Senin, 6 April 2026
Beranda blog Halaman 2226

Dukung Generasi Cerdas di SMK, AHM Edukasi Teknologi Sepeda Motor Listrik

0

batampos – Mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui dunia pendidikan, PT Astra Honda Motor (AHM) memperkaya wawasan generasi muda di puluhan SMK binaan Astra Honda. Sebanyak 2.523 siswa SMK secara antusias mengikuti program Astra Honda Berbagi Ilmu (AHBI) dengan materi utama teknologi sepeda motor listrik.

AHBI menjadi langkah baru dalam memberikan edukasi yang lebih komprehensif dan menyenangkan. Para peserta didik mendapatkan berbagai pengetahuan yang langsung diberikan oleh instruktur tersertifikasi sebagai guru tamu industri. Pada proses transfer pengetahuan ini, para siswa secara langsung berkesempatan mempelajari lebih mendalam teknologi sepeda motor listrik dengan alat peraga Honda EM1 e:. Para siswa mempelajari berbagai fitur-fitur, komponen dan fungsi, cara kerja, hingga perawatan sepeda motor listrik. Kegiatan dikemas secara interaktif dalam sesi ruang kelas dengan mengajak para siswa merasakan pengalaman berkendara menggunakan sepeda motor listrik Honda yang nyaman, aman, dan berkualitas tinggi.

”Kegiatan Astra Honda Berbagi Ilmu sangat seru karena saya mendapatkan ilmu baru dan lebih paham tentang komponen-komponen pada sepeda motor listrik Honda secara langsung,” ujar Saad Ilyas, siswa SMK Negeri 1 Depok.

SMK Negeri 1 Depok merupakan satu sekolah dari 12 sekolah di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang dikunjungi AHM dalam program AHBI sepanjang bulan Mei hingga Oktober 2024. Sekolah lainnya adalah SMK IPTEK Jakarta, SMKN 8 Kab. Tangerang, SMK Bina Mandiri Bekasi, SMK Rosma Karawang, SMKN 3 Kota Tangsel, SMKN 34 Jakarta, SMK Jaya Buana Tangerang, SMKN 1 Karawang, SMK Mitra Industri MM2100, SMK Taman Siswa 2 Jakarta, dan SMKN 1 Plered Purwakarta.

General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin mengatakan Astra Honda Berbagi Ilmu merupakan program perusahaan dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa menjadi SDM yang unggul di bidang vokasi, berbekal pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi otomotif roda dua. Kegiatan ini menjadi salah satu terobosan dalam mewujudkan link & match antara dunia industri dengan dunia pendidikan.

“Melalui semangat Sinergi Bagi Negeri, kami terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi dengan aktif membagikan materi seputar perkembangan teknologi sepeda motor listrik terkini untuk siswa secara cepat, tepat, dan komprehensif”, ujar Muhib.

Para peserta AHBI juga berkesempatan mengenal dunia perkuliahan, melalui pengenalan kampus yang dibawakan oleh ASTRAtech. Selain itu, para siswa juga mempelajari berbagai materi terkait suku cadang sepeda motor yang disampaikan langsung oleh instruktur dari sejumlah produsen suku cadang seperti PT Hitachi Astemo Manufacturing Bekasi, PT Musahi Auto Parts Indonesia, PT Surayaraya Rubberindo Industries, dan PT Yutaka Manufacturing Indonesia.

Fasilitas Uji Kompetensi
Upaya mendukung terciptanya SDM berkualitas yang siap terjun di dunia kerja, AHM juga mengembangkan infrastruktur pendukung kalibrasi kompetensi siswa. Para siswa SMK mitra binaan AHM di wilayah Jawa Timur memiliki 2 fasilitas baru Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibuka di SMKN 1 Jatirejo Kab. Jombang dan SMKN 2 Kraksaan Kab. Probolinggo. Hingga saat ini, terdapat 112 SMK mitra binaan AHM yang telah memiliki TUK standar industri Astra Honda di seluruh Indonesia. Sebanyak 15.377 siswa tercatat telah melakukan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bersertifikasi setara Technical Training Level (TTL) 1 atau diakui sebagai mekanik dasar Astra Honda.

Dalam dukungan kemajuan dunia vokasi di Tanah Air, AHM bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek RI dalam menerapkan kurikulum TSM Astra Honda sebagai bagian sistem pembelajaran dengan standar kompetensi yang dituntut oleh dunia kerja. Hal ini dilakukan melalui penyusunan bahan ajar, pelatihan dan sertifikasi guru, praktik kerja di industri, uji kompetensi siswa, teaching factory (TEFA), dan laboratorium praktik standar industri, serta akan terus meningkatkan bentuk kemitraannya di dunia vokasi. (*)

Artikel Dukung Generasi Cerdas di SMK, AHM Edukasi Teknologi Sepeda Motor Listrik pertama kali tampil pada Metropolis.

Libur Nataru, Puluhan Ribu Warga Tinggalkan Karimun

0
Para penumpang domestik yang bersiap akan berangkat di Pelabuhan Tanjungbalai Karimun. f.sandi

batampos– Arus keberangkatan dan kedatangan di Pelabuhan Domestik dan Internasional Tanjungbalai Karimun sudah mulai terlihat. Hal ini karena libur sekolah yang berteoatan dengan Natal dan Tahun Baru 2025.

Kepala KSOP Kelas I Taanjungbalai Karimun, Captain Supendi melalui Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal yang dikonfirmasi Batam Pos Senin (23/12) mengatakan, sesuaid engan prediksi untuk tahun ini arus kebarangkatan dan kedatangan akan mengalami peningkatan.

BACA JUGA: Pengunjung Objek Wisata Diminta Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Nataru

”Sampai dengan pukul 12.00 WIB hari ini (Senin, red) jumlah penumpang domestik yang berangkat meninggalkan Karimun sebanyak 20.413 orang. Sementara untuk penumpang tujuan ke luar negeri, yakni Malaysia dan Singapura jumlahnya sebanyak 4.645 orang. Sehingga, jumlah sementara yang sudah berangkat baik tujuan domestik dan luar negeri sebanyak 25.058,” ujarnya.

Sesuai dengan data yang masuk ke Posko Pelayanan Pengamanan Nataru KSOP, lanjutnya, peningkatan keberangkatan penumpang domestik dan internasional mulai terjadi sejak H-7 atau pada 18 Desember. Dari tanggal ini jumlah penumpang yang berangkat dalam sehari lebih dari 3 ribu orang.

”Yang paling banyak berangkat itu pada Sabtu (21/12) dan Minggu (22/12) dengan jumlah dalam dua hari sebanyak 8.671 orang. Kemudian, ditambah dengan keberangkatan penumpang tujuan luar negeri dengan hari yang sama sebanyak 1.779 orang. Dan, untuk tambahan ekstra trip kapal tujuan domestik belum ada. kecuali dari kapal penumpang tujuan ke Johor Malaysia syudah ada pemberitahuan,” jelas Khairul.

Sementara itu, Kepala Cabang PT Putramaju Global Indonesia, Tanjungbalai Karimun, Asrizal secara terpisah menyebutkan, jika pada hari biasa keberangkatan kapal dari Tanjungbalai Karimun tujuan Puteri Harbour, Johor Bahru, Malaysia hanya 3 trip saja dalam sehari. ”Namun karena saat ini peak season atau libur panjang, maka kita lakukan ekstra trip. Sehingga, dalam seharui ada 4 trip keberangkatan. Mulai Rabu (25/12) sampai dengan Rabu (1/1) pekan nanti setiap hari akan ada 4 trip keberangkatan,” terangnya.

Dikatakannya, ekstra trip keberangkatan kapal ini sudah dilakukan pihaknya di luar jadwal yang sudah diumumkan. Tepatnya, pada akhir pekan lalu karena penumpang yang akan berangkat lebih dari satu kapal, maka ditambah satu kapal lagi, Namun, jam keberangkatan tidak sama. Yakni, satu setengah jam kemudian baru berangkat lagi. Penumpang yang ramai berangkat itu pada waktu pagi. Kalau siang sudah mulai berkurang. Makanya ekstra trip keberangkatan ditambah pada waktu pagi juga. (*)

Reporter: Sandi

Artikel Libur Nataru, Puluhan Ribu Warga Tinggalkan Karimun pertama kali tampil pada Kepri.

Said Didu Ikut Aksi Bersama Mahasiswa Terkait Rempang, Ajukan Beberapa Tuntutan

0
Aliansi mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengusaha (BP) Batam pada Senin (23/12). Aksi ini digelar untuk menuntut keadilan atas peristiwa kekerasan yang dialami warga Rempang beberapa waktu lalu. F.Azis Maulana

batampos – Aliansi mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengusaha (BP) Batam, Senin (23/12). Aksi ini digelar untuk menuntut keadilan atas peristiwa kekerasan yang dialami warga Rempang beberapa waktu lalu, serta meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak masyarakat setempat.

Koordinator BEM Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Edi, menyatakan aksi tersebut bertujuan menyuarakan keprihatinan atas perlakuan represif terhadap warga Rempang.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi terkait penindasan terhadap warga. Kenapa harus ada kawat berduri dan pengamanan berlebihan seperti ini?” ujarnya.

Mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan kepada BP Batam, termasuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat lokal, serta menghentikan segala bentuk kekerasan dan intervensi.

Baca Juga: Respons Demo Mahasiswa, BP Batam Janji Relokasi Warga Rempang untuk Masa Depan Lebih Baik

Edi menegaskan, kehadiran mahasiswa bukan sekadar aksi ikut-ikutan, tetapi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap isu yang telah menjadi perhatian nasional.

Dalam aksinya, mahasiswa juga menyoroti pernyataan salah satu pejabat BP Batam yang dianggap meremehkan situasi di Rempang.

Menurut Koordinator Wilayah Sumbagut BEM SI Kerakyatan, Respati Hadinata, pernyataan tersebut sangat disayangkan.

“Kemarin, warga yang diserang sudah mengalami luka parah. Ada posko mereka dirusak. Tapi pejabat BP Batam justru berkata, ‘belum ada yang mati.’ Ini sungguh ironis,” ungkapnya.

Mahasiswa juga memprotes sikap pejabat BP Batam yang seolah menganggap mereka datang hanya untuk mencari pekerjaan.

Baca Juga: Mahasiswa Batam Tuntut Keadilan untuk Warga Pulau Rempang

Pernyataan tersebut merujuk pada rencana proyek PSN Rempang Eco-City yang disebut membutuhkan investasi sebesar Rp170 triliun dan akan membuka 30 ribu lapangan kerja dalam lima tahun ke depan.

“Apa yang kami tanyakan justru dijawab dengan angka investasi dan lapangan kerja. Seakan-akan kami ke sini untuk meminta pekerjaan, padahal kami datang untuk menuntut keadilan,” kata Respati.

Mahasiswa mendesak agar pemerintah, melalui BP Batam, mempertimbangkan kembali proyek Rempang Eco-City yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Mereka juga mengecam sikap aparat hukum yang dianggap tutup mata terhadap intimidasi yang telah dialami warga selama dua tahun terakhir.

Selain itu, mahasiswa meminta BP Batam mengambil sikap tegas terhadap tindakan arogansi PT MEG, perusahaan yang terlibat dalam konflik tersebut.

“Mengapa hingga kini tidak ada penangkapan terkait penyerangan terhadap warga? BP Batam sebagai perwakilan pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas tindakan arogansi terhadap masyarakat lokal,” tegas Respati.

Aktivis nasional Said Didu turut hadir dalam aksi ini dan mengkritik keterlibatan investor asing dalam proyek Rempang Eco-City. Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika pihak asing diberikan kuasa penuh, sementara warga setempat justru kehilangan hak mereka.

“Apakah masuk akal pihak asing bisa menguasai tanah, sedangkan rakyat kita tidak boleh?” ujarnya.

Said juga meyakini bahwa proyek ini dapat dibatalkan oleh pemerintah, karena keputusan terkait proyek PSN berada di tangan Presiden RI.

Baca Juga: BP Batam: PSN Rempang Eco City, Motor Baru Penggerak Ekonomi Masyarakat

Said mengungkapkan bahwa ia telah mengunjungi Rempang dan menyaksikan langsung kekerasan yang terjadi.

“Tiga posko warga dirusak secara sistematis. Bahkan, ada foto Presiden RI Prabowo Subianto dan Jenderal Sudirman yang dirusak oleh perusuh. Kita bisa menduga siapa pelakunya,” katanya.

Ia juga menyoroti fenomena oligarki yang dianggap semakin mengancam keberlangsungan negara. “Oligarki yang menguasai tanah dan menggusur rakyat bisa membuat negara runtuh. Ini sangat berbahaya,” ujarnya. (*)

 

 

Reporter: Azis Maulana

Artikel Said Didu Ikut Aksi Bersama Mahasiswa Terkait Rempang, Ajukan Beberapa Tuntutan pertama kali tampil pada Metropolis.

703 Personel Polda Kepri Dimutasi, Mulai dari PNS hingga Perwira

0
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes pol Zahwani Pandra Arsyad. Foto. Humas Polda Kepri

batampos – Sebanyak 703 personel Polda Kepri yang terdiri dari Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS dimutasi. Personel ini disebar ke seluruh Polres jajaran, termasuk penempatan Bintara baru dilantik.

Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad mengatakan mutasi personel Polda Kepri dan Polres jajaran bertujuan untuk penyegaran sekaligus sebagai bagian dari sistem reward and punishment.

“Mutasi ini merupakan bentuk apresiasi kepada personel yang berkinerja baik dengan memberikan mereka tanggung jawab yang lebih besar. Dan disisi lain, juga merupakan bagian dari mekanisme evaluasi kinerja,” ujarnya.

Baca Juga: Pangdam I/Bukit Barisan ke Polda Kepri dan Polresta Barelang, Bersinergi Berantas Narkotika Hingga Judi Online

Adapun mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Kepri Nomor: STR/935/XII/KEP./2024, STR/936/XII/KEP./2024, STR/937/XII/KEP./2024, STR/938/XII/KEP./2024.

Kemudian STR/939/XII/KEP./2024, STR/940/XII/KEP./2024, STR/941/XII/KEP./2024, STR/942/XII/KEP./2024, pada tanggal 20 Desember 2024 tentang Alih Tugas Jabatan dan Mutasi Personel Polda Kepri serta Polres jajaran Polda Kepri.

Pandra menambahkan mutasi ini juga dalam rangka penyegaran organisasi sekaligus promosi jabatan. Sehingga mutasi atau alih tugas merupakan suatu hal yang dilakukan secara berkala.

“Tujuannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas guna penyamaan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan mutasi Polri.

Baca Juga: GRIB Jaya Siap Dukung Program Pemerintah dan Fokus pada Kegiatan Sosial di Kepri

Dari seluruh personel tersebut, kata Pandra 694 personel disebar ke berbagai Polres jajaran serta Satuan Brimob Polda Kepri. Sedabgkan Bintara baru dilantik disebar sesuai dengan fungsi dan bidang masing-masing sesuai dengan keahlian mereka.

“Hal ini berguna mendukung optimalisasi tugas dan tanggung jawab Polri di berbagai wilayah pelayanan,” tutupnya. (*)

 

 

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel 703 Personel Polda Kepri Dimutasi, Mulai dari PNS hingga Perwira pertama kali tampil pada Metropolis.

Polemik PPN 12 Persen, PSI Ungkap Jejak Digital Pengusul

0
K-popers dari berbagai fandom grup penggemar boygroup dan girlgroup Korea membawa poster saat aksi penolakan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

batampos – Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 menjadi gaduh di tingkat elite politik. Hal itu bermula dari penolakan dari politisi PDIP yang menolak kenaikan PPN tersebut.

Padahal PPN 12 persen lahir dari keputusan DPR yang bermula dari panitia kerja (panja) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di DPR periode 2019-2024.

Panja tersebut ketika itu diketuai oleh anggota DPR dari fraksi PDIP, yakni Deddy Yevri Sitorus. Sikap PDIP itu mendapat kritikan keras dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Kami sangat menyesalkan sikap PDIP. Lihat jejak digital, PDIP menjadi pengusul dan terlibat dalam panja UU HPP. Bahkan Ketua Panja dari PDIP. Kalau sekarang mereka menolak, apa namanya? Ya, pahlawan kesiangan,” kata Juru Bicara PSI I Putu Yoga Saputra dalam keterangannya, Senin (23/12).

I Putu Yoga Saputra mengatakan, kini PPN 12 persen sudah menjadi amanat UU. Kalau tidak dijalankan, justru melanggar hukum dan mengundang risiko sosial.

“Kenaikan itu bermanfaat dalam jangka panjang terkait peningkatan penerimaan negara untuk membiayai sejumlah hal, termasuk program kesejahteraan sosial. Ujung-ujungnya akan kembali ke rakyat,” ujar Yoga.

Di sisi lain, kata Yoga, Fraksi PDIP adalah fraksi terbesar di DPR pada periode 2019-2024. Mereka sangat bisa mengarahkan pembahasan sebuah UU. “Kalau mereka tidak ada di parlemen atau fraksi kecil, okelah. PDIP itu fraksi terbesar di DPR. Tidak ada catatan sama sekali mereka menolak saat pembahasan,” pungkas Yoga.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus angkat bicara terkait polemik penolakan PDIP atas kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Kenaikan PPN itu ditetapkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dia mengklaim kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025, bukan atas dasar inisiatif fraksi PDIP. Pembahasan UU HPP sebelumnya diusulkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode lalu. PDIP sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja).

“Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalui kementerian keuangan,” kata Deddy, Minggu (22/12).

Deddy berkilah, pada saat itu UU HPP disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi bangsa Indonesia dan kondisi global dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sejumlah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk PDIP meminta untuk dikaji ulang penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Kondisi tersebut di antaranya seperti daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah, hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar yang saat ini terus naik.

“Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujarnya. (*)

 

Artikel Polemik PPN 12 Persen, PSI Ungkap Jejak Digital Pengusul pertama kali tampil pada News.

Jelang Nataru, Penumpang dari Malaysia Naik 54 Persen di Pelabuhan Internasional Batam Centre

0
Arus penumpang di Pelabuhan Feri Internasional Batamcenter ramai selama akhir pekan. F.Yashinta

batampos – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, arus penumpang di Pelabuhan Feri Internasional Batamcentre menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dari Malaysia. Jumlah kedatangan penumpang dari Malaysia mengalami kenaikan hingga 54 persen dibandingkan hari biasa.

“Peningkatan ini lebih banyak terjadi pada penumpang dari Malaysia. Sedangkan untuk Singapura, arus penumpangnya cenderung stabil,” ujar Syahbandar Pelabuhan Feri Internasional Batamcenter, Erik Mario Sihotang, Senin (23/12).

Diibandingkan periode yang sama tahun lalu, jumlah penumpang dari Malaysia juga meningkat. Namun, meskipun lonjakan arus penumpang mulai terasa, hingga dua hari menjelang Natal belum ada permintaan tambahan jadwal keberangkatan atau extra trip dari pihak operator kapal.

Baca Juga: Puncak Arus Mudik Nataru di Pelabuhan Sekupang, Tambahan Trip Kapal Diberlakukan

“Kapal yang berangkat maupun datang saat ini rata-rata penuh, tetapi belum sampai pada tahap memerlukan extra trip,” jelas Erik.

Di tengah peningkatan arus penumpang, Pelabuhan Feri Internasional Batamcenter menghadapi kendala pada operasional ponton. Saat ini, hanya dua dari tiga ponton yang berfungsi, sementara satu ponton lainnya masih dalam kondisi disegel oleh PT Synergy Tharada, pengelola sebelumnya.

“Keterbatasan ponton ini berdampak pada kelancaran operasional di pelabuhan. Kapal harus antre lebih lama untuk bersandar, baik saat tiba maupun berangkat,” ungkap Erik.

Situasi ini menyebabkan gangguan pada waktu sandar kapal. Selain itu, penumpang yang menunggu di pelabuhan harus menyesuaikan dengan keterbatasan fasilitas tersebut.

“Semoga kendala ini dapat segera diatasi agar pelayanan tetap optimal, terutama menjelang puncak musim liburan,” imbuhnya.

Baca Juga: 28 Trip Kapal Per Hari Layani Arus Mudik Natal di Telagapunggur

Masih kata Erik, hingga akhir pekan lalu, tepatnya pada Minggu (22/12), arus penumpang masih tergolong normal meskipun menunjukkan tren peningkatan. Erik menyebutkan, belum ada rencana pengalihan kedatangan atau keberangkatan penumpang ke pelabuhan lain karena kapasitas masih dapat dikelola dengan baik.

“Sampai saat ini belum ada pengalihan ke Pelabuhan Sekupang, karena penumpang masih normal,” tegasnya.

Namun, Erik menjelaskan pihak pelabuhan perlu melakukan persiapan ekstra untuk menghadapi lonjakan penumpang yang diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun. “Kami terus memantau kondisi di lapangan dan bersiap menghadapi lonjakan penumpang yang biasanya terjadi pada puncak musim liburan Tahun Baru,” ujarnya. (*)

 

 

Reporter: Yashinta

Artikel Jelang Nataru, Penumpang dari Malaysia Naik 54 Persen di Pelabuhan Internasional Batam Centre pertama kali tampil pada Metropolis.

80 Ribu Pekerja Kena PHK hingga Awal Desember 2024

0
Ilustrasi PHK

batampos – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 80 ribu orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak Januari hingga awal Desember 2024.

“(Jumlah PHK ada) 80 ribuan lah,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer usai konferensi pers di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (23/12).

Dia menjelaskan, jumlah itu berpotensi meningkat karena menurutnya ada puluhan perusahaan yang tercatat akan melakukan PHK. Berdasarkan data yang diterima Kemnaker jumlahnya mencapai 60 perusahaan.

“Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Dan ini kan mengerikan sekali gitu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wamenaker yang akrab disapa Noel menilai bahwa PHK seharusnya menjadi keputusan paling akhir yang diambil oleh perusahaan. Pasalnya, ia menilai bahwa PHK merupakan langkah yang sangat buruk yang dapat merugikan para pekerja.

Bahkan, Noel berharap bahwa pemangkasan jumlah pekerja sebisa mungkin dihindari untuk dilakukan oleh perusahaan. Meski begitu Kemnaker, kata dia, telah menyiapkan beberapa skema sebagai langkah mitigasi untuk menanggulangi dampak buruk yang mungkin terjadi imbas badai PHK.

“Karena kita tidak mau isu PHK ini menjadi mimpi buruk setiap hari di memori kawan-kawan pekerja. Tugas negara lah harus hadir mampu menjawab,” pungkas Noel.

Berdasarkan Satudata Kemnaker, jumlah PHK periode Januari-November 2024 mencapai 67.870 orang. Menurut data itu, tercatat bahwa Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan jumlah PHK tertinggi mencapai 14.501 atau 21,37 persen. (*)

 

 

 

Artikel 80 Ribu Pekerja Kena PHK hingga Awal Desember 2024 pertama kali tampil pada News.

Pemko Batam Lanjutkan Program Dana Bergulir di Tahun 2025, Tenor Maksimal 5 Tahun

0
Pelaku UMKM saat mengikuti bazar kuliner di Dataran Engku Putri, Batamcentre. UMKM di Batam bisa mendapatkan bantuan bergulir tahun 2025 dengan tenor 5 tahun. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos – Program dana bergulir Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk tahun 2025 masih memberlakukan syarat yang sama seperti tahun ini. Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Batam, Zulfahri, menyebutkan bahwa pinjaman ini memerlukan agunan berupa sertifikat bangunan atau properti, dengan bunga flat sebesar 4 persen per tahun dan tenor maksimal 5 tahun.

“Untuk tahun depan syarat masih sama. Baik itu untuk pelaku usaha mikro maupun koperasi, jangka waktu pinjaman maksimal 5 tahun dengan suku bunga flat 4 persen. Hal ini guna menjaga pengembalian dana bergulir dan menghindari kredit macet,” ujar Zulfahri, Senin (23/12).

Melalui program ini, pelaku usaha mikro dan koperasi di Batam bisa mendapatkan pinjaman modal hingga Rp150 juta. Program dana bergulir dikelola langsung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dana Bergulir Dinas KUKM Batam.

Baca Juga: Puncak Arus Mudik Nataru di Pelabuhan Sekupang, Tambahan Trip Kapal Diberlakukan

“Kami berharap program ini dapat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya,” tambahnya.

Zulfahri, menyebutkan bahwa agunan berupa sertifikat properti merupakan langkah untuk memastikan keamanan dana bergulir.

“Kita ingin program ini berjalan lancar tanpa adanya kredit macet, sehingga dana tersebut dapat terus digulirkan kepada pelaku usaha lainnya,” katanya.

Pemko Batam berharap, melalui dana bergulir ini, UMKM di Batam tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi nasional.

“Bagi pelaku usaha mikro atau koperasi yang ingin mengajukan pinjaman dana bergulir, bisa langsung datang ke kantor Dinas KUKM Batam di Sekupang,” pungkasnya.

Baca Juga: Camat dan Kapolsek Galang Diminta Tunaikan Janji, Warga Desak Pekerja PT MEG Keluar dari Kantor Kecamatan

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Batam, Hendri Arulan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya terus memberikan pendampingan kepada UMKM melalui pelatihan-pelatihan. Fokusnya antara lain pada peningkatan kualitas produk dan kemasan, serta pemasaran digital.

“Tercatat ada sekitar 75 ribu UMKM yang telah mendapatkan pembinaan. Banyak di antaranya yang sudah go digital. Digital marketing saat ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk di pasar,” jelas Hendri. (*)

 

 

Reporter : Rengga Yuliandra

Artikel Pemko Batam Lanjutkan Program Dana Bergulir di Tahun 2025, Tenor Maksimal 5 Tahun pertama kali tampil pada Metropolis.

Jelang Natal 2024, Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Bintan Sepi

0
Kondisi Pelabuhan ASDP Tanjunguban di Bintan, tidak terlihat kepadatan penumpang dan kendaraan pada Senin (23/12/2024). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos– Dua hari menjelang Natal 2024, Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Bintan sepi dari penumpang dan kendaraan pada Senin (23/12/2024).

Pantauan di lapangan sekitar pukul 14.00 WIB, kantong-kantong parkir kendaraan tidak terlihat kepadatan penumpang yang hendak menyeberang ke Batam.

“Sepi, sepi sekali,” ungkap Supervisi Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Sukma Nugraha.

Sukma belum menghitung penurunan jumlah penumpang dan kendaraan yang menyeberang ke Batam, dua hari menjelang Natal 2024.

BACA JUGA: Libur Nataru, ASDP Siapkan 4 Kapal RoRo Rute Tanjunguban-Telagapunggur

Jika melihat kondisi muatan kapal yang berangkat, dia memprediksi penurunan jumlah penumpang dan kendaraan dibanding tahun lalu sekitar 20 hingga 30 persen.

“Muatan yang diangkut rata-rata kurang dari setengahnya,” ujarnya.

Sukma memprediksi, penurunan jumlah penumpang dan kendaraan dikarenakan cuaca buruk.

“Mungkin orang-orang takut bepergian karena cuaca buruk yang terjadi sejak 17 Desember lalu,” katanya.

“Kemarin juga sempat ada larangan berlayar, jadi tunda berlayar, karena anginnya lumayan,” kata Sukma menambahkan.

Meski jumlah penumpang dan kendaraan menurun, dia mengatakan, pihak ASDP tetap melayani penyeberangan dengan normal.

“Masih normal, 12 trip sehari,” katanya.

Sukma memprediksi, lonjakan penumpang dan kendaraan akan terjadi satu atau dua hari menjelang Tahun Baru 2025.

“Dekat-dekat Tahun Baru, dua atau satu hari sepertinya akan ramai,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Jelang Natal 2024, Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Bintan Sepi pertama kali tampil pada Kepri.

Menaker: Pemerintah Tidak Mengabaikan Perlindungan Pekerja

0
Pekerja pabrik tampak keluar dari tempat kerjanya di kawasan Industri Batamindo, Mukakuning, Seibeduk.
F. DALIL HARAHAP/BATAM POS

batampos – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen tidak akan mengabaikan perlindu-ngan pekerja/buruh. Pemerintah telah menyiapkan berbagai program sebagai bentuk mitigasi dan jaring pengaman bagi para pekerja/buruh.

Untuk pekerja di sektor padat karya, misalnya, pemerintah memberikan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Kebijakan itu berlaku bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.

Selain itu, iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan didiskon 50 persen. Potongan tersebut diberikan selama enam bulan guna meringankan beban perusahaan dan pekerja.

”Selanjutnya, bagi pekerja yang terkena PHK, pemerintah menawarkan dukungan melalui program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP),” ujar Yassierli, Sabtu (21/12).

Melalui program itu, imbuh dia, pekerja/buruh ter-PHK bisa mendapatkan manfaat berupa dana tunai sebesar 60 persen flat dari upah selama lima bulan, pelatihan senilai Rp2,4 juta, serta kemudahan akses ke program prakerja.

”Kami ingin memastikan bahwa para pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki daya beli dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka,” sambungnya.

Yassierli mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

Dengan langkah-langkah itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pengumpulan penerimaan negara dan perlindungan sosial. Dengan begitu, kebijakan ekonomi juga dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

”Jadi, kami ingin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penerimaan negara melalui pajak, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada pekerja dan buruh,” jelasnya.

Selain itu, dia turut menekankan kembali bahwa kebijakan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen merupakan amanat UU yang mengusung prinsip keadilan. Sebab, kenaikan tersebut bersifat selektif. ”Mereka yang mampu akan membayar pajak lebih banyak, sementara masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan perlindungan penuh dari negara,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menanggapi sejumlah hal terkait kebijakan PPN 12 persen. Febrio menuturkan, inflasi saat ini masih terjaga dalam kisaran rendah, yakni 1,6 persen.

”Dampak kenaikan PPN ke 12 persen adalah 0,2 persen. Inflasi akan tetap dijaga rendah sesuai target APBN 2025 di 1,5–3,5 persen,” ujarnya di Jakarta.

Febrio melanjutkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap di atas 5 persen. Dia menyebut, dampak kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan.
Pertumbuhan ekonomi 2025 akan tetap dijaga sesuai target APBN sebesar 5,2 persen.
Pemerintah, lanjut Febrio, juga memberikan sejumlah stimulus untuk mengompensasi kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen.

”Tambahan paket stimulus bantuan pangan; diskon listrik; buruh pabrik tekstil, pakaian, alas kaki, dan furnitur tidak bayar pajak penghasilan setahun; pembebasan PPN rumah, dan lain-lain akan menjadi bantalan bagi masya-rakat,” katanya. (*)

Artikel Menaker: Pemerintah Tidak Mengabaikan Perlindungan Pekerja pertama kali tampil pada News.