PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, mengungkapkan konsumsi BBM jenis Gasoline seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) meningkat selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. F.Istimewa
batampos – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) berhasil menjaga kelancaran penyaluran energi selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Selama masa Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Satgas Nataru) yang berlangsung dari 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025, tercatat adanya peningkatan konsumsi energi, khususnya BBM Gasoline dan LPG untuk kebutuhan rumah tangga.
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, mengungkapkan konsumsi BBM jenis Gasoline seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) meningkat sebesar 5,3% dari rata-rata harian normal 13.038 Kilo Liter (KL) menjadi 13.734 KL per hari.
“Peningkatan konsumsi BBM Gasoline tertinggi tercatat di Provinsi Sumatera Utara dengan kenaikan sebesar 7,9%, diikuti Sumatera Barat 7,3%, dan Aceh 5,7%. Hal ini terjadi karena tingginya mobilitas masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru,” ujar Satria, Senin (20/1).
Satria juga mencatat bahwa kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama Satgas Nataru meningkat sebesar 6,5%. Dari rata-rata harian normal sebesar 3.514 Metrik Ton (MT), konsumsi naik menjadi 3.742 MT per hari. Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar 9,4%, disusul Sumatera Barat 6,1%, dan Provinsi Sumatera Utara 5,3%.
“Kenaikan konsumsi LPG ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi aktivitas rumah tangga, seperti memasak selama libur panjang Natal dan Tahun Baru,” ungkapnya.
Untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG selama masa Satgas Nataru, Pertamina menyiapkan berbagai layanan tambahan. Di antaranya adalah SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, SPBU Kantong, dan motorist yang siap mendistribusikan energi ke masyarakat. Pertamina juga memberikan perhatian khusus pada wilayah terpencil seperti Mentawai dan Anambas untuk memastikan distribusi energi tetap lancar.
“Kami telah mengantisipasi kebutuhan energi di wilayah terpencil dan memastikan stok di SPBU serta agen LPG selalu dalam kondisi aman. Dengan sinergi bersama tim Satuan Tugas Nataru, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait, distribusi energi berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Satria.
Selain itu, Pertamina juga menyiapkan 7 Modular Pertashop di rest area tol untuk mendukung perjalanan masyarakat. Modular ini melayani konsumsi BBM jenis Pertamax dan Dexlite, dengan rata-rata konsumsi mencapai 1.704 liter per hari di jalur A dan 1.577 liter per hari di jalur B.
Satria menambahkan bahwa komitmen Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat selama momen penting seperti Natal dan Tahun Baru.
“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi,” tutupnya. (*)
Suasana pencoblosan Pilkada 2024 di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Baloi Permai, Batam Kota di Perumahan Legenda Bali, Rabu (27/11). F. Yusuf Hidayat/Batam Pos
batampos – Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, selaku pihak termohon melalui kuasa hukumnya, Anjar Nawar Yusky Eko Prasetyo, membantah adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Batam sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (20/1).
Sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Agenda sidang ini adalah Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak.
Arya menjelaskan bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dalam kontestasi Pilwako Batam tidak jelas (obscuur). Hal ini karena Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran TSM di seluruh kecamatan di Kota Batam, namun dalam petitumnya Pemohon hanya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 8 kecamatan. Terlebih, Arya menuturkan, bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara jelas terkait pelanggaran TSM tersebut terjadi di TPS mana.
“Permohonan Pemohon semakin rancu dan tidak jelas karena tidak menguraikan kenapa terhadap sebagian TPS atau sejumlah 1.436 TPS saja yang harus dilakukan pemungutan suara ulang? Padahal jelas menurut Pasal 135 A ayat (1) UU Pilkada yang dimaksud masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian,” ujar Arya.
Kemudian, Arya juga menjelaskan terkait dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran TSM dalam bentuk keberpihakan/ketidaknetralan aparat pemerintah yang pada pokoknya menurut Arya Termohon bukanlah pihak yang memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut karena hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kota Batam. Faktanya, Bawaslu Kota Batam tidak pernah menerbitkan rekomendasi atau putusan berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut.
“Sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara hingga diterbitkannya Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam 2024 tidak ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan perihal peristiwa yang dipersoalkan Pemohon,” ujar Arya.
Atas dasar hal tersebut, Arya membantah dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pilwako Batam 2024 yang salah bentuknya adalah keberpihakan/ketidaknetralan aparat pemerintah. Sehingga, Termohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pilwako Batam Batam 2024.
Serupa dengan termohon, Pihak Terkait melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana menyampaikan bahwa dalil pelanggaran TSM yang dikemukakan oleh Pemohon pada dasarnya tidak memenuhi unsur-unsur TSM sebagaimana yang diatur dalam beberapa yurisprudensi MK, salah satunya adalah Putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2010. Hal ini dikarenakan unsur TSM berdasarkan putusan a quo adalah didahului dengan adanya persiapan dan perencanaan pelanggaran sejak awal, tersusun dari tingkatan paling atas sampai dengan tingkat RT, dan terjadi di seluruh kecamatan se-kab/kota dan berdampak pada hasil secara menyeluruh.
“Unsurnya tidak terpenuhi dan sebenarnya permintaan yang dikonstruksikan itu over-claimed,” ujar Denny.
Sehingga, pihak terkait dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan sah dan mengikat Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pilwako Batam Batam 2024.
Bawaslu Kota Batam yang diwakili oleh Jazuli menyampaikan bahwa memang terdapat pemanfaatan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menguntungkan dan mengkampanyekan Pihak Terkait. Dalam keterangannya, Bawaslu Kota Batam menyebutkan terdapat satu orang ASN yaitu Lurah yang mengumpulkan kader Posyandu dan kemudian dalam perkumpulan tersebut disampaikan profil Pasangan Calon (Paslon) dengan menitikberatkan pada Pihak Terkait.
Berkenaan dengan hal tersebut, Jazuli mengungkapkan bahwa ASN tersebut telah dilaporkan ke BKN. Hanya saja, hingga saat ini belum ada hasil dari BKN.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Mawardi, menyebutkan sidang ini merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya, yaitu pembacaan permohonan oleh pihak pemohon, pasangan Nuryanto-Hardi Selamat Hood (NADI), yang menggugat hasil Pilkada Batam 2024.
KPU Batam dalam nomor perkara 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 akan menjalani agenda sidang mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak.
Saat ini KPU Batam masih menunggu putusan awal MK yang dijadwalkan pada 11-13 Februari 2025. Mawardi menjelaskan bahwa jika pada putusan awal tersebut gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka proses PHPU akan dihentikan.
Namun, apabila gugatan dinyatakan memenuhi unsur, sidang akan berlanjut hingga 7-11 Maret 2025.
Sebelumnya, Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 Nuryanto dan Hardi Selamat Hood (Nuryanto-Hardi) mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota (PHPU Wako) Batam Tahun 2024 ke MK.
Dalam persidangan perdana yang digelar di MK pada Kamis (9/1/2025) Nuryanto-Hardi (Pemohon) melalui kuasa hukumnya, Erik Setiawan dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 Amaskar Achmad dan Li Claudia Chandra (Amaskar-Claudia) yang merupakan Paslon dengan peroleh suara terbanyak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Batam 2024. Selain itu, Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang Pilwako Batam 2024.
Alasan pemohon yang meminta Mahkamah untuk menetapkan dirinya sebagai Pemenang Pilwako Batam 2024 sembari mendiskualifikasi Paslon Amaskar-Claudia ialah karena Paslon Amaskar-Claudia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berisfat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam kontestasi Pilwako Batam 2024. Erik menuturkan bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Paslon Amaskar-Claudia sebesar 134.887 terjadi akibat Paslon Amaskar-Claudia melakukan pelanggaran TSM. (*)
batampos – Sebanyak 30 wakil Indonesia dipastikan akan turut serta dalam Indonesia Master 2025. Sebagai tuan rumah, PP PBSI mengungkapkan ada tiga pemain/pasangan yang diharapkan bisa meraih gelar turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut.
Indonesia Masters 2025 akan berlangsung di Istora Senayan Gelora Bung Karno. Turnamen yang memperebutkan total hadiah 475 ribu USD atau sekitar Rp 7,6 miliar itu digelar mulai Selasa (21/1) hingga Minggu (26/1).
Meski memiliki level Super 500, sejumlah pemain top dunia turut serta. Terutama Indonesia sebagai tuan rumah, di mana seluruh pebulu tangkis terbaiknya bakal berlaga.
Mulai dari Jonatan Christie (tunggal putra), Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri), hingga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (ganda putra) terdaftar sebagai peserta. Hanya Anthony Ginting yang batal tampil karena mundur akibat cedera bahu.
Selain itu, Indonesia Masters 2025 juga akan menjadi panggung terakhir untuk Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Duet ganda putra pemilik empat gelar juara dunia itu bakal pensiun selepas ajang ini.
Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Pelatnas (Kabid Binpres) PP PBSI, Eng Hian mengatakan bahwa pihaknya tentu ingin dapat hasil maksimal di Indonesia Masters 2025.
“Tentunya di Indonesia Masters, kita punya peluang dan berharap di pemain-pemain senior,” ucap Eng Hian dalam konferensi pers sehari sebelum Indonesia Masters 2025, Senin (20/1).
“Ada unggulan pertama di ganda putra (Fajar/Rian), tunggal putri (Gregoria), dan Jojo (Jonatan Christie – tunggal putra),” beber Eng Hian menambahkan.
Di sisi lain, Eng Hian mengakui bahwa Indonesia Masters 2025 juga jadi ajang regenerasi untuk para pemain Pelatnas PBSI. Mayoritas wakil Merah Putih yang berlaga memang muda-muda atau pelapis.
Contohnya Alwi Farhan (tunggal putra), Ruzana, Chiara Marvella Handoyo (tunggal putri), Raymond Indra/Patra Harapan Rindorindo (ganda putra), Arlya Nabila Thesa Munggaran/Az Zahra Ditya Ramadhani, Siti Sarah Azzahra/Agnia Sri Rahayu, dan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine (ganda putri).
Kemudian di ganda campuran, PBSI banyak menurunkan pasangan-pasangan racikan baru seperti Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Verrell Yustin Mulia/Pitha Haningtyas Mentari, hingga Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.
“Kita berharap juga untuk pemain-pemain muda dan pasangan-pasangan baru, ada progres dan kejutan di sana,” jelas Eng Hian.
Berikut daftar lengkap 30 wakil Tim Bulutangkis Indonesia yang akan tampil di Indonesia Masters 2025:
Suasana sidang terdakwa Musnawi, nakhoda KM Samarinda yang menewaskan 4 orang penumpang. JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara. f.jaksa untuk batampos
batampos – Proses persidangan nakhoda KM Samarinda, Musnawi yang merupakan terdakwa kapal tenggelam bakal memasuki babak akhir.
Saat ini telah memasuki agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Faudzi Ahsani.
Dalam tuntutan itu, Musnawi dituntut hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 750 juta atau diganti dengan tambahan kurungan penjara selama 3 tahun.
Selama masa persidangan berlangsung, Jaksa menegaskan hal yang memberatkan terdakwa untuk dijatuhkan hukuman ini karena perbuatannya yang mengakibatkan 4 orang kehilangan nyawa.
“Lalu, terdakwa mengabaikan Standar Operasi Prosedur (SOP) keselamatan berlayar,” tegas Faudzi, Senin, (20/1).
Selain itu, Faudzi mengungkapkan hal yang meringankan selama persidangan, terdakwa yakni telah memberikan santunan uang duka kepada tiga korban masing-masing sebesar Rp 10 juta.
“Santunan diterima langsung ahli warisnya Abdul Manaf, Rusli dan Faridun,” sebut Faudzi.
Faudzi juga menerangkan terdakwa menyampaikan nota keberatan dengan tuntutan JPU.
“Terdakwa meminta hakim agar memberikan keringanan hukuman,” ungkapnya.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Natuna yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Binsar Parlindungan dengan Hakim anggota Muhammad Fauzi dan Roni Alexander Lahagu menjadwalkan akan melanjutkan sidang pada Jum’at, (24/1) mendatang.
“Jum’at ini agenda sidang putusan hakim. Nanti kita bisa tahu berapa masa hukuman terdakwa,” kata Faudzi.
Perlu diketahui, Musnawi merupakan nakhoda KM Samarinda yang tenggelam saat berlayar dari Tarempa menuju Matak pada 26 Juli 2024. Dari peristiwa itu, 57 orang penumpang tenggelam dan 4 orang tewas. Adapun yang tewas yaitu, Reva Desmawati, Yurlisa dan Siti Aisyah dan Erni Yusnita. (*)
Ilustrasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, yang akan dinikmati pelajar se-Indonesia. (Humas Pemkot Surabaya)
batampos – Presiden Prabowo Subianto mengaku pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) bukan hal yang mudah untuk direalisasikan. Ia menyampaikan permohonan maaf, jika masih ada siswa maupun siswi yang belum menerima makan bergizi gratis.
“Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” kata Prabowo seusai meresmikan proyek tenaga listrik di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).
Prabowo berjanji hingga akhir 2025 semua anak-anak di Indonesia akan menerima makan bergizi gratis. “Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,” ucap Prabowo.
Prabowo menyebut, program MBG merupakan proyek besar yang juga mengeluarkan anggaran negara besar. Namun, ia memastikan negara mempunyai uang untuk mendanai program MBG.
“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” tegas Prabowo.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan untuk anak-anak yang tidak lagi memerlukan MBG, bisa dialihkan ke pihak-pihak yang membutuhkan. “Yang sudah tidak perlu makan ya enggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu,” pungkasnya. (*)
Sejumlah wisatawan mengunjungi kawasan Welcome to Batam (WTB), Senin (14/10) lalu. Wisatawan menjadikan ikon Welcome to Batam untuk berswafoto. Seiring dengan pembangunan sejumlah ruko, keberadaan WTB mulai terancam. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Komisi II DPRD Kota Batam memberikan masukan strategis kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata.
Masukan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan pelayanan hingga menciptakan rasa nyaman bagi wisatawan, baik wisatawan domestik (wisnus) maupun mancanegara (wisman).
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam, Safari Ramdhan, menyampaikan meski angka kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat, upaya pembenahan sektor pariwisata tetap menjadi prioritas.
Menurutnya, posisi geografis Batam sebagai kota perbatasan yang dekat dengan Singapura dan Malaysia adalah salah satu keunggulan yang perlu dimanfaatkan secara maksimal. Batam memiliki daya tarik tersendiri karena letaknya yang strategis.
“Kita harus bisa memanfaatkan itu untuk membuat wisatawan tinggal lebih lama di Batam dan membelanjakan uangnya di sini. Oleh karena itu, pelayanan dan rasa nyaman sangat penting untuk diwujudkan,” ujar Safari, Senin (20/1).
Safari juga menyoroti pola kunjungan wisatawan domestik yang biasanya singgah di Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke Singapura atau Malaysia.
Hal ini, menurutnya, menjadi peluang besar untuk menghadirkan inovasi dalam sektor pariwisata, seperti mengembangkan destinasi baru dan meningkatkan kualitas ikon-ikon wisata yang sudah ada.
“Infrastruktur di Batam saat ini semakin baik dan sejumlah ikon wisata, seperti pantai dan kuliner khas, menjadi daya tarik yang semakin memikat wisatawan,” sebutnya.
Namun, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata untuk menghadirkan pengalaman yang lebih menarik dan berkesan bagi pengunjung.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Batam pada 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Tercatat, dari Januari hingga November 2024, Batam dikunjungi oleh 1.166.849 wisatawan mancanegara, meningkat sebesar 8,23 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni sebanyak 1.043.078 kunjungan. (*)
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. (F.ANTARA/Heri Sukma Indrawan)
batampos – Jelang 100 hari kerja masa Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berhembus kencang soal adanya reshuffle. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku, belum mengetahui adanya isu tersebut.
Ditemui usai pelantikan pejabat di lingkungan Kemenko PM, di Jakarta, Senin (20/1), ia mengatakan, bahwa masalah reshuffle kabinet merupakan urusan Presiden Prabowo, sebagai hak prerogatif. Namun sejauh ini, belum ada informasi terkait hal tersebut.
“Kayaknya sih enggak ya, tapi enggak tahu saya. Itu urusan Presiden ya,” ungkapnya.
Sementara terkait evaluasi khusus jelang 100 hari kerja, Ketua Umum PKB itu mengaku, jika Presiden sejatinya tak mengenal istilah evaluasi di masa kerja berapa hari atau berapa lama. Evaluasi dilakukan sesuai dengan program kerja yang sedang berjalan.
“Pak Presiden tidak ada istilah 100 hari, pokoknya setiap saat evaluasi, setiap saat kinerja ditingkatkan,” tegasnya.
Hasil kinerja Kabinet pun menunjukkan tingkat kepuasan yang baik oleh masyarakat menurut survei Kompas. Baginya, ini adalah bentuk kepercayaan publik kepada pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.
“Ini tentu sangat membanggakan. Ini memacu kita semua untuk terus bekerja keras, untuk memenuhi harapan. Sebetulnya yang disebut kepuasan itu kan harapan,” ungkapnya. Hasil ini pun disebutnya sebagai bentuk kesolidan para pasukan yang solid, rapi, dan pekerja keras.
Disinggung soal target efisiensi Prabowo, Cak Imin mengatakan, jika itu sudah menjadi visi Presiden sejak awal. Kementerian dan lembaga diminta mengurangi biaya yang dikeluarkan. Sehingga hasil efisiensi ini benar-benar bisa dialihkan untuk program masyarakat. (*)
Ketua KPU Batam Mawardi. Foto: Cecep Mulyana / Batam Pos
batampos – Sengketa Pilkada Batam belum menemukan titik terang setelah pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam nomor urut satu, Nuryanto-Hardi Selamat Hood, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil kontestasi.
Gugatan tersebut menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam Nomor 744 Tahun 2024 yang menetapkan pasangan Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra sebagai pemenang Pilkada.
Paslon Nuryanto-Hardi mendasarkan gugatannya pada dugaan ketidaksesuaian hasil rekapitulasi suara yang telah diumumkan sebelumnya.
Menurut hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU Batam, pasangan nomor urut dua, Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra, memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan sebagai pemenang. Namun, hasil tersebut menuai keberatan dari pihak Nuryanto-Hardi yang kemudian membawa persoalan ini ke MK.
Ketua KPU Batam, Mawardi, menyebut sidang sengketa Pilkada Batam saat ini telah memasuki tahap penyampaian jawaban dari pihak termohon, yakni KPU Batam.
“Ini sidang yang kedua, kemarin penyampaian pokok perkara oleh pemohon. Tadi pagi, penyampaian jawaban dari pihak termohon,” katanya, Senin (20/1).
Ia menambahkan, hingga kini MK belum mengeluarkan putusan terkait perkara ini. Meski begitu, ada kemungkinan keputusan akan dibuat pada Februari mendatang.
“Putusannya nanti dijadwalkan pada tanggal 11-13 Februari. Kalau misalnya gugatan ini didismiss, maka sengketa berakhir di situ. Namun, jika berlanjut, prosesnya akan selesai pada 7-11 Maret,” ujar Mawardi.
Dengan gugatan yang belum selesai ini, pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih belum dapat dilakukan hingga MK mengeluarkan putusan final. (*)
Kepala Badan Gizi Nasiona (BGN) Dadan Hindayana. (Folly Akbar/Jawapos)
batampos – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap digelar selama Bulan Ramadan. Ibadah puasa, tidak menjadi halangan untuk pelaksanaan program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pemberian makan bergizi untuk anak-anak harus dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karenanya, pada bulan Ramadan nanti, program MBG akan tetap berlangsung.
“Bulan Ramadan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu. Karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak,” ujarnya di Kantor PBNU Jakarta, Senin (20/1).
Nantinya, lanjut Dadan, di sekolah siswa yang masuk dalam penerima manfaat tetap mendapat jatah satu porsi makan. Hanya saja, makanan tidak dimakan di sekolah, melainkan dibawa pulang.
“Bagi yang di sekolah, ini pengalaman kami, kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa,” imbuhnya.
Sementara untuk sekolah berbasis asrama atau pesantren, dia menilai pelaksanaan MBG pada bulan ramadan akan lebih mudah. Sebab, buka puasa akan dilaksanakan bersama di pesantren.
“Pelaksanaan Ramadan di pesantren akan lebih mudah. Kenapa? karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka,” jelasnya. (*)
batampos – Aksi pencurian masih marak terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di kawasan Batuaji. Baru-baru ini, kasus pembobolan rumah terjadi di Perumahan Masyebah Batuaji. Korban, seorangwanita lanjut usia, mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah.
Kejadian tersebut berlangsung saat pemilik rumah sedang berjualan di pasar, sehingga rumah dalam keadaan kosong. Polsek Batuaji telah menerima laporan terkait kasus tersebut dan kini tengah melakukan pendalaman untuk mengungkap pelaku.
Kanit Reskrim Polsek Batuaji, Iptu Andi Pakpahan, mengingatkan masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, baik saat berada di luar rumah maupun saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong.
“Ketika berada di jalan, masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan selalu waspada terhadap ancaman pelaku kejahatan jalanan. Selain itu, saat meninggalkan rumah, perhatikan betul keamanan rumah, seperti memastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik,” ujar Iptu Andi Pakpahan dalam keterangannya.
Iptu Andi juga menegaskan bahwa pihak kepolisian selalu berupaya maksimal dalam melakukan pengawasan dan menjaga keamanan di wilayahnya. Namun, ia mengingatkan bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan diri, keluarga, barang-barang, dan lingkungan sekitar.
Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, juga menyampaikan pesan serupa kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar warga tidak hanya bergantung pada pihak kepolisian, tetapi juga turut serta menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal mereka.
“Kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan sangat penting untuk meminimalkan peluang terjadinya tindak kejahatan,” tambahnya.
Pihak kepolisian juga menyarankan masyarakat untuk memasang alat keamanan tambahan seperti kamera CCTV atau sistem alarm, terutama bagi mereka yang sering meninggalkan rumah dalam waktu lama. Langkah ini dinilai efektif dalam membantu pihak kepolisian mengidentifikasi pelaku jika terjadi tindak kriminal.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan hal-hal mencurigakan di lingkungan mereka. Kolaborasi antara warga dan aparat keamanan menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Polisi berharap dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, aksi pencurian dan tindak kriminal lainnya dapat ditekan. “Kami akan terus berupaya memberikan rasa aman bagi masyarakat, namun kami tidak bisa melakukannya sendirian. Peran serta masyarakat sangat kami harapkan,” tutup Iptu Andi. (*)
