. Artinya, masih ada 530 ribu tenaga non-ASN yang tersisa.

”Nah, kepada para non-ASN yang terdata tapi tidak ada formasinya, nanti kita masukkan ke dalam mekanisme paro waktu,” paparnya.

Kebijakan itu juga berlaku untuk pendidik atau guru. Rini mengatakan, jika memang tidak ada formasi tapi yang bersangkutan masuk data ASN, dia akan dimasukkan ke skema paro waktu.

Disinggung soal seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun depan, Rini tidak banyak menanggapi. Memang, kata dia, saat ini ada penambahan jumlah kementerian dari semula 34 menjadi 48 kementerian. Namun, tidak serta-merta pegawai PNS akan ditambah.

Menurut dia, setiap kementerian memiliki fungsi-fungsi pemerintahan dengan pengampu masing-masing. (*)

Artikel Pegawai Honorer Tak Lolos Seleksi PPPK Tahap I Bisa Ikut Tahap II pertama kali tampil pada News.

batampos – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diduga sudah diusulkan menjadi tersangka sejak 2020 lalu.

Namun, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu tidak mau menyeret Hasto dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang sebelumnya telah menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Padahal seingat saya bahwa sejak awal tahun 2020 waktu OTT sudah diusulkan oleh penyidik untuk Hasto berdasarkan bukti-bukti bisa menjadi tersangka. Tetapi saat itu pimpinan KPK tidak mau dan meminta Harun Masiku tertangkap dulu,” kata mantan penyidik KPK Novel Baswedan dikonfirmasi, Rabu (25/12).

Novel mengatakan, saat itu Firli dengan tegas menyatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK menyasar Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Padahal Harun Masiku dan Hasto masuk dalam radar KPK.

“Bila diteliti lebih cermat lagi bahwa terjadinya masalah tersebut karena saat setelah penangkapan dalam OTT terhadap Wahyu Setiawan di bandara, tiba-tiba ada Pimpinan KPK (seingat saya Firli Bahuri) membuat penyataan ke media bahwa ada OTT terhadap komisioner KPU,” ucap

Akibat ada pimpinan KPK yang membocorkan ke media massa, itu membuat Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku lolos dari jeratan hukum.

“Mereka pasti paham bahwa akibat dari perbuatan Pimpinan KPK saat itu yang membocorkan ke media, membuat Hasto dan Harun Masiku berhasil lolos dari penangkap OTT dan berhasil menghilangkan bukti, alat komunikasi mereka,” ujar Novel.

“Bila dikaitkan dengan statement KPK hari ini mengenai siapa yang menyuruh Harun Masiku kabur, jadi tergambar lebih urut permasalahan tersebut. Apakah hal tersebut kebetulan? Rasanya terlalu nyambung bila dianggap kebetulan,” sambungnya.

Novel mengungkapkan, saat ekspose OTT yang saat itu menyasar Wahyu Setiawan, pimpinan KPK yang dikomadoi Firli Bahuri menolak Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, hal itu baru bisa dilakukan setelah Harun Masiku tertangkap.

“Apalagi kemudian saat proses pelaporan penyelidik kepada Pimpinan dalam forum ekspose, yang pimpinan (Firli dkk) menolak proses terhadap Hasto, lalu meminta agar hal itu baru dilakukan setelah Harun Masiku tertangkap dulu,” ujar Novel.

Meski demikian, nyatanya sejak 2020 Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO), Pimpinan KPK periode 2019-2024 tidak ada kemauan untuk menangkap Harun Masiku.

“Tetapi pimpinan justru tidak ada kesungguhan untuk menangkap Harun Masiku,” tegas Novel.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya resmi mengumumkan status tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terjerat dalam dua tindak pidana, yakni terkait dugaan penerimaan suap terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017-2022 atas pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI terhadap Harun Masiku.

Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Hasto Kristiyanto juga terjerat dugaan tindak pidana berupa penghalangan penyidikan KPK.

“Pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara Hasto Kristiyanto (HK) selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” ucap Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12).

Setyo menjelaskan, KPK menemukan bukti Hasto turut bersama-sama Harun Masiku memberikan suap kepada Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU. Bahkan, sebagian suap yang diberikan Harun kepada Wahyu Setiawan berasal dari Hasto.

“Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Saudara Wahyu berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saeful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan,” ujar Setyo.

Sementara itu, dalam kasus perintangan penyidikan, KPK menemukan bukti Hasto memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam HP dalam air dan melarikan diri.

KPK juga menduga, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi untuk menenggelamkan HP-nya agar tidak ditemukan KPK. Bahkan, Hasto mengumpulkan saksi dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Setyo memastikan tim penyidik akan terus bekerja dan mengembangkan perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto.

“Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” pungkasnya. (*)

Artikel Novel Beberkan Hasto Sudah Diusulkan jadi Tersangka Sejak 2020 Tapi Ditolak Pimpinan KPK pertama kali tampil pada News.

batampos – Rapat koordinasi percepatan proses integrasi data kemiskinan kementerian/lembaga (K/L) menjadi data tunggal terus dilakukan. Harapannya, tahun depan penyaluran bantuan sosial (bansos) sudah bisa menggunakan data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Selasa (24/12) Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kembali bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Keduanya membahas progres sinkronisasi dan integrasi data kemiskinan di semua instansi, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos).

Gus Ipul memastikan, proses integrasi data yang dilakukan BPS berjalan lancar. Dengan begitu, data tunggal sosial ekonomi hasil arahan Presiden Prabowo Subianto bisa segera diimplementasikan dalam penyaluran bansos.

’’Dengan adanya data tunggal itu, artinya kan standarnya sudah sama, kriterianya sudah sama. Dengan begitu, program-program pemerintah akan lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul seusai pertemuan di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (24/12).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, nanti data tunggal bersifat dinamis. Akan ada pembaruan data setiap hari. Sebab, kondisi individu dan keluarga penerima manfaat bisa cepat berubah. Entah karena pindah tempat tinggal, meninggal, naik kelas, ataupun lainnya.

Disinggung soal bansos khusus untuk masyarakat terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, mantan wakil gubernur Jawa Timur itu mengatakan belum ada. Saat ini, menurut dia, yang tengah ditekankan pemerintah adalah percepatan penyaluran bansos guna membantu daya beli masyarakat. Pasalnya, ada sekitar 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan berbagai jenis program bansos dari Kemensos. Mulai program keluarga harapan (PKH), bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, hingga lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Amalia menjelaskan, pengumpulan data dilakukan sejak awal November 2024. Saat ini BPS terus berkoordinasi intensif dengan Kemensos, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM), dan kementerian terkait lain mengenai data tunggal tersebut.(*)

Artikel Tahun 2025 Penyaluran Bansos Pakai Data Tunggal pertama kali tampil pada News.