batampos – Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang akan meningkatkan penindakan di lokasi rawan balap liar. Penindakan dilakukan secara random atau waktu yang acak.

“Kami akan melakukan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KYRD) di lokasi rawan secara random,” ujarnya, Selasa (11/2).

Ia mengatakan bagi pengendara yang kedapatan melanggar akan diberikan efek jera berupa sanksi Elektronik Tilang (ETLE) Mobile.

“Sedangkan, anak remaja yang kedapatan diberi efek jera berupa pemanggilan orangtua atau guru sekolah,” katanya.

Afid menambahkan pihaknya sudah rutin menindak para pembalap liar dan penggunaan knalpot brong. Pada tahun lalu, polisi mengamankan 1.961 unit motor dan menyita 1.855 knalpot brong.

“Saat pengambilan motor, pemilik harus melengkapi sesuai standar pabrik. Dan seluruh knalpot kita musnahkan,” ungkapnya.

Menurut Afid, pencegahan balap liar ini juga dibutuhkan peran para orangtua. Ia meminta orangtua untuk tidak mengizinkan anaknya keluar menggunakan motor saat larut malam.

“Kami mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih peduli terhadap aktivitas anak-anaknya, terutama di malam hari,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Tingkatkan Penindakan di Lokasi Rawan pertama kali tampil pada Metropolis.

Artikel Kebakaran Lahan di Sekupang, Dipicu Pembakaran Ilalang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pertamina Patra Niaga Area Kepri, telah mengambil langkah tegas terhadap 30 hingga 40 pangkalan LPG di Batam yang melanggar aturan. Pangkalan-pangkalan tersebut tersebar di wilayah Batam Kota hingga Bengkong, dan telah diberhentikan atau Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) sejak 2023.

Menurut Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Area Kepri, Gilang Hisyam Hasyemi, pemberhentian ini dilakukan karena pangkalan-pangkalan tersebut tidak menjual gas langsung kepada masyarakat.

“Mereka menjual tidak sesuai aturan, harga jualnya di atas HET (Harga Eceran Tertinggi), dan mereka menjual ke pengecer, bukan ke masyarakat,” katanya, Selasa (11/2).

Saat ini, HET elpiji 3 kilogram di Batam ditetapkan sebesar Rp21 ribu. Meski demikian, praktik penyimpangan oleh sejumlah pangkalan masih ditemukan, seperti menjual dengan harga lebih tinggi atau menyalurkan kepada pengecer tanpa melalui masyarakat langsung.

Meski ada temuan pelanggaran, Gilang menyebut, hingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas elpiji. “Alhamdulillah, hingga sekarang tidak ada laporan seperti itu. Kalau ada, masyarakat bisa melaporkannya ke nomor 135 atau langsung ke kami,” tambahnya.

Pengawasan terhadap pangkalan dilakukan setiap hari, termasuk pada akhir pekan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pertamina untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran.

“Hari ini tim kami sedang di lapangan, di Kecamatan Bengkong dan Batam Kota. Setiap hari, sekitar 20 pangkalan kami kunjungi secara bergilir untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Kami selalu melakukan pengawasan ketat, bahkan Sabtu dan Minggu pun kami turun ke lapangan,” ujar Gilang.

Pertamina memberikan sanksi bertahap kepada pangkalan yang melanggar aturan. Pertama, mereka akan memberikan teguran, namun bila tak diindahkan, akan dilakukan PHU.

“Jika pelanggarannya berat, seperti oplosan atau penimbunan gas, kami juga langsung PHU,” kata Gilang.

Namun, ia memastikan bahwa kasus oplosan atau penimbunan belum ditemukan di Batam. Langkah tegas ini diharapkan dapat menjaga distribusi LPG bersubsidi sesuai tujuan, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran di pangkalan-pangkalan LPG di sekitar. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Puluhan Pangkalan Ditutup, Jual LPG di Atas HET pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Di tengah pesatnya pembangunan Kota Batam, ada satu bangunan yang justru seolah ditinggalkan oleh waktu. Gedung Beringin di Sekupang, yang dahulu menjadi pusat kegiatan masyarakat, kini terbengkalai dalam kondisi memprihatinkan. Bangunan yang didirikan oleh Otorita Batam pada 1986 itu kini dipenuhi semak belukar, dengan dinding kusam, jendela pecah, dan atap yang mulai runtuh.

Dulunya, Gedung Beringin berperan sebagai pusat seni dan budaya, tempat berbagai acara pernikahan, pertemuan, serta pertunjukan seni. Bahkan, menurut beberapa warga, gedung ini pernah menjadi lokasi pertemuan penting pejabat di era Presiden Soeharto. Namun, setelah Batam masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada 2004, perannya mulai meredup hingga akhirnya benar-benar tak terurus.

Kini, masyarakat bertanya-tanya, apakah Gedung Beringin masih memiliki nilai bagi warga, atau lebih baik dirobohkan dan digantikan dengan pembangunan lain yang lebih bermanfaat?

Simanjuntak, warga Sekupang yang tinggal tak jauh dari lokasi, mengaku prihatin melihat kondisi gedung yang dulu megah kini menjadi pemandangan suram.

“Dulu gedung ini jadi tempat acara warga, sekarang kalau dilihat dari jauh, sudah tidak kelihatan lagi kalau ini gedung,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Yudi, warga lainnya. Ia menyesalkan minimnya perhatian pemerintah terhadap bangunan yang memiliki nilai sejarah ini. Menurutnya, jika gedung ini dibiarkan terus terbengkalai, akan berpotensi disalahgunakan.

“Kami khawatir kalau tempat ini dipakai untuk hal-hal negatif, seperti tempat nongkrong anak-anak muda atau bahkan jadi tempat tinggal gelandangan,” katanya.

Warga berharap ada tindakan nyata dari pemerintah, baik dalam bentuk renovasi maupun perubahan fungsi gedung. Apapun keputusannya, mereka menginginkan Gedung Beringin kembali memiliki manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar bangunan kosong yang menunggu roboh.

“Sayang sekali kalau dibiarkan begini terus. Kalau diperbaiki, bisa jadi tempat kegiatan warga atau pemerintah,” pungkas Yudi.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur Hutasoit, turut menyoroti kondisi Gedung Beringin yang dibiarkan rusak tanpa ada kejelasan. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan aset bersejarah ini.

“Gedung ini merupakan aset pemerintah, baik Pemkot Batam maupun BP Batam. Jangan dibiarkan rusak seperti ini. Jika perlu, kita jadikan sebagai gedung serbaguna untuk pertemuan atau kegiatan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, revitalisasi bisa menjadi solusi terbaik, terutama jika dilakukan dengan konsep yang jelas dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

“Daripada jadi tempat yang tidak jelas, lebih baik dimanfaatkan kembali. Bisa untuk gedung serbaguna, pusat kegiatan budaya, atau bahkan ruang bagi UMKM,” tambahnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Gedung Beringin Sekupang, Aset Bersejarah yang Terlantar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Batam sepanjang Januari hingga Februari 2025 mencapai 465 orang. TKA asal Cina mendominasi dengan jumlah mencapai 139 orang.

Kepala Disnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan selain dari Cina, tenaga kerja asing di Batam juga berasal dari India, 75 orang, Malaysia 47, Vietnam 45, Singapura 30, Jepang 23, Kamboja 16, Filipina 15, Myanmar 12, Taiwan 9 orang, Bangladesh 7, Inggris 7, Belanda 6 orang, Korea Selatan 5, Filipina 4 orang, Kroasia 3, dan Australia 3 orang.

“Ini daftar TKA yang diterbitkan periode 1 Januari sampai Februari 2025,” ujarnya, Selasa (11/2).

Menurut Rudi, dominasi TKA asal Cina tak lepas dari banyaknya perusahaan asal negara tersebut yang beroperasi di Batam, serta penggunaan alat dan mesin buatan Cina dalam sejumlah industri di kota ini.

“Ada korelasinya. Banyak perusahaan asal Cina beroperasi di sini, dan mereka juga menggunakan peralatan dari negara mereka sendiri, sehingga untuk tenaga mekanik dan teknisi, mereka mendatangkan langsung dari sana,” jelas Rudi.

Dari sisi sektor usaha, TKA di Batam terbanyak bekerja di sektor jasa konstruksi, diikuti industri komponen elektronik dan industri elektronik. Selain itu, terdapat juga TKA yang bekerja di jasa pertambangan minyak dan gas bumi, jasa pendidikan swasta, serta industri peralatan komunikasi.

“Di sektor konstruksi dan elektronik, terutama yang menggunakan alat berat dan teknologi tinggi, mereka membutuhkan TKA dengan spesialisasi tertentu,” tambahnya.

Rudi mengungkapkan, TKA di Batam umumnya menempati posisi profesional dan teknisi. Jabatan terbanyak antara lain, Mechanical Engineer sebanyak 65 orang. Lalu Production Engineer 65 orang, Production Manager 29 orang, Electrical Engineer sebanyak 24 orang, Quality Control Advisor sebanyak 15 orang, Quality Assurance Advisor sebanyak 14 orang, Technical Manager 13 orang, Direktur 11 orang, Commissioning Engineer sebanyak 10 orang dan System Engineer sebanyak 9 orang.

Rudi menambahkan bahwa untuk bekerja di Indonesia, TKA harus memiliki latar belakang pendidikan sarjana, kompetensi yang sesuai, dan menduduki level jabatan tertentu.

“Jika melihat level jabatannya, TKA paling banyak menempati posisi profesional atau teknisi, yang memang membutuhkan keterampilan khusus dan pengalaman,” ungkapnya.

Beberapa perusahaan yang tercatat sebagai pengguna TKA terbanyak di Batam antara lain PT MSUN Solar Indonesia sebanyak 24 orang, PT Pegaunihan Technology Indonesia sebanyak 20 orang, PT Thornova Solar Indonesia 20 orang, PT Mega Solar Indonesia 17 orang, PT Yisheng Photovoltaic New Materials 13 orang, PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia 13 orang, PT TJK Power 11 orang, PT Profab Indonesia 10 orang, PT McDermott Indonesia 10 orang serta PT Wasco Engineering Indonesia sebanyak 8 orang.

Rudi menjelaskan bahwa pengajuan awal izin kerja TKA dilakukan di tingkat pusat, sedangkan perpanjangan izin dilakukan di daerah tempat perusahaan beroperasi.

“Jika perusahaan berbasis di Batam, perpanjangan izinnya dilakukan di sini, sehingga retribusi masuk ke kas daerah. Namun, jika perusahaan memiliki kantor cabang di daerah lain, perpanjangan izin bisa dilakukan di tingkat provinsi atau pusat, tergantung lokasi perusahaan,” jelasnya.

Dengan jumlah TKA yang cukup signifikan, Rudi berharap kehadiran mereka dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Batam, terutama di sektor yang membutuhkan keahlian teknis tinggi. Selain itu, diharapkan terjadi transfer ilmu dan teknologi bagi tenaga kerja lokal. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 465 TKA Bekerja di Batam, Paling Banyak dari Cina pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polemik terkait pemanfaatan lahan fasilitas umum (fasum) untuk pembangunan masjid di Perumahan Central Hills, Batamcenter, masih menjadi perhatian publik.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Suryanto, menegaskan keputusan terkait pemanfaatan fasum seharusnya kembali kepada warga yang tinggal di perumahan tersebut.

Menurutnya, tugas developer perumahan hanya sebatas menyediakan dan menyerahkan lahan fasum atau fasilitas sosial (fasos) kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan (Perkimtan). Setelah penyerahan, hak pengelolaan lahan tersebut sepenuhnya berada di tangan masyarakat setempat.

Baca Juga: Hibah Lahan Masjid di Central Hills Tak Jelas, Warga Ajukan RDP ke DPRD Batam

“Developer itu pada umumnya cuma menyediakan lokasi fasum atau fasos, lalu menyerahkannya ke Pemko Batam lewat Dinas Perkimtan. Setelah itu, warga yang menentukan apakah di situ mau dibangun rumah ibadah atau yang lain,” katanya, Selasa (11/2).

Ia juga menyoroti tindakan developer yang terkesan menarik ulur proses pembangunan rumah ibadah di lokasi fasum. Menurutnya, hal semacam itu tidak tepat, karena lahan fasum adalah hak masyarakat yang membeli rumah di perumahan tersebut.

“Kalau ada statement dari developer yang melarang, menurut saya itu tidak pas. Fasum itu kan punya masyarakat yang beli rumah di situ,” ujar Suryanto.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa persoalan pembangunan masjid tergantung pada janji awal developer kepada pembeli. Jika pembangunan masjid sudah dijanjikan, maka kewajiban developer untuk merealisasikannya. Tetapi, apabila tidak ada janji semacam itu, keputusan sepenuhnya diserahkan kepada warga.

“Yang harus ditanya itu, pembangunan masjid itu dijanjikan oleh developer atau tidak? Kalau dijanjikan, ya harus ditepati. Tapi kalau tidak ada, itu kembali ke masyarakat yang tinggal di situ,” kata dia.

Ia menekankan pentingnya musyawarah warga untuk mencapai kesepakatan bersama terkait pemanfaatan lahan fasum. Jika warga sepakat untuk membangun masjid, langkah selanjutnya tinggal mengurus izin dan pelaksanaan pembangunan.

“Semua itu kembali ke warganya. Artinya, ada rapat warga untuk menemukan kesepakatan,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Polemik Pembangunan Masjid di Central Hills, DPRD Batam: Pemanfaatan Fasum Hak Warga, Bukan Developer pertama kali tampil pada Metropolis.