batampos – Sekitar seribu buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Batam pada Kamis, 6 Februari 2025. Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) FSPMI sekaligus menyampaikan aspirasi terkait berbagai isu perburuhan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Ketua FSPMI Kota Batam, Yapet Ramon, mengatakan bahwa aksi ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dilakukan oleh FSPMI untuk menegaskan komitmen perjuangan buruh dalam menuntut keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, aksi ini juga menjadi momen untuk memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro-rakyat yang telah dijalankan.

“Aksi ini bukan hanya untuk memperingati HUT FSPMI, tetapi juga menjadi momentum bagi buruh untuk menyampaikan tuntutan terkait berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang masih belum terselesaikan. Kami ingin memastikan bahwa suara buruh Batam didengar oleh para pemangku kebijakan, terutama terkait revisi rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam 2025,” ujar Ramon, Selasa (4/2).

Dalam aksi ini, FSPMI membawa tujuh tuntutan utama, yang terdiri dari satu tuntutan daerah dan enam tuntutan nasional. Tuntutan daerah yang akan disuarakan adalah mendesak Wali Kota Batam agar segera merevisi rekomendasi UMSK Batam 2025.

“Kami meminta Wali Kota Batam segera merevisi rekomendasi UMSK 2025 karena hingga kini belum ada kejelasan terkait penerapannya. Upah sektoral sangat penting bagi kesejahteraan buruh di Batam, mengingat biaya hidup yang terus meningkat,” tegas Ramon.

Baca Juga: Pencarian Buaya Lepas di Pulau Bulan, Total 39 Ekor Tertangkap

Selain itu, enam tuntutan nasional yang akan disuarakan dalam aksi ini meliputi menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja karena tidak memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan. Tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan serta asuransi swasta tambahan yang dianggap membebani pekerja dan segera sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih berpihak pada hak buruh.

Tegakkan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan layak bagi pekerja. Sahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) agar pekerja domestik mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

“Serta menolak kenaikan usia pensiun menjadi 59 tahun, karena dianggap memberatkan pekerja yang sudah memasuki usia lanjut,” tambah Ramon.

Ia menegaskan bahwa FSPMI akan terus menyuarakan aspirasi buruh hingga ada perubahan nyata dalam kebijakan ketenagakerjaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja.

Baca Juga: Jelang Ramadan, DPRD Batam Minta Disperindag Rutin Pantau Harga Bahan Pokok

“Kami akan terus berjuang sampai tuntutan ini didengar dan direalisasikan oleh pemerintah. Jika tidak ada respons yang memadai, kami siap menggelar aksi lanjutan demi memperjuangkan hak-hak buruh,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Dengan aksi ini, para buruh berharap Pemerintah Kota Batam dan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai permasalahan yang mereka hadapi, terutama terkait revisi UMSK Batam 2025 dan perlindungan hak-hak pekerja secara menyeluruh. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Seribu Buruh FSPMI Batam akan Gelar Aksi di Kantor Wali Kota pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri menargetkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025 sebesar Rp410,65 miliar. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemberlakuan opsen pajak.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri, Andi Mardianus menyebutkan opsen pajak merupakan bagian dari pajak kendaraan yang dikumpulkan oleh pemerintah provinsi tetapi hasilnya diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Karena mekanisme ini, penerimaan opsen tidak tercatat sebagai pendapatan provinsi dalam APBD, melainkan masuk ke APBD kabupaten/kota.

“Penerimaan opsen tidak dicatatkan sebagai pendapatan provinsi dalam APBD, hanya pokok PKB-nya saja. Sedangkan penerimaan opsen dicatatkan sebagai penerimaan pajak kabupaten/kota,” ujarnya, Senin (3/2).

Dalam menentukan target pajak, Bapenda Kepri tidak hanya melihat jumlah kendaraan yang terdaftar, tetapi juga mempertimbangkan kepatuhan wajib pajak berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca Juga: Kunjungan Wisman ke Batam Capai 159.982 di Desember 2024, Usulan Bebas Visa Telah Diajukan

Menurut Bapenda, kendaraan yang sudah berusia lebih dari lima tahun wajib melakukan registrasi ulang. Jika tidak dilakukan, maka kendaraan tersebut tidak lagi dianggap sebagai potensi pajak.

“Ketika tidak dilakukan registrasi, berarti kendaraan itu tidak kami anggap sebagai potensi pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak kendaraan sulit dihitung secara langsung,” jelasnya.

Bapenda hanya memasukkan data kendaraan yang masih aktif dan memiliki riwayat pembayaran pajak sebelumnya. Tren pembayaran pajak juga menjadi faktor dalam menentukan target penerimaan.

Selain itu, Bapenda juga menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pajak kendaraan.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2022, yang mengatur mekanisme pembagian hasil pajak kendaraan antara provinsi dan daerah.

“Dalam aturan PP 35, kami diminta bersinergi dengan kabupaten/kota, baik dalam peran sebagai role model maupun role sharing. Harapannya, data kendaraan yang tidak valid bisa diperbaiki,” katanya.

Baca Juga: Disperindag Tegaskan di Batam Tak Ada Pengecer Gas Melon Tapi Pengumpul

Untuk memastikan keakuratan data kendaraan, Bapenda Kepri menggandeng perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Pendataan ini mencakup kendaraan yang sudah tidak layak pakai, disita, atau telah dilelang.

“Kami melibatkan perangkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW untuk mendata kendaraan yang tidak layak pakai, telah disita, atau dilelang,”* ujar Andi.

Selain itu, kerja sama juga dijalin dengan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) di wilayah Kepulauan Riau untuk *mengoptimalkan potensi pajak daerah melalui integrasi pendataan dan penagihan tunggakan pajak.

Bapenda Kepri memprioritaskan penagihan tunggakan pajak yang baru berumur satu tahun. Hal ini dilakukan karena data kendaraan dalam kategori ini dianggap lebih valid dan masih bisa ditindaklanjuti dengan lebih mudah.

Namun, ada tantangan yang dihadapi di lapangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data alamat wajib pajak, yang menyulitkan petugas dalam melakukan penagihan.

“Sering kali, petugas kami tidak menemukan wajib pajak di alamat yang terdaftar. Oleh karena itu, kami akan memanfaatkan sinergi dengan perangkat RT/RW untuk memetakan permasalahan ini. Prinsipnya, tugas utama kami adalah memastikan data kendaraan dan pemiliknya benar-benar akurat,” tambah Andi.

Bapenda Kepri berharap langkah-langkah strategis ini dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera membayar pajak kendaraan dan memastikan data kendaraan mereka sesuai. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mendukung pembangunan daerah,” katanya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Target Pajak Kendaraan Kepri 2025 Turun, Bapenda Fokus Perbaiki Data Wajib Pajak pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam tahun 2024 mengalami peningkatan, mencapai angka 83,32. Angka ini naik sebesar 0,68 poin atau 0,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 82,64.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, mengungkapkan bahwa peningkatan ini mencerminkan kemajuan di berbagai aspek pembangunan manusia.

“IPM Kota Batam selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,46 persen per tahun,” ujar Eko, Senin (3/2).

Ia menjelaskan, kenaikan IPM Kota Batam tahun ini didorong oleh peningkatan di tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, serta standar hidup layak.

Baca Juga: Focus Inter Media Gelar Pelatihan Public Speaking, Personal Branding, dan Kepemimpinan bagi TKI di Melaka

Dari segi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) di Kota Batam pada tahun 2024 mencapai 75,19 tahun. Angka ini meningkat 0,21 tahun atau 0,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,98 tahun.

“Data ini diperoleh dari hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020), ” tambahnya.

Sementara di sektor pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas juga mengalami kenaikan dari 13,34 tahun pada 2023 menjadi 13,56 tahun pada 2024. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 11,19 tahun jadi 11,21 tahun.

“Peningkatan di sektor pendidikan ini menunjukkan bahwa akses dan kualitas pendidikan di Kota Batam terus membaik,” kata Eko.

Dimensi ketiga, yakni standar hidup layak, juga menunjukkan tren positif. Rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun di Kota Batam pada 2024 mencapai Rp19.668.000, meningkat Rp678 ribu atau 3,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Eko, selama lima tahun terakhir (2020–2024), pembangunan manusia di Kota Batam terus mengalami kemajuan meskipun sempat terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: Pelantikan Kepala Daerah Serentak Dimulai 20 Februari, Batam Masih Tunggu Putusan MK

“Sejak 2020, UHH meningkat sebesar 0,46 tahun, HLS naik rata-rata 0,75 persen per tahun, RLS bertambah 0,16 persen per tahun, dan pengeluaran riil per kapita tumbuh rata-rata 2,12 persen per tahun,” jelasnya.

Dengan capaian ini, Kota Batam terus menunjukkan kemajuan di berbagai sektor yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Ada Kemajuan, Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam Naik Jadi 83,32 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Seorang mahasiswi di Batam menjadi korban penipuan dua orang pria yang salah satunya mengaku keturunan Raja Malaysia.

Modusnya, pelaku berpura-pura menanyakan alamat, yang kemudian memperdayai korban yang disebut memiliki aura hitam dan diguna-guna. Akibatnya, korban kehilangan sejumlah perhiasan emas bernilai lebih dari Rp 10 juta.

Senin (3/2), dua pelaku, Hendri Cavendis dan Ishak duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Batam. Mereka adalah terdakwa penipuan yang berhasil menggasak perhiasan emas korban.

Dalam persidangan, saksi korban seorang mahasiswi di Batam mengungkapkan bahwa kejadian bermula saat ia sedang berkunjung ke Mega Mall bersama dua temannya. Namun saat memasuki waktu salat, ia pun pergi seorang diri ke musala yang ada di lantai 2 mall, sedangkan dua temannya melanjutkan berbelanja.

“Kebetulan dua teman saya tak salat, jadi saya sendiri ke musala,” ujarnya kepada majelis hakim yang dipimpin Andi Bayu, didampingi Dina dan Douglas.

Baca Juga: Jalan Berlubang Depan Palm Springs Memakan Korban, Warga Minta Perbaikan Segera

Tiba-tiba, seorang pria yang mengaku bernama Afrizal (terdakwa Hendri) dari Malaysia menghampirinya. Pria tersebut mengklaim sebagai keturunan kerajaan yang sedang mencari museum untuk menyimpan benda pusaka berupa batu berwarna merah.

“Dia tanya alamat, saya percaya karena penampilan yang rapi dan meyakinkan. Apalagi dia terlihat bingung, makanya saat bertanya tetap saya layani,” jelas saksi korban.

Menurut korban, terdakwa mengaku bingung alamat yang dituju, sedangkan ia harus mengantarkan benda pusaka tak ternilai itu ke museum.

“Dia menunjukan batu giok merah, yang katanya benda pusaka dan beberapa benda lainnya. Harus diantar ke museum,” sebut saksi.

Tak lama berselang, terdakwa lainnya muncul dan mengaku mendengar pembicaraan mereka. Pria yang lebih tua yang ternyata bernama Ishak itu nimbrung dan mengaku ingin tahu tentang benda pusaka.

“Saya tahu batu itu, saya kerja di pegadaian, banyak pegadaian yang menerima barang seperti itu,” kata pria tersebut, sebagaimana ditirukan oleh korban.

Selanjutnya, korban mengaku mulai merasa tersugesti setelah terdakwa menunjukkan benda-benda lain. Korban juga diajak ke salah satu tempat makan cepat saji dan di sana ia mulai tambah percaya.

Bahkan saat para terdakwa menjelaskan bahwa dirinya beraura hitam dan diduga kena guna-guna, korban langsung percaya. Apalagi saat terdakwa memecahkan sebutir telur yang berisi 3 jarum. Korban kemudian diberikan sebotol air mineral dan diminta untuk meminumnya selama tiga hari tiga malam.

“Perhiasaan saya dikumpulkan dalam tisu, dan oleh terdakwa memasukan ke dalam tas dan bilang tak boleh buka sampai 3 hari. Saya benar-benar tidak membukanya, saya percaya. Begitu juga dengan air minum, saya minum air itu sampai tiga hari,” kata korban.

Namun korban mengaku sadar setelah tiga hari kemudian. Ia mendatangi museum yang ada di Batamcenter dan menanyakan keberadaan benda pusaka.

“Petugas museum mengatakan tak ada orang seperti yang saya sampaikan. Bahkan untuk masuk benda pusaka harus melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Disitu saya sadar telah ditipu, ketika lihat isi bongkahan tisu ternyata perhiasan palsu,” imbuhnya.

Baca Juga: Pengecer Dilarang Jual Gas 3 Kg, Gustian: Di Batam Sudah Lama Diterapkan

Sementara saksi dari kepolisian menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah korban melapor hampir 10 hari setelah kejadian. Polisi mengungkapkan bahwa para terdakwa kerap mencari korban yang sendirian dan memiliki kondisi kesehatan tertentu yang membuatnya lebih mudah tersugesti.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa kedua terdakwa telah melarikan diri ke Lombok dan Bali. Mereka diduga menggunakan uang hasil penipuan untuk membeli emas dan berfoya-foya dengan empat perempuan.

“Saat ditangkap, mereka sedang menyewa motor. Sebelumnya, pada 8 (tanggal) Agustus. mereka sudah berencana untuk kembali dari Palembang ke Batam,” ujar saksi dari kepolisian.

Menurut polisi, korban bukanlah korban pertama. Sebelumnya ada korban lainnya, dengan modus serupa. Dimana pelaku mengincar wanita yang sedang berjalan seorang diri.

“Target mereka perempuan yang jalan seorang diro. Modusnya hampir sama,” tegas polisi.

Jaksa penuntut umum Adit menjelaskan bahwa perkara itu merupakan yang kedua. Sebelumnya terdakwa telah divonis 1 tahun dan 10 bulan dengan perkara hampir sama. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Mahasiswi di Batam Diperdaya Pria yang Mengaku Keturunan Raja Malaysia pertama kali tampil pada Metropolis.